2. UU Nomor 33 tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
1.Pendapatan Asli Daerah, 1. Pajak daerah,
2.Dana Perimbangan, 2. Retribusi daerah,
3.Pinjaman Daerah, 3. Hasil kekayaan daerah yang
4.Lain-lain Pendapatan yang sah dipisahkan dan
4. Lain-lain PAD yang sah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber keuangan daerah yang digali dari
dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
4. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
1. bagi hasil pajak
2. bagi hasil bukan pajak
b. Dana Alokasi Umum
Dana perimbangan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk
mengurangi ketimpangan antar daerah.
Persilangan antara potensi daerah dengan besarnya dana DAU
c. Dana Alokasi Khusus
Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada
Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus
1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan
rumus alokasi umum
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
5. Formula DAU
DAU = AM + (KbF – KpF)
AM = alokasi minimum
besarnya alokasi lumpsum ditambah transfer
untuk kebutuhan belanja pegawai
KbF = kebutuhan Fiskal
terdiri dari indeks penduduk, indeks luas wilayah,
indeks kemiskinan, dan indeks harga bangunan
KpF = kapasitas Fiskal
terdiri dari komponen PAD, PBB, PPh, dan SDA
6. Tujuan Dana Perimbangan
• Memacu pembangunan daerah
• Meningkatkan pertumbuhan antar daerah yang
seimbang
• Pembangian dana yang rasional dan adil pada
daerah penghasil
• Meningkatkan pemerataan pembangunan
• Mengurangi kesenjangan sosial antar daerah
• Meminimumkan tuntutan daerah
• Persatuan dan integritas bangsa
7. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
b. Pembagian Pajak Derah :
Pajak daerah berdasar perda
Pajak negara yang dikelola daerah
Pajak daerah tingkat I
Pajak daerah tingkat II
8. Prinsip Pengenaan Pajak Daerah
• Equity
• Certainty
• Convinience
• Economy
• Benefit to approach
• Ability to pay
• Equal sacrifice
9. Pengaruh Pajak pada Perekonomian
a. Pengaruh Positip
1. pemerataan pendapatan
2. penyediaan public goods and services
b. Pengaruh Negatip
1. menghambat pertumbuhan ekonomi
2. mengurangi kesejahteraan rakyat
10. Retribusi Daerah
• Pengertian Retribusi Daerah
• Jenis Retribusi Daerah :
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perijinan
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD
b. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik pemerintah/BUMN
c. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik swasta atau kelompok
usahamasyarakat
12. Lain-Lain PAD daerah yang Sah
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. pendapatan denda pajak;
i. pendapatan denda retribusi;
j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian;
I. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
13.
14. Klasifikasi Pembelanjaan
Klasifikasi belanja menurut urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari :
a. belanja urusan wajib
b. belanja urusan pilihan
15. Belanja Urusan Pilihan
a. pertanian;
b. kehutanan;
c. energi dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
e. kelautan dan perikanan;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
16. Kelompok Belanja
1. Belanja Langsung
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa (< 12 bulan)
c. belanja modal (> 12 bulan)
2. Belanja Tidak Langsung
a. belanja pegawai;
b. bunga;
c. subsidi;
d. hibah;
e. bantuan sosial;
f. belanja bagi basil;
g. bantuan keuangan; dan
h. belanja tidak terduga.
17. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
a. pembentukan dana cadangan
b. penanaman modal (investasi) pemerintah daerah
c. pembayaran pokok utang
d. pemberian pinjaman daerah.
18. PENGELOLAAN KAS
• siapa yang bertanggung jawab
• mengelola kas daerah
• rekening kas umum daerah di bank
yang sehat
19. Penerimaan kas
a. potongan Taspen
b. potongan Askes
c. potongan PPh
d. potongan PPN
e. penerimaan titipan uang muka
f. penerimaan uang jaminan
g. penerimaan lainnya yang sejenis
20. Pengeluaran kas
a. penyetoran Taspen
b. penyetoran Askes
c. penyetoran PPh
d. penyetoran PPN
e. pengembalian titipan uang muka
f. pengembalian uang jaminan
g. pengeluaran lainnya yang sejenis
