Dokumen ini membahas tentang pedoman pelaksanaan program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren untuk mendukung pencapaian pendidikan menengah universal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kejuruan di SMK berbasis komunitas serta mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan."

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/PESANTREN
1.
KODE JUKNIS
:
16-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/ PESANTREN
3.
TUJUAN
:
a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK
Berbasis Komunitas/ Pesantren;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren.
4.
SASARAN
:
83 (delapan puluh tiga) Paket
5.
TOTAL NILAI
BANTUAN
:
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua miliar
tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua
puluh tujuh ribu rupiah).
a. Pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi
gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik
Siswa beserta perabotnya; dan/atau
b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau
c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
d. Biaya
perencanaan,
pengawasan,
dan
pengelolaan administrasi.
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
8.
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
:
a. Mengajukan proposal yang disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang
mendapat afirmasi pengembangan;
b. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala
Sekolah
bukan
merupakan
pengurus,
pembina,
maupun
pengawas
yayasan
penyelenggara SMK ybs;
ii

4. c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah
dari pihak yang berwenang;
d. Memiliki ijin operasional pondok pesantren
dari Kementerian Agama;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri dengan luas minimal 5.000 m2
dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta
Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah
Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren
yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang
dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/
Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang
dibuat oleh pihak yang berwenang;
f. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan
SMK;
g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah
siswa minimal 96 siswa;
h. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok
Pesantren/Asrama Komunitas;
9.
JADUAL KEGIATAN
:
NO
1.
2.
3.
4.
KEGIATAN
6.
7.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis dan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
11.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
5.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari
kalender sejak dana
diterima di rekening
Sekolah
210 hari kalender sejak
dana diterima di rekening
Sekolah
120 hari kalender setelah
dana diterima di rekening
Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari
kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
iii

5. 10.
LAYANAN
INFORMASI
:
kondisi.
Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
iv

6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ........................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Tujuan ............................................................................................ 1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................. 2
D. Sasaran ........................................................................................... 3
E. Hasil yang diharapkan ...................................................................... 3
F. Total Nilai Bantuan ........................................................................... 3
G. Karakteristik Program Bantuan ......................................................... 3
H. Jadwal Kegiatan ............................................................................... 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 5
A. Organisasi ....................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab............................................................... 5
1. Direktorat Pembinaan SMK .......................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................ 6
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................ 6
4. SMK ........................................................................................... 6
5. Komite Sekolah ........................................................................... 7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................... 8
A. Persyaratan Penerima Bantuan ........................................................ 8
B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan................... 8
C. Bimbingan Teknis............................................................................. 9
D. Penyaluran Dana ........................................................................... 10
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ..................................................................................................11
A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 11
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ......................................... 11
BAB V PELAPORAN..............................................................................12
BAB VI PENUTUP ................................................................................14
LAMPIRAN .......................................................................................... 15
v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk
mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk
menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk
mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui Direktorat
Pembinaan SMK telah dialokasikan dana Bantuan Pengembangan SMK
berbasis Komunitas/Pesantren sebanyak 83 (delapan puluh tiga) paket.
Selain untuk mendukung program PMU, program pengembangan SMK
berbasis komunitas/pesantren dimaksudkan untuk memperkuat
pendidikan karakter guna membentuk insan Indonesia
cerdas
komprehensif. Melalui penguatan pendidikan karakter diharapkan dapat
terwujud kualitas generasi muda bangsa yang berkarakter dan
menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya bangsa.
Keinginan dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama dengan
pemerintah meningkatkan pendidikan, budaya dan karakter bangsa
menjadikan pendidikan karakter merupakan salah satu program
unggulan pemerintah.
Berkenaan dengan kebijakan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan
SMK sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2014 tetap
meneruskan program bantuan pengembangan
SMK
berbasis
komunitas/ pesantren.
B.
Tujuan
Mendukung pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren untuk
menjadi model penyelenggaraan pendidikan SMK yang berbasis
karakter, dengan fokus pada:
1. Mendukung
Program
peningkatan
akses,
ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK
Berbasis Komunitas/ Pesantren;
2. Mendukung Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK
Berbasis Komunitas/ Pesantren.
1

8. C.
Dasar Hukum dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian program bantuan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
2

9. Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D.
Sasaran
Sasaran bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren
pada APBN tahun anggaran 2014 adalah 83 (delapan puluh tiga) Paket.
E.
Hasil yang diharapkan
Tercapainya pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren pada
tahun anggaran 2014 sebanyak 83 paket.
F.
Total Nilai Bantuan
Total Nilai bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren
Tahun anggaran 2014 adalah Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua
miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu
rupiah).
G.
Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan ini harus dikelola dengan, menganut azas dan prinsip-prinsip
tata kelola yang baik (good governance);
3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana
SMK berbasis komunitas/pesantren untuk mencapai standar nasional
pendidikan
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
3

10. H.
Jadual Kegiatan
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
11.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
5.
WAKTU PELAKSANAAN (2014)
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
Mei
Mei
Juni
Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari kalender sejak dana
diterima di rekening Sekolah
210 hari kalender sejak dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender setelah dana diterima di
rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4

11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan
Pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan SMK berbasis
komunitas/ pesantren akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Komite Sekolah.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
Setiap unsur yang terlibat dalam Pengembangan SMK
berbasis
komunitas/ pesantren sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pengembangan SMK
berbasis komunitas/ pesantren (apabila dipandang perlu);
h. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan SMK berbasis
komunitas/ pesantren;
i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling);
j. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).
5

12. 2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke institusi SMK yang terkait;
b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan/atau mengusulkan
bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/
pesantren sesuai dengan ketentuan;
e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan
pengembangan SMK
berbasis komunitas/ pesantren dari
sekolah;
f. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program;
g. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menyetujui usulan/proposal dari sekolah;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program pengembangan SMK berbasis komunitas/
pesantren sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
c. Mengetahui dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan;
d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
e. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan SMK berbasis
komunitas/ pesantren dari Kepala Sekolah ke Yayasan.
4. SMK
a. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuhada-kurang/ lebih) sarana dan prasarana kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
b. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pengembangan
SMK
Berbasis
Komunitas/Pesantren
berkewajiban:
1) Menyusun proposal Bantuan Pengembangan SMK Berbasis
Komunitas/Pesantren yang dilengkapi dengan dokumen
persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
6

13. c.
2) Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas
Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren untuk
Pekerjaan Konstruks dan Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan
Peralatan/Perabot/ULP.
SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
Pengembangan
SMK
Berbasis
Komunitas/Pesantren
berkewajiban:
1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana;
2) Menandatangani Pakta Integritas;
3) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
4) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan
SMK Berbasis Komunitas/Pesantren (administrasi, fisik, dan
keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
5) Melaksanakan
Pengembangan
SMK
Berbasis
Komunitas/Pesantren sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta
perubahannya;
6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengembangan
SMK Berbasis Komunitas/Pesantren kepada Direktorat
Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada Pedoman
Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi;
7) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi
SMK Negeri) dan yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai
peraturan perundangan.
5. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
7

14. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Mengajukan proposal yang disetujui
oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang
mendapat afirmasi pengembangan;
2. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan
pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK
ybs;
3. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang
berwenang;
4. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama;
5. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas
minimal 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/
Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok
Pesantren yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak
yang berwenang;
6. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;
7. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 96
siswa;
8. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama
Komunitas.
B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima
Bantuan adalah sebagai berikut :
1. SMK mengajukan proposal bantuan Pengembangan SMK Berbasis
Komunitas/Pesantren yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi ke alamat dibawah ini:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima proposal bantuan Pengembangan
SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren yang diajukan oleh SMK;
8

15. 3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima
bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis kepada calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis
Komunitas/
Pesantren
ke
Dinas
pendidikan
Kabupaten/
Kota/Propinsi;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan
Teknis kepada calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis
Komunitas/ Pesantren tersebut kepada SMK penerima yang berada
diwilayah binaannya;
7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren wajib
menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk
proposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima
bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren dengan surat
keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Calon penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis yang
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penyampaian materi pokok:
a. Strategi dalam rangka pelaksanaan pengembangan SMK
berbasis komunitas/ pesantren;
b. Pedoman Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang pembelajaran;
c. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dan teknis;
3. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ;
5. Penandatanganan Pakta Integritas;
6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
9

16. D. Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat
PSMK dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
10

17. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
1. Penggunaan dana Bantuan
pengembangan SMK berbasis
komunitas/pesantren dipergunakan antara lain untuk:
a. Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi gedung pembelajaran
Teori/ Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya; dan/atau
b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau
c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
d. Biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi.
2. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan
(HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;
3. Apabila terjadi perubahan pekerjaan/perpindahan lokasi sebelum
proses pekerjaan dilaksanakan Kepala SMK harus mengajukan usulan
perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
4. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan pengembangan
SMK berbasis komunitas/pesantren sampai dapat difungsikan untuk
kegiatan pembelajaran.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi
dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan
program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren
secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan
SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
dan Propinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan
dan Pertanggungjawaban keuangan;
3. Dana bantuan pembangunan pengembangan SMK berbasis
komunitas/pesantren
yang
diterima
harus
selesai
dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 210 (dua ratus
sepuluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
11

18. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren
mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan pengembangan SMK berbasis komunitas/
pesantren yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut
harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai
proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari:
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK,
dengan dilampiri rekening koran;
2) Jadual
pelaksanaan
pekerjaan
yang
menggambarkan
pelaksanaan pengembangan SMK
berbasis komunitas/
pesantren mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah
terima pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah
dan/atau Pejabat/Tim Pengadaan Peralatan/ULP.
B. Laporan 30 %
Laporan 30 % disampaikan paling lambat 120 hari kalender setelah
dana diterima di rekening Sekolah.
C. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan
berikut:
1. Narasi hasil pelaksanaan pengembangan
komunitas/ pesantren;
2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun
ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi:
a. Kas Umum;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
c. Rekap Penggunaan Dana:
1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan);
2) Biaya pengadaan perabot praktik;
3) Biaya Perencanaan, pengawasan
pengelolaan.
4) Biaya pengadaan peralatan
d. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
3. Dokumen teknis pembangunan antara lain:
a. Jadual pelaksanaan pekerjaan;
12
dokumen sebagai
SMK
berbasis
pendamping (jika
dan
administrasi

19. b. Gambar rencana bangunan terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon jika diperlukan;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan instalasi tenaga;
10) Gambar Instalasi pembuangan air bersih dan air kotor;
11) Gambar tata letak perabot praktik.
4. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%;
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua
Tim Pembangunan, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala
SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota;
6. Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0%
- 100%, foto peralatan, foto perabot (cetak foto berwarna);
7. Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan.
Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim Perencana dan
Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi disampaikan
kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
13

20. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren dapat
mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui program yang
diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014.
Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap
penting agar dilampirkan pada usulan.
Diharapkan pula semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik
langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk
Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi
dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama
pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren ini
akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses
Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren konsisten terhadap
peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim
Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren serta pihak-pihak yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
Pengembangan
SMK
Berbasis
Komunitas/Pesantren. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan
pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan
Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren, Pedoman Perancangan
Bangunan Tahan Gempa, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Pengembangan SMK Berbasis
Komunitas/Pesantren yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
14

21. LAMPIRAN
15

22. PETUNJUK
PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL BANTUAN
PENGEMBANGAN SMK
BERBASIS KOMUNITAS/
PESANTREN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014
16

23. Lampiran
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/PESANTREN
TAHUN 2014
Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam
evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika seperti
berikut ini :
1. Bagian Depan; meliputi :
• Halaman sampul
• Halaman Identitas Sekolah;
• Halaman Pengesahan;
• Halaman Kata Pengantar;
• Halaman Daftar Isi.
2. Bagian Isi; meliputi :
Bab I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan
D. Sasaran
Bab II POTENSI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH
A. Potensi dan Kelemahan Internal
B. Potensi dan tantangan Eksternal
C. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan
D. Paket Keahlian yang dikembangkan
Bab III RENCANA PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN
Pengembangan/Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Bab IV SUMBER PENDANAAN
A. Dana Bantuan dari APBN melalui Direktorat Pembinaan SMK.
B. Dana Pendamping (apabila tersedia)
Bab V
PENUTUP
17

24. LAM P I RAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Profil sekolah
Fotokopi ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Fotokopi Akta Pendirian Yayasan
Fotokopi ijin operasional Pondok Pesantren dari kementerian Agama;
Fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah;
Fotokopi bukti kepemilikan lahan yang berupa Sertifikat Tanah/Akta
Hibah/Akta Jual Beli atas nama Yayasan/SMK/ Pondok Pesantren yang
dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak yang berwenang;
Siteplan/sketsa SMK;
Rencana Anggaran Biaya (RAB);
Data jumlah siswa SMK setiap Paket Keahlian, setiap kelas;
Data jumlah siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama
Komunitas;
Foto lokasi yang akan dikembangkan.
18

25. [k op surat sek olah]
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMK......................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT/TIM PENGADAAN
PERALATAN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/PESANTREN
SMK .............
TAHUN .....
Menimbang
:
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
1. bahwa salah satu Program Pengembangan
SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren
adalah
pengadaan peralatan;
2. bahwa untuk merealisasikan kegiatan pada butir 1 di
atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat
Pejabat/Tim Pengadaan Peralatan SMK ..............;
3. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam
lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya
19

26. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
beserta
perubahannya ;
7. Surat perjanjian pemberian bantuan nomor.....
tanggal.....
M EM UTUSK AN
PERTAMA
: Menetapkan dan menugaskan nama-nama terlampir
dalam Surat Keputusan ini sebagai Pejabat/Tim
Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK...........;
KEDUA
: Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Peralatan
adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa;
5. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa, melalui
Prakualifikasi/Pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan penyedia Barang/Jasa;
8. Mengumumkan pemenang;
9. Menjawab sanggahan;
10. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK);
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
12. Membuat
laporan
hasil
proses
pengadaan
Barang/Jasa.
20

27. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat/Tim Pengadaan
harus berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada
Kepala Sekolah/Pejabat Pembuat Komitmen.
KEEMPAT
: Semua pembiayaan sebagai
dibebankan pada SMK..........
KELIMA
: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
ditetapkan dalam keputusan tersendiri dangan catatan
bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/
perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai selesainya tugas tersebut di atas.
akibat
keputusan
ini
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi................
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota. . . . . . . . . . . . .
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
21

28. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor
: .............................
Tanggal
: .............................
Pejabat /Tim Pengadaan Peralatan Praktik Siswa
SMK .....................
NO
1.
2.
3.
NAMA
UNSUR
Sekolah/Masyarakat/Instansi
lain
Sekolah/Masyarakat/Instansi
lain
Sekolah/Masyarakat/Instansi
lain
JABATAN
DALAM TIM
Ketua
Sekretaris
merangkap
anggota
Anggota
Keterangan:
1. Tim Pengadaan, keanggotaannya minimal 3 dan harus ganjil;
2. Pejabat pengadaan personil/keanggotaannya cukup hanya satu orang.
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
22

29. [k op surat sek olah]
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMK......................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENGANGKATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PENGADAAN
PERALATAN
SMK .............
Menimbang
:
1.
2.
3.
Mengingat
:
Bahwa salah satu Program Pengembangan SMK Di
Pondok Pasantren Berbasis Komunitas
adalah
pengadaan peralatan;
Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pada butir 1
di atas dipandang perlu membentuk dan
mengangkat
Panitia/Pejabat
Pemeriksa
dan
Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Praktik Siswa
SMK ...........;
Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam
lampiran surat keputusan ini dipandang mampu
dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
tugasnya.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
23

30. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
beserta
perubahannya.
M enetapkan
:
M EM UTUSK AN
PERTAMA
: Menetapkan dan mengangkat nama-nama dalam
lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat
Penerima hasil pengadaan Peralatan Praktik Siswa
SMK...........;
KEDUA
: Tugas dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pengadaan Peralatan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
peralatan praktik siswa sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan peralatan praktik siswa
setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
KETIGA
: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Peralatan
bertanggung jawab kepada Kepala SMK/Pejabat
Pembuat Komitmen.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
24

31. KELIMA
Ditetapkan di
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai selesainya tugas tersebut di atas.
:
Pada tanggal :
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
25

32. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor
: .............................
Tanggal
: .............................
Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pengadaan Peralatan
SMK .....................
NO
1.
2.
3.
NAMA
UNSUR
wakasek sarpras
Kepala Program Studi/
Paket Keahlian
Guru produktif
JABATAN
DALAM TIM
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
26

33. [k op surat sek olah]
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMK......................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN
SMK .............
Menimbang
:
1.
2.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bahwa salah satu pemanfaatan dana Bantuan
pengembangan SMK
berbasis komunitas/
pesantren adalah untuk pembangunan prasarana
SMK.
bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan
pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren
perlu dibentuk Tim Pembangunan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) ...........
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya
Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
27

34. 8.
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
M EM UTUSK AN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Membentuk Tim Pembangunan SMK
berbasis
komunitas/ pesantren seperti nama-nama terlampir.
KEDUA
: Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan SMK
berbasis komunitas/ pesantren seperti tertuang dalam
Juknis antara lain sebagai berikut:
1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
a. Jadual dan urutan pekerjaan;
b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang
dan bahan dengan memperhatikan standar
kualitas.
2. Membantu sekolah dalam hal :
a. Membentuk Tim Pelaksana pembangunan SMK
berbasis komunitas/ pesantren antara lain kepala
tukang, tukang, dan pekerja;
b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat
penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti
kuitansi pembayaran;
c. Menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan SMK
berbasis komunitas/
pesantren
dilengkapi
dengan
realisasi
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan
(antara lain : rekapitulasi penggunaan dana dan
pajak) dan teknis (antara lain: gambar site plan,
gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB))
dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan
pembangunan sesuai dengan Petunjuk Teknis
Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh
Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK
yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
28

35. dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi..
KETIGA
: Tim Pembangunan SMK bertanggung jawab kepada
Kepala
SMK/Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK).......................
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai selesainya tugas tersebut di atas.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi................
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota. . . . . . . . . . . . .
3. Yang bersangkutan
29

36. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah
SMK
: .............................
Nomor
: .............................
Tanggal
: .............................
Tim Pembangunan SMK Berbasis
Komunitas/Pesantren.....................
NO
1.
2.
3.
4.
5.
NAMA
UNSUR/INSTANSI
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Masyarakat
Masyarakat
JABATAN DALAM TIM
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
30

37. [k op surat sek olah]
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMK......................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENGANGKATAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS
PEMBANGUNAN SMK .............
TAHUN......
Menimbang
:
1.
bahwa salah satu pemanfaatan dana Bantuan
Pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren
adalah untuk pembangunan prasarana SMK.
2.
Mengingat
:
bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan
pembangunan sekolah perlu dibentuk Tim
Perencana dan Pengawas Pembangunan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) ...........
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya;
31

38. 7.
8.
9.
Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
M EM UTUSK AN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Membentuk
Tim
Perencana
dan
Pengawas
Pembangunan SMK berbasis Komunitas/Pesantren,
seperti nama-nama terlampir.
KEDUA
:
Tim Perencana dan Pengawas SMK berbasis
Komunitas/Pesantren mempunyai tugas:
1. Tahap Perencanaan
a. Melakukan pendataan kondisi lahan dan
bangunan yang ada;
b. Membuat gambar rencana bangunan harus
sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang
terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan
pembuangan air kotor;
c. Melakukan survei harga satuan bahan dan
upah;
d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
(kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah
kerja);
32

39. e. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan
pembangunan
SMK
berbasis
Komunitas/Pesantren;
f. Membuat Jadual pelaksanaan pekerjaan.
2. Tahap Pengawasan
a. Membantu Tim Pembangunan SMK berbasis
Komunitas/Pesantren
mengarahkan
dan
membimbing
secara
periodik
kepada
pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas
bahan yang diterima dilokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi
kemajuan pekerjaan pembangunan;
d. Membantu Tim Pembangunan SMK berbasis
Komunitas/Pesantren
dalam
pelaksanaan
pembangunan yang terdiri:
1) Jadual pelaksanaan;
2) Laporan kemajuan pekerjaan (laporan
mingguan);
3) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%
dilampiri dengan laporan kemajuan
pekerjaan (100%);
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari
Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah
dan dilengkapi dengan foto dokumentasi
yang menunjukkan kondisi 0% sampai
dengan 100%.
KETIGA
: Tim Perencana dan Pengawas bertanggung jawab
kepada kepala SMK/Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).......................
KEEMPAT
: Biaya pelaksanaan
33

40. KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi................
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota. . . . . . . . . . . . .
3. Yang bersangkutan
34

41. Lampiran
SMK
Nomor
Tanggal
Surat Kepala Sekolah
: ............................
: ............................. .
: ............................
Tim Perencana dan Pengawas
Pembangunan SMK berbasis komunitas/pesantren
NO
NAMA
1.
2.
3.
4.
5.
.................
.................
.................
.................
.................
UNSUR
SPESIALISASI
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
T. Arsitek/T. Sipil*
T. Sipil/ Bangunan*
T. Mekanikal/Elektrikal*
Drafter/Juru Gambar*
Pengawas Bangunan *
(T. Arsitek/T. Sipil/
Bangunan)
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Kepala Sekolah
SMK........................
...............................
NIP.........................
35
JABATA
N
Ketua
Tim
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

42. KOP SURAT
SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:………………………………
NIP
:………………………………
Jabatan
:Kepala SMK…………….
Alamat
:………………………………
Kab/Kota…………………
Provinsi…………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyatakan sebagai berikut :
Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
melaksanakan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren
sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.
Jakarta,.....................
Pembuat Pernyataan,
Materai 6000
…………………………………
NIP. …………………………
36

43. KOP SURAT
SEKOLAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
:………………………………
:………………………………
:………………………………
:………………………………
Kab/Kota…………………
Provinsi………………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan…………………………………
Nomor:………Tanggal…………….
dengan
nilai
sebesar
Rp……………………
(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan
yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala
akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
37