Dokumen tersebut membahas perlunya sistem pelatihan khusus untuk pemimpin politik dan administratif agar memiliki kapasitas yang unggul dalam menjalankan fungsinya. Sistem pelatihan saat ini lebih difokuskan pada birokrasi daripada politik, sehingga perlu disinergikan dan dihilangkan antagonismenya demi membangun sinergi dan persatuan bangsa.

1. Sebuah Percikan Pemikiran

2. Pemerin-
Rakyat tah
Trust Authority
Based V.S. Based
Adminis-
Political • Checks &
trative
Leader Balances
• Strategic Leader
partnership
Mandate Line
Accountability Line

3. • Baik political leaders maupun administrative/
government leaders membutuhkan kapasitas
unggul utk dapat menjalankan fungsinya.
• Dalam kerangka pengembangan kapasitas
tadi, dibutuhkan adanya sistem diklat yg
profesional  gap cukup besar dibanding
sektor pemerintahan (misal: inovasi kebijakan
lbh byk diinisiasi oleh pemerintah).
• Belum ada sistem diklat khusus untuk
mencetak kader pemimpin politik, sehingga
partai politik masih byk mengambil kader dari
kalangan birokrat.

4. Administrative / Executive
Political Leadership
Leadership
Trust-based; Authority-based;
Constituent orientation; Vision & program orientation;
Non-hierarchical leadership; Leadership ladder (career system);
Reactive (fire-fighting strategy); Anticipatory;
Rely heavily on political will; Rely on policy capacity;
Transformational Model: utilize Transactional Model: use their
their personal charisma to knowledge or legal authority to
achieve their objectives; achieve results;
Instant process of recruitment; Competence-based formation;
Lack of professional
Systematic training system.
development (inc. Training).

5. • Harus ada desain training khusus untuk
pemimpin politik.
• Perkuat sinergi dgn pemimpin eksekutif/
pemerintahan & menghilangkan antagonisme
atau dikotomi diantara keduanya.
• Birokrasi / pemimpin eksekutif masih layak
dipertahankan sbg salah satu sumber utama
kaderisasi untuk kepemimpinan politik.
• Dalam situasi divided societies (masyarakat
yg terbelah) spt saat ini, kedua jenis
pemimpin ini dituntut untuk menjadi model
pemersatu bangsa.