OPTIMALKAN EKONOMI KELAUTAN
•
1 like•2,407 views
Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to OPTIMALKAN EKONOMI KELAUTAN
Similar to OPTIMALKAN EKONOMI KELAUTAN (20)
More from Sunoto Mes
More from Sunoto Mes (9)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
OPTIMALKAN EKONOMI KELAUTAN
- 1. KERANGKA KEBIJAKAN KELAUTAN NASIONAL (NATIONAL OCEAN POLICY FRAMEWORK) OLEH: DR. SUNOTO, MES Materi slide ini telah dipresentasikan di berapa forum diskusi nasional maupun internasional sejak awal Februari 2014 sebagai sebuah pemikiran menyongsong penetapan UU Kelautan RI JAKARTA, 27 OKTOBER 2014
- 2. PERMASALAHAN • EKONOMI KELAUTAN: – Masih belum ada kebijakan operasional sistem pembangunan ekonomi berbasis pulau-‐pulau kecil – Belum ada kebijakan Og batas-‐batas landas konPnen yang memadai dan tata kelola sumberdaya energi dan mineral di dasar laut – Belum ada pengaturan operasional pengaturan kabel dan pipa di dasar laut – Belum ada arah dan kebijakan operasional pengembangan ekonomi berbasis wisata, keanekaragaman hayaP, dan bioteknologi terkait pemanfaatan sumberdaya alam laut – Operasionalisasi kebijakan pesisir dan pulau-‐pulau kecil masih dalam proses pengembangan – Ekonomi berbasis komoditas laut belum berkembang – Belum ada kebijakan pengembangan ekonomi berbasis laut lintas batas propinsi dan kabupaten/kota • KONEKTIVIVITAS ANTAR PULAU: – KonekPvitas antara pulau berupa transportasi dan telekomunikasi belum memadai – Rancangan jaringan transportasi masih berorientasi negara daratan bukan kepulauan – KonekPvitas ekonomi antar pulau belum berkembang. • TATA RUANG DAN GUNA LAUT: – Belum ada tata ruang laut nasional yang definiPf dan sebagian besar daerah belum mempunyai kebijakan tata ruang laut – Belum ada kebijakan pengaturan tata ruang laut di atas 12 mil laut sampai dengan 200 mil laut – Belum ada tata guna laut lintas propinsi dan kabupaten/kota. • SDM, PENELITIAN DAN TEKNOLOGI: – Kualitas SDM terkait laut dan yang hidup bergantung atau di dekat laut masih belum memadai – PeneliPan dan Teknologi bidang kelautan dan yang terkait belum berkembang. • PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LAUT: – Kerusakan dan pencemaran laut makin meningkat sebagai akibat akPvitas di laut dan di darat – Belum ada sistem pencegahan dan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan di laut terintegrasi – Bumi makin panas dan ancaman perubahan iklim makin makin meningkat.
- 3. PEMANFAATAN LAUT DAN AKTIVITAS TERKAIT • EKONOMI: 1. Perhubungan laut 2. Industri mariPm 3. Perikanan: Tangkap dan Budidaya 4. Wisata laut, pesisir, dan pulau-‐pulau kecil 5. Energi dan mineral 6. Bangunan, pipa, dan kabel di laut 7. Jasa kelautan 8. Bioteknologi kelautan • KONSERVASI: 1. Pengelolaan wilayah konservasi 2. Pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka konservasi dan perlindungan lingkungan • PERTAHANAN DAN KEAMANAN: – Pengawasan dan penegakan hukum
- 4. TANTANGAN • INDUSTRI MARITIM MAKIN BERKEMBANG • INTEGRASI KEBIJAKAN TENTANG LAUT DAN KEGIATAN TERKAIT MAKIN DIPERLUKAN • KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN DIBUTUHKAN UNTUK MENJAMIN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT • UNTUK ITU DIPERLUKAN KEBIJAKAN NASIONAL KELAUTAN.
- 5. DASAR HUKUM DAN KERANGKA KONSTITUSIONAL • UUD 1945 pasal 33 • DEKLARASI JUANDA 13 DESEMBER 1957 • UNCLOS 1982 • UNDANG-‐UNDANG 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNCLOS 1982 • UNDANG-‐UNDANG 27 TAHUN 2007 Jo UNDANG-‐UNDANG 1 TAHUN 2014 TENTANG PESISIR DAN PULAU-‐PULAU KECIL • UNDANG-‐UNDANG 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA • UNDANG-‐UNDANG 23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP • UNDANG-‐UNDANG 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN • RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-‐2025
- 6. AZAS: NEGARA KEPULAUAN • NEGARA KEPULAUAN: Konsep negara kepulauan mengacu pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi ini diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-‐III Tahun 1982 (United NaPons ConvenPon On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. • ESSENSI: Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri 2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan 3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : -‐ Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulaT -‐ Untuk menentukan batas-‐batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan -‐ Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. • MATRA LAUT FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN – KEDAULATAN, TATA KELOLA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM: Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang mempersatukan pulau-‐pulau yang menyebar di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan perudang-‐undangan. Laut menjadi faktor dominan pembangunan sehingga patut menjadi acuan penyusunan pola dasar kebijakan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.
- 7. TUJUAN – Menguatkan kedaulatan dan kesatuan negara RI sebagai negara kepulauan. – Mengembangkan sistem manajemen kelautan berkelanjutan dengan tata kelola pemanfaatan ruang dan sumberdaya laut terpadu dengan konsep negara kepulauan. – Mengembangkan sistem manajemen sumberdaya alam laut dan jasa kelautan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 8. PRINSIP DASAR • BASIS NEGARA KEPULAUAN DAN KESEJAHTERAAN: ARCHIPELAGIC STATE: Pembangunan berbasis laut berazaskan negara kepulauan dan kesejahteraan. Sebagian besar wilayahnya berupa laut yang menyatukan ribuan pulau-‐pulau sebagai suatu kesatuan wilayah negara RI. • KEBERLANJUTAN: SUSTAINABILITY (ecologically sustainable-‐economically viable) – Pembangunan berkelanjutan: Keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Blue Economy: Blue Ocean-‐Blue Sky. • SATU KESATUAN EKOSISTEM: Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem laut, daratan, dan atmosfir. • MULTI GUNA LAUT DAN MANAJEMEN TERPADU: MULTIPLE USE PRINCIPLES OF OCEAN AND INTEGRATED MANAGEMENT – Pemanfaatan keragaman sumberdaya alam laut menumbuhkan keanekaragaman akPvitas ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan di laut dan pesisir memerlukan sistem manajemen terpadu. • TATA KELOLA YANG BAIK: GOOD GOVERNANCE: Berbasis pengetahuan, data dan informasi terbaik yang tersedia, akuntabilitas, parPsipasi, koordinasi, mengutamakan kepenPngan nasional dan memperhaPkan hubungan internasional.
- 9. Prinsip 1: BASIS NEGARA KEPULAUAN DAN KESEJAHTERAAN • UUD 1945 dan Deklarasi Juanda: NKRI dan negara kepulauan, • RPJPN 2005-‐2015: visi negara kepulauan, ekonomi dan industri kelautan terpadu berkelanjutan, • KonekPvitas Kegiatan Pembangunan Di Laut, Pesisir, Darat, Antar Pulau, Dan Pulau-‐pulau Kecil berkembang dan merata untuk kesejahteraan rakyat, • Manajemen Pembangunan Terintegrasi Berbasis Kawasan: Pesisir (ICM), Gugusan Pulau, Dan Area Konservasi agar ekonomi tetap tumbi tapi Pdak merusak lingkungan.
- 10. Prinsip 2: KEBERLANJUTAN • Pembangunan Berkelanjutan: – Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang mana eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. (WCED, 1987) – Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. • Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) – Prinsip-‐prinsip Blue Economy: Keberlanjutan, efisiensi alam, tanpa limbah, dan kepedulian sosial. – Pendekatan: • Pengembangan zona ekonomi biru • Pengembangan investasi model ekonomi biru
- 11. Prinsip 3: SATU KESATUAN EKOSISTEM • Wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan ekosistem laut, darat dan atmosfir yang saling terkait dan Pdak dapat dipisahkan. • Sistem perencanaan dan akPvitas pembangunan yang berlokasi di darat,pesisir, dan laut harus memperhaPkan implikasinya terhadap kualitas ekosistem laut, darat, dan atmosfir. • KonekPvitas pembangunan terkait dengan laut, darat, dan atmosfir harus merata dan terintegrasi melalui pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada efisiensi, pemerataan aksesibilitas dan distribusi informasi, barang dan jasa.
- 12. Prinsip 4: MULTI GUNA LAUT DAN MANAJEMEN TERPADU • TATA GUNA DAN MANAJEMEN LAUT TERPADU (integrated sea use management) • PERENCANAAN: TATA RUANG LAUT (PERAIRAN PESISIR DAN LAUT DI ATAS 12 MIL S/D 200 MIL) sesuai karakterisPk geografis, ekologis, ekonomis, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. • PEMANFAATAN LAUT SESUAI PERUNTUKANNYA (TATA GUNA LAUT) – Ruang laut (zona ekonomi, konservasi, sosial, pertahanan, kepenPngan internasional) – Sumberdaya alam laut (sumberdaya hayaP dan non-‐hayaP sebagai sumberdaya ekonomi) – Jasa kelautan (ekonomi jasa terkait wisata) • SISTEM PERIJINAN (pemberian hak dan kewajiban pengelolaan) • PENGAWASAN dan PENTAATAN HUKUM: MCS (Monitoring, Control, and Surveillance) dan Penegakan hukum
- 13. Prinsip 5: TATA KELOLA YANG BAIK (good ocean governance) • Prinsip Dasar Tata Kelola Laut yang Baik: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepasPan hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan (UU 27/2007 Pasal 3 jo UU 1/2014), • Berbasis pengetahuan, data, dan informasi terbaik yang tersedia, • Melibatkan seluruh sektor terkait, propinsi, dan kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha, • Mengutamakan kepenPngan nasional dan memperhaPkan hubungan internasional.
- 14. RUANG LINGKUP PENGATURAN KEBIJAKAN 1. KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERAZASKAN NEGARA KEPULAUAN (laut sebagai faktor dominan) 2. TATA GUNA LAUT DAN SISTEM MANAJEMEN LAUT TERPADU: Manajemen laut terpadu sesuai peruntukannya dengan kategori pemanfaatan sebagai berikut: – RUANG LAUT (kegiatan-‐kegiatan yang menggunakan ruang laut sebagai tempat atau media) – SUMBERDAYA ALAM LAUT (kegiatan-‐kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam laut baik hayaP maupun non-‐hayaP) – JASA KELAUTAN (kegiatan-‐kegiatan yang utamanya adalah penyediaan jasa kelautan) 3. TATA RUANG LAUT: INTEGRASI TATA RUANG LAUT: PERAIRAN PESISIR DAN PERAIRAN DI ATAS 12 MIL S/D 200 MIL (berbasis UU 27/2007 jo UU 01/2014 Og Pesisir dan Pulau-‐pulau Kecil). Pengkayaan prinsip2 dasar UU 27/2007 jo UU 1/2014 Og pengaturan ruang, sumberdaya dan jasa kelautan lintas batas daerah dan nasional. 4. SISTEM PENGAWASAN TERPADU DAN PENTAATAN HUKUM: MCS DAN PENEGAKAN HUKUM: Pengembangan sistem monitoring pembangunan yang komprehensif berbasis IT terhadap perkembangan tataguna laut dan akPvitas yang berkembang sebagai tulang punggung sistem pengawasan (control) dan pengamatan langsung (surveillance) 5. PENGEMBANGAN SDM, PENELITIAN, DAN TEKNOLOGI: Modal dasar yang akan menentukan arah kebijakan dan mengisi pembangunan era baru di masa depan. 6. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS GIS (Geographic InformaPon System): Sistem informasi nasional terintegrasi berbasis IT.
- 15. STRATEGI 1: PEMUTAKHIRAN DATA TENTANG BATAS-‐BATAS YURISDIKSI WILAYAH LAUT • IdenPfikasi status batas-‐batas laut wilayah RI, ZEEI, dan landas konPnen, serta batas-‐batas wilayah pengelolaan laut antar daerah, • IndenPfikasi permasalahan batas-‐batas laut, implikasi dan upaya penyelesaiannya, • IdenPfikasi dan evaluasi seluruh kebijakan tentang wilayah laut dan yang terkait masa kini dan yang akan datang, • IdenPfikasi kepenPngan nasional dan internasional di masa depan terkait batas-‐batas wilayah laut,baik peluang maupun permasalahannya, • Perumusan arah, ruang lingkup kebijakan tentang batas-‐ batas wilayah, dan pengaturan perencanaan serta implementasi.
- 16. STRATEGI 2: PENDALAMAN KAJIAN POTENSI LAUT • IdenPfikasi sumberdaya laut, ekonomi berbasis laut, dan peluang di masa depan, • IdenPfikasi ancaman terhadap sumberdaya alam laut secara ekologis, ekonomis dan sosial dan faktor-‐faktor yang dapat diperPmbangkan dalam perencanaan dan manajemen laut, • IdenPfikasi wilayah-‐wilayah laut sesuai karakterisPk ekosistem dan ekonominya, • IdenPfikasi prioritas dan pengaturannya untuk mengembangkan sistem manajemen laut berkelanjutan di masa depan, • Idenfikasi kemungkinan industri mariPm yang dapat dikembangkan.
- 17. STRATEGI 3: REVIEW MULTI GUNA LAUT • Inventarisasi kegiatan ekonomi dan konservasi di laut lintas sektor dan daerah yang melipuP: transportasi, wisata, pertambangan,industri mariPm, pengelolaan wilayah konservasi, dan lainnya baik dari aspek pemanfaatan ruang, sumberdaya alam, maupun jasa kelautan pada kondisi masa kini dan prediksi masa depan, • Inventarisasi kebijakan (regulasi) ekonomi berbasis laut dan konservasi laut di Pngkat pusat dan daerah, serta manajemen lintas batas wilayah laut: manfaat, permasalahan dan skenario solusinya, • Analisis keterkaitan, efisiensi, dan efekPvitas pemanfaatan sumberdaya laut dan kebijakan kelautan antara sektor dan daerah.
- 18. STRATEGI 4: PERUMUSAN KEBIJAKAN MANAJEMEN LAUT TERPADU (integrated sea use management) • Penetapan azas dan prinsip-‐prinsip kebijakan kelautan berbasis konsep negara kepulauan dan keberlanjutan • Perumusan sistem perencanaan penataan ruang laut (spaPal planning)-‐integrasi sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-‐pulau kecil dengan laut di atas 12 mil laut s/d 200 mil laut, • Perumusan sistem perencanaan pengembangan ekonomi berbasis laut, • Perumusan sistem pemanfaatan ruang, sumberdaya alam, dan jasa kelautan sesuai dengan peruntukannya, • Perumusan sistem pengawasan terpadu kegiatan di laut dan yang terkait dengan laut.
- 19. STRATEGI 5: PENETAPAN KEBIJAKAN KELAUTAN NASIONAL • Penetapan Kebijakan Kelautan Nasional dengan Peraturan Presiden yang dilengkapai dengan Road Maps, • Implementasi UU KELAUTAN dan integrasi seluruh peraturan perundang-‐undangan terkait kelautan sesuai dengan RPJPN 2005-‐2025.
- 20. PENUTUP • Bahan ini adalah Kerangka Umum • Proses penyusunan dan perjuangannya dapat menggunakan referensi pengalaman negara-‐ negara lain. • Terima kasih.