Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
2. Kelompok IV
Ketua
: Woro Dyah Fitri Utami
Anggota :
- Alta Shinby Hawa
- Andini Chatulistiawaty
- Hawwin Rizki Herlianto
- Intan Hanafia Rusmiati
- Irfan Gunawan
- Taufik Hidayat
- Vivid Wisma Nurbuat
XII IPA 1
3. Materi pembahasan
1. Sejarah Indonesia
2. Profil Negara Indonesia
3 . Pengertian Sistem Pemerintahan
4. Macam – macam Sistem Pemerintahan
5. Periodisasi Pemerintahan Indonesia
6. Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen
7. Sistem Pemerintahan Sesudah Amandemen
4. Sejarah Indonesia
Sebelum negeri ini memiliki nama, Indonesia selalu
disebut sebagai Hindia Belanda. Namun pada saat masa
penjajahan Belanda, Richardson Logan seorang sarjana
hukum dari Skotlandia menggunakan istilah Indonesia
sebagai sebutan bagi negara kepulauan yang ada di
Hindia Belanda. Adapun Indonesia sendiri memiliki arti
negara yang terdiri dari kepulauan.
5. PROFIL INDONESIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bentuk Negara
: Kesatuan
Bentuk pemerintahan
: Republik
Sistem pemerintahan
: presidensil
Bahasa resmi
: Bahasa indonesia
Ibu Kota
: Jakarta
Letak
: 60 LU- 90 LS dan 950 BT- 1410
BT
Lagu kebangsaan
: Indonesia Raya
Hari kemerdekaan
: 17 Agustus 1945
Presiden
: Susilo Bambang Yudhoyono
(2009-2014)
Wakil Presiden
: Boediono (2009-2014)
Dasar Negara
: Pancasila
Undang-undang dasar Negara : UUD 1945
6. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem = suatu keseluruhan yang terdiri
atas beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungsional.
Pemerintahan dalam arti luas =
pemerintah / lembaga-lembaga negara
yang
menjalankan
segala
tugas
pemerintah baik sebagai lembaga
eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.
7. MACAM_MACAM SISTEM
PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
SISTEM
PEMERINTAHAN
PARLEMENTER
Merupakan sistem pemerintahan di
mana kepala pemerintahan dipegang oleh
Presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada Parlemen
(Legislatif).
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah
(eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan
yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
8. Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Presidensil
Kelebihan
Kekurangan
Badan eksekutif lebih stabil
kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen
Masa jabatan badan eksekutif lebih
jelas dengan jangka waktu tertentu
Penyusunan program kerja kabinet
mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya
Legislatif bukan tempat kaderisasi
untuk jabatan-jabatan eksekutif karena
dapat di isi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri.
Kekuasaan eksekutif diluar
pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan kekuasaan
mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang
jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan
publik umumnya hasil tawar-menawar
antara eksekutif dan legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas dan
memakan waktu yang lama.
9. Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Parlementer
Kelebihan
Kekurangan
Pembuatan kebijakan dapat ditangani
secara cepat karena mudah terjadi
penyesuaian pendapat antara eksekutif
dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan
legislatif dan eksekutif
Garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik jelas
Adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga
kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan
Kedudukan badan eksekutif /kabinet
sangat tergantung pada mayoritas
dukungan parlemen sehingga sewaktuwaktu kabinet dapat dijatuhkan oleh
parlementer
Kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tak bisa
ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat
dibubarkan oleh kabinet
Kabinet dapat mengendalikan parlemen,
hal ini terjadi bila para anggota parlemen
dan berasal dari partai mayoritas, karena
pegaruh mereka yang besar di parlemen
dan partai , anggota kabinet pun dapat
menguasai parlemen
Parlemen menjadi tempat kaderisasi
bagi jabatan-jabatan eksekutif
10. Periodisasi Masa Pemerintahan
Indonesia
1. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945
2. Sistem pemerintahan pada masa Konstitusi RIS 1949-1950
3. Sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950-1959
4. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945 Orde lama 19591966
5. Sistem pemerintahan Orde Baru pada masa 1966-1998
11. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
No
Periode
Sistem
Pemerintahan
Bentuk
Negara
Bentuk
Pemerintahan
Konstitusi
yang dipakai
Keterangan
1.
Sebelum
kemerdekaan
-
-
-
-
Belum merdeka
2.
1945 – 1949
Presidensial Parlementer
Kesatuan
Republik
UUD 1945
Sudah merdeka
3.
1949 – 1950
Parlemen Semu
Federasi
Serikat
Konstitusi RIS
Sudah merdeka
4.
1950 – 1959
Parlementer
Federasi
Republik
UUDS 1950
Sudah merdeka
5.
1959 - 1966
Parlementer
Kesatuan
Republik
UUD 1945
Sudah merdeka
6.
1966 – 1998
Presidensial
Kesatuan
Republik
UUD 1945
Sudah merdeka
7
Era Reformasi
Presidensial
Kesatuan
Republik
UUD 1945
hasil
amandemen
Sudah merdeka
12. Periode UUD 1945
• Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensial.
• Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden
memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menterimenteri.
• Pada 14 November 1945, sistem pemerintahan yang
dianut adalah Parlementer.
13. Periode Berlakunya UUDS 1950
• UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1950.
• Disebut sementara karena menunggu hadirnya badan
konstituante yang akan dipilih pada pemilu
• Konstituante gagal membentuk konstitusi baru untuk
menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.
14. Periode Konstitusi RIS 1959
Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah perubahan bentuk
Negara dan konstitusi yang menimbulkan penyimpangan dari nilai
pancasila dan UUD 1945 yaitu:
Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau
pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer.
Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau
semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi
proklamasi kemerdekaan negara Indonesia.
15. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
(Orde Lama)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri
dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
Pembentukkan MPR sementara
Pembentukkan DPR sementara
Pembentukkan Front Nasional
Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959
Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato
Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959.
Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai
tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.
16. Lanjutan.......
Penyelewengan pada Masa Demokrasi Terpimpin
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR
dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur
hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui
Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
12/03/13
17. Periode Orde Baru 1966
Penyelewengan dalam Masa Orde Baru :
o Pasal 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak
swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita .
o Terjadi kekuasaan yang sangat besar, akibat setiap
kewenangan Presdien tidak dikonsultasikan ke DPR .
o Sisi positif, tidak mudah jatuh .
20. Pokok-Pokok sistem Pemerintahan RI
Setelah Amandemen
1. Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan
2. bentuk pemerintahan yaitu Republik dengan sistem pemerintahan yaitu
presidensial
3. pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden
4. kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
5. pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR
6. parlemen terdiri atas 2 bagian(bikameral) yaitu DPR dan DPD
7. kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK dan KY
22. Beberapa variasi dari sistem
pemerintahan presidensil RI
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahankelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut ;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak
langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran)
23. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No
Kelebihan
Kelemahan
1.
Adanya kepastian dan suprema-si hukum
dalam penyelenggara-an pemerintahan
negara.
Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi,
Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara
profesional.
2.
MPR
yang terdiri dari anggota DPR,
Utusan Daerah dan Utusan golongan,
berwenang
mengubah
UUD
dan
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan
Daerah dan Utusan golongan, merupakan
lembaga negara yang sarat dengan muatan
politis sehingga keputusan maupun ketetapanketetapannya
sangat
bergantung
kepada
konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat
itu.
24. Lanjutan…
3.
Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat
dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga
tidak dapat membubarkan DPR. Presiden
dengan DPR bekerja sama dalam
pembuatan Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang
berpengaruh, sehingga ada kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah
ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru,
meskipun ada lembaga-lembaga negara lain
namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
4.
Jalannya Pemerintahan cenderung lebih
stabil karena program-program relatif
lancar dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah pembantu
Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang
yang jujur, bersih dan profesional, programprogram pemerintah tidak berjalan efektif dan
populis (berpihak kepada rakyat).
25. Sistem pemerintahan Indonesia
menurut UUD 1945
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan
Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem
pemisahan kekuasaan atau separation of power
(Trias Politica) murni sebagaimana yang diajarkan
Montesquieu, akan tetapi menganut sistem
pembagian kekuasaan (distribution of power).