Papaparan Bappenas pada Fortrans Solo

1. Direktorat Trasportasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas
Bappenas

2. 2
2
Kondisi dan Permasalahan1
Tantangan Pengembangan Transportasi
3 Strategi dan Kebijakan Pengembangan SAUM
4 Rekomendasi

3. Kondisi dan Permasalahan
MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT:
PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

4. Kondisi Transportasi Perkotaan
Tingginya jumlah pengguna kendaraan
pribadi mobil dan motor (pertumbuhan
kendaraan roda dua sekitar 8-12 % per
tahun selama lima tahun terakhir).
Rendahnya jumlah dan kualitas pelayanan
angkutan umum baik berbasis jalan raya
maupun jalan rel (kereta api).
Kemacetan yang semakin massif di wilayah
perkotaan mendorong terjadi pemborosan
BBM dan memperburuk kondisi lingkungan
dan polusi udara sehingga menjadi ancaman
bagi kesehatan masyarakat dan penghambat
laju kegiatan perekonomian di kota-kota
besar di Indonesia.

5. Permasalahan Transportasi Perkotaan
Kota
Kapasitas
Infrastruktur
Pendukung
Kemacetan
Penurunan Peran
Angkutan Umum
Polusi Akibat
Kendaraan
Bermotor
Peningkatan Angka
Kecelakaan Lalu
Lintas
Perubahan Fungsi
Lahan Akibat
Pengguna
Transportasi
Pola pergerakan
Masyarakat
Meningkat
Kota Metropolitan - √ √ √ √ √ √
Kota Besar √ √ √ √ √ √ √
Kota Menengah √ - √ √ √ √ √
Kota Kecil √ - √ - √ - -
• Penurunan Peran Angkutan Umum dan Peningkatan Kecelakaan Lalu lintas
menjadi masalah di seluruh Kota di Indonesia
• Kurangnya Kapasitas pendukung menjadi tantangan bagi Kota Besar,
Menengah dan Kota Kecil


Slide - 5

6. Dalam dekade terakhir, Jabodetabek mengalami
peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat
serta pergeseran penggunaan moda yang drastis dari
angkutan umum ke kendaraan pribadi, khususnya
sepeda motor. Jumlah mobil dan sepeda motor
teregistrasi meningkat masing-masing dua kali dan 4,6
kali lipat sepanjang 2000 to 2010. Sementara
pengguna bus menurun dari 38% menjadi 13% dan
pengguna sepeda motor meningkat dari 21% menjadi
49%. (Sumber: Studi JUTPI, 2011)
Permasalahan Motorisasi dan Meningkatnya Kepemilikan
dan Penggunaan Kendaraan Pribadi

7. 7
5
V/C Ratio Tahun 2002
V/C Ratio Tahun 2020:
Business as Usual
<0.8
0.8-
1.0
1.0-
1.1
>1.2
Volume/CapacityRatio
Volume/Capacity
Ratio
<0.8
0.8-1
1.0-1
>1.2
Catatan: Luas Kendaraan = R4
Sumber: Dinas Perhubungan Jakarta, 2003
Tahun 2014, total luas kendaraan
R4 = total luas jalan
Isu Kemacetan Lalulintas Jakarta Yang Parah Yang Menghambat
Kinerja Logistik Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Studi Bank Dunia pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa jika tidak
ada tindakan signifikan yang dilakukan, maka hampir seluruh jaringan
jalan yang ada di Jakarta dan Bodetabek akan mengalami
kemacetan dengan rasio volume berbanding kapasitas jalan melebihi
angka 1,2.
Berdasarkan studi SITRAMP, tanpa adanya perbaikan signifikan
maka kerugian ekonomi dari kemacetan di Jakarta pada tahun 2020
mencapai Rp. 65 Trilyun per tahun.

8. 6Isu Kemacetan Lalulintas Jakarta Yang Parah Yang Menghambat
Kinerja Logistik Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
 Dengan terbangunnya keseluruhan
sistem angkutan umum masal di
Jabodetabek, maka akan meningkatkan
pangsa pengguna angkutan umum di
Jabodetabek sebesar 36% pada tahun
2030, dibandingkan kondisi saat ini yang
hanya mencapai 27%.
20%
24%
26%
53%
42%
38%
27%
34%
36%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2010
2020
2030
Car Motorcycle Public Transport
 Hasil kajian bahwa pada saat MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan beroperasi pada tahun pertama
(direncanakan tahun 2016) telah dapat mengangkut penumpang mencapai lebih dari 170 ribu
penumpang per hari. Ketika keseluruhan jaringan MRT Jalur Utara-Selatan (Tahap I dan Tahap
II) serta Jalur Timur-Barat telah terbangun (pada tahun ke-10 beroperasi), maka jumlah
penumpang yang diangkut pada Rute Lebak Bulus – Bundaran HI (Rute Tahap I) ini akan
meningkat secara signifikan, yaitu diproyeksikan sebesar lebih dari 650.000 penumpang per
hari.
 Dampak signifikan pada pengurangan kemacetan lalu-lintas di DKI Jakarta, pengurangan polusi
udara dan kebisingan lalu-lintas, serta tidak kalah penting adalah mengurangi besar subsidi
BBM karena berkurangnya porsi penggunaan kendaraan pribadi yang beralih kepada angkutan
masal MRT. Saat ini subsidi BBM di Jabodetabek mencapai sekitar 40% dari keseluruhan
subsidi BBM di Indonesia.
Target Komposisi Penggunaan Moda

9. Tantangan Pembangunan Transportasi
MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT:
PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

10. Tantangan Transportasi Indonesia
Ekonomi Kependudukan Urbanisasi Privatisasi Defisit Infrastruktur
• Diperlukan perubahan eksponensial
• Pendekatan inkonvensional, out-of-the-box, dan profesional
• Doing business as usual is simply obsolete.
• Investasi pemerintah harus ditingkatkan dan investasi swasta harus difasilitasi sebaik-
baiknya sebagai mitra kerja pembangunan.
Kesenjangan Wilayah
Energi &
Lingkungan
Koridor Ekonomi KEK Pengangguran &
Kemiskinan

11. Transportasi dan Ekonomi
Undang Undang
Infrastruktur lama
masih
mengamanatkan
Monopoli Negara
Undang Undang
Infrastruktur baru
mengamanatkan
keterbukaan
pasar, industri, dan
jasa infrastruktur
GDP nominal:
$4,977B
GDP/capita:
$17,240
Ten biggest of
world economy
GDP : $1,406B
GDP/capita:
$5,551
Position is 14th.
Biggest economy
in the world
GDP: $26,679B
GDP/capita:
$78,478
Six biggest
economy
in the world
Pra Krisis:
Rata-rata
7% p.a.
RPJM I 2004-
2009
Diperlukan infrastruktur transportasi yang efisien, handal, dan berkualitas.

12. Peran Kawasan Perkotaan Sangat Penting
Karena Mendominasi Perekonomian Nasional

13. Transportasi, Urbanisasi, dan Paradoks Jawa
Urbanisasi Tahun
2025 (%)
 Urbanisasi di Jawa berjalan sangat masif
dan persisten. Belum ada strategi jitu
pemerintah untuk mengatasinya.
 Jawa hanya seluas 6% dari luas Indonesia
tetapi menanggung beban 55%
 Ekonomi Jawa akan tetap menyumbang
sekitar 55-65% dari ekonomi nasional.
 Penduduk yang besar di Jawa akan
membutuh-kan sistem dan jaringan
transportasi yang jauh lebih canggih dari
sistem yang ada saat ini.
 Semua moda yang terkait dengan
pergerakan ekonomi Jawa yang sangat
besar kedepan perlu harus dibangun.
Penduduk Jawa
Tahun 2025 (Juta)
Urbanisasi Jawa
2025 (%)

14. Mengenali Keterbatasan Sektor Transportasi
 Semua fasilitas transportasi berada dalam tekanan besar yang muncul akibat kenaikan
permintaan perjalanan yang sangat tinggi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi,
kependudukan, urbanisasi, kelangkaan energi, lingkungan, keterbatasan lahan, dan
keterbatasan pembiayaan. Semua tekanan ini seakan-akan menafikan kemajuan yang sudah
dicapai selama ini.
 Terjadinya kesenjangan (gap) yang besar antar wilayah dalam sistem pasokan transportasi
dan pelayanannya. Gap transportasi merupakan salah satu faktor utama terjadinya
kesenjangan ekonomi antar wilayah.
 Sementara ukuran birokrasi terus tumbuh, kualitas dan kapasitas kelembagaan dan birokrasi
yang masih lemah telah berdampak kepada kapasitas pemerintah membuat kemajuan dalam
projects delivery..
 Sisi positifnya, kerangka hukum dan peraturan sudah diperbarui. Jiwa dari perubahan
kerangka hukum dan peraturan ini sebenarnya bukan hanya menghilangkan monopoli
negara, akan tetapi juga meningkatkan daya saing dan efisiensi BUMN, meningkatkan
efisiensi sistem transportasi, meningkatkan kompetisi yang sehat untuk daya saing yang lebih
tinggi, dan meningkatkan investasi oleh sektor swasta.

15. 14.03.2014
RPJMN
(URBAN
TRANSPORT)
URBAN
TRANSPORT
DEVELOPMENT
MOBILITY
CONGESTION
ALLEVIATION
Environment
Impact Control
Improve Public Transport Acces with TOD, P&R, TIC
Improve Terminal System Management
Develop Urban Transportation infrastructure
(road network & multimodal)
Improve Efficiency of Urban Freight Operational and
Services
Improve Public Transport System
Improve Management "Push" and "Pull" as a TDM
implementation
Reduce Traffic Congestion through traffic supply
management
GHG Emission Reduction
Improving Air Quality
Noise Reduction
Objective
Key Challenge
Urban Road Safety
Facilities and Infrastructure
Human Factor
Tantangan Transportasi Perkotaan

16. Non Tax
Revenu
e
Tax
Revenu
e
A
P
B
N
Non Tax Revenue
Include Income from
gov’t
investsment, natural
resources
SOEs, grants, and
others
National Tax revenue
Revenue based on taxes
colected by National
Pendidika
n 20%
Sisa
Alokasi
Subsidi
BBM 20%
Sisa
Alokasi
Utang
Pinjaman 10-
15%
Sisa
Alokasi
DAU
26,5%
Other
sctors
(20%)
Dana di alokasikan
20% untuk sektor
pendidikan. (gaji guru
dan dosen,dana BOS)
Pemberian subsidi
BBM sebesar 20%
Pembayaran
utang pinjaman
negara 10%-15%
Pembayaran
DAU
berdasarkan gaji
pegawai daerah
26,5%
Terdiri dari dana
untuk kementrian
(sekitar 33 ), dan
DAK Akan diberikan
ke 19 sektor
K/L, kemudian
dialokasikan ke
daerah (dengan
kriteria
Umum, khusus, dan
teknis )
Dapat dikatakan
alokasi dana untuk
sektor
transportasi, khusus
nya transportasi
perkotaan sangat
kecil.

17. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Sistem
Transportasi Perkotaan
MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT:
PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

18. Sasaran dan Indikator Substansi Inti Transportasi Perkotaan:
Tersusunnya 100 % rencana dan program
sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan
program
 Jumlah rencana induk angkutan perkotaan
 Jumlah rencana induk sistem informasi lalulintas
perkotaan
 Laporan evaluasi
 Terselenggaranya ATCS
 Jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan
Transportasi ramah lingkungan
 Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah
Lingkungan
Terselenggaranya transportasi perkotaan
 Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT)
 Kota Percontohan
 Kawasan Percontohan
Berlangsungnya pembangunan angkutan
kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail)
Arahan RPJMN 2010-2014

19. Arahan RPJMN 2010-2014
Sasaran Umum Pembangunan Transportasi 2010-2014

20. Arahan RPJMN 2010-2014
Sasaran Umum Pembangunan Transportasi 2010-2014

21. Arahan RPJMN 2010-2014
Sasaran Umum Pembangunan Transportasi 2010-2014

22. Meningkatkan
Peran Transportasi
Umum
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas
Mengurangi Pulosi dari
Pengoperasian
Transportasi
Manajemen
Permintaan
Transportasi (melalui
Mengontrol Demand)
Mengembangkan
Transportasi Non
Motorized
Pengembangan System
Transit (TOD)
Pengembangan Jaringan
Infrastruktur
Transportasi Massal
Pengembangan
Aksesibilitas Pelayanan
dan Intermoda
Transportasi
Meningkatkan Rasa
Memiliki Terhadap
System Transportasi
Massal
Meningkatkan
Kapasitas Jalan
Membangun ATCS /
ITS
Manajemen Lalu
Lintas
Analisis Dampak
Lalu Lintas
Gasifikasi
Promosi Penggunaan
Energi Alternatif
Pemilihan Model
Tekhnologi Green
Transport
(enviromental frienly)
ERP
Kebijakan Perparkiran
Disinsentif untuk Pengguna
Mobil Pribadi
Membangun Fasilitas
Pejalan Kaki
Membangun Jalur
Khusus Sepeda
Car free day
Program dan Aktivitas
 Membangun dan mengoperasikan Bus Rapid Transport (BRT) System di
13 kota.
 Mengadakan sarana kereta api dan menambah daya listrik untuk
angkutan umum massal di Jabodetabek.
 Pembangunan MRT Jakarta.
22
Kegiatan Pemerintah yang telah dan sedang dilaksanakan:
 Membangun Intelligent Traffic System dan Area Traffic Control System
di Sragen (Jateng), Balikpapan, Manado, Pekanbaru, Bukittinggi dan
Batam, Surakarta (Jateng) dan Bogor(Jabar).
 Pelaksanaan Gasifikasi melalui pembagian konvertir kit di
Jakarta, Bogor, Surabaya dan Palembang.
 Pembangunan jalur sepeda di kota Balikpapan danSragen (2009 dan
2010) serta pedestrian di Kota Bukit Tinggi.

23. DASAR HUKUM ANGKUTAN MASSAL
Berdasarkan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 158
disebutkan:
(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk
memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum
di kawasan perkotaan.
(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung
dengan :
a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
b. lajur khusus;
c. trayek angkutan lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
dan
d. angkutan pengumpan
Berdasarkan Perpres No 61/2011 tentang Rencana Aksi nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca, pada bidang energi dan transportasi disebutkan akan
mengadakan Rencana aksi reformasi Sistem Transit – Bus Rapid Transit
(BRT) / semi BRT sebanyak 43 bus per tahun di 12 kota pada periode
2010-2020

24. Ketersediaan angkutan
umum massal berbasis
Jalan di kawasan perkotaan
mobil bus yang
berkapasitas
angkut massal
lajur khusus
trayek angkutan
umum lain yang
tidak berimpitan
dengan trayek
angkutan massal
angkutan
pengumpan
Pemerintah
Pasal 158 (1) UU 22/2009
Pasal 159 UU 22/2009
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan

25. Perkembangan Sistem Transit
 Indonesia baru memiliki 1 BRT (Transjakarta) dan
beberapa sistem transit
 Sistem transit yang ada belum mampu diandalkan
masyarakat
 Kota metro banyak yang belum memilki angkutan
umum terpadu
 Kasus MRT Jakarta sturktur tarif tidak cukup dalam
memenuhi skema pemulihan finansial
 Sistem Transit yang tidak menggunakan gross cost
contract banyak yang colaps

26. 14.03.2014
KOTA NAMA TAHUN
1 Jakarta* Busway Trans Jakarta 2004
2 Batam Trans Batam 2005
3 Bogor Trans Pakuan 2008
4 Yogyakarta Trans Jogja 2008
5 Semarang Trans Semarang 2009
6 Pekanbaru Trans Metro Pekanbaru 2009
7 Bandung Trans Metro Bandung 2009
8 Manado Trans Kawanua 2009
9 Gorontalo Trans Hulontalangi 2010
10 Palembang Trans Musi 2010
11 Solo Batik Solo Trans 2010
12 Sarbagita Trans Sarbagita 2011
13 Ambon Trans Amboina 2011
14 Tangerang Trans Jabodetabek
Tangerang
2012
Sistem Transit di kota-kota pada tahun 2012
Jakarta: BRT -perkembangan lanjut dari Sistem Transit

27. Kota yang Sudah Memiliki BRT
KOTA NAMA TAHUN
1
2
Jakarta*
Batam
Busway Trans Jakarta
Trans Batam
2004
2005
3 Bogor Trans Pakuan 2008
4 Yogyakarta Trans Jogja 2008
5 Semarang Trans Semarang 2009
6 Pekanbaru Trans Metro Pekanbaru 2009
7 Bandung Trans Metro Bandung 2009
8 Manado Trans Kawanua 2009
9 Gorontalo Trans Hulontalangi 2010
10 Palembang Trans Musi 2010
11 Solo Batik Solo Trans 2010
12 Sarbagita Trans Sarbagita 2011
13 Ambon Trans Amboina 2011
14 Tangerang Trans Jabodetabek Tangerang 2012
Lampung: iBRT dikembangkan atas inisiatif operator angkutan bus , sejak tahun 2010
Padang dan Makassar serta Surabaya diharapkan segera menyusul secepatnya.

28. Usulan Kebijakan Pengembangan
SAUM Ke depan
MACRO INFRASTRUCTURE INVESTMENT:
PERFORMANCE AND PERSPECTIVE

29. Perubahan Paradigma Transportasi
Perkotaan

30. Kerangka Kebijakan Transportasi
Perkotaan RPJM Ke Depan
KPI Kerangka
Kelembaga
an
Perencanaa
n/Investasi
Pengopera
sian
Peraturan Pricing/Tax
ation
Pengemban
gan
Transportasi
Perkotaan
`
Mobilitas
Kemacetan
Pengendalia
n dampak
Lingkingan

31. Transportasi Mendukung Investasi Sektor Ekonomi Dan
Sektor Swasta
 Membangun transportasi di wilayah-wilayah
Indonesia dimana investasi baik oleh pemerintah,
khususnya investasi swasta di lakukan di setiap
sektor ekonomi dan sektor produktif lainnya.
 Untuk wilayah yang terbukti mempunyai
pertumbuhan ekonomi tinggi diatas pertumbuhan
ekonomi rata-rata nasional yang 6,3%, atau wilayah
yang sebenarnya mempunyai potensi pertumbuhan
ekonomi tinggi asalkan difasilitasi dengan
transportasi yang baik, maka pertumbuhan
transportasi seharusnya berada diatas angka
pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
 Perlu ada konsensus untuk menetapkan berapa
rasio nilai aset jalan terhadap PDRB provinsi.
Kecenderungan di Indonesia adalah wilayah yang
PDRB nya tinggi mempunyai rasio nilai aset
terhadap PDRB yang rendah sementara wilayah
yang PDRB nya rendah justru mempunyai rasio
yang tinggi.
Nilai Aset Infrastruktur Jalan Terhadap PDRB Provinsi (2008)
!
Road Asset Value to GDP
Figure 1: Ratio of Asset Value to GDP by Province
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
DKI. Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarata
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi TengahSulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
Papua
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
GDP($million)
GDP too small to support cost of road maintenance
Road capacity too small
to support growth in the
economy
Road capacity and
economy in rough
balance
 Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum di
perkotaan dalam mendukung mobilitas
perekonomian kota (Urban Economic Mobility).
 Implementasi Electronic Road Pricing, Road
Preservation Funds, Fuel surcharges, dll. untuk ikut
mengatasi kemacetan masif di perkotaan.

32. Meninjau Kembali Kerangka Hukum Dan
Peraturan
 Mengenali hambatan dan kendala legal dalam pembangunan sistem infrastruktur
dan jasa pelayanan transportasi. Hambatan dan kendala legal kemungkinan ada baik
di UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau di Peraturan Menteri.
 Kerangka Hukum dan Peraturan diharapkan dapat membuka iklim investasi swasta
yang lebih luas untuk mengoperasikan sistem dan pelayanan transportasi (oleh
operator non-BUMN.
 Memperluas skema investasi di sektor transportasi perkotaan Design-Build-Operate,
Lease-Operate, Annuity-based Design-Finance-Build-Operate, Performance Based
Contracts, dll.
 Untuk kota-kota besar dan metropolitan seperti Jabodetabek, perlu dibentuk Badan
Otoritas Transportasi yang berfungsi sebagai integrator dari perencanaan,
pengoperasian, investasi, dan pembiayaan dari sistem transportasi perkotaan,
khususnya untuk sistem yang besar seperti MRT, Monorel, dan BRT.
 Strategi penanganan koordinasi “ spillover effect” (dampak kemacetan akibat
perkembangan antar wilayah yang berbatasan)

33. Transportasi Multimoda
 Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2010 tentang transportasi multimoda/intermoda
mengacu kepada 25 pelabuhan utama, 7 pelabuhan khusus untuk batubara dan CPO, 9
kota-kota besar, dan 183 wilayah belakang (hinterland) yang terkait dengan logistik.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2012 mengatur sisi bisnis dari transportasi
multimoda sebagai penjelasan operasional dari Peraturan Pemerintah No. 8/2011 tentang
Transportasi Multimoda. Mungkin perlu dikaji kembali efektivitas dan daya tarik peraturan
tersebut melihat kenyataan bahwa tidak banyak investor swasta yang tertarik masuk ke
bisnis multimoda.
 Peningkatan pelayanan multimoda (keterpaduan, kualitas serta kemudahan) : Membangun
fasilitas peralihan moda yang aman dan nyaman (sistem stasiun; stasiun plaza pada
terminal dan stasiun kereta api; perbaikan jalan akses ke terminal / stasiun; pelayanan
tiket terpadu)
 Perlu ditinjau kembali regulasi tentang KPS untuk memicu investasi swasta dalam
transportasi multimoda, khususnya dalam kaitannya dengan Special Transport. Selain itu
perlu dibentuk badan atau regulator yang netral dan independent untuk regulasi,
investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda.

34. Optimalisasi Angkutan Umum
 Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum di perkotaan dalam
mendukung mobilitas perekonomian kota (Urban Economic
Mobility).
 Upaya Pengalihan penggunaan Kendaraan Umum Massal yang
efisien : Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan dan alternatif
moda angkutan umum
 Peningkatan pelayanan angkutan umum Bus
 Peningkatan angkutan kereta api kota (peningkatan frekuensi ;
sarana dan manajemen operasi)
 Penyesuaian tarif angkutan umum terjangkau dan tepat sasaran
 Sistem insentif pada perubahan kebiasaan untuk menggunakan
angkutan umum
34

35. Transportasi Yang Lebih Kompetitif
 Indonesia perlu menciptakan kesetaraan antara BUMN
dan operator swasta dalam mekanisme pasar, industri,
dan jasa transportasi nasional, termasuk dalam hal
kontrak, perhitungan depresisi, subsidi, serta skema
KPS lainnya untuk membangun iklim investasi yang
sehat dan dalam penetapan tarif yang bersaing secara
sehat.
 Kompetisi yang sehat memerlukan keterbukaan,
transparansi, dan akuntabilitas publik yang tinggi dari
setiap pelaku bisnis dan industri transportasi,
termasuk BUMN.

36. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi
di Kawasan Perkotaan
14.03.2014
Pengintegrasian Komponen Sistem
Transportasi
Kerangka Berfikir Grand Design

37. Reformasi Angkutan Perkotaan
KEBIJAKAN
REFORMASI
ANGKUTAN
UMUM
PENINGKATA
N LAYANAN
ANGKUTAN
UMUM
ANGKUTAN
MASSAL
PERKOTAAN
YANGBERKELAN
JUTAN
(SUSTAINABLE)
KEBIJAKAN REFORMASI ANGKUTAN UMUM
DIARAHKAN UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN
ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN

38. Mekanisme Pendanaan Tansportasi Kota
Yang Memadai
 Menciptakan inovasi modus pembiayaan yang
baru antara lain melalui Implementasi Electronic
Road Pricing, Road Preservation Funds, Fuel
surcharges, dll. untuk ikut mengatasi kemacetan
masif di perkotaan.
 Strategi prioritas investasi yang lebih efisien dan
efektif dalam jangka pendek, menengah dan
panjang
 Strategi “pricing congestion” maupun “
infrastructure pricing” yang tepat sasaran, efisien
dan layak dilaksanakan dan efektif
38

39. Source: Botma & Papendrecht, TU Delft 1991 and own figures
19 0002 000
Mixed
Traffic

80 000
Heavy Rail
(e.g. Hong Kong)
















14.03.2014




















100 000
Suburban
Rail
(e.g. Mumbai)
Why public transport priority?
Corridor Capacity







14 000





Cyclists






18 000
BRT
single lane
Pedestrians
9 000



Regular
Bus
43 000
BRT
double lane












Light Rail








20 000
(people per hour on 3.5 m wide lane in the city - pphpd)

40. Target Modal Split Perkotaan

41. Pembiayaan Transportasi
Pembiayaan
Infrastruktur
Investasi
Pemerintah
Ekonomi Layak
Finansial Tidak
Layak
APBN/APBD
DAU, DAK,
Dana Daerah
Pinjaman Luar
Negeri, Kredit
Ekspor
Kemitraan
Pemerintah
Swasta (PPP)
Ekonomi Layak
Finansial Kurang
Layak
Investasi Pem. &
Swasta
Government
Support
Equity & Debt
Financing
Investasi Swasta
(PFI)
Ekonomi dan
Finansial Layak
Equity & Debt
Financing
Unsolicited, Speci
al Purpose
Hak Kompensasi
Pembangunan proyek-proyek
PPP hampir selalu berkaitan
dengan pembiayaan proyek
modern (Modern Project
Financing). Proyek berskala
besar membutuhkan Equity
Financing dan Debt Financing
yang canggih dan
membutuhkan aliansi
pendanaan global
(konsorsium
perbankan, investment
fund, bond, dan rekayasa
finansial lainnya).

42. SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR MELALUI KPS
Kelayakan Proyek Skema
Operasi dan Pemeliharaan
Konstruksi
Layak secara ekonomi tetapi
tidak layak secara finansial Pemerintah
Swasta/BUMN/BUMD
3 Hybrid Financing
Layak secara ekonomi dan
finansial marjinal Pemerintah Swasta/BUMN/BUMD
Swasta/BUMN/BUMD
2
KPS dgn Dukungan
Pemerintah )²
Layak secara ekonomi dan
finansial )¹ Swasta/BUMN/BUMD
Swasta/BUMN/BUMD
1 KPS Reguler
)¹ Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN/BUMD
mengerjakan skema 2 dan 3
)² Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah , bisa dilakukan melalui:
(a)Pendanaan pembebasan lahan;
(b)Pembiayaan sebagian konstruksi;
(c)Pemberian Viability Gap Fund (VGF)
Slide - 42

43. Inisatif Bappenas
 Mengalokasikan Dana Subsidi BBM  Urban Transport
 Menganggarkan Pot Dana Khusus Dana
Keselamatan Jalan
 Memberikan Dukungan bagi masuknya kerjasama
Swasta  DN/LN
 Mendukung masuknya dana kerja sama teknis dari
Hibah/ Loan LN
 Menyusun inisatif dana berbasis Climate Change
 Meningkatkan peran pendanaan bagi angkutan perintis
 Mendukung pengembangan untuk pengurangan beban
moda angkutan jalan, spt Bus Air (Water Transport), KA
Komuter

44. Penutup
 Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran
ditambah dengan rencana pengembangan koridor-koridor ekonomi,
maka urbanisasi dan mega-urbanisasi akan semakin intensif. Kawasan
Perkotaan Metropolitan tersebut akan dihadapkan pada permasalahan
infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan seperti kemacetan
lalu-lintas, motorisasi, peningkatan penggunaan moda kendaraan
pribadi, pencemaran lingkungan, dan keselamatan transportasi.
 Di sisi lain, urbanisasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi nasional jika dikelola dengan baik. Tantangan utama adalah
meningkatkan daya saing infrastruktur dan pelayanan transportasi
perkotaan untuk mendukung kelancaran arus logistik dan kegiatan
sosio-ekonomi masyarakat.
 Untuk menangani isu-isu transportasi perkotaan, maka perencanaan
dan implementasi (termasuk pendanaan) dalam pengembangan sarana
dan prasarana transportasi harus dilakukan secara sinergi antara
Pusat-Daerah dan antar daerah di dalam Kawasan Perkotaan
Metropolitan

45. Rekomendasi (1)
 Menyusun Naskah Akademik bagi adanya kerangka legal dari faktor-
faktor lintas sektoral dan keterpautan antara transportasi khususnya
perkotaan dengan perekonomian.
 Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum Masal di perkotaan dalam
mendukung mobilitas perekonomian kota (Urban Economic Mobility).
 Menciptakan inovasi modus pembiayaan yang baru untuk ikut
mengatasi kemacetan masif di perkotaan dan sinergitas dan
keterpaduan program dan pendanaan pembangunan antar sektor dan
antara pemerintah pusat dan daerah.
 Dibentuknya Badan Otoritas Transportasi yang berfungsi sebagai
integrator dari perencanaan, pengoperasian, investasi, dan
pembiayaan dari sistem transportasi perkotaan, seperti MRT, Monorel,
dan BRT.
 Menciptakan Kompetisi yang sehat agar terciptanya keterbukaan,
transparansi, dan akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap pelaku
bisnis dan industri transportasi, termasuk BUMN.

46. Terima Kasih