Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional

AGENDA KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA
BERBASIS KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN WILAYAH REGIONAL
140 + viii halaman, 2005
Perpustakaan Nasional RI:
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 000-00000-0-0
1. Penelitian dan Pengembangan 2. Administrasi Negara 3. Karakteristik Daerah
Editor
Koordinator : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Anggota : Meiliana, SE.,MM
H. Gugum Gumelar, SH
Hj. Syarifah Farida, SE
Aryono Mulyono, BBA
Said Fadhil, SIP
Siti Zakiyah, SSi
Mustari Kurniawati, SIP
Windra Mariani, SH
Diterbitkan Oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)
LAN Samarinda
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002
Pasal 72
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar
rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).
i

Daftar Isi
Daftar Isi ……………………………………………………………………………… ii
Daftar Tabel ……………………………………………………………………………… iv
Pengantar Kepala PKP2A III LAN …………………………………………………… v
BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………… 1
A. Kondisi dan Kinerja Umum Unit Kerja Kelitbangan ……………… 1
B. Pendekatan Dalam Pemetaan Kebutuhan dan Penyusunan Agenda
Kajian …………………………………………………………………… 4
Bab II Arah Kebijakan dan Pengembangan Kajian Administrasi Negara … 7
A. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Aparatur Menurut
RPJM Nasional ………………………………………………………… 7
B. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Aparatur Menurut RKP
2006 ………………………………………………………………… 15
C. Rencana Strategis LAN 2004-2009 …………………………………… 16
Bab III Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik,
Permasalahan dan Kebutuhan Wilayah Regional …………………… 20
KERTAS KERJA PENDUKUNG
Drs. Sudiman, MPA (Deputi I Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber
Daya Aparatur): “Arah Kebijakan dan Pembinaan Program Kajian Aparatur
Lingkup Nasional Serta Program Kerja Indikatif Bidang Kelembagaan dan
Sumber Daya Aparatur (KSDA)” ………………………………………… 46
Dr. Ismail Muhammad, MBA (Deputi II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan
Pelayanan): “Arah Kebijakan dan Pembinaan Program Kajian Aparatur
Lingkup Nasional Serta Program Kerja Indikatif Bidang Manajemen Kebijakan
dan Pelayanan” ………………………………………………… 52
ii

Drs. Idup Suhady, M.Si (Deputi III Bidang Litbang Administrasi Pembangunan
dan Otomasi Administrasi Negara): “Arah Kebijakan dan Pembinaan
Program Kajian Aparatur Lingkup Nasional Serta Program Kerja Indikatif
Bidang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara” …… 77
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Bandung: “Pengembangan
Program Kajian Administrasi Publik Berbasis Karakteristik, Potensi,
Permasalahan dan Kebutuhan Daerah” ……………………………………… 87
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makasar: “Pengembangan
Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik, Potensi, Permasalahan dan
Kebutuhan Wilayah Regional Indonesia Timur” ………………………… 123
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Samarinda:
“Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik, Potensi,
Permasalahan dan Kebutuhan Wilayah Regional Kalimantan” ……………… 137
LAMPIRAN
“Nota Kesepahaman Antara PKP2A I, PKP2A II, dan PKP2A III Tentang
Pengembangan Program Kajian Administrasi Negara di Daerah” …………… 168
DAFTAR PESERTA RAKOR ………………………………………………………… 170
iii

Daftar Tabel
Tabel 2.1. Visi, Misi, Strategi, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Nasional
2004-2009 Menurut Peraturan Presiden No. 7/2005 ……………… 10
Tabel 3.1. Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan
Kebutuhan Wilayah ………………………………………………… 22
iv

Kata Pengantar
Dewasa ini, program kajian secara makro nasional dirasakan masih
menghadapi banyak kendala, seperti political will pemerintah yang kurang optimal,
dana yang terbatas, struktur organisasi yang terlalu ramping dan lemah,
pengembangan tenaga fungsional yang kurang sistematis dan berkelanjutan, serta
image atau citra yang relatif masih negatif terhadap unit kajian. Sementara itu, pada
tataran yang lebih mikro, permasalahan kelitbangan meliputi dimensi-dimensi teknis
seperti perencanaan kebutuhan, penerapan metodologi penelitian, hasil akhir / laporan
yang belum memiliki dampak luas, dan sebagainya.
Bagi para pelaksana di unit kelitbangan sendiri, berbagai fenomena dan kritik
yang ada perlu disikapi secara arif sebagai sebuah upaya therapy sekaligus otokritik
positif. Dalam hal ini, langkah utama dan pertama yang harus ditempuh justru adalah
penyempurnaan terhadap dimensi-dimensi yang terkait dengan penyelenggaraan
program litbang / kajian, baik yang menyangkut kompetensi peneliti, kompetensi
metodologis, menajemen kelitbangan, serta keterkaitan (link and match) antara hasil
kajian dengan pemanfaatan pada tataran praktis.
Menyadari kondisi tersebut diatas, LAN sebagai institusi pemikir (think tank)
bagi pengembangan administrasi negara dan pendayagunaan aparatur negara, merasa
perlu untuk membangun sebuah sistem perencanaan dan manajemen litbang melalui
analisis kebutuhan dan arah pengembangan program kajian bidang administrasi negara.
Dalam perspektif kedepan, fungsi dan organisasi litbang / kajian (khususnya kajian
aparatur di lingkungan LAN) diharapkan mampu menjadi garda terdepan sebagai
center of excellence dalam pemetaan kondisi dan potensi daerah, penyusunan
rekomendasi kebijakan, serta penyediaan jasa konsultansi manajemen pemerintahan
dan organisasi sektor privat. Untuk itu, LAN dituntut untuk terus memperkuat fungsi
litbang / kajian agar dapat menghasilkan rumusan atau rekomendasi kebijakan yang
benar-benar obyektif dan berimbang, tajam dan kritis, alternatif dan solutif, serta
proyektif dan visioner. Selain itu, Satker LAN di daerah diharapkan memiliki kepekaan
/ sensitivitas terhadap issu-issu aktual yang berkembang di daerah, serta responsivitas
yang tinggi untuk mengakomodasikan issu-issu aktual tadi menjadi agenda kajian
bidang aparatur atau administrasi negara.
v

PKP2A III LAN sebagai Satker LAN baru di wilayah Kalimantan sendiri telah
melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka audiensi dan sosialisasi tentang
pendirian dan Tupoksi PKP2A III dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten /
Kota di Propinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini sekaligus merupakan wahana penting
dalam rangka penjaringan masalah dan aspirasi dari segenap stakeholders yang ada di
wilayah ini. Metode penjaringan masalah dan aspirasi ini akan dipadukan dengan
metode lain seperti penggalian lewat media lokal serta forum-forum diskusi ilmiah.
Selain itu, temuan dari bawah (bottop-up) ini akan disinkronisasikan dengan arah
kebijakan nasional (top-down) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Presiden No. 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), serta Rencana
Strategis LAN.
Perpaduan antara kedua pendekatan diatas pada akhirnya melahirkan konsep
“Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional”
ini. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa buku yang berisi agenda kajian ini pada
hakekatnya hanya merupakan upaya untuk menjawab tantangan administrasi
pemerintahan dan pembangunan yang semakin dinamis, bukan merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat mengikat (binding). Materi yang tercakup didalamnya lebih
menggambarkan sebagai sebuah daftar kebutuhan (shopping list) tentang berbagai aspek
yang memerlukan perhatian dan penajaman melalui penyelenggaraan kajian. Ini berarti
pula bahwa konsep pengembangan program kajian aparatur berbasis karakteristik,
potensi, permasalahan dan kebutuhan wilayah regional Indonesia (Barat, Tengah dan
Timur) ini hanya berfungsi sebagai alat (tools) dalam rangka analisa dan pemecahan
permasalahan riil di daerah, namun bukan merupakan solusi itu sendiri. Dan sebagai
alat atau instrumen, konsep ini perlu terus menerus disempurnakan dan disesuaikan
dengan tuntutan obyektif di lapangan.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa komunikasi dan sinergi antar
lembaga penyelenggara kajian aparatur perlu terus didorong dan dipupuk sehingga
terjadi efek positif saling memperkuat (reinforcing) dan saling memperkaya (enriching).
Dengan terlaksananya hal ini, maka stigma dan image unit litbang akan berubah,
bukan lagi sulit berkembang tetapi elit dan membanggakan.
vi

Atas terbitnya buku ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi baik
secara konseptual substantif maupun administrative support. Kepada Bapak Kepala LAN
dan para Deputi yang telah berkenan hadir dan memberi arahan, kami haturkan
banyak terima kasih. Demikian pula kepada para Kepala PKP2A yang telah
menyiapkan kertas kerja teknis sebagai bahan dasar penyusunan Agenda Kajian, kami
sampaikan ucapan terima kasih. Tidak lupa kepada para pekerja keras di lingkungan
PKP2A III yang telah melakukan karya nyata semenjak persiapan penyelenggaraan
Rakor hingga tersusunnya buku ini, kami sampaikan apresiasi yang tidak terhingga.
Satu hal yang pasti, terbitnya buku ini merupakan wujud dari komitmen LAN
pada umumnya dan PKP2A III pada khususnya terhadap kualitas kajian administrasi
negara, baik secara substantif maupun dalam hal manajemen (termasuk metodologi)
kajian. Untuk selanjutnya, komitmen menjaga mutu kajian ini akan terus kami perkuat
melalui penerbitan buku-buku “Seri Pengembangan Mutu dan Program Kajian”.
Akhir kata, kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, pelaku bisnis
swasta, unit-unit kajian dasar dan terapan, maupun seluruh lapisan masyarakat
diharapkan sumbang saran, kritik, dan masukan yang konstruktif demi perbaikan
konsep pengembangan kajian administrasi negara ini di kemudian hari. Kami berharap
konsep awal ini dapat terus menggelinding laksana bola salju yang mengarah pada
penyempurnaan dan sinergi antar unit kajian, baik departemen, LPND, perguruan
tinggi, pemerintah daerah, maupun lembaga kajian swasta.
Samarinda, Agustus 2005
Kepala PKP2A III LAN Samarinda,
Meiliana, SE.,MM
vii

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi dan Kinerja Umum Unit Kerja Kelitbangan
Hingga saat ini, masih banyak terdapat persepsi dan citra negatif terhadap
lembaga dan program kajian atau penelitian dan pengembangan. Pertama, perencanaan
program kajian seringkali didesain tidak berdasarkan kebutuhan riil, sehingga
hasilnyapun tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Di berbagai instansi litbang
baik tingkat pusat maupun daerah, selama ini terdapat kecenderungan umum bahwa
perencanaan program kajian atau litbang dilakukan secara instant dan belum
didasarkan pada hasil needs analysis. Kedua, proses penyelenggaraan kajian masih belum
memenuhi prinsip profesionalisme dan kaidah metodologis akademis yang baku.
Produk akhir dari proses kajian masih lebih menonjolkan kinerja output dari pada
kinerja outcomes-nya. Ketiga hasil atau produk akhir kajian seringkali hanya berwujud
tumpukan naskah tidak bernilai serta kurang bermutu, sehingga banyak dinilai sebagai
penghamburan sumber daya. Keempat, unit kajian sering dipandang sebagai unit
“buangan” bagi pejabat yang sudah tidak produktif atau yang memiliki pandangan
berbeda dengan pimpinan. Kelima, sistem remunerasi bagi tenaga peneliti masih belum
berimbang dengan beban kerja yang ada, karena tugas kelitbangan masih dipandang
sebagai pekerjaan “kelas dua”.
Lebih parah lagi, terdapat indikasi bahwa dewasa ini banyak lembaga kajian
(publik maupun swasta) yang lebih berfungsi sebagai pelaksana teknis atau operator
kajian dari pada sebagai koordinator kajian lintas instansi dan perumus konsep
kebutuhan kajian secara makro (agenda setting). Hal ini bisa dilihat dari fenomena
banyaknya penawaran proposal (term of reference) ke berbagai instansi mengenai
berbagai dimensi keilmuan. Dengan kata lain, aktivitas penelitian masih dilihat sebagai
kegiatan yang berorientasi “proyek” dalam rangka penyerapan anggaran belaka.
Akibat dari kondisi tersebut, unit kajian belum mampu menjadi garda terdepan
dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Padahal, di era
kemajuan informasi dan telematika saat ini, perubahan kebijakan dan lingkungan

2
strategis aparatur serta dinamika kehidupan sektor publik dan privat berlangsung
begitu cepat. Hal ini tentu saja mensyaratkan perlu adanya sebuah kajian komprehensif
atau multidimensional yang berfungsi untuk membuat antisipasi terhadap suatu
kondisi, prediksi terhadap suatu trend, serta formulasi kebijakan terhadap suatu
pengaturan bidang tertentu. Dalam konteks seperti inilah, peran litbang / kajian dalam
proses pengambilan keputusan dan/atau perumusan kebijakan politis maupun
administratif sangat penting, dan sangat menentukan efektivitas suatu kebijakan. Salah
satu upaya yang perlu ditempuh untuk merevitalisasi fungsi dan peran unit kelitbangan
tadi adalah dengan mengubah pendekatan tematis (thematic approach) yang selama ini
lebih banyak dipakai dalam perumusan program kajian, menjadi kombinasi antara
pendekatan tematis dengan pendekatan yang lebih berbasis pada kebutuhan dan
karakteristik wilayah (spatial approach).
Selain itu, kinerja yang masih berorientasi output harus diubah menjadi orientasi
outcomes dan benefit. Dalam hubungan ini, kinerja kajian administrasi negara bukan
dilihat dari banyak atau sedikitnya kajian yang dilakukan pada satu tahun tertentu,
bukan pula dilihat dari berupa jumlah anggaran yang digunakan untuk melakukan
kajian, tetapi dilihat dari bagaimana kontribusi kajian terhadap penyelesaian masalah
yang muncul di bidang Administrasi Publik atau ada tidaknya inovasi dalam
penyelenggaraan administrasi Negara baik di Pusat maupun di Daerah. Lebih jauh dari
itu, kinerja kajian bidang Administrasi Publik sebenarnya bisa dilihat dari potret
penyelenggaraan Negara yang ada, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial,
kepemerintahan, infrastruktur, hukum, lingkungan hidup dan lain-lain. Sekali lagi, hal
ini mengisyaratkan bahwa akibat pendekatan yang “keliru” dalam penyelenggaraan
kajian administrasi negara, maka terjadi kegagalan dalam berbagai aspek
penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Atas dasar pemikiran diatas, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat
Koordinasi Kajian Aparatur Tiga Wilayah Regional, pada tanggal 27-28 Juni 2005.
Tujuan yang ingin dicapai dari Rakor ini adalah tersusunnya rancangan awal “Cetak
Biru (Blueprint) Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional”.
Pada gilirannya, jika dokumen berupa blueprint kajian aparatur tadi dapat tersusun,
diharapkan mampu mewujudkan sinergi program kajian aparatur secara nasional. Pada

3
saat yang sama, dokumen makro kajian aparatur tadi juga diyakini mampu menjadi
pijakan awal dalam meningkatkan kualitas lembaga penyelengggara kajian serta
kualitas hasil kajian itu sendiri.
Rakor ini membahas berbagai kertas kerja pengembangan program kajian
aparatur yang mengakomodir aspek-aspek strategis seperti karakteristik, potensi dan
permasalahan pembangunan di wilayah kerja regional Barat, Tengah dan Timur
Indonesia, serta kebutuhan program kajian aparatur di wilayah regional yang
bersangkutan dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain itu, Rakor ini juga dimaksudkan untuk merumuskan agenda setting dan priority
setting program kajian aparatur, serta menyusun persebaran agenda kajian prioritas
berdasarkan urutan waktu pelaksanaannya serta instansi pelaksananya.
Adapun sasaran dari kegiatan Rakor tadi meliputi beberapa hal sebagai berikut:
1. Teridentifikasikannya karakteristik, potensi dan permasalahan pembangunan di
masing-masing wilayah regional, serta aspirasi dan harapan (pemerintah) daerah
terhadap fungsi dan peran LAN dalam bidang kajian aparatur.
2. Teridentifikasikannya kebutuhan masing-masing wilayah regional terhadap
program kajian aparatur dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan
masyarakat.
3. Terumuskannya rekomendasi tentang kerangka kerja berdasarkan waktu (Time
Frame) dan berdasarkan unit pelaksana (Institutional Frame) dalam penyelenggaraan
program kajian aparatur.
4. Terlaksananya evaluasi dan sinkronisasi program kajian PKP2A I, II, III dalam
konteks Renstra lembaga (2005 – 2009).
Hasil rakor dan agenda kajian aparatur ini akan terus berkembang dan
mengkristal (snowball effect) seiring dengan ditemukannya permasalahan baru di daerah
atau kebutuhan baru daerah terhadap suatu program tertentu. Dengan demikian, buku
ini bukan merupakan hasil akhir dan tawaran mati mengenai agenda kajian
administrasi negara, melainkan lebih sebagai umpan kedepan (feed forward) untuk
memancing diskusi dan menggali lebih jauh kebutuhan terhadap program kajian di
masa-masa mendatang.
B. Pendekatan Dalam Pemetaan Kebutuhan dan Penyusunan Agenda Kajian

4
Pemetaan kebutuhan dan penyusunan agenda kajian ini pada dasarnya
merupakan perpaduan antara arahan kebijakan dan rogram nasional, dengan aspirasi
dan kebutuhan di tingkat akar rumput (grass root). Perpaduan seperti ini merupakan
adopsi dari disiplin ekonomi yang memadukan antara pendekatan sektoral yang
berorientasi efisiensi dan pertumbuhan, dengan pendekatan kewilayahan yang
berorientasi efektivitas dan pemerataan. Orientasi efisiensi dan pertumbuhan yang
selama ini dipakai ternyata tidak efektif dalam membangun bangsa ini. Yang terjadi
malah disparitas antar daerah yang menyebabkan kecemburuan, gejolak, dan pada
akhirnya destruksi. Hal ini sejalan dengan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
yang sentralistis yang identik dengan upaya pengejaran efisiensi, ternyata juga
menimbulkan masalah kecemburuan dan bahkan ancaman disintegrasi. Kini saatnya
untuk mengutamakan pendekatan yang lebih mengedepankan upaya-upaya
permberdayaan terhadap muatan dan potensi lokalitas, tanpa melupakan
dimensi-dimensi efisiensi dan pertumbuhan secara agregat.
Dalam konteks membangun perpaduan tadi, maka pada tataran makro nasional,
program kajian administrasi negara dijiwai oleh dan harus mengacu kepada 4 (empat)
tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan
UUD 1945, masing-masing yakni: 1) melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia;
2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; serta 4)
menciptakan perdamaian dunia. Ini berarti pula bahwa desain program kajian
administrasi negara harus merupakan penjabaran dari keempat tujuan nasional,
sekaligus harus mampu berkontribusi bagi pencapaian tujuan nasional tersebut.
Selanjutnya, semangat Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tadi diperjelas lagi
dalam produk hukum yang lebih rendah, misalnya dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 7 Tahun
2004. RPJM 2004-2009 ini menetapkan visi dan misi baru pembangunan nasional, serta
mengangkat 3 (tiga) agenda utama dalam proses pembangunan nasional, yakni: 1)
Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai, 2) Agenda Menciptakan
Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta 3) Agenda Menciptakan Kesejahteraan
Rakyat.
Input yang berasal dari kebijakan nasional dalam rangka pemetaan kebutuhan
kajian tadi pada hakekatnya merupakan regulatory framework yang akan menjamin

5
bahwa program-program kajian administrasi negara tidak akan menyimpang dari
norma-norma dan koridor yang telah ditetapkan. Meskipun demikian perlu disadari
pula bahwa agenda yang terusung dalam peraturan perundang-undangan tingkat
nasional tadi belum bersifat rinci dan indikatif, sehingga diperlukan adanya proses
penerjemahan kedalam program dan agenda kajian yang lebih spesifik, terarah, dan
relatif terinci. Dalam konteks menyusun agenda kajian yang lebih komprehensif dan
detil inilah, perlunya dilakukan analisis kebutuhan dan analisis lokasi.
Analisis kebutuhan tadi semakin relevan mengingat pada tataran mikro
kedaerahan, fakta menunjukkan adanya perbedaan kondisi, potensi, karakteristik dan
kebutuhan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Walaupun dalam
beberapa hal memiliki kesamaan tentang permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan
terhadap program tertentu, namun wilayah Barat Indonesia jelas memiliki perbedaan
dibanding dengan wilayah Tengah dan Timur Indonesia. Secara umum dapat dikatakan
bahwa tingkat kemajuan pembangunan di wilayah tengah dan timur Indonesia, relatif
tertinggal dibanding wilayah Indonesia bagian barat, khususnya Jawa dan Bali. Secara
asumtif, perbedaan kondisi dan potensi wilayah tadi akan berimplikasi pada perbedaan
permasalahan riil yang dihadapi. Selanjutnya, perbedaan dalam hal permasalahan
pembangunan juga berdampak pada perbedaan dalam hal strategi dan metodologi
dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap agenda
kajian di suatu daerah akan sangat ditentukan oleh karakteristik daerah yang
bersangkutan.
Perpaduan antara amanat peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan
menjawab tantangan daerah sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya juga
membawa implikasi berupa terjalinnya perpaduan antara pendekatan kinerja
(performance approach) dengan pendekatan kewilayahan (territorial approach). Pendekatan
kinerja biasanya diusung oleh instansi yang bersifat substantif dan sektoral, sedangkan
pendekatan kewilayahan lebih banyak dijalankan oleh instansi pusat yang ada di
daerah. Namun dalam konteks LAN, kedua pendekatan tadi dapat dilakukan secara
sinergis dan simultan, khususnya oleh unit kerja PKP2A baik di Bandung, Makassar
maupun Samarinda. Disamping kedudukannya sebagai Satker LAN di daerah, PKP2A
juga mengemban tugas melakukan kajian substantif bidang kelembagaan dan sumber
daya aparatur, kinerja kebijakan dan pelayanan, serta administrasi pembangunan dan

6
otomatisasi administrasi negara.
Paparan diatas mengilustrasikan bahwa perpaduan antara regulatory framework
dengan needs analysis disatu pihak, serta perpaduan antara performance approach dengan
territorial approach di pihak lain, merupakan opsi kebijakan yang tidak bisa ditunda lagi
guna mengintegrasikan dan mensinergikan penyelenggaraan program-program kajian
administrasi negara.

7
BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN KAJIAN
ADMINISTRASI NEGARA
Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, salah satu pendekatan yang
digunakan dalam rangka melakukan pemetaan dan penyusunan agenda kajian
administrasi negara adalah melalui regulatory framework. Dalam hubungan ini, paling
tidak terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen
perencanaan level nasional yang dapat dijadikan rujukan, yakni Peraturan Presiden No.
7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM
Nasional), Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) 2006, serta Rencana Strategis LAN 2005-2009.
A. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Aparatur Menurut RPJM Nasional
Penyelenggaraan manajemen pemerintahan negara pada dasarnya adalah
melakukan transformasi nilai-nilai yang terarah pada pencapaian cita-cita dan tujuan
bernegara. Hal itu dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang
meliputi proses kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggung jawaban. Semua itu diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Di dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat 11 (sebelas) issu dan masalah pokok
dalam 5 tahun mendatang yang diungkap, yakni:
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
2. Rendahnya kualitas SDM Indonesia;
3. Adanya konflik kepentingan antara ekonomi SDA dengan lingkungan;
4. Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar;
5. Penurunan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur;
6. Belum tuntasnya penanganan aksi separatisme di NAD dan Papua;
7. Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional;
8. Rendahnya kemampuan pertahanan;

8
9. Masih banyaknya peraturan perundangan yang belum mencerminkan keadilan
serta masih banyak yang tumpang tindih satu sama lain;
10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
11. Serta belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara.
Atas adanya ke-11 masalah diatas, maka ditetapkan tiga Visi Pembangunan
Nasional 2004-2009, yaitu:
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun
dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesemmpatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan
yang berkelanjutan.
Visi tadi dijabarkan lebih lanjut kedalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Nasional
2004-2009, yaitu:
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai.
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis.
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.
Khususnya yang menyangkut pembangunan administrasi negara, Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa arah kebijakan dalam rangka
mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meliputi tiga hal yang harus dicapai, yaitu:
1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik
KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi Negara.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yang relevan
dengan bidang kajian manajemen kebijakan dan pelayanan, adalah:
1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
praktik-praktik KKN melalui:
a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada
semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;

9
b. peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan
sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
c. peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan
bertanggung jawab;
d. peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha dan
masyarakat dalam pemberantasan KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, melalui:
a. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua
tingkat dan lini pemerintahan;
b. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-goverment dan dokumen/arsip
negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan,
melalui:
a. peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan
umum dan pelayanan unggulan;
b. peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan
akses dan sebaran informasi.
Dalam bentuk matriks, penjabaran Visi, Misi, Strategi, Sasaran, dan Prioritas
Pembangunan Nasional 2004-2009 dapat digambarkan pada Tabel dibawah ini.

10
Tabel 2.1
Visi, Misi, Strategi, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Nasional 2004-2009 Menurut Peraturan Presiden No. 7/2005
VISI
MISI /
AGENDA
STRATEGI SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari
menurunnya ketegangan dan ancaman konflik
antar kelompok maupun golongan masyarakat;
menurunnya angka kriminalitas secara nyata di
perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya
secara nyata angka perampokan dan kejahatan di
lautan dan penyelundupan lintas batas.
• Peningkatan rasa saling percaya
dan harmonisasi antar-kelompok
masyarakat.
• Pengembangan kebudayaan yang
berlandaskan pada nilai-nilai luhur.
• Peningkatan keamanan,
ketertiban dan penanggulangan
kriminalitas.
Makin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila,
UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang
tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan
yang ingin memisahkan diri dari NKRI,
meningkatnya daya cegah dan tangkal negara
terhadap ancaman bahaya terorisme baik dari
dalam maupun luar negeri.
• Pencegahan dan penanggulangan
separatisme.
• Pencegahan dan penanggulangan
gerakan terorisme.
• Peningkatan kemampuan
pertahanan negara.
• Terwujudnya kehidupan
masyarakat, bangsa
dan negara yang aman,
bersatu, rukun & damai.
• Terwujudnya
masyarakat, bangsa
dan negara yang
menjunjung tinggi
hukum, kesetaraan, dan
HAM.
• Terwujudnya
perekonomian yang
mampu menyediakan
kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak
serta memberikan
pondasi yang kokoh
bagi pembangunan
yang berkelanjutan.
Mewujudkan
Indonesia yang
Aman dan
Damai.
• Strategi Penataan
Kembali Indonesia,
yang diarahkan
untuk
menyelamatkan
sistem
ketatanegaraan RI.
• Strategi
Pembangunan
Indonesia, yang
diarahkan untuk
membangun
Indonesia di segala
bidang.
Semakin berperannya Indonesia dalam
menciptakan perdamaian dunia.
Pemantapan politik luar negeri dan
peningkatan kerjasama internasional.

11
Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum
yang tercermin dari terciptanya sistem hukum
yang adil, konsekuen dan tidakk diskriminnatif
serta yang memberikan perlindungan dan
penghormatan HAM; terjaminnya konsistensi
seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat
pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya
memulihkan kembali kepercayaan masyarakat
terhadap kepastian hukum.
• Pembenahan sistem hukum
nasional dan politik hukum.
• Penghapusan diskriminasi dalam
berbagai bentuk.
• Penghormatan, pemenuhan, dan
penegakan atas hukum dan
pengakuan atas HAM.
Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan
peran perempuan dalam berbagai bidang
pembangunan yang tercermin dalam berbagai
perundangan, program pembangunan, dan
kebijakan publik; membaiknya angka GDI
(Gender-related Development Index) dan angka
GEM (Gender Empowerment Measurement); dan
menurunnya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak; serta meningkatnya
kesejahteraan dan perlindungan anak.
Peningkatan kualitas kehidupan dan
peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan
anak.
Mewujudkan
Indonesia yang
Adil dan
Demokratis.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan
kepemerintahan daerah yang baik serta
terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat
dan daerah.
Revitalisasi proses desentralisasi
dan otonomi daerah.

12
Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada
masyarakat yang tercermin dari: berkurangnya
secara nyata praktek korupsi di birokrasi yang
dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi
yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan
berwibawa; terhapusnya aturan dan praktek
kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap
warga negara; meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
Penciptaan tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa.
Terlaksananya Pemilu 2009 secara demokratis,
jujur dan adil dengan menjaga momentum
konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk
berdasarkan hasil Pemilu 2004.
Perwujudan lembaga demokrasi
yang makin kokoh.
Mewujudkan
Indonesia yang
Sejahtera.
Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi
8,2% pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan
kerja yang mampu mengurangi pengangguran
terbuka menjadi 5,1% pada tahun 2009 dengan
didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap
terjaga.
• Penanggulangan kemiskinan.
• Peningkatan investasi dan ekspor
non migas.
• Peningkatan daya saing industri
manufaktur.
• Revitalisasi pertanian.
• Pemberdayaan koperasi & UMKM
• Peningkatan pengelolaan BUMN.
• Peningkatan kemampuan Iptek.
• Perbaikan iklim ketenagakerjaan.
• Pemantapan stabilitas ekonomi
makro.

13
Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang
tercermin dari meningkatnya peran perdesaan
sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
pedesaan; meningkatnya pembangunan pada
daerah-daerah terbelakang dan tertinggal;
meningkatnya pengembangan wilayah yang di
dorong oleh daya saing kawasan dan
produk-produk unggulan daerah; serta
meningkatnya keseimbangan pertumbuhan
pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar,
menengah dan kecil dengan memperhatikan
keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan
tanah.
• Pembangunan perdesaan.
• Pengurangan ketimpangan
pembangunan wilayah.
Meningkatnya kualitas manusia yang tercermin
dari membaiknya angka IPM serta meningkatnya
pemahaman dan pengalaman ajaran agama, yang
meliputi: meningkatnya akses masyarakat
terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu
pendidikan; meningkatnya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan; meningkatnya
perlindungan dan kesejahteraan sosial;
terkendalinya pertumbuhan penduduk dan
meningkatnya keluarga kecil berkualitas; serta
meningkatnya pemahaman dan pengamalan
ajaran agama.
• Peningkatan akses masyarakat
terhadap pendidikan yang
berkualitas.
• Peningkatan akses masyarakat
terhadap layanan kesehatan yang
lebih berkualitas.
• Peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan sosial.
• Pembangunan kependudukan dan
keluarga kecil berkualitas serta
pemuda dan olahraga.
• Peningkatan kualitas kehidupan
beragama.

14
Membaiknya mutu lingkungan hidup dan
pengelolaan sumber daya alam yang mengarah
pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip
pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan
bidang pembangunan.
Perbaikan pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian mutu
lingkungan hidup.
Membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh
meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai
sarana penunjang pembangunan.
Percepatan pembangunan
infrastruktur.

15
B. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Aparatur Menurut RKP 2006
Selain mengacu pada RPJM tahun 2004-2009, penyusunan kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan, juga perlu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Arah
kebijakan yang tercantum dalam RKP tahun 2006 yang berkaitan dengan bidang Kajian
Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 39 tahun 2005 tentang RKP 2006 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah.
Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mengharmonisasikan peraturan
perundang-undangan di pusat dan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif
bagi kegiatan investasi, kesempatan kerja dan ekspor, termasuk meningkatkan
kerjasama antar pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Kegiatan
Pokok, antara lain:
a. mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada
publik.
b. penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan antara Pusat dan Daerah
untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kesempatan
kerja dan ekspor, termasuk peraturan perundang-undangan sektoral sehingga
menjadi harmonis, terutama peraturan di bidang pengelolaan pelabuhan,
pertambangan dan kehutanan serta mengembangkan sistem insentif dan penalti
yang mendukung penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan investasi.
c. penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk membatalkan dan merevisi
peraturan perundang-undangan daerah terutama yang menghambat kegiatan
investasi.
d. identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kerjasama antar daerah
dalam kegiatan strategis penciptaan lapangan kerja, investasi dan peningkatan
ekspor melalui promosi daerah secara bersama dan standar proses perijinan
investasi.
2. Meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah, serta kualitas aparatur
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi. Kebijakan ini ditempuh
dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip

16
organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat serta meningkatkan
profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui
kegiatan pokok, antara lain:
a. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengurusan perijinan
investasi dan koordinasi antar lembaga daerah untuk kemudahan investasi;
b. memfasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan
prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik dan penyiapan
strategi investasi;
c. Memfasilitasi peningkatan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD tanpa
memberatkan dunia usaha dan kegiatan investasi.
3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kebijakan ini
dilaksanakan melalui kegiatan pokok, antara lain:
a. penyempurnaan dan percepatan implementasi pedoman pelayanan pengaduan
masyarakat;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dengan cara
mempercepat penyelesaian dan penerapan peraturan perundangan tentang
kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi;
c. peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan (diklat), dan menyempurnakan sistem remunerasi PNS;
d. peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan,
dengan cara meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan peran
aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
serta mempercepat penerapan e-service di setiap instansi pelayanan publik
C. Rencana Strategis LAN 2004-2009
Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJM
2004-2009 tersebut, maka program pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi LAN, antara lain:
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan;
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, yang

17
bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit
serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih,
akuntabel, dan bebas KKN;
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk
mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan,
akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna
menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat;
4. Program penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat
berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur lebih proporsional,
ramping, luwes dan responsif;
5. Program Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada
semua tingkat dan lini pemerintahan;
6. Program Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar
lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat;
7. Program Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier
berdasarkan prestasi;
8. Program Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan
dokumen/arsip Negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
Dalam pada itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Inpres 7/1999)
menekankan pentingnya perencanaan strategik sebagai langkah awal untuk
melaksanakan mandat. Renstra instansi pemerintah memerlukan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan strategis, nasional dan global. Renstra yang disusun oleh instansi
pemerintah harus mencakup: (1) Pernyataan visi, misi; (2) perumusan tujuan dan
sasaran beserta indikator kinerjanya; (3) uraian tentang mencapai tujuan dan sasaran
(strategi) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.
Sebagaimana termuat dalam Renstra LAN 2005-2009 kebijakan dalam lingkup
kajian adalah untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan pengembangan di bidang
administrasi negara dan pembangunan, serta meningkatkan kualitas kelembagaan, manajemen,
dan SDM Aparatur Negara (Pusat, dan Daerah).

18
Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam bidang Kajian pada tahun 2005-2009
adalah: Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan
sistem / pedoman melalui kajian dan Litbang administrasi negara. Dengan tujuan ini
diharapkan LAN mampu memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan tatanan
organisasi dan manajemen pemerintahan negara sesuai dengan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik dalam kerangka SANKRI.
Adapun sasaran yang terkait dengan tujuan tersebut adalah:
1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan, model, dan
sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara. Sasaran ini
mengindikasikan bahwa LAN akan menghasilkan berbagai rumusan rekomendasi
rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman sebagai bahan
penyusunan kebijakan penataan organisasi pemerintahan negara sesuai dengan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam kerangka SANKRI.
Pengembangan model dan penyusunan sistem/pedoman dimaksud diharapkan
dapat mempermudah pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku, yang
dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan ini meliputi penyusunan model dan
sistem/pedoman baru maupun penyempurnaan model dan sistem/pedoman yang
berkaitan dengan penataan organisasi pemerintahan negara. Untuk mewujudkan
pencapaian sasaran ini, perlu dilakukan upaya pengkajian, serta penelitian dan
pengembangan secara sistematis serta komprehensif.
2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan
sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara. Sasaran ini
mengindikasikan bahwa LAN akan menghasilkan berbagai rumusan rekomendasi
rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman sebagai bahan
penyusunan kebijakan manajemen pemerintahan negara sesuai dengan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam kerangka SANKRI.
Pengembangan model dan penyusunan sistem/pedoman dimaksud diharapkan
dapat mempermudah pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku, yang
dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan ini meliputi penyusunan model dan
sistem/pedoman baru maupun penyempurnaan model dan sistem/pedoman yang
berkaitan dengan manajemen pemerintahan negara.
Dokumen kebijakan dan perencanaan baik RPJM, RKP maupun Renstra LAN

19
diatas merupakan political guidance yang menjadi acuan utama perumusan program dan
kegiatan suatu lembaga, termasuk program kajian baik pada jangka pendek, menengah
dan panjang. Disamping ketiga dokumen kebijakan diatas, berbagai peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan upaya penyempurnaan administrasi negara
dan pendayagunaan aparatur negara juga mengilhami penyusunan agenda kajian
administrasi negara. Ini berarti pula bahwa dokumen kerja mengenai agenda kajian
administrasi negara ini bukan merupakan agenda perencanaan yang bersifat mengikat,
namun lebih merupakan dokumen pelengkap dan/atau pengaturan lebih lanjut dari
dokumen hukum yang berskala makro nasional. Dan sebagai dokumen teknis, maka
agenda kajian administrasi negara ini berisi identifikasi berbagai hal secara operasional
dan terinci, sehingga dapat diimplementasikan secara lebih mudah, terukur, dan sesuai
kebutuhan nyata di lapangan.

20
BAB III
AGENDA KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA
BERBASIS KARAKTERISTIK, PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN
WILAYAH REGIONAL
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa agenda kajian administrasi
negara ini merupakan dokumen pelengkap dari kebijakan makro nasional tentang
penyempurnaan administrasi negara dan pendayagunaan aparatur negara, yang
menjabarkan lebih lanjut tentang program dan kegiatan kajian administrasi negara
secara relatif obyektif dan terukur (sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah),
operasional (memiliki kerangka waktu dan kerangka instansional yang jelas), serta terinci
(mencakup dimensi-dimensi administrasi negara secara komprehensif).
Agenda kajian administrasi negara ini sendiri terbagi kedalam 10 (sepuluh)
dimensi strategis dan 5 (lima) dimensi teknis sektoral, sebagaimana terlihat pada kolom
2 Tabel 3.1, yakni:
1. Hukum dan Kebijakan.
2. Kewenangan Pemerintah (khususnya di daerah).
3. Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga.
4. Pendapatan Daerah dan Perimbangan Keuangan.
5. Pengembangan SDM Aparatur.
6. Pelayanan Publik.
7. Demokrasi dan Kepemerintahan Yang Baik (good governance).
8. Pengawasan.
9. Pembangunan Sosial Ekonomi.
10. Perencanaan Pembangunan.
11. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
12. Transportasi.
13. Lahan dan Lingkungan Hidup.
14. Perekonomian Sektor Informal.
15. Kesenjangan Pembangunan/Perekonomian.
Terhadap ke-15 dimensi tadi kemudian dilakukan identifikasi permasalahan

21
(kolom 3 Tabel 3.1) yang ditemukan dan/atau dihadapi oleh pemerintah daerah,
sehingga perlu disikapi dengan penyiapan program tertentu guna mengatasi masalah
tersebut. Dalam hal ini, program yang disusun dan direkomendasikan terdiri dari
kegiatan kajian, asistensi/konsultansi, serta bimbingan teknis baik berupa pelatihan,
penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan naskah akademik dan rancangan
Peraturan Daerah, dan sebagainya (kolom 4 Tabel 3.1).
Berbagai program yang ditawarkan tadi selanjutnya ditentukan kemungkinan
penerapannya (applicability) untuk daerah tertentu atau secara nasional (kolom 5 Tabel
3.1). Penerapan suatu program pada daerah tertentu ini bukan berarti bahwa daerah
tersebut merupakan opsi tunggal dalam menentukan daerah sampel, namun hanya
mencerminkan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang paling membutuhkan
program yang ditawarkan tadi (catatan: tentu saja, daerah-daerah lainnya juga
membutuhkan, namun dengan tingkat urgensi dan prioritas yang lebih rendah). Itulah
sebabnya, maka pada kolom 6 Tabel 3.1 dilakukan penilaian terhadap tingkat
kepentingan dan prioritas dari program-program tersebut. Penentuan prioritas suatu
program/kegiatan ini sendiri menggunakan beberapa kriteria, seperti jumlah daerah
yang membutuhkan suatu program/kegiatan atau jumlah daerah yang menghadapi
permasalahan yang serupa, adanya amanat peraturan perundang-undangan untuk
mengatur suatu dimensi tertentu, aspirasi penduduk lokal dan prioritas pembangunan
di daerah tertentu, dan sebagainya. Akhirnya, kolom 7 Tabel 3.1 merekomendasikan
instansi-instansi yang perlu mengambil peran aktif untuk menyelenggarakan
program/kegiatan yang ada, baik secara mandiri maupun dengan pola kerjasama antar
lembaga (publik dan privat).
Satu hal yang perlu dicermati disini adalah bahwa berbagai program /
kegiatan kajian, asistensi maupun bimbingan teknis tersebut merupakan input yang
perlu diakomodasikan kedalam Rencana Strategis lembaga yang berkepentingan,
sekaligus dalam perumusan Rencana Kinerja dalam rangka pengukuran tingkat capaian
(outputs dan outcomes) dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
Secara lebih terperinci, agenda kajian administrasi negara berbasis karaktiristik,
permasalahan dan kebutuhan daerah, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai
berikut.

22
Tabel 3.1
AGENDA KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN WILAYAH
No Dimensi Permasalahan
Agenda Kajian / Asistensi
/ Bimtek
Daerah
Terkait
Prioritas
Rekomendasi
Instansi
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7
1 Hukum dan
Kebijakan
Masih banyaknya Peraturan Daerah yang
“bermasalah”, baik karena berbenturan
dengan aturan lain yang lebih tinggi maupun
karena tidak bisa diimplementasikan secara
optimal.
Kajian tentang Evaluasi Pe-
laksanaan Peraturan Daerah
Serta Peningkatan Kualitas
Perda dan Mekanisme
Penyusunan Perda.
Balikpapan,
PPU, Pasir,
Tarakan,
Jayapura, serta
mayoritas
daerah.
º º º LAN, PKP2A
Belum tersusunnya RPJP dan RPJM Daerah
sebagaimana amanat UU No. 25/2004
sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan daerah, serta terbatasnya
kapasitas SDM dalam penyusunan RPJP /
RPJM Daerah dan Renstra / LAKIP.
• Kajian tentang
Efektivitas Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Daerah.
• Bimbingan Teknis ten-
tang Penyusunan Renstra
dan LAKIP SKPD.
• Bimbingan Teknis
Penyusunan RPJMD.
Bontang, PPU,
Kutim,
Balikpapan,
Jayapura serta
mayoritas
daerah
º º º LAN, PKP2A,
Balitbangda
Adanya aturan hukum yang membingung-
kan daerah, misalnya antara materi Tap MPR
III/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundangan, dengan UU
10/2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan. Dalam Tap MPR III/ 2000
dinyatakan bahwa Tap MPR dan Keppres
Kajian tentang Konsistensi
Kebijakan dan Kendala
Yuridis dalam Formulasi dan
Implementasi Kebijakan
Daerah.
Bontang, serta
mayoritas
daerah.
º º LAN, PKP2A,
Lemlit
PTN/PTS

23
termasuk dalam tata urutan peraturan
perundangan, namun ternyata tidak diatur
dalam UU 10/2004.
Penataan kebijakan daerah yang tidak sesuai
dengan kebutuhan atau kepentingan
masyrakat dan tidak sesuai dengan kebijakan
regional dan nasional.
• Advokasi dengan
memberikan policy
recommendation kepada
DPRD dan atau Pemda
dalam proses
pembahasan Raperda.
• Kajian Identifikasi Perda
Kabupaten / Kota yang
tidak sesuai dengan
kepentingan umum.
• Kajian Identifikasi Perda
Propinsi dan Kab / Kota
yang tidak sesuai dengan
kebijakan nasional.
• Kajian Evaluasi
implementasi Kebijakan
tertentu untuk
menghasilkan policy
recommendation.
Semua Daerah º º º º PKP2 A LAN
dan daerah ybs.
Proses perumusan Kebijakan Daerah sering
tidak diketahui masyarakat sehingga
masyarakat kurang berpartisipasi dalam
proses perumusan kebijakan tersebut.
Kajian Mekanisme
Perumusan kebijakan daerah
yang partisipatif.
Semua Daerah º º º PKP2A LAN
2 Kewenangan
Pemerintah
Daerah
Belum tuntasnya kebijakan Pemkot/Pemkab
tentang pelimpahan sebagian kewenangan
bupati/walikota kepada camat dan lurah.
Padahal pelimpahan kewenangan ini
• Kajian tentang
Pelimpahan Kewenangan
Bupati / Walikota kepada
C t / L h M t
Bontang, PPU,
Kutim, Pasir,
Wajo dan
mayoritas
º º LAN, PKP2A

24
Padahal, pelimpahan kewenangan ini
merupakan amanat dari UU tentang
Pemerintahan Daerah.
Camat / Lurah Menurut
UU 32/2004.
• Asistensi dan Bimtek
Penyusunan Keputusan
Bupati / Walikota tentang
Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati /
Walikota kepada Camat /
Lurah.
mayoritas
daerah di KTI.
Simpang siurnya wacana tentang penataan
kewenangan bidang pendapatan dan
keuangan daerah, serta polemik tentang
pembentukan Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) sebagai integrasi antara
Dinas Pendapatan Daerah.
Kajian tentang Efektivitas
Penyelenggaraan
Kewenangan Bidang
Pendapatan dan Keuangan
(Pengeluaran) Daerah.
Seluruh daerah
di Kaltim,
Kalbar, Kalsel
dan Kalteng,
serta mayoritas
daerah di
Indonesia.
Balitbangda
Masih belum optimalnya pelaksanaan
kewenangan / urusan Daerah yang
dilimpahkan ke Camat karena tidak disertai
dengan personil, keuangan, serta sarana dan
prasarana.
• Kajian Pengukuran
Besaran Personil,
Keuangan dan Sarana
yang Perlu Dilimpahkan
ke Kecamatan untuk
Melaksanakan Urusan
Daerah yang dilimpahkan
ke Camat.
• Bimtek Pengukuran
Besaran Personil,
Keuangan dan Sarana
yang perlu dilimpahkan
ke kecamatan.
Semua Daerah º º PKP2A LAN
dan Pemda ybs

25
Pelimpahan kewenangan / urusan daerah ke
kecamatan kurang menyesuaikan dengan
potensi dan kebutuhan masyarakat
kecamatan. Pelimpahan masih menggunakan
model seragam (homogenitas).
• Kajian Evaluasi
Pelaksanaan Urusan yang
Dilimpahkan ke Camat.
• Kajian Tipologi
Kecamatan Dalam
Pelimpahan Urusan ke
Kecamatan.
• Advokasi
Penyempurnaan
Pelimpahan Urusan
Daerah ke Kecamatan.
• Bimtek Pelaksanaan
Urusan Kecamatan.
dan Pemda ybs
Belum adanya pelimpahan kewenangan /
urusan dari Bupati / Walikota ke Lurah.
• Kajian kewenangan /
urusan yang dapat
dilimpahkan ke
kelurahan.
• Kajian pengukuran
besaran personil,
keuangan dan sarana
yang perlu dilimpahkan
ke kelurahan untuk
melaksanakan
kewenangan / urusan
daerah yang dilimpahkan
ke Lurah.
dan Pemda ybs
Belum adanya pelimpahan Kewenangan /
urusan daerah ke Desa.
• Kajian kewenangan /
urusan Daerah yang dapat
dilimpahkan ke Desa.
dan Pemda ybs

26
• Kajian pembagian
keuangan Daerah dan
Desa untuk
melaksanakan
kewenangan / urusan
daerah yang dilimpahkan
ke desa.
Belum adanya pelimpahan kewenangan /
urusan daerah ke sektor swasta (divestment).
Kajian kewenangan / urusan
Daerah yang dapat diserahkan
pada sektor swasta.
dan Pemda ybs
Belum adanya evaluasi yang mendalam dan
komprehensif terhadap kewenangan
dekonsentrasi yang dimiliki Propinsi,
sehingga belum terdapat kejelasan tentang
kinerja Gubernur selaku wakil Pemerintah
Pusat. Selain itu, pola pelimpahan urusan
dekonsentrasi serta mekanisme pelaksanaan
dan pertanggungjawaban kewenangan
dekonsentrasi juga belum jelas.
Kajian tentang Evaluasi
Kinerja Pemerintah Propinsi
Dalam Penyelenggaraan
Kewenangan Dekonsentrasi.
Kaltim, Kalbar,
Kalsel dan
Kalteng, serta
mayoritas
daerah.
º º LAN, PKP2A
3 Kelembagaan
dan Hubungan
Antar Lembaga
Kebutuhan terhadap kelembagaan Badan
Litbang Daerah sebagai think tank daerah
dalam perumusan berbagai kebijakan, namun
belum memiliki dasar analitis akademis dan
studi yang komprehensif tentang rencana
pembentukan lembaga tersebut.
Kajian tentang Pembentukan
Badan Litbang Daerah.
Bontang, dan
mayoritas
daerah di
Indonesia.
º º º PKP2A dan
daerah yang
bersangkutan.
Fenomena kurang harmonisnya hubungan
eksekutif dan legislatif di daerah, misalnya
adanya kecenderungan anggota dewan untuk
mengintervensi tugas-tugas eksekutif hingga
• Kajian tentang Evaluasi
Kewenangan dan
Peningkatan Hubungan
Kerja Antara Eksekutif
Bontang, PPU,
dan beberapa
daerah di
Indonesia.
º º LAN, PKP2A,
Lemlit
PTN/PTS

27
ke tingkatan yang sangat teknis. dan Legislatif.
• Bimbingan Teknis bagi
Anggota Legislatif
tentang Pemantapan
Orientasi
Penyelenggaraan Fungsi
Lembaga Legislatif.
Indonesia.
Belum sesuainya format kelembagaan daerah
dengan PP No. 8/2003, serta kurang
flexible-nya persyaratan dalam pembentukan
kelembagaan dan/atau pemekaran wilayah.
Kajian tentang Penataan
Kelembagaan Daerah
Berdasarkan UU Nomor 32
Tahun 2004 serta Revisi PP
Nomor 8/2003.
Seluruh daerah. º º º º LAN, PKP2A
Kriteria penyusunan dan/atau penataan
kelembagaan juga masih belum tepat, dalam
arti belum secara penuh memperhatikan
karakteristik dan kebutuhan daerah.
Percepatan Pembangunan
di Wilayah Pemekaran.
• Asistensi Penyusunan
Perda SOTK.
Balikpapan,
Pasir. PPU,
Nunukan, dan
beberapa
daerah yang
lain.
º º º PKP2A,
Balitbangda
Belum adanya model kerjasama antar daerah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan tertentu; belum
jelasnya urusan pemerintahan yang potensial
untuk diselenggarakan dengan pola
kerjasama; serta belum adanya kejelasan
tentang mekanisme penyelenggaraan
kerjasama regional serta pengaturan tentang
hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama
antar daerah, termasuk ketentuan mengenai
profit-sharing dan risk-sharing.
• Kajian tentang
Model-Model Kerjasama
Regional dan Prospek
Kerjasama
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
di Kalimantan.
• Kajian tentang Pola
Hubungan Kerja Antar
Propinsi di Kalimantan
Kaltim, Kalbar,
Kalsel,
Kalteng. Di
tingkat kab./
kota: Kutim,
Bontang, serta
mayoritas
daerah di
Indonesia.
º º º º PKP2A,
Balitbangda

28
profit-sharing dan risk-sharing.
Rawannya kawasan perbatasan dan
fenomena kesenjangan pembangunan yang
sangat tinggi di wilayah perbatasan.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada
alternatif bentuk kelembagaan pengelola
kawasan perbatasan, serta kekurangan dan
kelebihan dari masing-masing alternatif
model kelembagaan tersebut.
Kajian tentang Model
Kelembagaan Pengelola
Kawasan Perbatasan Dalam
Rangka Percepatan
Pembangunan Sosial
Ekonomi Wilayah Perbatasan
Kaltim
(Nunukan,
Malinau dan
Kutai Barat)
serta Kalbar
º º º º PKP2A,
Balitbangda
Belum terbentuknya lembaga kediklatan di
berbagai daerah dalam rangka pengembang-
an SDM Aparatur, serta adanya fenomena
pembinaan dan koordinasi pengembangan
SDM yang belum terintegrasi.
Kajian tentang Prospek
Pembentukan Lembaga
Diklat di Daerah dan Analisis
Kebutuhan Pengembangan
SDM Aparatur.
Seluruh daerah
di Kalbar,
Kalsel Kalteng
& Kaltim (kecu
ali Tarakan),
º º º LAN, PKP2A
Kelembagaan quasi government di Daerah
sudah mulai berkembang yang diharapkan
dapat meningkatnya kualitas jalannya
pemerintahan daerah.
Kajian Pengembangan
Lembaga Quasi Government
Dalam Meningkatkan
Efisiensi dan Efektifitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah.
Semua Daerah º º PKP2A, LAN
dan Pemda ybs
Kerjasama dengan sektor swasta semakin
meningkat dengan adanya keterbatasan yang
dimiliki pemerintah.
• Kajian Pengembangan
Pola Atau Model Public
And Private Partnership
Dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik.
• Kajian Model
Kelembagaan Kerjasama
Antara Pemerintah
Dengan Swasta Dalam
dan Pemda ybs

29
Pelayanan Umum (misal:
Penyediaan Sarana /
Prasarana).
UU 32/2004 memberikan peluang
terbentuknya kelembagaan yang mena- ngani
kawasan khusus.
Kajian Pengembangan
Kelembagaan Kawasan
Khusus (Wisata, Perkotaan,
Konservasi dll).
Semua Daerah º º º º PKP2A LAN
dan Pemda ybs
LAKIP selama ini belum mencerminkan
kondisi objektif kinerja lembaga, LAKIP
hanya diajadikan alat formalitas dokumen
pelaporan.
Kajian Pengembangan Model
Pengukuran Kinerja
Kelembagaan (Instansi).
Semua Daerah º º º º PKP2A LAN
Pemekaran wilayah menimbulkan dampak
sosial politik dan ekonomi yang kurang
diharapkan.
Kajian Dampak Sosial,
Politik dan Ekonomi
Pemekaran Wilayah
Seluruh Daerah º º º PKP2A LAN
dan Pemda ybs
Belum efektifnya Badan Pengawasan
Daerah/Inspektorat.
Kajian Penyusunan Model
Kelembagaan Pengawasan
Daerah yang Mandiri
dan Pemda ybs
Daerah dalam menggali potensi daerahnya
antara lain dilakukan dengan Pengembangan
Perusda, namun Perusda selama ini masih
menjadi beban Pemda.
Kajian Restrukturisasi
Perusahaan Daerah.
dan Pemda ybs
Dengan pelimpahan urusan daerah ke Camat
terjadi pergeseran pelaksanaan urusan dari
Dinas / Lemtekda ke Kecamatan.
Kajian Hubungan Pembinaan
Dinas, Lemtekda Kepada
Kecamatan Dalam
Melaksanakan Urusannya.
dan Pemda ybs
4 Pendapatan
D h d
Masih relatif tingginya tingkat
ketergant ngan s mber APBD terhadap dana
• Kajian tentang Strategi
P PAD d
Bontang,
K kar K tim
º º º º LAN, PKP2A,
Lemlit

30
Daerah dan
Perimbangan
Keuangan
ketergantungan sumber APBD terhadap dana
perimbangan dari sektor migas dan SDA
lainnya (hutan, tambang, dll).
Pemantapan PAD dan
APBD Melalui
Pengembangan
Komoditas Sektor
Non-Migas (Non-SDA).
Dampak Perimbangan
Keuangan Terhadap
Kapasitas Kinerja
Otonomi Daerah di
Wilayah Kalimantan.
Kawasan Unggulan
Terpadu serta
Pengembangan Produk
Unggulan Daerah.
Kukar, Kutim,
Tarakan,
Balikpapan,
dan sebagian
besar daerah di
Kalimantan dan
KTI.
Lemlit
PTN/PTS
Belum adanya sistem, instrumen dan formula
dalam penetapan target pajak dan retribusi,
serta adanya indikasi kurang optimalnya
penggalian sumber-sumber PAD.
Kajian tentang Peningkatan
PAD Melalui Identifikasi
Potensi Serta Prediksi dan
Formula Penetapan Tarif
Pajak dan Retribusi Tertentu,
Khususnya PKB dan
BBNKB.
Seluruh daerah
di Kaltim,
Kalbar, Kalsel
dan Kalteng
Lemlit
PTN/PTS
Disparitas antar daerah yang kaya sumber
daya alam dengan daerah yang miskin
sumber daya alam yang disebabkan oleh
sistem perimbangan yang tidak memihak
daerah miskin.
Kajian Tentang Penyusunan
Formula Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan
Daerah.
Nasional º º º PKP2A LAN
dan Depkeu
Belum berkembangnya potensi dan
kelembagaan ekonomi Desa.
Kajian Tentang
Pengembangan Intitusi
Jayapura,
Tidore
º º º PKP2A LAN
dan Daerah

31
kelembagaan ekonomi Desa. Ekonomi Desa Tidore ybs.
Lemahnya Manajemen Perusahaan Daerah Kajian dan Bintek
Pemberdayaan Manajemen
Perusahaan Daerah
Kota Jayapura,
Kota Ternate
º º º º PKP2A LAN
dan Daerah
ybs.
Dalam bagi hasil jenis pajak daerah
seringkali terjadi kecemburuan dan
prasangka negatif daerah terhadap Pusat
yang disebabkan oleh tidak transparannya
sistem bagi hasil tersebut.
Kajian Tentang Sistem Bagi
Hasil Pajak Daerah yang
Berorientasi Pada Keadilan
dan Transparansi.
Nasional º º º PKP2A LAN
dan Depkeu
5 Pengembangan
SDM Aparatur
Masih terbatasnya jumlah jabatan
fungsional, baik Widyaiswara, Peneliti,
Pustakawan / Arsiparis, maupun Auditor.
Khususnya yang menyangkut Jabfung
Auditor, saat ini dirasakan terdapat
kerancuan pembinaan. Sebagai contoh,
BPKP sebagai instansi pembina Jabfung
Auditor dapat menempatkan seorang Auditor
pada Bawasda. Padahal status kepegawaian
Auditor tersebut adalah pegawai Pemkot
Balikpapan.
Bimbingan Teknis tentang
Pengembangan dan
Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor.
Balikpapan º º LAN, PKP2A,
BPKP
Adanya kecenderungan kurang
terintegrasinya pelaksanaan fungsi LAN,
BKN, Menpan, dan Depdagri di daerah,
khususnya dalam bidang pembinaan
kepegawaian dan penyelenggaraan
kediklatan.
Kajian tentang Koordinasi
Penyelenggaraan
Program-Program
Pendayagunaan Aparatur
Negara di Daerah.
Seluruh daerah. º º º BKN, LAN,
PKP2A,
Menpan,
Depdagri
Belum tersusunnya Standar Kompetensi
Jabatan Struktural sesuai amanat Keputusan
Kepala BKN No 46A/2003 sehingga
• Kajian tentang
Penyusunan Standar
K t i J b t
Tarakan, PPU,
Kutim, dan
hampir semua
BKN

32
Kepala BKN No. 46A/2003, sehingga
pembinaan karir dan sistem promosi di
daerah belum dapat dilakukan secara
terbuka, kompetitif, professional, dan
berbasis kinerja.
Kompetensi Jabatan
Struktural.
• Asistensi Penyusunan
Indikator Kompetensi
dan Pengukuran Kinerja
Pejabat Strukutral.
hampir semua
kabupaten/kota.
Masih adanya ambivalensi kewenangan
dalam pembinaan kepegawaian antara
Propinsi dan kabupaten/kota, pola separated
system yang penuh kelemahan, serta indikasi
“mentoknya” karir PNS Daerah karena
keterbatasan formasi.
Kajian tentang Penataan
Kewenangan Pembinaan
Kepegawaian dan Pola
Pengembangan Karir Bagi
PNS Daerah.
Tarakan, PPU,
dan hampir
semua
kabupaten /
kota.
Balitbangda
Kenyataan belum seimbangnya renumerasi
berupa gaji PNS dengan tingkat kebutuhan
biaya hidup bulanan. Kondisi ini dapat
berdampak pada kurang optimalnya kinerja
pegawai.
Kajian tentang
Penyempurnaan Struktur Gaji
PNS dan Penetapan Standar
Ideal Gaji PNS Berdasarkan
Perhitungan Kebutuhan
Biaya Hidup Minimum
Tarakan º º LAN, PKP2A,
BKN,
Balitbangda
Perilaku pegawai belum berorientasi budaya
pelayanan.
Bintek Membangun Budaya
Pelayanan Prima
Seluruh Daerah º º LAN, PKP2A,
BKN,
Balitbangda
Rendahnya kualitas kepemimpinan aparatur. • Kajian tentang
Kepemimpinan Aparatur
Berbasis Budaya Lokal
Model Penyusunan
Assessment Centre bagi
Aparatur
Mimika,
Soppeng,
Ternate
Balitbangda

33
Belum jelasnya pola karier dan jalur karier
PNS, sehingga membuka peluang terjadinya
pembinaan pola karier yang tertutup,
subyektif dan tidak berorientasi kinerja.
Disamping itu, Analisis Jabatan belum
dilakukan secara komprehensif.
Pengembangan Karier
PNS Daerah.
• Kajian dan Asistensi /
Bimbingan Teknis
tentang Penyusunan
Analisis Beban Kerja dan
Analisis Pekerjaan (job
description dan job
specification).
Kutim dan
hampir semua
kabupaten /
kota, terutama
Sulawesi Barat
dan wilayah
pemekaran.
Balitbangda
Saat ini terdapat indikasi makin banyaknya
alumni diklat yang tidak dimanfaatkan.
Jumlah alumni diklat kepemimpinan baik
tingkat II, III maupun IV semakin banyak
namun semakin banyak pula yang tidak
ditempatkan pada jabatan yang setingkat
dengan diklat yang telah diikutinya.
Demikian pula, alumni diklat teknis seperti
Suspim Depdagri, Amdal, dll, tidak dapat
mengoptimalkan ilmunya karena tidak
adanya kebijakan daerah yang selaras dengan
maksud diselenggarakannya diklat tersebut.
Artinya, tidak ada link and match antara
perencanaan diklat dengan pemanfaatan hasil
diklat.
Penyelenggaraan Diklat
dan Pola Karier Alumni
Diklat.
• Asistensi tentang
Pengembangan
Kompetensi SDM
Aparatur Melalui
Refreshment Materi
Kediklatan.
Kutim dan
hampir semua
kabupaten /
kota.
Balitbangda
Belum berkembangnya Budaya organisasi
sebagai pelayan masyarakat.
Bintek dan advokasi
pembentukan genus Budaya
Organisasi Pelayanan
Gowa, Wajo,
Mimika
º º º PKP2A LAN,
BKN dan BKD
Data kepegawaian di SKPD dengan di Badan
/ Bagian kepegawaian masih terdapat
Asistensi dan Advokasi
Pengembangan Sistem
Semua Daerah º º PKP2A LAN,
BKN dan BKD

34
/ Bagian kepegawaian masih terdapat
perbedaan, hal tersebut timbul karena
informasi kepegawaian masih bersifat parsial
dan manual.
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian.
BKN dan BKD
Belum adanya kejelasan kebutuhan pegawai
ideal bagi jalannya Pemerintah Daerah.
Kajian Identifikasi
Kebutuhan Pegawai di Suatu
Pemerintahan Daerah.
BKN dan BKD
Uraian tugas setiap jabatan (struktural,
fungsional dan staf) belum memberikan
kejelasan pelaksanaan tugas.
Penyusunan Uraian Tugas.
Semua Daerah º º º PKP2A LAN,
BKN dan BKD
Kinerja pegawai tidak bisa terukur secara
objektif, walaupun telah ada DP3, tetapi
instrumen tersebut tidak bisa mencerminkan
kinerja pegawai sebenarnya.
• Kajian Penyusunan
Instrumen Pengukuran
Kinerja Pegawai
• Model Insentif
Berdasarkan Kinerja
Pegawai.
Nasional º º º PKP2A LAN,
BKN dan BKD
6 Pelayanan
Publik
Belum tersusunnya Standar Pelayanan
Minimal (SPM) khususnya sektor-sektor
pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dll)
di daerah, serta belum
terimplementasikannya Kepmenpan No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
dan Kepmenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah.
• Kajian tentang
Pengembangan Kualitas
Pelayanan Kepada
Masyarakat Melalui
Penyusunan Indeks
Pelayanan Publik di
Daerah.
Kinerja Kinerja
Pelayanan Publik
Perangkat Daerah
Kabupaten, Kota, dan
Seluruh daerah. º º º LAN, PKP2A,
Menpan,
Balitbangda

35
Propinsi Menurut Sektor
di wilayah Kalimantan
• Asistensi penyusunan
SPM dan IKM.
Belum berkembangnya Pola pelayanan Satu
Atap yang berbasis Teknologi Informasi
(One Stop Service)
Pengembangan Model
Pelayanan Satu Atap
dan Pemda ybs
Kualitas pelayanan publik masih belum
memberikan kepuasan kepada masyarakat,
Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan
melalui pola kemitraan dengan sektor swasta
dan masyarakat.
• Kajian Model Kemitraan
Dalam Memberikan
Pelayanan Publik Dengan
Sektor Swasta
• Studi Kelayakan
Privatisasi Jenis-Jenis
Layanan Tertentu
• Penataan Prosedur
Pelayanan
dan Pemda ybs
Untuk menjaga agar kualitas pelayanan yang
diberikan atau dilaksanakan unit-unit
pelayanan tidak jauh berbeda satu sama lain
maka dibutuhkan adanya Standar Pelayanan
Minimum (SPM).
Penyusunan SPM Per Jenis
Layanan.
dan Pemda ybs
7 Demokrasi &
Kepemerin-
tahan yang
Baik
Pelaksanaan Pilkada Langsung yang sering
di dahului oleh bentrokan fisik antar
pendukung kandidat, atau antara massa
dengan KPUD, sehingga mengganggu
ketertiban dan umum dan memperlambat
pembangunan sosial ekonomi.
Kajian tentang Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Efektivitas Pelaksanaan
Pilkada Langsung secara Adil
dan Damai.
Seluruh daerah. º º PKP2A, Lemlit
PTN/PTS

36
Masih adanya indikasi inefisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta
belum terimplementasikannya
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999
dan prinsip-prinsip budaya kerja seperti yang
tertuang dalam Kepmenpan No. 25/2002.
Kajian tentang Implementasi
Prinsip-Prinsip Umum
Pemerintahan Yang Baik
(Algemene Beginselen van
Behoorlijk Bestuur) Dalam
Rangka Mewujudkan
Pemerintahan Daerah yang
Bersih dan Berwibawa
Seluruh daerah. º º PKP2A,
Balitbangda
Masih adanya indikasi lemahnya partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan SDA
(khususnya hutan), sehingga mengurangi
kontrol publik dalam proses pengelolaan
hutan dan cenderung mendorong terjadinya
illegal logging dan illegal trading.
Kajian tentang Pola
Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Berbasis Pengetahuan dan
Kearifan Lokal (local
wisdom) di Kalimantan.
Seluruh daerah
di Kaltim,
Kalbar, Kalsel
dan Kalteng
º º º º PKP2A,
Balitbangda /
Daerah ybs.
Lemahnya Institusi Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat dalam menerapkan Good
Governance
• Survei tentang Indeks
Penerapan Good
Governance
• Kajian Penyusunan
Model Institusi
Pemerintahan Kecamatan
Dalam Penerapan Good
Governance
• Penyusunan Buku
Manual Administrasi
Pemerintahan Daerah
Berbasis Budaya Lokal.
Kota Palu,
sebagian besar
Sulsel, serta
mayoritas
Daerah di
Indonesia.
º º º º PKP2A,
Balitbangda /
Daerah ybs.
Belum maksimalnya investasi sektor swasta
dalam pembangunan daerah dan penyediaan
layanan publik.
Kemitraan antara Pemkot
dengan Swasta Dalam
P b D h di
Seluruh
Pemerintah
Kota di
Kalimantan
Lemlit
PTN/PTS

37
Pembangunan Daerah di
Kalimantan.
Prakarsa Masyarakat
Dalam Pembangunan
Daerah di Wilayah
Kalimantan
Kalimantan
Belum adanya kejelasaan hak-hak publik
dalam mengakses terhadap data-data yang
dimiliki pemerintahan dan data-data yang
menjadi rahasia negara.
• Kajian Tentang
Identifikasi Data dan
Informasi Rahasia dan
Tidak Rahasia.
• Kajian Tentang Tingkat
Transparansi Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintah.
dan Pemda ybs
8 Pengawasan Belum maksimalnya peran masyarakat
sebagai salah satu pilar governance dalam
melakukan kontrol terhadap jalannya
pemerintahan daerah. Disamping itu, dewasa
ini belum tersedia mekanisme dan sarana
pengawasan sosial secara langsung terhadap
aparat pemerintah, sehingga terjadi
kecenderungan penyaluran aspirasi secara
inkonstitusional.
Kajian tentang Peranan
Masyarakat Dalam
Melakukan Kontrol
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di
Wilayah Kalimantan
Seluruh daerah. º º PKP2A, Lemlit
PTN/PTS
Adanya indikasi pengawasan / pemeriksaan
yang berlapis dari banyak lembaga pengawas
(Kejaksaan, Kepolisian, KPK, BPK, BPKP,
Itjen Departemen, Bawasda, DPRD), yang
justru cenderung menghambat pelaksanaan
program pembangunan bahkan mengarah
kepada inefisiensi anggaran (untuk tidak
Kajian tentang
Penyempurnaan Mekanisme
Pengawasan / Pemeriksaan
Pembangunan serta
Restrukturisasi Kelembagaan
Pengawasan di Daerah.
Sebagian besar
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
º º º º PKP2A,
Balitbangda

38
kepada inefisiensi anggaran (untuk tidak
menyebut “korupsi”).
Pengawasan yang dilakukan aparat
pengawas daerah belum optimal karena
kebocoran dan penyalahgunaan kewenangan
masih tinggi.
• Kajian Independensi
Aparat Pengawas Daerah
Dalam Melaksanakan
Tugasnya.
• Kajian Hubungan
Pengawasan Pusat dan
Daerah.
BPKP dan
Bawasda
9 Pembangunan
Sosial Ekonomi
Adanya kesenjangan pembangunan antar
wilayah, dimana sebagian besar daerah
pedalaman dan perbatasan masih terisolir
sehingga kondisi sosial masyarakatnya masih
jauh tertinggal dibanding dengan masyarakat
yang hidup di perkotaan; serta kesenjangan
antara mereka yang ada didalam kawasan
industri dengan masyarakat yang ada
diluar / disekitar kawasan industri.
Kajian tentang
Kecenderungan Disparitas
Sosial ekonomi Masyarakat
Daerah dan Antar-Daerah di
wilayah Kalimantan.
Seluruh
Propinsi dan
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
º º PKP2A, Lemlit
PTN/PTS,
Balitbangda
Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang
masih cukup tinggi dan menjadi masalah
latent yang menghambat pertumbuhan
ekonomi daerah.
Kajian tentang Strategi
Pengentasan Kemiskinan di
wilayah Kalimantan.
Seluruh
Propinsi dan
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
º º PKP2A, Lemlit
PTN/PTS,
Balitbangda
Kerusakan lingkungan hidup, akibat
penebangan hutan yang tidak terkendali,
kegiatan industri dan pertambangan yang
kurang memperhatikan dampak lingkungan,
kesadaran masyarakat yang kurang peduli
terhadap kelestarian lingkungan serta
Kajian tentang Sistem
Pengelolaan Hutan yang
Berkelanjutan, serta
Peningkatan Pengawasan
Terhadap Usaha Kehutanan.
Seluruh
Propinsi dan
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
º º º PKP2A, Lemlit
PTN/PTS,
Balitbangda

39
terhadap kelestarian lingkungan, serta
lemahnya penegakan hukum terhadap
penyebab pencemaran dan kerusakan
lingkungan. Akibatnya, hingga saat ini masih
terjadi banyak kasus-kasus illegal logging
dan illegal trading terhadap potensi hutan
tropis di Kalimantan.
Belum optimalnya manajemen sumber daya
daerah, yang diindikasikan oleh: 1) kurang
tajamnya visi dan orientasi suatu daerah
terhadap asset potensial yang dimiliki
sehingga memberi kontribusi yang tidak
signifikan terhadap pemasukan daerah, dan
2) pengelolaan asset secara berlebihan untuk
memaksimalkan pendapatan namun
berdampak buruk pada sektor atau pihak lain.
Kajian tentang Analisis
Potensi dan Pemetaan
Komoditas Unggulan Serta
Strategi Keseimbangan
Kepentingan Ekonomis
(target PAD) Dengan
Pembangunan Berkelanjutan.
Seluruh
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
PTN/PTS,
Balitbangda
Masih banyaknya ditemui permasalahan
bidang pelayanan kesehatan seperti daerah
endemis serta kasus-kasus gizi buruk,
penyakit menular, DBD, rabies, dan
sebagainya.
Disamping itu, kapasitas sumber daya
aparatur sektor kesehatan, baik berupa
kelembagaan RS/Puskesmas, Tenaga Medis,
serta anggaran kesehatan, masih sangat
terbatas dan belum mampu mencapai target
pelayanan minimal.
• Kajian tentang
Pengembangan Sistem
Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten / Kota
Tertinggal di Wilayah
Kalimantan.
• Kajian tentang
Peningkatan Kapasitas
SDM Kesehatan di
Kalimantan.
• Kajian tentang
Peningkatan Kapasitas
Anggaran Bidang
Kesehatan Dalam Rangka
Implementasi Kebijakan
Seluruh
kabupaten /
kota di
Kalimantan,
khususnya
kategori
kabupaten/kota
tertinggal.
º º PKP2A, Lemlit
PTN/PTS,
Balitbangda

40
Desentralisasi Kesehatan.
• Penelitian tentang
Pencegahan /
Pemberantasan Penyakit
Menular & Gizi Buruk.
Belum tersedianya konsep pengembangan
transmigrasi terpadu serta belum
teridentifikasikannya peran transmigran
dalam pengembangan wilayah pedesaan
(lokasi transmigrasi).
Selain itu, hingga saat ini belum ada
kebijakan yang komprehensif untuk
mengembangkan wilayah cepat tumbuh,
wilayah perbatasan, dan wilayah tertinggal
dengan pendekatan demografis
(mengoptimalkan potensi penduduk).
Model Transmigrasi
Terpadu di Wilayah
Perbatasan Kalimantan.
• Kajian tentang Kebijakan
Percepatan Pembangunan
Wilayah Cepat Tumbuh
serta Wilayah Tertinggal
dan Perbatasan.
• Kajian tentang Mobilitas
dan Persebaran Penduduk
Dalam Rangka
Menunjang Daya Dukung
Lingkungan.
Kabupaten di
wilayah
perbatasan
Kalimantan.
PTN/PTS,
Balitbangda
Desentralisasi dalam bidang fiskal telah
menyebabkan kurang efektifnya kebijakan
fiskal oleh Pemerintah Pusat.
Kajian Tentang Dampak
Desentralisasi Fiskal
Terhadap Stabilitas Ekonomi.
Nasional º º PKP2A LAN
dan Depkeu
Subsidi yang disalurkan seringkali tidak
mengena kepada sasaran.
Kajian Mekanisme Penyalur-
an Subsidi kpd Masyarakat.
dan Depkeu
Dengan adanya kebijakan otonomi daerah
dimungkinkan gap atau disparitas sosial
ekonomi antar daerah, anatar desa kota, dan
antar individu masyarakat semamkin lebar.
• Kajian Tentang Strategi
Meminimalisasi
Kesenjangan Sosial
Ekonomi Antar Daerah.
dan BAPENAS

41
Meminimalisasi
Kesenjangan Sosial
Ekonomi Kota dan Desa.
Meminimalisasi
Kesenjangan Sosial
Ekonomi Masyarakat.
10 Perencanaan
Pembangunan
Belum terintegrasinya perencanaan spasial
yang bersifat hirarkhis dari desa/ kelurahan
dengan perencanaan sektoral yang bersifat
horizontal. Usulan pada Musrenbang
desa/kelurahan dan kecamatan sering tidak
terakomodir pada musrenbang kabupaten /
kota, apalagi tingkat propinsi dan nasional.
• Kajian tentang
Penyempurnaan
Mekanisme Perencanaan
Pembangunan Daerah.
• Asistensi & Bimbingan
Teknis Penyusunan RPJP
dan RPJM Daerah.
Kutim dan
hampir semua
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
º º LAN, PKP2A,
Lemlit
Bappeda,
Balitbangda
Sering terjadinya keterlambatan pembahasan
dan penetapan anggaran daerah, sehingga
berdampak pada keterlambatan dalam
pembiayaan pembangunan daerah. Akibat-
nya, beberapa pelayanan dasar menjadi
tersendat karena tidak adanya pendanaan
yang berkesinambungan (sustainable).
Kajian tentang
Penyempurnaan Siklus
Anggaran Daerah Serta
Sinkronisasi Penyusunan
Program Pembangunan
Tingkat Pusat dan Daerah.
Kutim dan
hampir semua
Kabupaten /
Kota di
Kalimantan
º º LAN, PKP2A,
Lemlit
Bappeda,
Balitbangda
11 Kependu-
dukan dan
Ketenaga-
kerjaan
Permasalahan kependudukan di wilayah
Indonesia Barat meliputi jumlah penduduk
yang terlalu banyak dengan laju
pertumbuhan yang tinggi; penyebaran
penduduk yang tidak merata; serta mobilitas
penduduk baik migrasi sirkuler maupun
komuter yang tinggi.
• Kajian tentang
manajemen
kependudukan.
• Kajian tentang mobilitas
penduduk di wilayah
perkotaan.
Hampir semua
Ibu Kota
Kabupaten dan
Propinsi di
Wilayah barat
º º º PKP2A dan
PEMDA yang
bersangkutan

42
Tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja
dengan kesempatan kerja yang menimbulkan
tingkat pengangguran yang tinggi baik
pengangguran penuh maupun setengah
menganggur (disguissed unemployment).
Selain itu, terdapat kesenjangan antara
kualifikasi angkatan kerja yang ada dengan
yang dibutuhkan, sehingga terjadi
pengangguran terdidik, padahal di satu sisi
terdapat kesempatan kerja yang masih
kosong.
Kajian tentang manajemen
ketenagakerjaan di Daerah.
Di seluruh
daerah
Kabupaten /
Kota di
Wilayah Barat
º º º PKP2A dan
PEMDA yang
bersangkutan
12 Transportasi Pertambahan jumlah kendaraan yang begitu
tinggi sejalan dengan peningkatan taraf
hidup masyarakat, sementara prasarana jalan
relatif tetap, atau kalaupun bertambah sangat
lamban, menyebabkan kemacetan lalu-lintas
di kawasan perkotaan.
Kajian tentang Manajemen
Transportasi di Kawasan
Perkotaan.
Hampir semua
Ibu Kota
Kabupaten dan
Propinsi di
Wilayah Barat
º º º PKP2A dan
PEMDA yang
bersangkutan
13 Lahan dan
Lingkungan
Hidup
Perkembangan sektor industri pengolahan
dan perluasan kawasan permukiman serta
penyediaan sarana dan prasarana lainnya
tidak dibarengi dengan manajemen
lingkungan yang memadai, sehingga
menyebabkan terjadinya kerusakan
lingkungan, baik lingkungan fisik maupun
lingkungan sosial, seperti sampah dan limbah
perkotaan; polusi udara/air/tanah;
kecemburuan sosial, dekadensi moral, dll.
Kajian Tentang Manajemen
Lingkungan.
Hampir di
semua Daerah
Kabupaten/
Kota dan
Propinsi di
Pulau Jawa
º º º º PKP2A dan
PEMDA yang
bersangkutan
Perkembangan industri pengolahan,
permukiman, dan sarana prasarana lainnya,
• Kajian tentang
Manajemen Alih Fungsi
Hampir di
semua Daerah
º º º PKP2A dan
PEMDA yang

43
juga menyebabkan terjadinya alih fungsi
lahan. Saat ini alih fungsi lahan yang terjadi
nampaknya kurang terkendali, sehingga
menyebabkan makin menipisnya Sumber
Daya Alam yang sulit untuk diperbaharui,
serta terjadinya ”pelanggaran” terhadap
peruntukan lahan yang sebenarnya.
Lahan.
• Kajian Tentang
Manajemen Pemanfaatan
Sumber Daya Alam.
Kabupaten/
Kota dan
Propinsi di
Pulau Jawa
bersangkutan
14 Perekonomian
Sektor
Informal
Terbatasnya kesempatan kerja pada sektor
formal, serta adanya mismatch antara
kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja
dengan yang tersedia, menyebabkan
tumbuhnya sektor informal di perkotaan.
Terlebih lagi pasca krisis ekonomi beberapa
tahun yang lalu. Meskipun sektor informal
merupakan katup pengaman perekonomian,
namun karena penanganannya yang kurang
baik, maka muncul masalah seperti
kesemrawutan kota, kemacetan lalu lintas,
konflik horizontal dalam masyarakat, dll.
Kajian tentang Manajemen
Kebijakan Perekonomian
Sektor Informal.
Hampir di
semua Ibukota
Kabupaten/
Kota dan
Propinsi di
Wilayah Barat
PEMDA yang
bersangkutan
15 Kesenjangan
Pembangunan /
Perekonomian
Meskipun ketimpangan merupakan masalah
nasional, namun ketimpangan Desa – Kota
lebih nampak jelas di Wilayah Indonesia
Barat, dimana terdapat kota-kota besar yang
cukup tinggi aktivitasnya, namun di sisi lain
terdapat daerah pinggiran yang masih
terbelakang.
Kajian tentang Kebijakan
Pembangunan Daerah.
Hampir di
semua Daerah
Kabupaten/
Kota dan
Propinsi di
Pulau Jawa
º º º PKP2A dan
PEMDA yang
bersangkutan
Kurang tersebarnya sarana dan prasarana
wilayah telah menyebabkan terjadinya
aglomerasi Industri yang tidak seimbang. Hal
ini berdampak lebih lanjut terhadap mobilitas
d d k id k i b d
• Kajian tentang Kebijakan
Pengembangan Wilayah.
• Kajian Tentang Incentive
Fiscal Bagi Penaman
Hampir di
semua Daerah
Kabupaten/
Kota dan
P i i di
PEMDA yang
bersangkutan

44
penduduk yang tidak seimbang, pendapatan
daerah yang tidak seimbang, dan lain-lain.
Modal di Kawasan /
Daerah Tertentu.
Propinsi di
Pulau Jawa
Catatan:
Agenda Kajian Administrasi Negara yang terdiri dari 15 dimensi diatas, dirumuskan secara bersama-sama oleh PKP2A I Bandung, PKP2A II
Makasar, dan PKP2A III Samarinda berdasarkan pengamatan dan/atau identifikasi terhadap kondisi, potensi, karakteristik, permasalahan,
dan kebutuhan wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan kondisi wilayah yang berimplikasi
pada kebutuhan kajian yang serupa di wilayah yang berbeda. Dalam hal ini, maka antar PKP2A perlu melakukan kerjasama dan koordinasi
lebih lanjut mengenai arah dan isi kajian, serta instrumen dan metodologi penelitian yang digunakan. Namun dalam hal-hal tertentu, terdapat
pula kekhususan dari masing-masing wilayah dengan kondisi dan kebutuhan yang sangat berbeda dibanding wilayah lainnya. Dalam hal ini,
PKP2A di wilayah tertentu memiliki kewajiban untuk dapat membantu dan memfasilitasi daerah yang bersangkutan guna melakukan kajian
dan merumuskan kebijakan yang dibutuhkan.

46
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PROGRAM KAJIAN APARATUR
LINGKUP NASIONAL SERTA PROGRAM KERJA INDIKATIF BIDANG
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR (KSDA)
Oleh: Deputi I Bidang KKSDA
Pendahuluan
Sebelum saya menjelaskan tentang Arah Kebijakan dan Pembinaan Program
Kajian Aparatur Lingkup Nasional serta Program Kerja Indikatif bidang KKSDA,
terlebih dahulu saya menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang
setinggi-tingginya atas inisiatif dari PKP2A III Samarinda, untuk menyelenggarakan
rapat koordinasi kajian tiga wilayah regional untuk Indonesia Barat, Indonesia Tengah
dan Indonesia Timur.
Menurut hemat saya , rakor ini sangat penting dalam rangka merumuskan arah
kebijakan dan pembinaan serta program-program kajian dalam bidang administrasi
negara khususnya dalam bidang tugas yang saya tangani yaitu Bidang Kajian Kinerja
Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. Dengan adanya rakor ini diharapkan
kajian-kajian dalam bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur yang dilakukan
oleh Lembaga Administrasi Negara Pusat, PKP2A I (Bandung); PKP2A II (Makasar) dan
PKP2A III (Samarinda) dapat disusun dengan baik sesuai tuntutan dan kebutuhan
nyata dan pelaksanaannya dapat terkoordinasi dengan baik pula. Dengan demikian
akan terjadi synergy, efektifitas serta efisiensi dalam kajian bidang Kelembagaan dan
Sumber Daya Aparatur yang dilakukan oleh LAN Pusat, PKP2A I, PKP2A II dan PKP2A
III.
Melalui rakor ini mudah-mudahan tujuan bersama yang ingin dicapai yaitu
tersusunnnya rancangan awal “Cetak Biru (Blueprint) Kajian Aparatur Berbasis
Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional”, akan dapat terwujud, dan dengan
demikian akan menjadi jelas pula tentang batas-batas wilayah binaan dari LAN Pusat
dan masing-masing PKP2A LAN yang selama ini dirasakan masih kabur.

47
Arah Kebijakan dan Pembinaan Program Kajian
Dalam menyusun arah kebijakan dan rencana kerja (renja) bidang Kelembagaan
dan Sumber Daya Aparatur tentu saja tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004 – 2009, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Sebagaimana diuraikan dalam RPJM, arah kebijakan untuk mencapai sasaran
pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang
bersih dan berwibawa, ada tiga hal yang harus dicapai, yaitu:
4. Menuntaskan penanggulangan, penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
praktik KKN.
5. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi Negara.
6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Secara lebih terinci arah kebijakan peningkatan kualitas penyelengaraan
administrasi Negara, dilaksanakan melalui:
a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi
secara lebih memadai, efektif dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes
dan responsif;
b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua
tingkat dan lini pemerintahan;
c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih
professional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat;
d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan
prestasi;
e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan dokumen/arsip
Negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
Sesuai dengan arah kebijakan tersebut diatas, maka telah ditetapkan program
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Program ini bertujuan untuk menata dan
menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat,
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional,
efisien dan efektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan
prinsip-prinsip good governance;

48
2. Menyempurnakan sistem administrasi Negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan
mempercepat proses desentralisasi;
3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;
4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien;
6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip Negara.
Disamping program penataan kelembagaan tersebut diatas, juga telah
ditetapkan program pengelolaan sumber daya manusia aparatur, yang bertujuan untuk
meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai
dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan
jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur
terutama pada sistem karier dan remunerasi;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya;
4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS;
5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen
dan kepegawaian;
6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan,
etika dan mekanisme penegakan hukum dan disiplin lainnya.
Sesuai dengan arah serta program yang telah ditetapkan RPJM, maka
disusunlah rencana strategik Lembaga Administrasi Negara tahun 2005-2009. Untuk
mewujudkan rencana strategik tersebut maka telah disusun Rencana Kinerja Lembaga
Administrasi Negara tahun 2005, sesuai dengan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi
Lembaga Administrasi Negara.
Adapun rencana kinerja Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan
Sumber Daya Aparatur untuk Tahun 2005 adalah meliputi tiga pusat kajian yang berada
dilingkungan Kedeputian KLB dan SDA yaitu Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Pusta
Kajian Kinerja SDA, dan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Rencana Kinerja ini

49
merupakan potret/gambaran tingkat kinerja yang ingin dicapai untuk tahun 2005 dan
sekaligus sebagai tolok ukur terhadap pencapaian kinerja yang nantinya akan
dievaluasi pada akhir tahun 2005.
Secara lebih terinci sasaran, program dan kegiatan untuk masing-masing pusat
kajian adalah sebagai berikut:
A. Rencana Kinerja Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan
1. Sasaran: terumuskannya telaahan kebijakan di bidang kelembagaan yang
mampu mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Administrasi Negara.
2. Program:
• Melakukan kajian dan penelitian kinerja kelembagaan pemerintah Pusat dan
Daerah dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi publik;
• Melakukan kajian dan penelitian dalam membangun dan mengembangkan
Badan Regulasi Independen untuk menghasilkan persaingan yang sehat.
3. Kegiatan:
• Kajian tentang Standar Penetapan Kelembagaan Pemerintah Pusat;
• Kajian Tentang Pendayagunaan Badan Regulasi Independen;
• Kajian tentang Efesiensi dan Efektifitas Kelembagaan Pemerintah.
B. Rencana Kinerja Pusat Kajian Sumber Daya Aparatur
1. Sasaran: terumuskannya telaahan kebijakan di bidang sumber daya aparatur
yang mampu mengembangkan dan menyempurnakan sistem administrasi
Negara.
2. Program:
• Penelitian dan kajian mengenai profesionalisme birokrasi dan aparatur
pemerintah dilihat dari sudut pandang sumber daya aparatur dan sistem;
• Melaksanakan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan diklat PNS
baik struktural maupun teknis fungsional yang aplikatif, praktis dan
terakreditasi yang dapat menghasilkan sumberdaya manusia aparatur yang
kompeten dibidangnya.
3. Kegiatan:
• Dimensi Tata Laksana, Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur sebagai
Key Leverages Reformasi Birokrasi di Indonesia;

50
• Manajemen Pegawai Negeri Sipil Yang Efektif;
• Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah;
• Efektifitas Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian;
• Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
C. Rencana Kinerja Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah
1. Sasaran:
• Teridentifikasinya Model Pengukuran Kinerja daerah.
• Teridentifikasinya berbagai kebijakan tentang berbagai kebijakan yang perlu
disusun dan dibenahi sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004.
• Terumuskannya manajemen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah serta dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Program:
• Program pengawasan Aparatur Negara
• Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Kegiatan
• Kajian Model Pengukuran Kinerja;
• Kajian Reformasi Kebijakan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
Daerah;
• Kajian Manajemen Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Untuk mencapai sasaran, program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan
diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah:
1. Mengembangkan kualitas maupun daya aplikasi kajian, telaahan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan, serta pemberian bantuan teknis dan administrative dalam
bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (KKSDA);
2. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi professional dan kualitas internasional
Kedeputian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (K3SDA) dalam
penyelenggaraan kajian, telaahan kebijakan, evaluasi dan pelaporan , serta
pemberian bantuan teknis dan administrative dalam bidang KKSDA;
3. Membangun kemitraan dan kerjasama stratejik antara K3SDA dengan instansi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam

51
pengembangan kapasitas dan kompetensi manajemen KKSDA.
4. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai unsur di
lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/D, Perguruan Tinggi,
Sektor Swasta, maupun lembaga dan masyarakat madani dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi kinerja K3SDA.
5. Mengembangkan kerjasama internasional dengan lembaga internasional dan
lembaga profesi dalam rangka meningkatkan kompetensi K3SDA.
6. Melakukan benchmarking dengan lembaga sejenis baik di dalam maupun di luar
negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing K3SDA.
Penutup
Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh K3SDA dalam tahun 2005 ini maka program dan kegiatan yang akan
dilakukan PKP2A I, PKP2A II dan PKP2A III dalam bidang kajian kelembagaan dan
sumber daya aparatur di daerah dapat mengacu pada program dan kegiatan K3SDA,
Tentu saja dalam melakukan kajian harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan
masing-masing daerah agar kajian yang dilakukan oleh masing-masing PKP2A dapat
memberikan kontribusi yang posistif kepada daerah binaan masing-masing yang
mudah-mudahan dalam rakor ini dapat disepakati bersama.

52
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PROGRAM KAJIAN APARATUR
LINGKUP NASIONAL SERTA PROGRAM KERJA INDIKATIF BIDANG
MANAJEMEN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN
Oleh: Deputi II Bidang KMKP
Pendahuluan
Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada PKP2A III Samarinda yang
telah berinisiatif menyelenggarakan pertemuan ini, yang menurut TORnya bertujuan
untuk menyusun “rancangan awal cetak biru (blueprint) kajian aparatur berbasis
karakteristik dan kebutuhan wilayah regional”. Kepada saya antara lain dimintakan
untuk menyampaikan arah kebijakan dan program kajian manajemen kebijakan dan
pelayanan, tentunya dilingkungan LAN. Hal itu saya asumsikan sebagai bagian dari
proses pengelolaan kajian sesuai dengan sistem, mekanisme dan ketentuan, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, agar sejalan dengan
asumsi tersebut, ada beberapa hal mendasar yang tertuang dalam TOR tersebut perlu
diklarifikasi secara proposional, yaitu tentang: (1) “cetak biru (blue print)”; (2) “wilayah
regional”; (3) pembinaan kajian, dan koordinasi dan sinergi arah dan substansi kajian
bidang aparatur lembaga-lembaga kajian departemen / instansi dan pemerintah
daerah.
(1) Blueprint
Penyelenggaraan manajemen pemerintahan negara pada dasarnya adalah
melakukan transformasi nilai-nilai yang terarah pada pencapaian cita-cita dan
tujuan bernegara. Hal itu dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
yang meliputi proses kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggung jawaban. Semua itu diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

53
panjang, menengah dan tahunan, yang harus dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, setiap instansi pemerintah
diwajibkan membuat perencanaan strategik sebagai suatu dokumen perencanaan
untuk jangka waktu 5 tahun. Kemudian, Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) tahun 2004-2009 menetapkan
bahwa RPJM nasional menjadi pedoman bagi: (1) Kementrian/lembaga dalam
menyusun rencana strategis kementrian/lembaga; (2) Pemerintah Daerah dalam
menyusun RPJM Daerah; dan (3) Pemerintah dalam menyusun rencana kerja
pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa setiap instansi
pemerintah baik di pusat maupun di daerah diwajibkan menyusun renstra dengan
mengacu pada RPJM Nasional.
Dalam pada itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Inpres 7/1999)
menekankan pentingnya perencanaan strategik sebagai langkah awal untuk
melaksanakan mandat. Renstra instansi pemerintah memerlukan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab
tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global. Renstra yang disusun oleh
instansi pemerintah harus mencakup: (1) Pernyataan visi, misi; (2) perumusan
tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya; (3) uraian tentang mencapai tujuan
dan sasaran (strategi) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.
Di dalam sistem dan proses manajemen dimaksud tidak lazim digunakan istilah
blueprint, meskipun yang dimaksud dengan blueprint adalah suatu prototype atau
model yang menggambarkan suatu perencanaan kerja secara mendetail, yang harus
dilakukan untuk mengembangkan ide, proyek atau suatu skema pekerjaan. Dalam
mekanisme perencanaan dalam manajemen pemerintahan negara, penggunaan
renstra lebih lazim di banding blueprint. Dalam hirarkhi dan mekanisme
perencanaan dalam manajemen pemerintahan, tidak digunakan istilah blueprint,
melainkan rencana dari berbagai dimensi, jenis, hirarkhi, dan waktunya.
Perencanaan strategik yang baik juga merupakan blueprint untuk pencapaian tujuan
organisasi. Oleh karena itu penggunaan blueprint akan rancu dengan renstra dan
isinya akan cenderung tumpang tindih satu sama lain, serta membingungkan dalam
pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Dengan demikian, dalam perencanaan yang

54
kita lakukan sebaiknya tidak digunakan istilah blueprint.
(2) Wilayah Regional
Kebijakan dan program-program di lingkungan LAN, tidak terlepas dari
pengembangan sistem administrasi negara yang senantiasa didasarkan dan
mengacu pada konstitusi NKRI. Oleh karena itu, proses perumusan dan
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dimaksud, disamping
memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis, juga mengacu pada
berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, sampai dengan tahap
pengawasan, pelaporan dan evaluasi, serta pertanggungjawabannya. Hal ini
berlaku pula untuk bidang kajian managemen kebijakan dan pelayanan.
Sesuai dengan Tupoksinya, LAN adalah “satu”, yang dalam pelaksanaan
sebagian tugas dan fungsinya dilakukan oleh Kedeputian dan pusat-pusatnya dan
PKP2A I, II dan III. Artinya, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
masing-masing tidak didasarkan pada pembagian wilayah kerja secara regional,
melainkan harus mengacu pada (merupakan penjabaran) RENSTRA, RENJA, dan
RKA LAN sesuai dengan karakteristik, tantangan, kendala, kebutuhan dan potensi
masing-masing. Penggunaan istilah wilayah regional tidak sesuai dengan
Keputusan Kepala LAN nomor 4 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan dari Keppres
32/2003 yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi LAN bukan atas dasar
pembagian wilayah secara regional.
(3) Pembinaan, Koordinasi, dan Sinergi Kajian
Dalam Keputusan Kepala LAN No. 4/2004, LAN mempunyai kewenangan
antara lain “penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya” dan
“perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu bidang administrasi negara”.
Pelaksanaan kewenangan tersebut sangat terkait dengan proses perencanaan
pembangunan nasional (UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional). Artinya “penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya”
merupakan bagian dari proses perencanaan nasional, yang hasilnya dituangkan
dalam dokumen RPJM-Nasional yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah
untuk menyusun RENSTRA dan pelaksanaannya sesuai tupoksi dan kewenangan
masing-masing. Sesuai dengan tupoksinya, LAN berperan memberikan masukan

Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional

Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional

Similar to Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional (20)

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilayah Regional