SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599

More Related Content

What's hot

Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 pngDinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 pngtemanna #LABEDDU
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPUninNibiSaputra
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoFatihElluqmani
 
Pengasuhan Positif.pptx
Pengasuhan Positif.pptxPengasuhan Positif.pptx
Pengasuhan Positif.pptxDansRoland
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerjatemanna #LABEDDU
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalFiesty Utami
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Overview pelatihan kepemimpinan pengawas
Overview pelatihan kepemimpinan pengawasOverview pelatihan kepemimpinan pengawas
Overview pelatihan kepemimpinan pengawasLuqmanSuyanto
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...
Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...
Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...Namin AB Ibnu Solihin
 
SKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baruSKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baruMuzani Ghifari
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 pngDinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
 
Pengasuhan Positif.pptx
Pengasuhan Positif.pptxPengasuhan Positif.pptx
Pengasuhan Positif.pptx
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
Sku penegak
Sku penegakSku penegak
Sku penegak
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Tata tertib
Tata tertibTata tertib
Tata tertib
 
Overview pelatihan kepemimpinan pengawas
Overview pelatihan kepemimpinan pengawasOverview pelatihan kepemimpinan pengawas
Overview pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Struktur organisasi Racana Pandega
Struktur organisasi Racana PandegaStruktur organisasi Racana Pandega
Struktur organisasi Racana Pandega
 
Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...
Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...
Materi Training Menjadi Pelajar Berakhlak & Berprestasi Di Era Digital Tahun ...
 
SKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baruSKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baru
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
 
3 ttd rapat
3  ttd rapat3  ttd rapat
3 ttd rapat
 

Viewers also liked

Surat ka bkn
Surat ka bknSurat ka bkn
Surat ka bknslidekita
 
Sk pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
Sk pengangkatan  ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi saSk pengangkatan  ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
Sk pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi saKyky Sunarto
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Nilawati179
 
surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016vie akbar
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...Roko Subagya
 
Sistem informasi kepegawaian
Sistem informasi kepegawaianSistem informasi kepegawaian
Sistem informasi kepegawaiandewiapril0
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaPeraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa boga
Perda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa bogaPerda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa boga
Perda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa bogaArifuddin Ali
 
2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...
2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...
2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...Elfaqih Abdullah
 
Diklat menurut uu asn
Diklat menurut uu asnDiklat menurut uu asn
Diklat menurut uu asnAgus Dwiyanto
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNInovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNTri Widodo W. UTOMO
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTBayu Wahyudi
 

Viewers also liked (20)

Surat ka bkn
Surat ka bknSurat ka bkn
Surat ka bkn
 
Sk pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
Sk pengangkatan  ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi saSk pengangkatan  ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
Sk pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
 
Sk 1 pengangkatan
Sk 1 pengangkatanSk 1 pengangkatan
Sk 1 pengangkatan
 
digestion flyer
digestion flyerdigestion flyer
digestion flyer
 
Ijin usaha
Ijin usahaIjin usaha
Ijin usaha
 
surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
 
Sistem informasi kepegawaian
Sistem informasi kepegawaianSistem informasi kepegawaian
Sistem informasi kepegawaian
 
Kepegawaian
KepegawaianKepegawaian
Kepegawaian
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaPeraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa boga
Perda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa bogaPerda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa boga
Perda Kabupaten Nunukan tentang restoran rumah makan dan jasa boga
 
2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...
2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...
2364 perka bkn nomor 3 tahun 2013 @ kamus jabatan fungsional umum pegawai neg...
 
Juknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
Juknis Penilaian Prestasi Kerja PNSJuknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
Juknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
 
Diklat menurut uu asn
Diklat menurut uu asnDiklat menurut uu asn
Diklat menurut uu asn
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNInovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
 
Bkn
BknBkn
Bkn
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
 

More from santoni toni

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub  uptb   bappedaPergub  uptb   bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor  5  2014  lembaga lain Perda Nomor  5  2014  lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor  04  Tahun  2014  Perda Nomor  04  Tahun  2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 

More from santoni toni (20)

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
 
Pergub uptb bappeda
Pergub  uptb   bappedaPergub  uptb   bappeda
Pergub uptb bappeda
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor  5  2014  lembaga lain Perda Nomor  5  2014  lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor  04  Tahun  2014  Perda Nomor  04  Tahun  2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (14)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx