1. FOCUS GROUP DISCUSSION - FGD
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
SUPARMONO-081392829839
Tentang
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KOTA YOGYAKARTA
2. Tujuan Kajian
• Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan.
• Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan
harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan.
• Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan
lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
• Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding
antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam
merancang Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan.
3. Metode Kajian
• Tipe Penelitian
a. Pembentukan hukum (law making)
b. Penelitian penerapan hukum (law application).
• Jenis dan Alat Pengumpul Data
a.Berupa keputusan hukum (das sollen) yang mengatur
mengenai ketertiban umum
b.Serta fakta (das sein), Focus Group Discussion (FGD)
• Analisis Data
Preskripsi terhadap perumusan aturan dengan menggunakan
analisa kualitatif
6. URGENSI PERDA TSLP
• Potensi CSR di kota Yogyakarta,
Misalnya potensi pendapatan HOTEL
• Dana CSR disalurkan untuk kepentingan internal perusahaan,
ini tidak sesuai perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007
• Contoh keberhasilan CSR pada kelompok masyarakat, misalnya :
CSR Ford Foundation di Imogiri, CSR-REI untuk desa wisata
organik di Bantul,
• Perlunya dibentuk Forum Pelaksana TSLP, contoh di Kabupaten
Tangerang. Bagaimana peran dan kontribusi pemerintah dalam
forum, misalnya fasilitator atau koordinator.
• Perlunya melibatkan fihak swasta dalam sinegitas
pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan
pelaksanaan.
7. Landasan Sosiologis
Cara pandang Corporate Social Responsibility) sebagai upaya
dalam pengembangan masyarakat
1.Sekedar basa basi atau keterpaksaan, dimana perusahaan
Karena faktor eksternal (external driven), environmental driven
(karena terjadi masalah lingkungan), serta reputation driven (karena
ingin mendongkrak citra perusahaan).
2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance),
TSLP yang dilakukan karena terdapat regulasi, hukum, dan
aturan yang memaksanya.
3. Adanya dorongan yang tulus dari dalam (internal driven),
Perusahaan telah menyadari bahwa bukan hanya PROFIT
sebagai tujuan, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan.
9. Landasan Yuridis
• Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai TSLP diatur
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas Pasal 74 .
• Ayat (1) disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tangung jawab sosial dan lingkungannya.
• Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan
kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran.
• Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanaan kewajiban
sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
10. Manfaat TSLP adalah :
• bagi perusahaan, TSLP bermanfaat sebagai perwujudan
akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial,
keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
• bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan,
sosial dan budaya; meningkatkan taraf kesehatan masyarakat,
kelestarian fungsi lingkungan hidup; tersedianya infrastruktur
pendukung yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial
ekonomi ; dan
• bagi pemerintah daerah, TSLP bermanfaat untuk
menumbuhkan komitmen bersama guna membantu
mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.
11. Program TSLP
1. bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
2. bimbingan dan pendampingan tekhnis;
3. kemitraan Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM)
dan koperasi ;
4. program langsung kepada masyarakat; dan
5. Program-program lain sesuai dengan analisis
terhadap kebutuhan masyarakat (need assesment)
yang dibahas dalam Forum Pelaksana TSLP.
12. Ruang lingkup TSLP meliputi programprogram yang dilaksanakan oleh perusahaan
melalui:
1.
2.
3.
4.
bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi
lingkungan hidup;
5. memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis
kerakyatan; dan
6. pengembangan infrastruktur pendukung yang selaras dengan
program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha
perusahaan.
13. •UUD 1945;
Pembukaan, alinea IV
•UU No. Ttg
Pembentukan Provinsi
DIY
•UU No. 5/1990 ttg
Konservasi SDA
•UU No. 19/2003 ttg
BUMN
•UU No.32/2004 (UU
No.12/2008)
•UU No. 25/2004
•UU No. 25/2007 ttg
Penanaman Modal
•UU No.40/2007 ttg
PT
•UU No.11/2009 ttg
Kesejahteraan Sosial
•UU No.32/2009 ttg
Perlindungan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
•Permensos
No.50/HUK/2005 ttg
Kerjasama Lintas
Sektor dan dunia
Usahan
Apa itu CSR?
Mengapa CSR?
Dimana CSR?
Raperda ttg CSR
Kapan CSR
Bagaimana CSR?
Siapa Penerima CSR?
15. PERDA CSR
PEMDA
MASYARAKAT
PERUSAHAAN
Maksud & Tujuan:
Sbg Instrumen hukum dlm mengatur relasi pemda, masyarakat dan perusahaan dlm hal
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
1)Tujuanya: Terwujudnya batasan yg jelas ttg tanggungjawab sosial dn lingkungan perusahaan
beserta pihak-pihak yg menjadi pelakunya.
2)Terselenggaranya Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) sesuai dgn perpu yg berlaku dlm
satu koordinasi
3)Adanya kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha dlm pelaksanaan TSP
4)Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar
5)Meminimalisir dampak negatif atas keberadaan suatu perusahaan dan mengoptimalkan
dampak negatifnya.
6)Terprogramnya model Apresiasi dan penghargaan/reward and punishment
16. Konstruksi Persoalan
CSR yg tdk
terdeteksi?
CSR yg tdk
terkoordinir
Pemerintah
Daerah
CSR yg tdk
terealisasi
Perusahaan
CSR yg tdk
terkorelasi
Masyarakat
Pemda:
pungutan liar?
Pemda; tdk ada
penghargaan
Masyarakat;
resistensi dan
disparitas sosial,
ekonomi
1) Bgm Pola Relasi yg
baik agar tdk saling
merugikan?
2) Bgm fungsi
Koordinasi
dijalankan?
3) Bagaiman reward +
punishment
diterapkan?
4) Bgm Implementasi
program?
17. Kerangka Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Bab XI
: KETENTUAN UMUM
: MAKSUD DAN TUJUAN
: RUANG LINGKUP
: MANFAAT
: PELAKSANAAN TSLP
: PROGRAM TSLP
: FORUM PELAKSANAAN TSLP
: PENGHARGAAN
: PENYELESAIAN SENGKETA
: SANKSI ADMINISTRATIF
: KETENTUAN PENUTUP
