2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
PELAKSANAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK
TINGKAT PROVINSI
1.
KODE JUKNIS
:
34-DK-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
3.
TUJUAN
:
4.
SASARAN
:
5.
ALOKASI DANA
:
Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014
pada masing-masing Dinas Pendidikan
Provinsi.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Dana digunakan untuk pelaksanaan Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi SMK
tahun 2014 sebagai berikut:
a. Pengadaan ATK;
b. Pengadaan bahan;
c. Akomodasi dan konsumsi peserta;
d. Biaya perjalanan peserta, panitia dan
narasumber;
e. Honor panitia, narasumber.
PELAKSANAAN LOMBA KOMPETENSI SISWA
(LKS) SMK TINGKAT PROVINSI
a. Mengembangkan iklim berkompetisi bagi
siswa SMK;
b. Meningkatkan citra Sekolah Menengah
Kejuruan melalui unjuk kemampuan dan
prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;
c. Sebagai sarana promosi potensi siswa SMK
kepada dunia usaha dan industri sebagai
calon pengguna tamatan;
d. Meningkatkan citra dan kepercayaan
masyarakat terhadap keberadaan dan
potensi SMK sebagai tempat diklat
berkualitas, penyedia teknisi industri
tingkat menengah dan mitra usaha;
e. Memupuk persahabatan dan kerjasama
secara nasional dalam membangun dan
mengembangkan
Sekolah
Menengah
Kejuruan baik saat sekarang maupun yang
akan datang.
33 Provinsi
ii

4. 8.
JADWAL KEGIATAN
:
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari
paling lambat bulan November 2014.
9.
LAYANAN INFORMASI :
Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan
Subdit Program dan Evaluasi Direktorat
Pembinaan
SMK,
Ditjen
Pendidikan
Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E lantai 13
Jln. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp 021 5725477, 5725467
iii

5. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Tujuan ............................................................................................... 1
C. Dasar Hukum ...................................................................................... 2
D. Sasaran .............................................................................................. 3
E. Hasil yang diharapkan ......................................................................... 3
F. Alokasi Dana ....................................................................................... 3
G. Karakteristik Program/Kegiatan............................................................ 3
H. Jadwal Kegiatan ................................................................................. 3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 4
A. Organisasi .......................................................................................... 4
B. Tugas dan Tanggungjawab .................................................................. 4
1. Direktorat Pembinaan SMK .............................................................. 4
2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................................ 4
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................................... 4
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).................................................. 5
5. Panitia Penyelenggara ..................................................................... 5
BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME .................. 6
A. Penyelenggaraan ................................................................................ 6
B. Materi ............................................................................................... 6
C. Mekanisme Penyelenggaraan .............................................................. 6
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA .................................................................................................... 7
A. Ketentuan Penggunaan Dana ............................................................... 7
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................... 7
BAB V PELAPORAN................................................................................ 8
BAB VI PENUTUP .................................................................................. 9
iv

6. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong
setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun
pada masa yang akan datang.
Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan
berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan
perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan
pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek,
Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan
nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga
pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas
dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan
berbasis keunggulan lokal (standar nasional).
Sebagai upaya untuk menghasilkan tujuan tersebut Direktorat
Pembinaan SMK bekerjasama dengan kalangan praktisi pendidikan,
industri, dan kalangan masyarakat profesi menyelenggarakan Lomba
Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat nasional yang
mengacu pada standar keterampilan dan kompetensi yang berlaku
secara nasional maupun internasional.
Penyelenggaraan LKS tahun 2014 yang akan mempertandingkan 52
bidang lomba melibatkan secara aktif unsur dunia usaha dan industri,
kalangan asosiasi profesi baik pada proses perancangan maupun
pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini diharapkan ada interaksi yang lebih
intensif dan dapat menumbuhkan simbiose mutualistis antara dunia kerja
dengan dunia pendidikan.
Pelaksanaan LKS pada tahun 2014 juga akan mengikutsertakan
partisipasi sekolah, khususnya untuk penyediaan alat, bahan, dan
perlengkapaan LKS.
B. Tujuan
1. Mengembangkan iklim berkompetisi bagi siswa SMK;
2. Meningkatkan citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk
kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;
1

7. 3. Sebagai sarana promosi potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan
industri sebagai calon pengguna tamatan;
4. Meningkatkan citra dan dan kepercayaan masyarakat terhadap
keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas,
penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;
5. Memupuk persahabatan dan kerjasama secara nasional dalam
membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan baik
saat sekarang maupun yang akan datang.
C. Dasar Hukum
Pelaksanaan Lomba Kompetensi (LKS) SMK dilandasi ketentuan
perundangan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
f. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
i. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun
2013, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang
2

8. Pendidikan kepada gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi
tahun anggaran 2014;
m. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
D. Sasaran
33 Dinas Pendidikan Provinsi
E. Hasil yang diharapkan
1. Terciptanya iklim berkompetisi bagi siswa SMK;
2. Meningkatnya citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk
kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;
3. Tereksposnya potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri
sebagai calon pengguna tamatan;
4. Meningkatnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap
keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas,
penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;
5. Terpupuknya rasa persahabatan dan kerjasama secara nasional
dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah
Kejuruan baik saat sekarang maupun yang akan datang.
F. Alokasi Dana
Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing
Dinas Pendidikan Provinsi.
G. Karakteristik Program/Kegiatan
1. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola
sesuai dengan ketentuan Perpres No 54 tahun 2010 dan
perubahannya;
2. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola dana secara transparan,
efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab sepenuhnya
baik fisik, administrasi dan keuangan.
H. Jadual Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari paling lambat bulan November
2014.
3

9. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) SMK
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi
tahun 2014 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Panitia Penyelenggara.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan
dengan Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen lain yang
berkaitan dengan Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK Tingkat Provinsi;
b. Menyiapkan bahan lomba kompetensi siswa (LKS) SMK Tingkat
Provinsi;
c. Menyiapkan tempat lomba, juri LKS Tingkat Provinsi;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
e. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa
(LKS) SMK kepada SMK, Kabupaten/Kota dan Industri/Dunia
Usaha.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Bersama Sekolah Menengah kejuruan menyiapkan peserta Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi;
b. Mengkoordinasikan
rencana
pengiriman
peserta
Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) ke tingkat provinsi
c. Membimbing Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka
pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) ke tingkat provinsi.
4

10. 4.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
a. Sekolah Menengah Kejuruan mempersiapakan siswa yang akan
ikut Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke tingkat provinsi;
b. Sekolah Menengah Kejuruan melakukan koordinasi dengan para
guru pembimbing;
c. Sekolah menengah Kejuruan melakukan seleksi peserta Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) ke tingkat provinsi.
5.
Panitia Penyelenggara
Panitia Penyelenggara kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Menyusun panduan kegiatan bagi peserta;
b. Menyiapkan administrasi kegiatan;
c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota;
d. Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta;
e. Menyiapkan tempat sidang, penginapan, konsumsi dan bahan
untuk peserta;
f. Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan.
5

11. BAB III
PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME
A. Penyelenggaraan
Kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat
provinsi agar dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Kegiatan ini dilaksanakan paling lambat bulan November 2014;
2. Kegiatan diikuti oleh peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat
provinsi.
B. Materi
Materi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi antara lain:
1. Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK;
2. Panduan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat
provinsi tahun 2014.
C. Mekanisme Penyelenggaraan
Mekanisme penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat
provinsi adalah sebagai berikut :
1. Seleksi peserta LKS tingkat provinsi
Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi peserta LKS per bidang
lomba berdasarkan usulan peserta dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
2. Pemenang LKS tingkat Provinsi per bidang lomba dikirim ke LKS
tingkat nasional.
6

12. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana digunakan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
tingkat provinsi SMK tahun 2014 sebagai berikut:
1. Pengadaan ATK;
2. Pengadaan bahan;
3. Akomodasi dan konsumsi peserta;
4. Biaya perjalanan peserta, panitia dan narasumber;
5. Honor panitia, narasumber.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana pelaksanaan lomba harus dapat
dipertanggung-jawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya
honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan
nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
3. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas
Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan
barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi secara administrasi,
keuangan dan teknis.
7

13. BAB V
PELAPORAN
Laporan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat
Provinsi tahun 2014 terdiri 2 jenis laporan yaitu:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan
Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK tingkat provinsi disusun oleh panitia penyelenggara yang ditunjuk
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan provinsi.
Hal-hal yang laporkan antara lain:
a. Administrasi
pendukung
kegiatan
penyelenggaraan
Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi;
b. Rencana dan petugas yang terlibat penyelenggaraan kegiatan Lomba
Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi;
c. Alur dan mekanisme penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK tingkat provinsi;
d. Tempat dan tanggal penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK tingkat provinsi;
e. Hasil penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat
provinsi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawab keuangan disusun dan disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Hal-hal yang perlu
diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain:
a. Surat Tugas peserta;
b. Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) setiap peserta;
c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap petugas;
d. Kuitansi dan Faktur penginapan; dan
e. Bukti lainnya yang diperlukan.
Laporan penyelenggaraan dan laporan pertanggungjawaban keuangan
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi harus disimpan dan
didokumentasikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan
untuk penyusunan laporan tengah dan tahunan kegiatan Penyediaan dan
Peningkatan Layanan Pendidikan SMK ke Direktorat Pembinaan SMK.
8

14. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (juknis) ini diharapkan Dinas
Pendidikan Provinsi dapat melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK tingkat provinsi tahun 2014, sesuai dengan ketentuan.
Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan
program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu
memahami isi Petunjuk Teknis Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK.
9