SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa vitamin A merupakan salah satu zat gizi esensial
yang sangat diperlukan tubuh bayi, anak balita, dan ibu
nifas untuk membantu pertumbuhan dan meningkatkan
daya tahan tubuh terhadap penyakit;
b. bahwa asupan vitamin A dari makanan sehari-hari pada
bayi, anak balita, dan ibu nifas masih rendah sehingga
diperlukan pemberian Kapsul Vitamin A pada bayi, anak
balita dan ibu nifas;
c. bahwa spesifikasi produk kapsul vitamin A yang beredar
di masyarakat masih beragam maka perlu adanya
standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu
nifas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan
Ibu Nifas;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang …
-2-
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/
XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1120/Menkes/Per/XII/2008;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/
VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
721) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/Menkes/
SK/IV/2014 tentang Pemberlakuan Farmakope
Indonesia Edisi V;
11. Peraturan …
-3-
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013
tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi
Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1438);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159/Menkes/SK/
V/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang
Formularium Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU
NIFAS.
Pasal 1
Standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak
yang berkaitan dengan program pemberian kapsul vitamin A bagi bayi, anak
balita, dan ibu nifas.
Pasal 3
Kapsul vitamin A yang akan digunakan sebagai program pemberian kapsul
vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas wajib memiliki izin edar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Pembinaan terhadap pemenuhan standar kapsul vitamin A bagi bayi,
anak balita, dan ibu nifas ini dilaksanakan oleh Menteri, kepala dinas
kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing secara terpadu.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. monitoring …
-4-
c. monitoring, evaluasi, bimbingan teknis; dan
d. supervisi.
(3) Pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan
mutu produk kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas ini
dilaksanakan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas dan
tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPBULIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 441
-5-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KAPSUL VITAMIN BAGI BAYI,
ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS
STANDAR KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Masa balita merupakan masa yang paling penting dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini diperlukan
vitamin A dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan daya
tahan tubuh terhadap penyakit.
Kekurangan vitamin A dapat menurunkan sistem kekebalan
tubuh balita serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian.
Kekurangan vitamin A juga merupakan penyebab utama kebutaan
pada anak yang dapat dicegah.
Untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian pada balita
dengan kekurangan vitamin A, Pemerintah menyelenggarakan
kegiatan pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A biru
100.000 IU bagi bayi usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas)
bulan, kapsul vitamin A merah 200.000 IU untuk anak balita usia
12 (dua belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dan
ibu nifas.
Kapsul Vitamin A yang saat ini dikonsumsi bayi, anak balita,
dan ibu nifas belum memiliki standar sehingga diperlukan adanya
peraturan mengenai standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita,
dan ibu nifas.
B. Maksud dan Tujuan
Standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan semua pihak yang berkaitan dengan program pemberian kapsul
vitamin a bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas. Adapun tujuannya
adalah untuk menjamin ketersediaan kapsul vitamin A yang
berkualitas dan memenuhi syarat dalam rangka mencegah dan
menanggulangi terjadinya kekurangan vitamin A pada bayi usia 6
enam …
-6-
(enam) sampai dengan 11 (sebelas) bulan, anak balita usia 12 (dua
belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dan ibu nifas.
II. Spesifikasi Teknis Kapsul Vitamin A
A. Deskripsi kapsul vitamin A
Kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple)
yang dapat digunting, tidak transparan (opaque), dan mudah untuk
dikonsumsi, termasuk masuk ke dalam mulut balita.
B. Spesifikasi produk
1. kapsul vitamin A 200.000 IU untuk anak balita usia 12 (dua
belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan dan Ibu
Nifas:
a. kapsul lunak berwarna merah; dan
b. Tiap kapsul gelatin lunak mengandung Retinol
(palmitate/acetate) 200.000 IU.
2. Kapsul vitamin A 100.000 IU bagi bayi usia 6 (enam) sampai
dengan 11 (sebelas) bulan:
a. kapsul lunak berwarna biru; dan
b. tiap kapsul gelatin lunak mengandung Retinol
(palmitate/acetate) 100.000 IU.
C. Kemasan
Botol tidak transparan (opaque) dengan dimensi proporsional terhadap
isi kapsul. Kemasan harus, dapat menjamin stabilitas dan kualitas
Kapsul Vitamin A.
D. Registrasi dan Pelabelan
Registrasi dan pelabelan kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan
ibu nifas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai registrasi obat.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

More Related Content

What's hot

Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanK'Is Uba Adam
 
Kak penanganan gizi buruk yes
Kak penanganan gizi buruk yesKak penanganan gizi buruk yes
Kak penanganan gizi buruk yesTiniNuraeni
 
Kerangka acuan kegiatan surveilan gizi buruk
Kerangka acuan kegiatan surveilan gizi burukKerangka acuan kegiatan surveilan gizi buruk
Kerangka acuan kegiatan surveilan gizi burukyusup firmawan
 
Buku bumil kek (1 52)
Buku bumil kek (1 52)Buku bumil kek (1 52)
Buku bumil kek (1 52)Dokter Tekno
 
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfPEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfRiaKenangasari
 
Kuesioner kelas ibu hamil tj.pati
Kuesioner kelas ibu hamil tj.patiKuesioner kelas ibu hamil tj.pati
Kuesioner kelas ibu hamil tj.patiyarmimi mimi
 
Kerangka acuan kegiatan pemantauan vit. a
Kerangka acuan kegiatan pemantauan vit. aKerangka acuan kegiatan pemantauan vit. a
Kerangka acuan kegiatan pemantauan vit. ayusup firmawan
 
KAK Kelas Balita 2020.doc
KAK Kelas Balita 2020.docKAK Kelas Balita 2020.doc
KAK Kelas Balita 2020.docProgramAnakBL
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Yesir Hasan
 
kelas balita 12-59 bulan.ppt
kelas balita 12-59 bulan.pptkelas balita 12-59 bulan.ppt
kelas balita 12-59 bulan.pptirwan56
 
Buku bumil kek (57 72)
Buku bumil kek (57 72)Buku bumil kek (57 72)
Buku bumil kek (57 72)Dokter Tekno
 
SOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SM
SOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SMSOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SM
SOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SMPuskesmasSungaiMenan
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaMuh Saleh
 

What's hot (20)

Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatan
 
Bab 4.pdf
Bab 4.pdfBab 4.pdf
Bab 4.pdf
 
Kak penanganan gizi buruk yes
Kak penanganan gizi buruk yesKak penanganan gizi buruk yes
Kak penanganan gizi buruk yes
 
Lokmin puskesmas
Lokmin puskesmasLokmin puskesmas
Lokmin puskesmas
 
Kerangka acuan kegiatan surveilan gizi buruk
Kerangka acuan kegiatan surveilan gizi burukKerangka acuan kegiatan surveilan gizi buruk
Kerangka acuan kegiatan surveilan gizi buruk
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 
Buku bumil kek (1 52)
Buku bumil kek (1 52)Buku bumil kek (1 52)
Buku bumil kek (1 52)
 
asi-eksklusif
asi-eksklusifasi-eksklusif
asi-eksklusif
 
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfPEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
 
Kuesioner kelas ibu hamil tj.pati
Kuesioner kelas ibu hamil tj.patiKuesioner kelas ibu hamil tj.pati
Kuesioner kelas ibu hamil tj.pati
 
Kerangka acuan kegiatan pemantauan vit. a
Kerangka acuan kegiatan pemantauan vit. aKerangka acuan kegiatan pemantauan vit. a
Kerangka acuan kegiatan pemantauan vit. a
 
KAK Kelas Balita 2020.doc
KAK Kelas Balita 2020.docKAK Kelas Balita 2020.doc
KAK Kelas Balita 2020.doc
 
INDIKATOR PROMKES 2023.docx
INDIKATOR PROMKES 2023.docxINDIKATOR PROMKES 2023.docx
INDIKATOR PROMKES 2023.docx
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)
 
kelas balita 12-59 bulan.ppt
kelas balita 12-59 bulan.pptkelas balita 12-59 bulan.ppt
kelas balita 12-59 bulan.ppt
 
Buku bumil kek (57 72)
Buku bumil kek (57 72)Buku bumil kek (57 72)
Buku bumil kek (57 72)
 
SOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SM
SOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SMSOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SM
SOP Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk PKM SM
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
 
KAK Jambore Kader.docx
KAK Jambore Kader.docxKAK Jambore Kader.docx
KAK Jambore Kader.docx
 

Similar to Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas

juknis-pmt-bumil-2010.pdf
juknis-pmt-bumil-2010.pdfjuknis-pmt-bumil-2010.pdf
juknis-pmt-bumil-2010.pdfDewiGunarto
 
PERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
PERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTINGPERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
PERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTINGPemdes Wonoyoso
 
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 Khairunnisa Nurulfirdausi
 
Pmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFL
Pmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFLPmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFL
Pmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFLAgung Huda
 
PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdf
PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdfPMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdf
PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdfrena rasyidah
 
Pmk no.39 ttg pedoman ukm
Pmk no.39 ttg pedoman ukmPmk no.39 ttg pedoman ukm
Pmk no.39 ttg pedoman ukmhusnulchotimah6
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
 
Buku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakBuku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakDR Irene
 
Juknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanJuknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanmajalah Bidan
 
files99516TTD_BUMIL_OK2.pdf
files99516TTD_BUMIL_OK2.pdffiles99516TTD_BUMIL_OK2.pdf
files99516TTD_BUMIL_OK2.pdfqorry6
 
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekKerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekyusup firmawan
 
pdf-tor-pmt-lokal_compress.docx
pdf-tor-pmt-lokal_compress.docxpdf-tor-pmt-lokal_compress.docx
pdf-tor-pmt-lokal_compress.docxsukraini
 
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangPmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangRenie3
 
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangPmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangRenie3
 
PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...
PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...
PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...FhitrianyHerzah
 

Similar to Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas (20)

juknis-pmt-bumil-2010.pdf
juknis-pmt-bumil-2010.pdfjuknis-pmt-bumil-2010.pdf
juknis-pmt-bumil-2010.pdf
 
Kaka gizi
Kaka giziKaka gizi
Kaka gizi
 
PERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
PERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTINGPERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
PERDES TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
 
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
Pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19
 
Pmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFL
Pmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFLPmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFL
Pmk no.39 ttg_pis_pk3 JE3Q LJDNQENDLQJND3Q;DM;QMLNLNQNDFNEJNFL
 
PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdf
PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdfPMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdf
PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdf
 
Pmk no.39 ttg pedoman ukm
Pmk no.39 ttg pedoman ukmPmk no.39 ttg pedoman ukm
Pmk no.39 ttg pedoman ukm
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
 
Buku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakBuku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetak
 
Juknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanJuknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinan
 
Juknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanJuknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinan
 
files99516TTD_BUMIL_OK2.pdf
files99516TTD_BUMIL_OK2.pdffiles99516TTD_BUMIL_OK2.pdf
files99516TTD_BUMIL_OK2.pdf
 
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekKerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
 
Buku TTD_REMATRI_OK2.pptx
Buku TTD_REMATRI_OK2.pptxBuku TTD_REMATRI_OK2.pptx
Buku TTD_REMATRI_OK2.pptx
 
1. EDUKASI 1000 HPK.pptx
1. EDUKASI 1000 HPK.pptx1. EDUKASI 1000 HPK.pptx
1. EDUKASI 1000 HPK.pptx
 
pdf-tor-pmt-lokal_compress.docx
pdf-tor-pmt-lokal_compress.docxpdf-tor-pmt-lokal_compress.docx
pdf-tor-pmt-lokal_compress.docx
 
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangPmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
 
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangPmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
 
7 nomor 224 menkes-sk-ii-2007-ok_pangan (1)
7 nomor 224 menkes-sk-ii-2007-ok_pangan (1)7 nomor 224 menkes-sk-ii-2007-ok_pangan (1)
7 nomor 224 menkes-sk-ii-2007-ok_pangan (1)
 
PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...
PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...
PMK No 2 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan...
 

More from Ulfah Hanum

UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUlfah Hanum
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...Ulfah Hanum
 
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Ulfah Hanum
 
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Ulfah Hanum
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Ulfah Hanum
 
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaPmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaUlfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornasUlfah Hanum
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Ulfah Hanum
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Ulfah Hanum
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Ulfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Ulfah Hanum
 
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Ulfah Hanum
 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
 

More from Ulfah Hanum (20)

UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
 
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
 
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
 
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaPmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
 
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
 
Buku DOEN 2015
Buku DOEN 2015 Buku DOEN 2015
Buku DOEN 2015
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
 
Doen 2015
Doen 2015Doen 2015
Doen 2015
 

Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas

  • 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa vitamin A merupakan salah satu zat gizi esensial yang sangat diperlukan tubuh bayi, anak balita, dan ibu nifas untuk membantu pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit; b. bahwa asupan vitamin A dari makanan sehari-hari pada bayi, anak balita, dan ibu nifas masih rendah sehingga diperlukan pemberian Kapsul Vitamin A pada bayi, anak balita dan ibu nifas; c. bahwa spesifikasi produk kapsul vitamin A yang beredar di masyarakat masih beragam maka perlu adanya standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang …
  • 2. -2- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/ XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442); 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/Menkes/ SK/IV/2014 tentang Pemberlakuan Farmakope Indonesia Edisi V; 11. Peraturan …
  • 3. -3- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438); 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159/Menkes/SK/ V/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS. Pasal 1 Standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak yang berkaitan dengan program pemberian kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas. Pasal 3 Kapsul vitamin A yang akan digunakan sebagai program pemberian kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas wajib memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Pembinaan terhadap pemenuhan standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas ini dilaksanakan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing secara terpadu. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. komunikasi, informasi, dan edukasi; b. pemberdayaan masyarakat; c. monitoring …
  • 4. -4- c. monitoring, evaluasi, bimbingan teknis; dan d. supervisi. (3) Pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu produk kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas ini dilaksanakan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPBULIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 441
  • 5. -5- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KAPSUL VITAMIN BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS STANDAR KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS I. Pendahuluan A. Latar Belakang Masa balita merupakan masa yang paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini diperlukan vitamin A dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh balita serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Kekurangan vitamin A juga merupakan penyebab utama kebutaan pada anak yang dapat dicegah. Untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian pada balita dengan kekurangan vitamin A, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A biru 100.000 IU bagi bayi usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) bulan, kapsul vitamin A merah 200.000 IU untuk anak balita usia 12 (dua belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dan ibu nifas. Kapsul Vitamin A yang saat ini dikonsumsi bayi, anak balita, dan ibu nifas belum memiliki standar sehingga diperlukan adanya peraturan mengenai standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas. B. Maksud dan Tujuan Standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan semua pihak yang berkaitan dengan program pemberian kapsul vitamin a bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan kapsul vitamin A yang berkualitas dan memenuhi syarat dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kekurangan vitamin A pada bayi usia 6 enam …
  • 6. -6- (enam) sampai dengan 11 (sebelas) bulan, anak balita usia 12 (dua belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dan ibu nifas. II. Spesifikasi Teknis Kapsul Vitamin A A. Deskripsi kapsul vitamin A Kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple) yang dapat digunting, tidak transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk masuk ke dalam mulut balita. B. Spesifikasi produk 1. kapsul vitamin A 200.000 IU untuk anak balita usia 12 (dua belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan dan Ibu Nifas: a. kapsul lunak berwarna merah; dan b. Tiap kapsul gelatin lunak mengandung Retinol (palmitate/acetate) 200.000 IU. 2. Kapsul vitamin A 100.000 IU bagi bayi usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) bulan: a. kapsul lunak berwarna biru; dan b. tiap kapsul gelatin lunak mengandung Retinol (palmitate/acetate) 100.000 IU. C. Kemasan Botol tidak transparan (opaque) dengan dimensi proporsional terhadap isi kapsul. Kemasan harus, dapat menjamin stabilitas dan kualitas Kapsul Vitamin A. D. Registrasi dan Pelabelan Registrasi dan pelabelan kapsul vitamin A bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai registrasi obat. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK