[Ringkasan] 1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan organisasi pemerintah daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup permasalahan kelembagaan daerah, prinsip dan pendekatan penataan organisasi, serta hasil yang diharapkan dari penataan organisasi seperti mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran serta mengurangi tumpang tindih tugas.

1. 1
PENATAAN ORGANISASI PEMDA
DALAM KERANGKA
UU NOMOR 23 TAHUN 2014
Oleh :
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian PANRB
31 OKTOBER 2014

2. 2
ISU AKTUAL BIDANG
KELEMBAGAAN
 Kecenderungan mengutamakan pendekatan
struktural daripada pendekatan fungsional
 Terjadinya benturan dan tarik-menarik
kewenangan
 Besaran organisasi belum proporsional
 Disharmoni antara Pusat dan Daerah
 Terfragmentasinya urusan pemerintahan ke
berbagai jenis kelembagaan

3. UKURAN DAN
KARAKTERISTIK STRUKTURAL
Semakin besar
organisasi,
maka:
• Kompleksitas semakin
meningkat
• Sentralisasi semakin menurun
• Formalisasi semakin
meningkat
• Fleksibilitas semakin menurun
Major
Problem

4. 4
ALUR REFORMASI BIROKRASI
BIDANG KELEMBAGAAN
REFORMASI
BIROKRASI
8 AREA
PERUBAHAN
(Perpres 81/2010)
ORGANISASI
(AREA I)
• National Capability Review
• Desain Besar Kelembagaan Pusat
(RUU Kelembagaan Pemerintah)
• Desain Besar Kelembagaan Daerah
(Revisi UU 32/2004)
MAKRO
Reformasi Bidang Kelembagaan
MIKRO
• Audit/Evaluasi Organisasi K/L
• Penataan Organisasi K/L (hasil audit)
• Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Pemda

5. TATARAN TEORI/
KONSEPSIONAL
TATARAN PRAKTIS/
EMPIRIK
PERATURAN
PER-UU-AN
PEDOMAN
PENATAAN ORG.
PEMERINTAH
• struktur orgs
didesain seefisien
mungkin
• Struktur yang
disusun
didasarkan pada
urusan yang
harus ditangani
RAMBU-RAMBU
DALAM MELAKUKAN
PENATAAN

6. 6
PRINSIP DAN PENDEKATAN
DALAM PENATAAN ORGANISASI

7. FRAMEWORK PENATAAN ORGANISASI
MANDATES
VISION
MISSION
ENVIRONMENTAL
SCAN
KEY
ISSUES STRATEGY
INTERNAL
ANALYSIS
PENATAAN
KELEMBAGAAN
INSTANSI
PEMERINTAH

9. 9
ALASAN PERUBAHAN
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
ASSESMENT
persiapan desain baru
DESAIN
merencanakan dan
Membangun desain
IMPLEMENTASI
transisi ke
desain baru
PEMANTAPAN
reviu & penyempurnaan
desain baru
PENENTU PENATAAN ORGANISASI
KOMITMEN
PIMPINAN
KETERLIBATAN
STAKEHOLDERS
KESIAPAN
UNTUK
PERUBAHAN
KOMUNIKASI
DAN
PARTISIPASI
PELATIHAN

10. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO.5
TH 1974
UU NO.32
TH 2004
PP NO.41
TH 2007
PASCA
AMANDEMEN
PP NO.84
TH 2000
PP NO.8
TH 2003
UU NO.22
TH 1999
UUD
1945
SEBELUM
AMANDEMEN
UU NO 23
TH 2014

11. UU 32/2004 UU 23/2014
•Psl. 120 s.d Psl. 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
e. Kecamatan;
f. Kelurahan.
PP 41 / 2007
•Psl. 209:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan.
PP ?

12. URUSAN
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
URUSAN
WAJIB &
PILIHAN
Diwadahi Dalam
BADAN
Diwadahi Dalam
DINAS
TIDAK SETIAP
URUSAN
DIBENTUK DALAM
ORGANISASI
TERSENDIRI

13. • dibentuk untuk mewadahi
Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
dengan beban kerja yang
BESAR
Tipe
A
• dibentuk untuk mewadahi
Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
dengan beban kerja yang
SEDANG
Tipe
B
• dibentuk untuk mewadahi
Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
dengan beban kerja yang
KECIL
Tipe
C
Jumlah
penduduk
Luas wilayah
Besaran Urusan
Pemerintahan
Kemampuan
Keuangan
Daerah
Potensi
Tenaga kerja
Pemanfaatan
lahan

14. • dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan
beban kerja yang BESAR
perencanaa
n
FUNGSI PENUNJANG
keuangan
Tipe
A
• dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan
beban kerja yang SEDANG
Tipe
B
• dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan
beban kerja yang KECIL
Tipe
C
Jumlah
penduduk
Luas wilayah
Kemampuan
Keuangan
Daerah
Cakupan tugas
litbang Fungsi lain
Kepegawain
& diklat

15. • dibentuk untuk
Kecamatan dengan beban
kerja yang BESAR
Tipe
A
• dibentuk untuk
Kecamatan dengan beban
kerja yang KECIL
Tipe
B
Jumlah
penduduk
Luas wilayah
Jumlah
Desa/Kelurahan

16. 16
BEBERAPA HAL TERKAIT
PENYUSUNAN
KRITERIA KLASIFIKASI
• Perlu adanya ketepatan dan
kecermatan dlm penentuan kriteria
klasifikasi
• Kriteria disusun tidak untuk
mengakomodasikan kondisi yg
ada
• Perlu dilakukan validasi kriteria

17. Permasalahan Kelembagaan di Daerah
Kecenderungan
pencantuman klausul
amar pembentukan
kelembagaan dalam UU
sektoral
Pembagian
Kewenangan
yang belum jelas
antar level
pemerintahan
Kecenderungan
membengkaknya
kelembagaan pemerintah
daerah
Kecenderungan
kementerian sektor
mendesak pemerintdah
daerah untuk
membentuk
kelembagaan
Peningkatan jumlah PNS
kecenderungan/trend
belanja APBD secara
nominal, Belanja Pegawai
selalu lebih tinggi
dibandingkan jenis belanja
lainnya.
Kualitas Pelayanan
Publik belum
memenuhi harapan
masyarakat
Proses penataan
organisasi
pemda
yang belum
rasional-obyektif
Kinerja dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pem-an daerah
blm sesuai
harapan

18. HUBUNGAN ANTARA
KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)
DENGAN KELEMBAGAAN
Kewenangan merupakan
Dasar terbentuknya
kelembagaan
Kelembagaan merupakan
Wahana untuk
melaksanakan
kewenangan
Kelembagaan yang dibentuk
Sama dengan bobot
Kewenangan Yang dimiliki
Prinsip
“Structure follows function”

19. Tahapan Penyusunan Organisasi
1. Inventarisasi urusan/kegiatan
2. Pembagian tugas organisasi ke dalam
aktivitas-aktivitas kelompok/individu
dengan menggunakan prinsip
homogenitas (pengelompokkan
urusan/kegiatan ke dalam satuan-satuan
organisasi)
3. Pengkategorian kegiatan-kegiatan
kedalam fungsi-fungsi organisasi (lini,
pendukung, dan staf/pembantu
pimpinan)
4. Penetapan susunan organisasi
5. Penetapan mekanisme hubungan kerja

20. Kesenjangan dalam
Pelaksanaan Mandat Kelembagaan
a K
GAP-2: disebabkan
“penyimpangan” pelaksanaan
(realisasi) kegiatan
doing things right
Aksi Kinerja
doing the
right things
the future
vision & design:
what could and
should be done
the past
knowledge & engineering:
what has been done
t
GAP-1: disebabkan “kesalahan”
dalam pemahaman mandat
t k
e
kelembagaan
m
Mandat Tupoksi Kapasitas
GAP-3: disebabkan “kelemahan”
koordinasi dan sinergi lintas fungsi/
lintas unit kerja/ lintas KL
Sumber : Ananto N, adaptasi dari Ackoff, Russell L., 1997

21. PENDEKATAN KOMPREHENSIF
DALAM AUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L
Kementerian/
Lembaga
K/L sebagai Institusi
“stand-alone”
K/L sebagai “sub-system”
pembangunan
1. Sistem pembangunan dibentuk untuk mencapai
tujuan nasional
2. Elemen/sub-sistem (K/L) harus mempunyai rencana
yang ditetapkan.
3. Adanya hubungan diantara elemen/sub-sistem
(antar K/L)
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan
material) lebih penting dari pada elemen sistem.
5. Tujuan nasional lebih penting dari pada tujuan K/L
1. Intensi strategis Kementerian/Lembaga
2. Tatakelola pemerintahan yang baik
3. Tatalaksana – sistem – struktur – kultur/budaya
4. Keselarasan : manajemen kinerja – manajemen
karir – manajemen reward
5. Kinerja individu – kinerja unit kerja – kinerja
lembaga
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Audit BPK : Opini “WTP”

22. INDIKATOR DALAM MELAKUKAN
ANALISIS ORGANISASI
• Pelaksanaan suatu fungsi oleh banyak unit organisasi secara
internal sehingga penanganannya tidak terintegrasi (inkoheren)
• Pelaksanaan suatu fungsi oleh banyak unit organisasi secara
eksternal sehingga penanganannya tidak terintegrasi (inkoheren)
• Ketepatan departementalisasi organisasi/division of labour
(termasuk pembagian unsur pemimpin, unsur pembantu
pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, unsur
pendukung/penunjang)
• Ketepatan dalam tingkatan/susunan/layers struktur organisasi
• Tugas dan fungsi internal (antar unit organisasi dalam SKPD
yang bersangkutan)
• Tugas dan fungsi eksternal (terkait dengan SKPD lain)

23. T
A
A
T
A
T A
T = A
Ideal/match progressive/
over-active
under capacity mismatch
T=
A=

24.  Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan
fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan
pemerintah.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah. (vide Pasal 232 ayat (1))
 Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta
pembinaan dan pengendalian.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur
dengan peraturan pemerintah.
 Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan
memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

25. 1. Perlu dilakukan Penyederhanaan tingkatan
organisasi Pemerintah Daerah dengan pengalihan
jabatan struktural eselon III dan IV ke jabatan
fungsional, bagi jabatan yang memenuhi kriteria
untuk dialihkan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan
beban kerja yang di emban, sehingga Dinas tidak
harus eselon II tetapi bisa saja setingkat eselon III.
3. Penentuan besaran organisasi perangkat daerah
harus memperhatikan belanja publik dan belanja
pegawai idealnya adalah 60% berbanding 40%, atau
paling tidak adalah 50% belanja publik dan 50%
belanja pegawai.

26. 4. Perlunya kriteria teknis dan keterlibatan K/L dalam
pembentukan SKPD, misal Dinas Pendidikan:
 Jumlah murid/siswa
 Jumlah sekolah
 Kewenangan atau urusan yang dimiliki;
 Beban kerja;
 Kemampuan keuangan daerah;
 Ketersedian sumber daya aparatur;
 Karakteristik, potensi dan kebutuhan nyata daerah.
6. Peran K/L sektor yang berujung pada pembentukan
lembaga di daerah agar direviu kembali, karenanya ke
depan perlu diatur dalam PP organisasi perangkat
daerah.

27. 7. Konsistensi dalam menetapkan peraturan
pendukung penataan organisasi perangkat daerah.
8. Implementasi RB secara konsisten di tingkat daerah
termasuk mereformasi area organisasi (Area
Perubahan I)

28. 28
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI
PENATAAN ORGANISASI
 Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat
fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)
 Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik
internal maupun eksternal pada organisasi pemda
 Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi
 Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemda
agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang
berlaku.
 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD

29. TERIMA KASIH