SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
(5.1)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Pemantauan Berkelanjutan i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan
pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan
salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas
sistem pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka
penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan ii
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan
SPIP, BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman
tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan
dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman
tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan
masing-masing sub unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur
ini merupakan acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan
dalam penyelenggaraan sub unsur SPIP.
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub unsur
Pemantauan Berkelanjutan pada unsur Pemantauan merupakan
acuan yang memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan
daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan dapat
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang
meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001
5.1 Pemantauan Berkelanjutan iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................... 2
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Pengertian ................................................................ 6
B. Tujuan dan Manfaat .................................................. 8
C. Parameter Penerapan .............................................. 9
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 14
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
A. Tahap Persiapan ..................................................... 17
B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 20
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan
Berkelanjutan ............................................................ 23
D. Tahap Pelaporan ...................................................... 29
BAB IV PENUTUP
5.1 Pemantauan Berkelanjutan iv
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
para menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman
kepada sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana
diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan
pemantauan terhadap kinerja sistem pengendalian intern
pemerintah untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan
efektif. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan (on going monitoring),
evaluasi terpisah (separate evaluation), serta tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan sistem
pengendalian intern tersebut, diperlukan Pedoman Teknis
Penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan amanah Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP memiliki kewajiban
untuk menyusun pedoman teknis dimaksud. Pedoman ini
merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang perlu
dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan
SPIP.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 2
Buku ini merupakan Pedoman Teknis Pemantauan
Berkelanjutan atas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan
pemerintahan pusat dan daerah yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
lainnya.
Pedoman ini disusun dengan tujuan agar tersedia standar
acuan yang memberi arah bagi instansi pemerintah pusat dan
daerah dalam melaksanakan pemantauan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern. Dalam penerapannya, pedoman
ini hendaknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas
instansi tersebut.
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian Pedoman Teknis Pemantauan
Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
tujuan dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika
pedoman.
Bab II Gambaran Umum Pemantauan Berkelanjutan
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan, dan
parameter penerapannya.
Bab III Langkah-Langkah Penerapan Pemantauan
Berkelanjutan
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menerapkan sub unsur
Pemantauan Berkelanjutan, yang terdiri dari tahap
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 3
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal
penting yang perlu diperhatikan kembali dan penjelasan
atas penggunaan pedoman ini.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 4
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses
penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode
tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah
memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi
pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-
perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan
perkembangan.
Sebagai ilustrasi dari halaman 45 Guidelines for Internal
Control Standards for the Public Sector INTOSAI menyatakan:
“Internal Auditors regularly provide information about the functioning
of internal control, focusing considerable attention on evaluating the
design and operation of internal control.”. Artinya, auditor intern
secara berkala memberikan informasi terkait fungsi-fungsi dari
pengendalian intern yang menitikberatkan pada evaluasi atas desain
dan operasional dari pengendalian intern tersebut. Dengan
demikian, terkait pengembangan Sistem Pengendalian Intern
di instansi pemerintah yang berkaitan dengan unsur pemantauan
(monitoring), pimpinan instansi pemerintah harus memahami bahwa:
1. Penilaian atau evaluasi atas SPI adalah sesuatu hal yang biasa
dilakukan;
2. Pihak yang dapat melakukan penilaian tersebut adalah pihak
yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen, seperti unit
lain dalam organisasi, APIP, konsultan, atau auditor eksternal.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 6
Dalam penilaian atas SPI, fokus perhatian yang besar
diarahkan kepada rancangan/desain dan operasional dari
pengendalian intern. Rancangan dan operasional dari pengendalian
tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah.
Pimpinan instansi harus mempunyai perhatian serius terhadap
kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern. Pengendalian
intern tidak terlepas dari perkembangan visi dan misi
organisasi. Berhubung visi dan misi organisasi berkembang
terus, pengendalian intern tidak boleh sta tis, tetapi
juga berkembang mengikuti perkembangan organisasi. Salah
satu bentuk pemantauan yang dapat dilakukan adalah pemantauan
berkelanjutan.
A. Pengertian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemantauan
berarti:
1. Menengok, menjenguk;
2. Mengawasi, mengamati atau mengecek dengan cermat,
terutama untuk tujuan khusus;
3. Mengatur atau mengontrol kerja mesin, proses, dan
sebagainya;
4. Mengecek atau mengatur volume bunyi atau suara dalam
merekam.
Makna berkelanjutan adalah terus menerus dan tidak
berhenti. Hakikat dari prinsip berkelanjutan adalah proses
yang berlangsung terus-menerus untuk perbaikan yang
berkesinambungan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 7
Dengan demikian, pemantauan berkelanjutan adalah
pengecekan atas mutu kinerja sistem pengendalian intern
secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi
pemerintah. Hal ini mencakup proses penilaian capaian
kualitas pengendalian intern dalam suatu jangka waktu
tertentu, memastikan apakah pengendalian intern telah
berfungsi seperti yang diharapkan, dan memastikan bahwa
perbaikan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan.
Pemantauan harus menilai apakah seluruh tujuan umum yang
ditetapkan dalam pengendalian intern telah tercapai. Pengertian
tersebut telah sejalan dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan penjelasannya.
Pemantauan berkelanjutan mencakup pelaksanaan atau
prosedur rutin, seperti: supervisi dan reviu atas transaksi yang
terjadi, yang membantu untuk memastikan apakah kegiatan
operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur
pengendalian intern yang telah ditetapkan. Pemantauan
berkelanjutan dibangun dalam kegiatan normal instansi
pemerintah dan bersifat fleksibel, sehingga dapat berfungsi
meskipun terjadi perubahan dalam kegiatan normal.
Lebih lanjut, dengan perkembangan teknologi informasi,
pemantauan berkelanjutan juga sudah memanfaatkan kemajuan
teknologi tersebut, antara lain otomatisasi alat yang secara
elektronis melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian
atau suatu transaksi.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 8
Untuk melihat sejauh mana efektivitas pemantauan
berkelanjutan, maka dilakukan evaluasi terpisah secara berkala.
Apabila pemantauan berkelanjutan sudah berjalan efektif, maka
evaluasi terpisah digunakan hanya untuk konfirmasi ulang
terhadap apa yang sudah dihasilkan pada pemantauan
berkelanjutan, dan sasaran evaluasi difokuskan pada efektivitas
pengendalian intern yang tidak tercakup dalam sasaran
pemantauan berkelanjutan.
Setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas
kegiatan pemantauan pengendalian intern walaupun fokusnya
tidak sama. Fokus utama bagi pegawai staf adalah
memantau bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Pimpinan menengah menilai sejauh
mana pengendalian berfungsi pada berbagai unit di bawah
kendalinya. Sementara pimpinan tertinggi dalam organisasi
memusatkan kegiatan pemantauan pada kegiatan utama
instansi. Karena fokusnya lebih luas, pimpinan suatu instansi
pemerintah perlu menekankan pemantauan pada pencapaian
tujuan instansinya.
B. Tujuan dan Manfaat
Pemantauan sistem pengendalian intern bertujuan untuk
menilai kinerja sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana
mestinya. Dengan adanya pemantauan, diharapkan dapat
mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan
oleh manajemen, menentukan penyebab gagalnya aktivitas
pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian
tujuan instansi.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 9
Pemantauan sistem pengendalian intern juga
dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah
ditetapkan manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan
dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki.
Dengan adanya pemantauan berkelanjutan, maka setiap
saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan seluruh
kegiatan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan
tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan
dilaksanakan.
Bila pemantauan berkelanjutan dirancang dan diterapkan
dengan baik, instansi pemerintah akan mendapatkan manfaat,
yaitu:
1. Dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang
berhubungan dengan pengendalian intern;
2. Menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk
pengambilan keputusan;
3. Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu;
4. Dapat memberikan penilaian secara berkala terhadap
efektivitas pengendalian intern.
C. Parameter Penerapan
Dalam menyelenggarakan SPIP, terdapat faktor-faktor
utama atau hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan
sebagai penentu berfungsinya pengendalian intern. Sebagai
parameter penerapan penyelenggaraan perlu diperhatikan hal
sebagai berikut:
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 10
1. Pimpinan instansi pemerintah memiliki strategi untuk
meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan efektif dan
dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan
teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan
kritis, serta pada saat pengujian secara berkala diperlukan.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Strategi pimpinan instansi pemerintah menyediakan umpan
balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan
pencapaian tujuan.
b. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk
menekankan pimpinan program atau operasional bahwa
mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan
pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai
bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.
c. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk
menekankan pimpinan program bahwa mereka
bertanggung jawab atas pengendalian intern dan bahwa
tugas mereka adalah untuk memantau efektivitas kegiatan
pengendalian secara teratur.
d. Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi
kegiatan operasi penting dan sistem pendukung
pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi
khusus.
e. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi
secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan
operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 11
2. Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi
pemerintah mendapatkan informasi berfungsinya
pengendalian intern secara efektif. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi
dengan data laporan keuangan dan anggaran dan
digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan,
serta pimpinan instansi pemerintah memerhatikan adanya
ketidakakuratan atau penyimpangan yang dapat
mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.
b. Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan
operasional membandingkan informasi kegiatan atau
informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan
sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem
informasi, dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau
masalah lain yang ditemukan.
c. Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan
keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan
kesalahan.
3. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan
data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat
mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh
instansi pemerintah harus diselidiki.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 12
b. Badan legislatif dan badan pengawas mengomunikasikan
informasi kepada instansi pemerintah mengenai kepatuhan
atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya
pengendalian intern dan pimpinan instansi pemerintah
menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan.
c. Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau
mendeteksi adanya masalah yang timbul harus direviu.
4. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat
membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pengeditan dan pengecekan otomatis, serta kegiatan
penatausahaan digunakan untuk membantu dalam
mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan
transaksi.
b. Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk
membantu mencegah penyelewengan.
c. Aparat pengawasan intern pemerintah harus independen
dan memiliki wewenang untuk melapor langsung
ke pimpinan instansi pemerintah dan tidak melakukan tugas
operasional apapun bagi kepentingan pimpinan instansi
pemerintah.
5. Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan
secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya, dan jika
ada selisih, harus telusuri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 13
a. Tingkat persediaan barang, perlengkapan, dan aset lainnya
sudah dicek secara berkala; selisih antara jumlah yang
tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan
penyebab selisih tersebut harus dijelaskan.
b. Frekuensi pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual
didasarkan atas tingkat kerawanan aset.
c. Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan
melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada
orang yang ditugaskan.
6. Pimpinan instansi pemerintah mengambil langkah untuk
menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian
internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya.
7. Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan
tentang efektivitas pengendalian intern. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan
dengan pengendalian intern yang muncul pada saat
pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya
diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi
masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian
intern.
b. Saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus
dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
c. Pimpinan instansi pemerintah mendorong pegawai untuk
mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan
melaporkannya ke atasan langsungnya.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 14
8. Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara
tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau
peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka
terhadap kode etik.
b. Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan
dilaksanakannya fungsi pengendalian intern penting,
misalnya rekonsiliasi.
Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan
mengembangkan parameter penerapan SPIP, sebagaimana
daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang
disesuaikan dengan situasi, kondisi dan risiko masing-masing
instansi pemerintah.
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Ketentuan yang terkait dengan pemantauan berkelanjutan, antara
lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 15
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
Agar pemantauan berkelanjutan terlaksana dengan baik, maka
harus memenuhi prinsip dasar berikut ini.
1. Membangun dasar untuk melakukan pemantauan, mencakup:
a. Sikap dan perilaku para pimpinan terhadap penerapan sistem
pengendalian intern dengan memberikan keteladanan dan
memotivasi seluruh pegawai untuk peduli terhadap
pengendalian (tone at the top);
b. Struktur organisasi yang efektif, yang menugaskan
pemantauan kepada pihak yang memiliki kemampuan yang
memadai, obyektif, dan memiliki wewenang yang cukup;
c. Ada titik awal yang jelas untuk melakukan pemantauan. Dalam
melakukan pemantauan berkelanjutan pimpinan instansi
pemerintah harus mendasarkan pada perencanaan yang
matang sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan
secara efektif dan efisien.
2. Merancang dan melaksanakan prosedur pemantauan, mencakup:
a. Prioritas risiko;
b. Identifikasi pengendalian;
c. Identifikasi informasi yang tersedia mengenai pengendalian;
dan
d. Menerapkan prosedur pengendalian
3. Menilai dan melaporkan hasil pemantauan, mencakup:
a. Prioritas temuan;
b. Melaporkan hasil; dan
c. Menindaklanjuti dengan koreksi.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan
Hal tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
Pemenuhan prinsip dasar tersebut dilakukan dengan
melaksanakan berbagai
berikut ini:
1. Tahap Pemahaman dan Penyamaan Persepsi (
2. Tahap Pemetaan (
3. Tahap Pembangunan Infrastruktur (
4. Tahap Internalisasi (
5. Tahap Pengembangan Berkelanjutan (
Tahap-tahap di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga
kelompok, yaitu:
1. Tahap Persiapan, merupakan
ditujukan untuk memberikan
kesadaran yang lebih baik
penerapan;
Berkelanjutan
al tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
Pemenuhan prinsip dasar tersebut dilakukan dengan
melaksanakan berbagai kegiatan dari tahap penyelenggaraan SPIP
Tahap Pemahaman dan Penyamaan Persepsi (Knowing
Tahap Pemetaan (Mapping);
Tahap Pembangunan Infrastruktur (Norming);
Tahap Internalisasi (Forming); dan
Tahap Pengembangan Berkelanjutan (Performing).
tahap di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga
, merupakan tahap awal implementasi
ditujukan untuk memberikan pemahaman (knowing
kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan (mapping
16
al tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
Pemenuhan prinsip dasar tersebut dilakukan dengan
kegiatan dari tahap penyelenggaraan SPIP
Knowing);
tahap di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga
tahap awal implementasi, yang
knowing) atau
mapping) kebutuhan
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 17
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur (norming);
internalisasi (forming), dan upaya pengembangan berkelanjutan
(performing);
3. Tahap pelaporan, meliputi pelaporan semua kegiatan yang
dilakukan pada tahap persiapan dan pelaksanaan.
Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut langkah-langkahnya dapat
dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan
unsur/sub unsur lainnya.
Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu
dilaksanakan dalam rangka pemantauan berkelanjutan.
A. TAHAP PERSIAPAN
1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan
penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah
membuat rencana penyelenggaraan, yang antara lain memuat:
a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. Waktu yang dibutuhkan;
c. Dana yang dibutuhkan; dan
d. Pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk Satuan
Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP yang ditugaskan untuk
mengawal pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, termasuk
penerapan pemantauan berkelanjutan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 18
Satgas tersebut terlebih dulu diberi pelatihan tentang
SPIP, khususnya sub unsur pemantauan berkelanjutan agar
dapat menyelenggarakan sub unsur tersebut.
2. Pemahaman (Knowing)
Pada tahap pemahaman dan penyamaan persepsi
mengenai SPIP, diberikan pemahaman mengenai SPIP
kepada seluruh pegawai secara mendalam untuk
membangun kesadaran mengenai penting dan manfaat
pemantauan berkelanjutan. Pada tahap ini juga diberikan
pemahaman kepada seluruh pegawai instansi mengenai
peran dan tanggung jawab mereka dalam proses
pengendalian.
Metode yang dapat ditempuh untuk melakukan
sosialisasi dapat dipilih dari beberapa metode komunikasi
penyampaian informasi yang dirasa cocok dan tepat bagi
instansi dalam membangun pemahaman yang dimaksudkan.
Adapun metode tersebut antara lain menggunakan:
a. metode tatap muka;
b. metode penggunaan situs jaringan (website) penyampaian
informasi;
c. metode penyampaian dengan menggunakan multimedia
interaktif;
d. metode penyampaian yang menggunakan majalah atau
buku saku;
e. metode penyampaian dengan penggunaan saluran
komunikasi yang umum; dan
f. metode pemberian akses ke jaringan informasi (network),
dengan menggunakan password.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 19
Kegiatan tersebut di atas, selain ditujukan untuk
memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait
dengan pelaksanaan pemantauan, juga diharapkan
menimbulkan kepedulian untuk membangun dan
mengembangkan sistem pengendalian intern.
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, diperlukan suatu
kegiatan pemetaan atau diagnostic assessment terhadap
keberadaan infrastruktur untuk menerapkan pemantauan
berkelanjutan atas sistem pengendalian intern tersebut.
Keberadaan infrastruktur diwujudkan dalam bentuk kebijakan
dan prosedur. Pemetaan juga diarahkan untuk mendapatkan
gambaran bagaimana kondisi penyelenggaraan SPIP yang
sudah berjalan, kesesuaian penyelenggaraan dengan
kebijakan sehingga didapatkan area of improvement (AOI).
Kegiatan ini dilakukan melalui pemetaan untuk
mengetahui antara lain apakah:
a. instansi pemerintah telah memiliki peraturan/kebijakan yang
melandasi kegiatan pemantauan berkelanjutan;
b. peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai dengan
ketentuan di atasnya;
c. instansi pemerintah telah memiliki SOP atau pedoman
untuk menyelenggarakan peraturan tersebut;
d. SOP atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan
peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun;
e. SOP atau pedoman yang ada telah dilaksanakan dan
didokumentasikan dengan baik.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 20
Hasil pemetaan tentunya dapat untuk mengetahui
infrastruktur apa saja yang masih perlu dibangun (area of
improvement). Area of improvement (AOI), yaitu area untuk
perbaikan atau pembangunan SPIP. Pembangunan
infrastruktur dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan melalui
pembentukan kebijakan dan prosedur yang harus
dilaksanakan untuk memastikan dilaksanakannya arahan
pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang
telah teridentifikasi selama proses penilaian risiko.
B. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi pembangunan infrastruktur
(norming), internalisasi (forming), dan tahap pengembangan
berkelanjutan (performing).
1. Pembangunan Infrastruktur (Norming)
Setelah dilakukan pemetaan, akan diketahui kebijakan
dan aturan apa saja yang perlu dibuat atau ditetapkan.
Kebijakan atau peraturan atau prosedur kegiatan baku yang
perlu dibuat/disusun dan ditetapkan, meliputi semua bidang
yang berhubungan dengan pengendalian intern bidang tugas
yang bersangkutan. Dalam menyusun infrastruktur perlu
memerhatikan kebijakan atau aturan lebih tinggi yang berlaku
pada instansi, teori, serta indikator penerapannya. Kebijakan
terkait pemantauan berkelanjutan yang perlu dibangun
setidak-tidaknya meliputi:
a. Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan. Kebijakan ini
mencakup strategi pimpinan untuk memperoleh umpan balik
rutin, pemantauan atas kinerja, dan pengendalian dalam
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 21
mencapai tujuan instansi. Kebijakan pemantauan
berkelanjutan menekankan bahwa tanggung jawab atas
pengendalian intern dan pemantauan efektivitasnya
merupakan tanggung jawab pimpinan program atau
operasional dan hal tersebut merupakan bagian dari tugas
operasional mereka.
b. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan kewajiban untuk
melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebagai upaya untuk
menilai berjalannya sistem pengendalian intern sehingga
jika ditemukan suatu yang menghambat atau
penyimpangan dalam program atau kegiatan dapat segera
diperbaiki dan dibangun mitigasi yang diperlukan.
c. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai
diperlukan untuk membantu mengawasi fungsi
pengendalian intern. Dalam hal tertentu, pimpinan
instansi pemerintah dapat menunjuk/menugaskan tim
yang akan melakukan pemantauan atas sistem
pengendalian intern instansi tersebut.
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah proses mewujudkan
infrastruktur yang sudah dibangun menyatu atau menjadi
bagian dari kegiatan operasional instansi. Terwujudnya
internalisasi tercermin pada sejauh mana infrastruktur yang
ada memengaruhi pimpinan instansi dalam mengambil
keputusan dan memengaruhi perilaku pegawai dalam
melaksanakan kegiatan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 22
Internalisasi pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan
kegiatan berikut:
a. Adanya strategi pimpinan dalam melakukan
pemantauan sistem pengendalian intern yang ada pada
lingkup kerjanya.
b. Pembuatan laporan operasional terintegrasi atau
direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan
anggaran. Sebagai hasilnya, informasi tersebut dapat
digunakan untuk mengelola operasi yang berkelanjutan. Bila
terjadi ketidakakuratan pada saat dilakukan rekonsiliasi,
pimpinan segera memerhatikan ketidakakuratan atau
penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan.
c. Dilakukan pembandingan antara informasi yang diperoleh
dari sistem informasi dan informasi yang diperoleh dari
kegiatan lainnya.
d. Adanya jaminan bahwa laporan keuangan masing-masing
unit atau informasi pendukung yang berasal dari masing-
masing unit akurat.
e. Pimpinan membuat sarana komunikasi yang dapat
mengakomodasi pengaduan, baik dari pihak luar maupun
dalam instansi.
f. Struktur organisasi untuk melaksanakan pemantauan
berkelanjutan yang memadai sehingga dapat membantu
mengawasi fungsi pengendalian intern.
g. Pembandingan antara data sistem informasi dan keuangan
dengan fisik aset.
h. Peningkatan tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap
kode etik.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 23
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Penyelenggaraan pengendalian intern harus terus
dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk
mengetahui apakah pengendalian intern tersebut
terselenggara sesuai dengan yang diharapkan.
Pemantauan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan
bahwa pengendalian intern secara terus menerus berfungsi
dengan efektif.
Pengendalian intern yang tidak dipantau makin lama
cenderung semakin memburuk. Lingkungan organisasi, baik
lingkungan intern maupun ekstern selalu berubah, sehingga
pengendalian juga harus berkembang sesuai dengan
perkembangan organisasi. Pemantauan diperlukan untuk
melihat apakah pengendalian yang ada masih memadai
sesuai dengan perkembangan organisasi.
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan
Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan
Berkelanjutan lainnya merupakan bagian dari unsur pemantauan
(monitoring), yang merupakan salah satu kekhasan dari Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut:
1. Peran Pimpinan Instansi Pemerintah
Beberapa hal yang perlu dibangun oleh pimpinan instansi
pemerintah agar prosedur tindak lanjut Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan dapat berjalan secara efektif:
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 24
a. Kebijakan dari pimpinan instansi pemerintah tentang
pentingnya prosedur tindak lanjut Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan harus dibuat secara tertulis
dan dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan unit
di bawahnya, sedapat mungkin kebijakan dan
pengomunikasian kebijakan tersebut diperbarui setiap awal
tahun anggaran.
b. Pimpinan instansi pemerintah harus menunjuk salah satu
pimpinan unit di bawahnya yang bertanggung jawab untuk
mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pemberian
tanggapan, dan proses perbaikan yang diperlukan dalam
rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemantauan
Berkelanjutan.
c. Pimpinan instansi pemerintah dapat meminta APIP untuk
membantu pelaksanaan tindak lanjut yang berkaitan
dengan perbaikan dan penyempurnaan sistem
pengendalian intern instansi pemerintah.
d. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan pedoman
tertulis yang berisi prosedur untuk memastikan bahwa
seluruh Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan
ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakannya
tindakan perbaikan. Pedoman tersebut dikomunikasikan
kepada seluruh pejabat unit di bawahnya untuk
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit yang
ditunjuk.
e. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap unit
dilaporkan secara berkala kepada pimpinan instansi
pemerintah.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 25
f. Monitoring atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut perlu
dilakukan untuk mencegah agar Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan yang sama tidak terjadi
berulang di dalam organisasi instansi pemerintah.
2. Pengendalian atas Pelaksanaan Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan
Beberapa komponen aktivitas pengendalian yang harus
dibangun dan dipelihara oleh pimpinan instansi pemerintah
dalam melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan, antara lain:
a. Setiap instansi pemerintah harus mempunyai pedoman
tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa
seluruh Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan
lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang
tepat, dan dilaksanakann tindakan perbaikannya.
b. Prosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu
sesegera mungkin, terutama untuk Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan yang memiliki nilai signifikan,
memengaruhi penyajian laporan keuangan, berkaitan
dengan pengamanan aset instansi pemerintah,
memengaruhi efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan
organisasi, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum
di kemudian hari.
c. Pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan
pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan
Berkelanjutan, membuat daftar rencana tindak lanjut yang
berisi rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat
terkait, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil atau
output dari tindak lanjut yang dilaksanakan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 26
d. Terdapat mekanisme pelaporan berkala dari pejabat yang
mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut serta
komunikasi yang efektif dengan unit atau instansi yang
melaksanakan Pemantauan Berkelanjutan.
3. Pengomunikasian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemantauan Berkelanjutan
Pengomunikasian tindak lanjut merupakan kegiatan
yang melibatkan pimpinan instansi pemerintah dan pejabat
unit di bawahnya dengan tim dan pimpinan unit/instansi yang
melaksanakan Pemantauan Berkelanjutan. Beberapa hal yang
perlu dibangun dalam pengomunikasian tindak lanjut hasil
Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan adalah:
a. Komunikasi yang efektif harus dibangun dengan tim
audit/tim reviu pada saat pelaksanaan audit. Pimpinan
instansi pemerintah dan pejabat unit terkait dengan proses
Pemantauan Berkelanjutan harus memastikan keandalan
temuan Pemantauan Berkelanjutan pada saat
pembahasan temuan tersebut dengan tim Pemantauan
Berkelanjutan.
b. Pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit terkait harus
mengapresiasi temuan-temuan Pemantauan Berkelanjutan
yang bersifat memperkuat sistem pengendalian intern dan
mendiskusikan dengan tim audit/tim reviu terkait mengenai
permasalahan yang ditemukan.
c. Dalam hal temuan hasil audit dan hasil reviu lainnya
berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
tidak tepat, maka informasi berupa tanggapan atas hasil
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 27
Pemantauan Berkelanjutan supaya segera disampaikan
kepada tim Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan
dan mengupayakan adanya persepsi yang sama mengenai
permasalahan tersebut sehingga dicapai kesepakatan
bahwa temuan Hasil Pemantauan Berkelanjutan tersebut
tidak perlu ditindaklanjuti.
d. Pimpinan instansi harus memberi perhatian terhadap
semua temuan Hasil Pemantauan Berkelanjutan yang
sudah disepakati dan harus segera ditindaklanjuti. Untuk
mencapai tindak lanjut yang efektif dan efisien, pimpinan
instansi pemerintah atau pejabat unit terkait, terlebih
dahulu dapat melakukan konsultasi dengan unit yang
merekomendasi hasil Pemantauan Berkelanjutan.
e. Pimpinan instansi pemerintah dalam kesempatan pertama
segera menginformasikan kepada pimpinan unit yang
melakukan Pemantauan Berkelanjutan perihal
pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh
instansi pemerintah atau unit di bawahnya.
f. Pimpinan instansi pemerintah harus memiliki database
yang mencatat semua informasi hasil Pemantauan
Berkelanjutan berdasarkan laporan hasil Pemantauan
Berkelanjutan yang diterima dari unit yang melakukan
Pemantauan Berkelanjutan. Database tersebut di-update
berdasarkan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan
lainnya yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh unit
yang melakukan Pemantauan Berkelanjutan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 28
Hasil updating database tersebut dilaporkan oleh pejabat
yang mengordinasikan tindak lanjut hasil Pemantauan
Berkelanjutan kepada pimpinan instansi pemerintah.
4. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
Pemantauan Berkelanjutan merupakan tahap penting yang
harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan maksud
untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan telah
dapat memerbaiki kondisi yang tidak diharapkan atau
menghilangkan penyebab dari kelemahan, serta memberikan
penekanan kepada pimpinan instansi pemerintah atau pejabat
unit di bawahnya bahwa dengan sudah dilaksanakannya
tindak lanjut atas temuan Pemantauan Berkelanjutan tersebut,
maka temuan yang sama diharapkan tidak terjadi berulang-
ulang di tempat yang sama.
Beberapa hal yang harus dibangun dalam rangka pemantauan
atas pelaksanaan tindak lanjut Pemantauan Berkelanjutan
adalah:
a. Pimpinan instansi pemerintah bersama-sama dengan
pimpinan unit yang melaksanakan Pemantauan
Berkelanjutan, secara berkala melakukan koordinasi untuk
melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
hasil Pemantauan Berkelanjutan lainnya.
b. Untuk efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil
Pemantauan Berkelanjutan, pimpinan instansi pemerintah
dapat mendelegasikan tugas pemantauan tersebut kepada
pejabat unit di bawahnya.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 29
c. Secara berkala pejabat unit yang mempunyai tugas,
melakukan koordinasi untuk Pemantauan Berkelanjutan
dengan pimpinan instansi pemerintah.
d. Pimpinan instansi pemerintah harus melakukan analisis
yang cukup terhadap temuan-temuan hasil Pemantauan
Berkelanjutan yang tidak dapat ditindaklanjuti secara
tuntas. Hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh
pimpinan instansi pemerintah untuk memutuskan alternatif
tindak lanjut yang harus dilakukan agar permalahan
temuan Pemantauan Berkelanjutan menjadi tuntas dan
kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
e. Pimpinan instansi pemerintah juga harus melakukan
evaluasi yang cukup atas efektivitas pelaksanaan tindak
lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan, yang dilakukan
dengan maksud agar kondisi yang menunjukkan
kelemahan sistem pengendalian intern dan penyebab dari
kelemahan yang ditemukan sudah dapat diatasi, serta
mencegah agar permasalahan yang sama tidak terulang
dalam pelaksanaan kegiatan yang sama.
D. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan.
Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang
tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan
penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 30
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
a. Peningkatan pemahaman yang mencakup kegiatan
sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan
fokus grup) mengenai pentingnya penerapan pemantauan
berkelanjutan dan kegiatan penyampaian pemahaman
melalui website, multimedia, literatur, dan media lainnya.
b. Pemetaan infrastruktur dan penerapan, yang mencakup
penjelasan mengenai pentingnya penerapan sub unsur
pemantauan berkelanjutan, persiapan penyusunan
kebijakan, pedoman, mekanisme pemantauan
berkelanjutan yang efektif, serta pemberian masukan atas
rencana tindak yang tepat untuk internalisasi penerapan
pemantauan berkelanjutan.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup
penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme pemantaan
berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan, pedoman,
mekanisme reviu atas kinerja instansi pemerintah.
d. Pelaksanaan internalisasi, yang mencakup kegiatan dalam
rangka pemantapan penerapan pemantauan berkelanjutan
dalam kegiatan operasional di lingkungan instansi
pemerintah masing-masing.
e. Pengembangan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan
pemantauan, usaha meningkatkan kualitas komunikasi,
baik kepada internal dan eksternal yang efektif, serta usaha
meningkatkan kualitas sarana komunikasi.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 31
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan
kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya
hambatan kegiatan.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan yang memerlukan pemecahan
masalah agar kejadian serupa tidak terulang dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran/rekomendasi yang
diberikan agar realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas
saran/rekomendasi yang diberikan pada kegiatan periode
sebelumnya.
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada buku Pedoman Teknis
Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian
menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya
disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai
bentuk akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan
SPIP di instansi pemerintah yang bersangkutan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 32
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 33
BAB IV
PENUTUP
Pemantuan berkelanjutan yang efektif merupakan salah satu
sub unsur penting dalam unsur pemantauan pengendalian intern.
Dengan dilaksanakannya hal ini secara efektif memungkinkan
dilaksanakannya kewajiban pengendalian intern dan tanggung
jawab operasional secara optimal. Setiap personil dalam organisasi
akan dapat segera melakukan tindakan koreksi atas kelemahan yang
muncul dari pelaksanaan sistem pengendalian intern.
Pemantauan berkelanjutan menunjukkan arti strategis
unsur pemantauan pengendalian intern terhadap pelaksanaan
pengendalian intern secara keseluruhan. Tanpa melaksanakan
pemantauan yang teratur dan sistematis, keempat aspek lainnya
yang telah dibangun dengan sumber daya yang besar akan
menjadi tidak efektif, karena tidak mendapatkan umpan balik
berupa penilaian dan perbaikan guna penyempurnaan sistem
pengendalian intern pada suatu organisasi.
Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah
acuan mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh
instansi pemerintah, yang minimal perlu dipenuhi dalam
menerapkan pemantauan berkelanjutan, dan tidak mengatur
secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah
hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan
tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan

More Related Content

What's hot

1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektifMikhail Rasyid
 
SPIP Komitmen Terhadap Kompetensi
SPIP Komitmen Terhadap KompetensiSPIP Komitmen Terhadap Kompetensi
SPIP Komitmen Terhadap KompetensiSutikno Tumingan
 
1.02 komitmen terhadap kompetensi
1.02 komitmen terhadap kompetensi1.02 komitmen terhadap kompetensi
1.02 komitmen terhadap kompetensiMikhail Rasyid
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etikaSutikno Tumingan
 
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan PencatatannyaSutikno Tumingan
 
Sosialisasi spip
Sosialisasi spipSosialisasi spip
Sosialisasi spipaliyudhi_h
 
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkaitMikhail Rasyid
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-
24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-
24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-temanna #LABEDDU
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacmMohammad Syaiful
 
Sistem pengendalian intern pemerintah
Sistem pengendalian intern pemerintahSistem pengendalian intern pemerintah
Sistem pengendalian intern pemerintahyufendriansyah auriga
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenangMikhail Rasyid
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdIlham Ismail
 

What's hot (20)

1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
SPIP Komitmen Terhadap Kompetensi
SPIP Komitmen Terhadap KompetensiSPIP Komitmen Terhadap Kompetensi
SPIP Komitmen Terhadap Kompetensi
 
1.02 komitmen terhadap kompetensi
1.02 komitmen terhadap kompetensi1.02 komitmen terhadap kompetensi
1.02 komitmen terhadap kompetensi
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
 
Sosialisasi spip
Sosialisasi spipSosialisasi spip
Sosialisasi spip
 
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-
24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-
24. agenda iii pka-modul manajemen resiko-
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm
 
Sistem pengendalian intern pemerintah
Sistem pengendalian intern pemerintahSistem pengendalian intern pemerintah
Sistem pengendalian intern pemerintah
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
 

Similar to 5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan

Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)Fauzan Rasip
 
MAKALAH INTERNAL AUDIT.docx
MAKALAH INTERNAL AUDIT.docxMAKALAH INTERNAL AUDIT.docx
MAKALAH INTERNAL AUDIT.docxSWINDANGGEA
 
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"Kanaidi ken
 
3ilham summary manajemen mutu
3ilham summary manajemen mutu3ilham summary manajemen mutu
3ilham summary manajemen mututemanna #LABEDDU
 
Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...
Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...
Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...Edi Putra, S.Inf., M.M., ASCA
 
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spipMpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spipAhmad Abdul Haq
 
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...Deny Dermawan
 
gambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxgambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxDi Prihantony
 
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptxTugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptxNajmiLaili4
 
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptxTugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptxNajmiLaili4
 
SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...
SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...
SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...WINDAYANI RAJAGUKGUK
 
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdfRaehanPutraRaishaCam
 
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).ppt
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).pptPelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).ppt
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).pptKHAIRULKATSIRIN
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptswanggie
 

Similar to 5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan (20)

Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
 
MAKALAH INTERNAL AUDIT.docx
MAKALAH INTERNAL AUDIT.docxMAKALAH INTERNAL AUDIT.docx
MAKALAH INTERNAL AUDIT.docx
 
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
 
3ilham summary manajemen mutu
3ilham summary manajemen mutu3ilham summary manajemen mutu
3ilham summary manajemen mutu
 
Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...
Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...
Be, gg, edi putra, hapzi ali, ethics and business,audit and internal control,...
 
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spipMpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
 
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Audit & Internal Control , U...
 
gambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxgambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptx
 
54689510 pengertian-pengawasan
54689510 pengertian-pengawasan54689510 pengertian-pengawasan
54689510 pengertian-pengawasan
 
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptxTugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
 
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptxTugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
Tugas Asinkronus Materi 1_Internal Audit_Najmi Laili_5B AKS (1).pptx
 
Audit internal
Audit internalAudit internal
Audit internal
 
SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...
SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...
SIPI, WINDAYANI RAJAGUKGUK, HAPZI ALI, 2018, Internal Control Over Financial ...
 
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf
 
Pengawasan
PengawasanPengawasan
Pengawasan
 
Pengawasan
PengawasanPengawasan
Pengawasan
 
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).ppt
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).pptPelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).ppt
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit (Kel 4 - Iswandi & Khairul Katsirin).ppt
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
 

5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan

  • 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SPIP SUB UNSUR PEMANTAUAN BERKELANJUTAN (5.1) NOMOR : PER-1326/K/LB/2009 TANGGAL : 7 DESEMBER 2009
  • 4. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan i KATA PENGANTAR Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagai penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing- masing. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPKP tersebut meliputi: 1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 2. sosialisasi SPIP; 3. pendidikan dan pelatihan SPIP; 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu: 1. lingkungan pengendalian; 2. penilaian risiko; 3. kegiatan pengendalian; 4. informasi dan komunikasi; dan 5. pemantauan pengendalian intern.
  • 5. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan ii Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP, BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan sub unsur SPIP. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub unsur Pemantauan Berkelanjutan pada unsur Pemantauan merupakan acuan yang memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut. Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Jakarta, Desember 2009 Plt. Kepala, Kuswono Soeseno NIP 19500910 197511 1 001
  • 6. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan iii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................... 1 B. Sistematika Pedoman ............................................... 2 BAB II GAMBARAN UMUM A. Pengertian ................................................................ 6 B. Tujuan dan Manfaat .................................................. 8 C. Parameter Penerapan .............................................. 9 D. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 14 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN A. Tahap Persiapan ..................................................... 17 B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 20 C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan ............................................................ 23 D. Tahap Pelaporan ...................................................... 29 BAB IV PENUTUP
  • 8. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), para menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap kinerja sistem pengendalian intern pemerintah untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan efektif. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi terpisah (separate evaluation), serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan sistem pengendalian intern tersebut, diperlukan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP memiliki kewajiban untuk menyusun pedoman teknis dimaksud. Pedoman ini merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP.
  • 9. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 2 Buku ini merupakan Pedoman Teknis Pemantauan Berkelanjutan atas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP lainnya. Pedoman ini disusun dengan tujuan agar tersedia standar acuan yang memberi arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pemantauan penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Dalam penerapannya, pedoman ini hendaknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut. B. Sistematika Pedoman Sistematika penyajian Pedoman Teknis Pemantauan Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman, tujuan dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman. Bab II Gambaran Umum Pemantauan Berkelanjutan Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan, dan parameter penerapannya. Bab III Langkah-Langkah Penerapan Pemantauan Berkelanjutan Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam menerapkan sub unsur Pemantauan Berkelanjutan, yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
  • 10. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 3 Bab IV Penutup Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting yang perlu diperhatikan kembali dan penjelasan atas penggunaan pedoman ini.
  • 12. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 5 BAB II GAMBARAN UMUM Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan- perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Sebagai ilustrasi dari halaman 45 Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector INTOSAI menyatakan: “Internal Auditors regularly provide information about the functioning of internal control, focusing considerable attention on evaluating the design and operation of internal control.”. Artinya, auditor intern secara berkala memberikan informasi terkait fungsi-fungsi dari pengendalian intern yang menitikberatkan pada evaluasi atas desain dan operasional dari pengendalian intern tersebut. Dengan demikian, terkait pengembangan Sistem Pengendalian Intern di instansi pemerintah yang berkaitan dengan unsur pemantauan (monitoring), pimpinan instansi pemerintah harus memahami bahwa: 1. Penilaian atau evaluasi atas SPI adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan; 2. Pihak yang dapat melakukan penilaian tersebut adalah pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen, seperti unit lain dalam organisasi, APIP, konsultan, atau auditor eksternal.
  • 13. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 6 Dalam penilaian atas SPI, fokus perhatian yang besar diarahkan kepada rancangan/desain dan operasional dari pengendalian intern. Rancangan dan operasional dari pengendalian tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah. Pimpinan instansi harus mempunyai perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern tidak terlepas dari perkembangan visi dan misi organisasi. Berhubung visi dan misi organisasi berkembang terus, pengendalian intern tidak boleh sta tis, tetapi juga berkembang mengikuti perkembangan organisasi. Salah satu bentuk pemantauan yang dapat dilakukan adalah pemantauan berkelanjutan. A. Pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemantauan berarti: 1. Menengok, menjenguk; 2. Mengawasi, mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus; 3. Mengatur atau mengontrol kerja mesin, proses, dan sebagainya; 4. Mengecek atau mengatur volume bunyi atau suara dalam merekam. Makna berkelanjutan adalah terus menerus dan tidak berhenti. Hakikat dari prinsip berkelanjutan adalah proses yang berlangsung terus-menerus untuk perbaikan yang berkesinambungan.
  • 14. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 7 Dengan demikian, pemantauan berkelanjutan adalah pengecekan atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah. Hal ini mencakup proses penilaian capaian kualitas pengendalian intern dalam suatu jangka waktu tertentu, memastikan apakah pengendalian intern telah berfungsi seperti yang diharapkan, dan memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan harus menilai apakah seluruh tujuan umum yang ditetapkan dalam pengendalian intern telah tercapai. Pengertian tersebut telah sejalan dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan penjelasannya. Pemantauan berkelanjutan mencakup pelaksanaan atau prosedur rutin, seperti: supervisi dan reviu atas transaksi yang terjadi, yang membantu untuk memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian intern yang telah ditetapkan. Pemantauan berkelanjutan dibangun dalam kegiatan normal instansi pemerintah dan bersifat fleksibel, sehingga dapat berfungsi meskipun terjadi perubahan dalam kegiatan normal. Lebih lanjut, dengan perkembangan teknologi informasi, pemantauan berkelanjutan juga sudah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, antara lain otomatisasi alat yang secara elektronis melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian atau suatu transaksi.
  • 15. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 8 Untuk melihat sejauh mana efektivitas pemantauan berkelanjutan, maka dilakukan evaluasi terpisah secara berkala. Apabila pemantauan berkelanjutan sudah berjalan efektif, maka evaluasi terpisah digunakan hanya untuk konfirmasi ulang terhadap apa yang sudah dihasilkan pada pemantauan berkelanjutan, dan sasaran evaluasi difokuskan pada efektivitas pengendalian intern yang tidak tercakup dalam sasaran pemantauan berkelanjutan. Setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas kegiatan pemantauan pengendalian intern walaupun fokusnya tidak sama. Fokus utama bagi pegawai staf adalah memantau bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pimpinan menengah menilai sejauh mana pengendalian berfungsi pada berbagai unit di bawah kendalinya. Sementara pimpinan tertinggi dalam organisasi memusatkan kegiatan pemantauan pada kegiatan utama instansi. Karena fokusnya lebih luas, pimpinan suatu instansi pemerintah perlu menekankan pemantauan pada pencapaian tujuan instansinya. B. Tujuan dan Manfaat Pemantauan sistem pengendalian intern bertujuan untuk menilai kinerja sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pemantauan, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan oleh manajemen, menentukan penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.
  • 16. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 9 Pemantauan sistem pengendalian intern juga dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan, maka setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan seluruh kegiatan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan. Bila pemantauan berkelanjutan dirancang dan diterapkan dengan baik, instansi pemerintah akan mendapatkan manfaat, yaitu: 1. Dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern; 2. Menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan; 3. Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; 4. Dapat memberikan penilaian secara berkala terhadap efektivitas pengendalian intern. C. Parameter Penerapan Dalam menyelenggarakan SPIP, terdapat faktor-faktor utama atau hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan sebagai penentu berfungsinya pengendalian intern. Sebagai parameter penerapan penyelenggaraan perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
  • 17. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 10 1. Pimpinan instansi pemerintah memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan kritis, serta pada saat pengujian secara berkala diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Strategi pimpinan instansi pemerintah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan. b. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. c. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan bahwa tugas mereka adalah untuk memantau efektivitas kegiatan pengendalian secara teratur. d. Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus. e. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.
  • 18. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 11 2. Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi pemerintah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan instansi pemerintah memerhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang dapat mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern. b. Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi, dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan. c. Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan. 3. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh instansi pemerintah harus diselidiki.
  • 19. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 12 b. Badan legislatif dan badan pengawas mengomunikasikan informasi kepada instansi pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan instansi pemerintah menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan. c. Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul harus direviu. 4. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Pengeditan dan pengecekan otomatis, serta kegiatan penatausahaan digunakan untuk membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi. b. Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan. c. Aparat pengawasan intern pemerintah harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan instansi pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan instansi pemerintah. 5. Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya, dan jika ada selisih, harus telusuri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
  • 20. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 13 a. Tingkat persediaan barang, perlengkapan, dan aset lainnya sudah dicek secara berkala; selisih antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan. b. Frekuensi pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset. c. Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada orang yang ditugaskan. 6. Pimpinan instansi pemerintah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya. 7. Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian intern. b. Saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. c. Pimpinan instansi pemerintah mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan melaporkannya ke atasan langsungnya.
  • 21. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 14 8. Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik. b. Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi pengendalian intern penting, misalnya rekonsiliasi. Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengembangkan parameter penerapan SPIP, sebagaimana daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan risiko masing-masing instansi pemerintah. D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Ketentuan yang terkait dengan pemantauan berkelanjutan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  • 22. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 15 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN Agar pemantauan berkelanjutan terlaksana dengan baik, maka harus memenuhi prinsip dasar berikut ini. 1. Membangun dasar untuk melakukan pemantauan, mencakup: a. Sikap dan perilaku para pimpinan terhadap penerapan sistem pengendalian intern dengan memberikan keteladanan dan memotivasi seluruh pegawai untuk peduli terhadap pengendalian (tone at the top); b. Struktur organisasi yang efektif, yang menugaskan pemantauan kepada pihak yang memiliki kemampuan yang memadai, obyektif, dan memiliki wewenang yang cukup; c. Ada titik awal yang jelas untuk melakukan pemantauan. Dalam melakukan pemantauan berkelanjutan pimpinan instansi pemerintah harus mendasarkan pada perencanaan yang matang sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 2. Merancang dan melaksanakan prosedur pemantauan, mencakup: a. Prioritas risiko; b. Identifikasi pengendalian; c. Identifikasi informasi yang tersedia mengenai pengendalian; dan d. Menerapkan prosedur pengendalian 3. Menilai dan melaporkan hasil pemantauan, mencakup: a. Prioritas temuan; b. Melaporkan hasil; dan c. Menindaklanjuti dengan koreksi.
  • 23. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan Hal tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Pemenuhan prinsip dasar tersebut dilakukan dengan melaksanakan berbagai berikut ini: 1. Tahap Pemahaman dan Penyamaan Persepsi ( 2. Tahap Pemetaan ( 3. Tahap Pembangunan Infrastruktur ( 4. Tahap Internalisasi ( 5. Tahap Pengembangan Berkelanjutan ( Tahap-tahap di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Tahap Persiapan, merupakan ditujukan untuk memberikan kesadaran yang lebih baik penerapan; Berkelanjutan al tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Pemenuhan prinsip dasar tersebut dilakukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan dari tahap penyelenggaraan SPIP Tahap Pemahaman dan Penyamaan Persepsi (Knowing Tahap Pemetaan (Mapping); Tahap Pembangunan Infrastruktur (Norming); Tahap Internalisasi (Forming); dan Tahap Pengembangan Berkelanjutan (Performing). tahap di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga , merupakan tahap awal implementasi ditujukan untuk memberikan pemahaman (knowing kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan (mapping 16 al tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Pemenuhan prinsip dasar tersebut dilakukan dengan kegiatan dari tahap penyelenggaraan SPIP Knowing); tahap di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap awal implementasi, yang knowing) atau mapping) kebutuhan
  • 24. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 17 2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur (norming); internalisasi (forming), dan upaya pengembangan berkelanjutan (performing); 3. Tahap pelaporan, meliputi pelaporan semua kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut langkah-langkahnya dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan unsur/sub unsur lainnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemantauan berkelanjutan. A. TAHAP PERSIAPAN 1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana Penyelenggaraan Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah membuat rencana penyelenggaraan, yang antara lain memuat: a. Jadwal pelaksanaan kegiatan; b. Waktu yang dibutuhkan; c. Dana yang dibutuhkan; dan d. Pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, termasuk penerapan pemantauan berkelanjutan.
  • 25. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 18 Satgas tersebut terlebih dulu diberi pelatihan tentang SPIP, khususnya sub unsur pemantauan berkelanjutan agar dapat menyelenggarakan sub unsur tersebut. 2. Pemahaman (Knowing) Pada tahap pemahaman dan penyamaan persepsi mengenai SPIP, diberikan pemahaman mengenai SPIP kepada seluruh pegawai secara mendalam untuk membangun kesadaran mengenai penting dan manfaat pemantauan berkelanjutan. Pada tahap ini juga diberikan pemahaman kepada seluruh pegawai instansi mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam proses pengendalian. Metode yang dapat ditempuh untuk melakukan sosialisasi dapat dipilih dari beberapa metode komunikasi penyampaian informasi yang dirasa cocok dan tepat bagi instansi dalam membangun pemahaman yang dimaksudkan. Adapun metode tersebut antara lain menggunakan: a. metode tatap muka; b. metode penggunaan situs jaringan (website) penyampaian informasi; c. metode penyampaian dengan menggunakan multimedia interaktif; d. metode penyampaian yang menggunakan majalah atau buku saku; e. metode penyampaian dengan penggunaan saluran komunikasi yang umum; dan f. metode pemberian akses ke jaringan informasi (network), dengan menggunakan password.
  • 26. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 19 Kegiatan tersebut di atas, selain ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan, juga diharapkan menimbulkan kepedulian untuk membangun dan mengembangkan sistem pengendalian intern. 3. Pemetaan (Mapping) Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, diperlukan suatu kegiatan pemetaan atau diagnostic assessment terhadap keberadaan infrastruktur untuk menerapkan pemantauan berkelanjutan atas sistem pengendalian intern tersebut. Keberadaan infrastruktur diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Pemetaan juga diarahkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi penyelenggaraan SPIP yang sudah berjalan, kesesuaian penyelenggaraan dengan kebijakan sehingga didapatkan area of improvement (AOI). Kegiatan ini dilakukan melalui pemetaan untuk mengetahui antara lain apakah: a. instansi pemerintah telah memiliki peraturan/kebijakan yang melandasi kegiatan pemantauan berkelanjutan; b. peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai dengan ketentuan di atasnya; c. instansi pemerintah telah memiliki SOP atau pedoman untuk menyelenggarakan peraturan tersebut; d. SOP atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun; e. SOP atau pedoman yang ada telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik.
  • 27. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 20 Hasil pemetaan tentunya dapat untuk mengetahui infrastruktur apa saja yang masih perlu dibangun (area of improvement). Area of improvement (AOI), yaitu area untuk perbaikan atau pembangunan SPIP. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan melalui pembentukan kebijakan dan prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah teridentifikasi selama proses penilaian risiko. B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan meliputi pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan tahap pengembangan berkelanjutan (performing). 1. Pembangunan Infrastruktur (Norming) Setelah dilakukan pemetaan, akan diketahui kebijakan dan aturan apa saja yang perlu dibuat atau ditetapkan. Kebijakan atau peraturan atau prosedur kegiatan baku yang perlu dibuat/disusun dan ditetapkan, meliputi semua bidang yang berhubungan dengan pengendalian intern bidang tugas yang bersangkutan. Dalam menyusun infrastruktur perlu memerhatikan kebijakan atau aturan lebih tinggi yang berlaku pada instansi, teori, serta indikator penerapannya. Kebijakan terkait pemantauan berkelanjutan yang perlu dibangun setidak-tidaknya meliputi: a. Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup strategi pimpinan untuk memperoleh umpan balik rutin, pemantauan atas kinerja, dan pengendalian dalam
  • 28. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 21 mencapai tujuan instansi. Kebijakan pemantauan berkelanjutan menekankan bahwa tanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitasnya merupakan tanggung jawab pimpinan program atau operasional dan hal tersebut merupakan bagian dari tugas operasional mereka. b. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan kewajiban untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebagai upaya untuk menilai berjalannya sistem pengendalian intern sehingga jika ditemukan suatu yang menghambat atau penyimpangan dalam program atau kegiatan dapat segera diperbaiki dan dibangun mitigasi yang diperlukan. c. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai diperlukan untuk membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. Dalam hal tertentu, pimpinan instansi pemerintah dapat menunjuk/menugaskan tim yang akan melakukan pemantauan atas sistem pengendalian intern instansi tersebut. 2. Internalisasi (Forming) Tahap internalisasi adalah proses mewujudkan infrastruktur yang sudah dibangun menyatu atau menjadi bagian dari kegiatan operasional instansi. Terwujudnya internalisasi tercermin pada sejauh mana infrastruktur yang ada memengaruhi pimpinan instansi dalam mengambil keputusan dan memengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan kegiatan.
  • 29. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 22 Internalisasi pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan kegiatan berikut: a. Adanya strategi pimpinan dalam melakukan pemantauan sistem pengendalian intern yang ada pada lingkup kerjanya. b. Pembuatan laporan operasional terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran. Sebagai hasilnya, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengelola operasi yang berkelanjutan. Bila terjadi ketidakakuratan pada saat dilakukan rekonsiliasi, pimpinan segera memerhatikan ketidakakuratan atau penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan. c. Dilakukan pembandingan antara informasi yang diperoleh dari sistem informasi dan informasi yang diperoleh dari kegiatan lainnya. d. Adanya jaminan bahwa laporan keuangan masing-masing unit atau informasi pendukung yang berasal dari masing- masing unit akurat. e. Pimpinan membuat sarana komunikasi yang dapat mengakomodasi pengaduan, baik dari pihak luar maupun dalam instansi. f. Struktur organisasi untuk melaksanakan pemantauan berkelanjutan yang memadai sehingga dapat membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. g. Pembandingan antara data sistem informasi dan keuangan dengan fisik aset. h. Peningkatan tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik.
  • 30. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 23 3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Penyelenggaraan pengendalian intern harus terus dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk mengetahui apakah pengendalian intern tersebut terselenggara sesuai dengan yang diharapkan. Pemantauan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa pengendalian intern secara terus menerus berfungsi dengan efektif. Pengendalian intern yang tidak dipantau makin lama cenderung semakin memburuk. Lingkungan organisasi, baik lingkungan intern maupun ekstern selalu berubah, sehingga pengendalian juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan organisasi. Pemantauan diperlukan untuk melihat apakah pengendalian yang ada masih memadai sesuai dengan perkembangan organisasi. C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan lainnya merupakan bagian dari unsur pemantauan (monitoring), yang merupakan salah satu kekhasan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut: 1. Peran Pimpinan Instansi Pemerintah Beberapa hal yang perlu dibangun oleh pimpinan instansi pemerintah agar prosedur tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan dapat berjalan secara efektif:
  • 31. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 24 a. Kebijakan dari pimpinan instansi pemerintah tentang pentingnya prosedur tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan harus dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan unit di bawahnya, sedapat mungkin kebijakan dan pengomunikasian kebijakan tersebut diperbarui setiap awal tahun anggaran. b. Pimpinan instansi pemerintah harus menunjuk salah satu pimpinan unit di bawahnya yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pemberian tanggapan, dan proses perbaikan yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan. c. Pimpinan instansi pemerintah dapat meminta APIP untuk membantu pelaksanaan tindak lanjut yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. d. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan pedoman tertulis yang berisi prosedur untuk memastikan bahwa seluruh Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakannya tindakan perbaikan. Pedoman tersebut dikomunikasikan kepada seluruh pejabat unit di bawahnya untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit yang ditunjuk. e. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap unit dilaporkan secara berkala kepada pimpinan instansi pemerintah.
  • 32. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 25 f. Monitoring atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut perlu dilakukan untuk mencegah agar Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan yang sama tidak terjadi berulang di dalam organisasi instansi pemerintah. 2. Pengendalian atas Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan Beberapa komponen aktivitas pengendalian yang harus dibangun dan dipelihara oleh pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan, antara lain: a. Setiap instansi pemerintah harus mempunyai pedoman tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa seluruh Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakann tindakan perbaikannya. b. Prosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin, terutama untuk Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan yang memiliki nilai signifikan, memengaruhi penyajian laporan keuangan, berkaitan dengan pengamanan aset instansi pemerintah, memengaruhi efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan organisasi, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. c. Pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan, membuat daftar rencana tindak lanjut yang berisi rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil atau output dari tindak lanjut yang dilaksanakan.
  • 33. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 26 d. Terdapat mekanisme pelaporan berkala dari pejabat yang mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut serta komunikasi yang efektif dengan unit atau instansi yang melaksanakan Pemantauan Berkelanjutan. 3. Pengomunikasian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan Pengomunikasian tindak lanjut merupakan kegiatan yang melibatkan pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit di bawahnya dengan tim dan pimpinan unit/instansi yang melaksanakan Pemantauan Berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu dibangun dalam pengomunikasian tindak lanjut hasil Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan adalah: a. Komunikasi yang efektif harus dibangun dengan tim audit/tim reviu pada saat pelaksanaan audit. Pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit terkait dengan proses Pemantauan Berkelanjutan harus memastikan keandalan temuan Pemantauan Berkelanjutan pada saat pembahasan temuan tersebut dengan tim Pemantauan Berkelanjutan. b. Pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit terkait harus mengapresiasi temuan-temuan Pemantauan Berkelanjutan yang bersifat memperkuat sistem pengendalian intern dan mendiskusikan dengan tim audit/tim reviu terkait mengenai permasalahan yang ditemukan. c. Dalam hal temuan hasil audit dan hasil reviu lainnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak tepat, maka informasi berupa tanggapan atas hasil
  • 34. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 27 Pemantauan Berkelanjutan supaya segera disampaikan kepada tim Rekomendasi Hasil Pemantauan Berkelanjutan dan mengupayakan adanya persepsi yang sama mengenai permasalahan tersebut sehingga dicapai kesepakatan bahwa temuan Hasil Pemantauan Berkelanjutan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti. d. Pimpinan instansi harus memberi perhatian terhadap semua temuan Hasil Pemantauan Berkelanjutan yang sudah disepakati dan harus segera ditindaklanjuti. Untuk mencapai tindak lanjut yang efektif dan efisien, pimpinan instansi pemerintah atau pejabat unit terkait, terlebih dahulu dapat melakukan konsultasi dengan unit yang merekomendasi hasil Pemantauan Berkelanjutan. e. Pimpinan instansi pemerintah dalam kesempatan pertama segera menginformasikan kepada pimpinan unit yang melakukan Pemantauan Berkelanjutan perihal pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah atau unit di bawahnya. f. Pimpinan instansi pemerintah harus memiliki database yang mencatat semua informasi hasil Pemantauan Berkelanjutan berdasarkan laporan hasil Pemantauan Berkelanjutan yang diterima dari unit yang melakukan Pemantauan Berkelanjutan. Database tersebut di-update berdasarkan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan lainnya yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh unit yang melakukan Pemantauan Berkelanjutan.
  • 35. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 28 Hasil updating database tersebut dilaporkan oleh pejabat yang mengordinasikan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan kepada pimpinan instansi pemerintah. 4. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan merupakan tahap penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan maksud untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan telah dapat memerbaiki kondisi yang tidak diharapkan atau menghilangkan penyebab dari kelemahan, serta memberikan penekanan kepada pimpinan instansi pemerintah atau pejabat unit di bawahnya bahwa dengan sudah dilaksanakannya tindak lanjut atas temuan Pemantauan Berkelanjutan tersebut, maka temuan yang sama diharapkan tidak terjadi berulang- ulang di tempat yang sama. Beberapa hal yang harus dibangun dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut Pemantauan Berkelanjutan adalah: a. Pimpinan instansi pemerintah bersama-sama dengan pimpinan unit yang melaksanakan Pemantauan Berkelanjutan, secara berkala melakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan lainnya. b. Untuk efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan, pimpinan instansi pemerintah dapat mendelegasikan tugas pemantauan tersebut kepada pejabat unit di bawahnya.
  • 36. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 29 c. Secara berkala pejabat unit yang mempunyai tugas, melakukan koordinasi untuk Pemantauan Berkelanjutan dengan pimpinan instansi pemerintah. d. Pimpinan instansi pemerintah harus melakukan analisis yang cukup terhadap temuan-temuan hasil Pemantauan Berkelanjutan yang tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas. Hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memutuskan alternatif tindak lanjut yang harus dilakukan agar permalahan temuan Pemantauan Berkelanjutan menjadi tuntas dan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. e. Pimpinan instansi pemerintah juga harus melakukan evaluasi yang cukup atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemantauan Berkelanjutan, yang dilakukan dengan maksud agar kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern dan penyebab dari kelemahan yang ditemukan sudah dapat diatasi, serta mencegah agar permasalahan yang sama tidak terulang dalam pelaksanaan kegiatan yang sama. D. Tahap Pelaporan Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan. Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:
  • 37. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 30 1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas: a. Peningkatan pemahaman yang mencakup kegiatan sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup) mengenai pentingnya penerapan pemantauan berkelanjutan dan kegiatan penyampaian pemahaman melalui website, multimedia, literatur, dan media lainnya. b. Pemetaan infrastruktur dan penerapan, yang mencakup penjelasan mengenai pentingnya penerapan sub unsur pemantauan berkelanjutan, persiapan penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme pemantauan berkelanjutan yang efektif, serta pemberian masukan atas rencana tindak yang tepat untuk internalisasi penerapan pemantauan berkelanjutan. c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme pemantaan berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme reviu atas kinerja instansi pemerintah. d. Pelaksanaan internalisasi, yang mencakup kegiatan dalam rangka pemantapan penerapan pemantauan berkelanjutan dalam kegiatan operasional di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. e. Pengembangan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan pemantauan, usaha meningkatkan kualitas komunikasi, baik kepada internal dan eksternal yang efektif, serta usaha meningkatkan kualitas sarana komunikasi.
  • 38. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 31 2. Hambatan kegiatan Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya hambatan kegiatan. 3. Saran Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan pemecahan masalah agar kejadian serupa tidak terulang dan guna peningkatan pencapaian tujuan. Saran/rekomendasi yang diberikan agar realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan. 4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya Bagian ini melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran/rekomendasi yang diberikan pada kegiatan periode sebelumnya. Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan penyusunan laporan dapat dilihat pada buku Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di instansi pemerintah yang bersangkutan.
  • 40. 5.1 Pemantauan Berkelanjutan 33 BAB IV PENUTUP Pemantuan berkelanjutan yang efektif merupakan salah satu sub unsur penting dalam unsur pemantauan pengendalian intern. Dengan dilaksanakannya hal ini secara efektif memungkinkan dilaksanakannya kewajiban pengendalian intern dan tanggung jawab operasional secara optimal. Setiap personil dalam organisasi akan dapat segera melakukan tindakan koreksi atas kelemahan yang muncul dari pelaksanaan sistem pengendalian intern. Pemantauan berkelanjutan menunjukkan arti strategis unsur pemantauan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara keseluruhan. Tanpa melaksanakan pemantauan yang teratur dan sistematis, keempat aspek lainnya yang telah dibangun dengan sumber daya yang besar akan menjadi tidak efektif, karena tidak mendapatkan umpan balik berupa penilaian dan perbaikan guna penyempurnaan sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi pemerintah, yang minimal perlu dipenuhi dalam menerapkan pemantauan berkelanjutan, dan tidak mengatur secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.