Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan peran LAN membahas sasaran reformasi birokrasi selama 5 tahun ke depan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. LAN berperan dalam mereview organisasi, menata kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM aparatur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, roadmap ini dinilai

1. Roadmap Reformasi Birokrasi
2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi
2015-2019 dan Peran LAN
Tri Widodo W. Utomo
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

2. Keterkaitan Roadmap RB 2015-2019 dengan
Dokumen Lain
3 Dimensi Pemb.angunan
(RPJMN 2015-2019)
• PEMBANGUNAN MANUSIA
• Pendidikan
• Kesehatan
• Perumahan
• Mental / Karakter
• Pembangunan Sektor Unggulan.
• Pemerataan & Kewilayahan.
Agenda Pemb. Nas.
Butir 3 dan 4
• Membangun
transparansi dan
akuntabilitas kinerja
pemerintahan.
• Menyempurnakan dan
meningkatkan kualitas
RB Nasional.
Nawacita Butir 2
• Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya.
3 Sasaran RB 2015-2019 *)
• Birokrasi yang bersih & akuntabel
• Birokrasi yang efektif & efisien
• Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

3. Tantangan Permasalahan RB
Birokrasi belum sepenuhnya
bersih & akuntabel
• Rendahnya komitmen
pimpinan di tingkat pusat dan
daerah dalam upaya
pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
• Penyelenggaraan pemerintah-
an belum mencerminkan
penyelenggaraan yg bersih dan
bebas KKN.
• Manajemen kinerja masih
belum sepenuhnya diterapkan.
• Manajemen pembangunan
nasional belum berjalan secara
optimal.
Birokrasi belum efektif & efisien
•Tata kelola pemerintahan yg baik belum
sepenuhnya diterapkan diterapkan.
•Lemahnya penegakan hukum.
•Pengadaan barang/jasa belum dapat
diselenggarakan secara efektif & efisien.
•Kelembagaan pemerintah belum efektif.
•Penerapan e-government belum berjalan
efektif dan efisien.
•Manajemen SDM Aparatur (ASN, TNI, dan Polri)
belum berjalan secara efektif.
•Inefisiensi penggunaan anggaran.
•Diklat Kepemimpinan masih belum mampu
mendorong kinerja birokrasi.
Pelayanan publik
belum berkualitas
• Pelayanan perijinan
masih belum berjalan
efektif dan efisien.
• Praktek pungutan liar
dalam pelayanan
perijinan masih terjadi
sehingga menghambat
iklim usaha dan
investasi.
• Praktek manajemen
pelayanan publik
belum dijalankan
dengan baik.

4. Sasaran RB 2015-2019
Birokrasi yg Bersih &
Akuntabel
•Penerapan sistem nilai
dan integritas birokrasi
yang efektif.
•Penerapan pengawasan
yang independen,
profesional, dan
sinergis.
•Peningkatan kualitas
pelaksanaan dan
integrasi antara sistem
akuntabilitas keuangan
dan kinerja.
•Peningkatan fairness,
transparansi, dan
profesionalisme dalam
pengadaan barang dan
jasa.
Birokrasi yg Efektif & Efisien
•Penguatan agenda RB Nasional dan peningkatan kualitas
implementasinya.
•Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat
ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
•Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan,
partisipatif, dan berbasis e-government.
•Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan
berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan
bermartabat.
•Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
•Peningkatan kualitas kebijakan publik.
•Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam
birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatif.
•Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan
birokrasi.
•Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif,
dan terpadu.
Birokrasi yg Memiliki
Pelayanan Publik
Berkualitas
•Penguatan kelembagaan
dan manajemen pelayanan:
1) Implementasi UU
Pelayanan Publik, 2)
Pemanfaatan ICT, 3)
Integritas dan kualitas SDM
Pelayanan, 4) Budaya
pelayanan, 5) Quick Wins.
•Penguatan kapasitas
pengelolaan kinerja
pelayanan publik: 1)
Penguatan monev kinerja,
2) Efektivitas pengawasan,
3) Sistem pengaduan, 4)
Penerapan reward and
punishment.

5. Tugas LAN Dalam Kerangka Agenda Prioritas
RB 2015-2019
KELEMBAGAAN
• Audit/ Review
Organisasi K/L/
Pemda.
• Desain
kelembagaan
birokrasi.
• Penataan
Kelembagaan
untuk mendukung
Prioritas Presiden.
SDM APARATUR
• Penyelesaian peraturan
pelaksanaan UU ASN.
• Akselerasi implementasi
UU ASN secara
konsisten.
• Penyempurnaan sistem
diklat untuk mendukung
kinerja.
• Penguatan budaya
integritas, budaya
kinerja, dan budaya
melayani.
PELAYANAN PUBLIK
• Peningkatan kualitas
implementasi UU 25/2009
tentang Pelayanan Publik.
• Modernisasi sistem dan
manajemen Pelayanan Publik
(SDM, ICT, Standar Pelayanan).
• Monitoring dan supervisi kinerja
pelayanan publik.
• Membuka ruang partisipasi
publik melalui Citizen Charter.
• Penguatan integritas dalam
pelayanan publik.

6. Catatan Kritis thd Roadmap RB 2015-2019
RMRB 2015-2019 mengusung Sasaran yang “berbeda” dibanding RMRB
2010-2014. Sasaran terkait “Bebas KKN” dan “Kapasitas” birokrasi tidak
ada lagi. Bagaimana mengukur keberlanjutan sasaran 5 tahun sebelumnya
jika tidak terakomodir dalam roadmap 5 tahun kedepan? ada
keterputusan antar roadmap & tidak terbangun sebuah trajectory
reformasi.
Tidak ada deskripsi dan tolok ukur thd konsep Dynamic Governance
sebagai Tujuan Jangka Panjang pelaksanaan RB mustahil mengukur
keberhasilan 5 thn kedepan jika tujuan akhir masih kabur.
Roadmap untuk setiap Sasaran berdasarkan tahun pencapaiannya tidak
dilengkapi dengan target kuantitatif. Misal: target berupa “Tersusunnya
penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas” (2015) apa
wujud konkritnya? Atau, “Meningkatnya integritas birokrasi” (2017),
seberapa besar peningkatannya, dan apa tolok ukurnya?

7. Terima KasihTerima Kasih
Januari 2016
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL