Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
•
2 likes•1,384 views
[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas empat paradigma pembangunan yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, ekonomi-politik, dan pembangunan manusia. Paradigma-paradigma tersebut bergeser dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pergeseran paradigma tersebut mempengaruhi kebijakan makro untuk mencapai tujuan pembangunan.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Similar to Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan (20)
More from Randy Wrihatnolo
More from Randy Wrihatnolo (19)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
- 1. Kebijakan Publik Penyusunan Kebijakan Publik Yang Baik Randy R. Wrihatnolo Edisi ©September 2013 Bagian 3
- 3. Paradigma pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan sosial. Paradigma ekonomi-politik. Paradigma pembangunan manusia. 1. Paradigma Pembangunan Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Paradigma Pembangunan Sosial Paradigma Ekonomi- Politik Paradigma Pembangunan Manusia ?Pembangunan Berkelanjutan Gender
- 4. PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI Teori pertumbuhan klasik. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori pertumbuhan neo-klasik. TEORI PERTUMBUHAN KLASIK Adam Smith (1776): Pembagian Kerja dan Skala Ekonomi. Disempurnakan oleh Thomas Malthus (1798) dan David Ricardo (1917). TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN Akumulasi modal dan peningkatan SDM oleh Harrod (1948) dan Domar (1946): Pertumbuhan ekonomi = tingkat tabungan dan produktivitas modal. Arthur Lewis (1954): Model “Surplus of Labor”. TEORI PERTUMBUHAN NEO-KLASIK Solow (1957): Memasukkan unsur teknologi. Becker (1964): Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong dg pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan. Romer (1990): New Growth Theory: Teknologi bukan faktor eksogen tapi endogen. Nurkse (1953): Perdagangan adl mesin pertumbuhan kemajuan ekonomi negara maju, memberi imbas pada negara yang kaya sumberdaya alam oleh sebab meningkatnya permintaan. Rostow (1960): Lima tahap pembangunan: 1) traditional society, 2) precondition for growth, 3) the take off, 4) the drive to maturity, 5) the age of high mass consumption. Chenery & Syrquin: Transformasi ekonomi dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri dan jasa. 1. Paradigma Pembangunan #2 Pembagian kerja Skala ekonomi Transaksi Akumulasi modal Peningkatan SDM Tabungan Produktivitas modal Pekerjaan domestik Teknologi Produktivitas tenaga kerja Pendidikan, Pelatihan Kesehatan Teknologi endogen Perdagangan (mainstream) Tahapan kemajuan Modernisasi
- 5. PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL Chenery, et.al. (1974): Memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan. Streeten, et.al. (1981): Konsep basic human need sbg strategi penyediaan pelayanan dasar. Todaro (1985): Kaitan antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan. 1. Paradigma Pembangunan #3 Keterpaduan pendekatan Pelayanan dasar Pengangguran Ketidakmerataan pendapatan Kemiskinan Ketertinggalan
- 6. PARADIGMA EKONOMI POLITIK Kesenjangan dan kemiskinan dipengaruhi oleh ideologi dan politik. Eksploitasi terhadap negara pra-kapitalis oleh negara kapitalis. Polarisasi hubungan “Center” dan “Periphery”. MARXIS & NEO-MARXIS Andre Gunder Frank (1967): Revolusi sebagai resep pembangunan pinggiran. Dos Santos (1969), Tavares & Serra (1970), Cariola & Sunkel (1982): Pembangunan masyarakat bangsa. NON-MARXIS Goulet (1974??): Pembangunan harus menghasilkan: 1) solidaritas baru, 2) memelihara keragaman budaya, 3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia. Korten (1984): Pembangunan yang berpusat pada masyarakat. 1. Paradigma Pembangunan #3 Ideologi politik Perlindungan warga negara Depolarisasi Revolusi Nation building Solidaritas baru Keragaman budaya Martabat tinggi Kebebasan manusia Community centered
- 7. •Tingkat kehidupan yang rendah (pendapatan per kapita rendah, kondisi perumahan tidak memadahi, sarana kesehatan terbatas, tingkat pendidikan rendah, tingkat kematian bayi tinggi, tingkat harapan hidup rendah, perasaan tidak aman, dan rasa putus asa). •Tingkat produktivitas yang rendah (disebabkan oleh kurangnya input komplementer seperti modal fisik, dan manajemen yang baik) •Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi (tingginya tingkat kelahiran menyebabkan proporsi penduduk muda sehingga rasio beban tanggungan menjadi tinggi) •Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu (penggunaan tenaga kerja tidak sesuai dan tidak efisien) •Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer (tahun 1997 sebesar 60-80 Persen penduduk di NSB tinggal di Perdesaan sehingga pada umumnya perekonomian berorientasi kepada kepada produk- produk primer). •Kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerabiliti dalam hubungan-hubungan internasional (akibat dari kelemahan-kelemahan yang ada maka NSB mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada negara maju) Gambaran Pembangunan di Negara Berkembang (Todaro, 1997) Miskin Pendidikan Rendah Ketrampilan Rendah Tidak Bekerja Tidak Punya Uang Tidak Punya Uang MalasKesibukan Tidak Produktif Sakit- sakitan Tidak Bisa Makan Bergizi Gizi Buruk Tidak Bisa Menabung Tidak Bisa Kontribusi Apa-apa
- 8. PARADIGMA PEMBANGUNAN MANUSIA Menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan kreatif, sehat dan berumur panjang. Ul Haq (1995): Pembangunan = memperluas pilihan: meningkatkan kemampuan, menggunakan kemampuan untuk bekerja, menikmati kehidupan, aktif dalam kegiatan sosial-budaya dan politik. 1. Paradigma Pembangunan #4 Kehidupan kreatif Kehidupan sehat Umur panjang Perluasan pilihan Peningkatan kemampuan Penggunaan kemampuan bekerja Menikmati kehidupan Aktivitas sosial-budaya-politik Paradigma Pembangunan Manusia
- 9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengertian Pemberdayaan Masyarakat: 1. Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (people centered, participatory, empowering, & sustainable). 2. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme mencegah proses pemiskinan tetapi merupakan pembangunan alternatif untuk mencapai: inclusive, democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational equity (Friedman 1992). Upaya Pemberdayaan Masyarakat: 1. Menciptakan iklim yang kondusif (enabling). 2. Memperkuat potensi-daya yang dimiliki masyarakat (empowering). 3. Melindungi-mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah. 1. Paradigma Pembangunan #5 People centered Participatory Empowering Sustainable Inclusive Democracy Appropriate economic growth Gender equality Intergenerational equity Tripilar pemberdayaan • Kondusivitas • Penguatan daya • Melindungi Paradigma Pembangunan Manusia
- 10. PARADIGMA PEMBANGUNAN MANUSIA dan PEMBERDAYAAN terkait dengan solusi masalah kesenjangan: MASALAH KESENJANGAN • 1 dari 7 orang masuk golongan miskin sekali (kurang 14%). • >77% pekerja berpendidikan hingga SD. • 3,2% angkatan kerja menganggur. • 36,5% pekerja setengah menganggur. • >97% unit usaha (1992) beromzet < Rp. 50 juta per tahun. • 51,6% rumahtangga petani adalah petani gurem. • Rakyat di perdesaan & daerah tertinggal hidup terbelakang. • Peningkatan pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi lebih cepat ketimbang peningkatan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah. • Tidak terjadi pergeseran berarti dalam presentase jumlah penduduk golongan atas (42%) dan golongan bawah (58%). • Laju penurunan kemiskinan semakin lambat, selama 3 tahun menurun 1,4%. 1. Paradigma Pembangunan #4 Paradigma Pembangunan Manusia
- 11. 11 2. Pergeseran Paradigma Pembangunan di Indonesia
- 12. 12 3. Pengaruh Pergeseran Paradigma Pada Kebijakan Makro
- 13. • Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur misal tingkat kesejahteraan. • Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. • Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? Resume Makna Pembangunan? 13
- 15. 1. Perencanaan memastikan perubahan struktur terjadi. Perubahan struktur harus dipastikan dapat terjadi pada diri kita, keluarga/rumah tangga, masyarakat, daerah, negara. Perencanaan dapat berarti memanajemeni pencapaian tujuan Pembangunan. Bagaimana memastikannya? • Dengan memperkecil peluang munculnya ketidakpastian (Harrod-Domar, Rostow, etc) 15 Prinsip 1
- 16. Kerja + Pendapatan + Konsumsi + Tabungan + Perubahan Teknologi Menjamin setiap kebijakan sebagai intervensi ke dalam kehidupan warga negara. •Setiap program dan kegiatan merupakan bentuk kebijakan. •Setiap program dan kegiatan merupakan intervensi ke dalam kehidupan warga negara. •Setiap intervensi harus menjamin 5 nilai tambah. PEMBANGUNAN = Konsep Perencanaan #1
- 17. Intervensi program dan kegiatan adalah buah dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh K/L atau Dinas terkait. Pendekatan Rumah Tangga dapat digunakan sebagai standard penentuan intervensi kebijakan.
- 18. Intervensi program dan kegiatan dalam skala masif dilakukan ketika Kebutuhan (Need) bertemu dengan jumlah Populasi (Target) dalam beberapa Lokasi (Places). Intervensi Program dan Kegiatan Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T? Target t+n
- 20. 2.Perencanaan efisiensi faktor produksi m t Alam Manusia Pengalokasian sumberdaya harus cermat, karena: (A) Mobilitas massa alam 0; (B) Mobilitas massa manusia ~; (C) Sehingga apabila: (D) Kehidupan manusia dan alamnya pasti menuju titik 0. Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol. Atau jumlah manusianya dibatasi. Teknologi, modal, kapasitas manusia (Solow) Prinsip 2 Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T? Target t+n Gunakan sumberdaya secara efektif dalam penentuan Tujuan (Goals) untuk mencapai Target (T) secara maximal.
- 21. Target t+nTarget t+n Target t+n Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T1 T2 T3 Tn Target t+n Paralel Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T1 Tn Target t+n Paralel-mixed Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T1 Tn? Multi-line ? Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T1 Tb Single-line (Focus) Kegiatan n G1 G2 G3 Gn T1 Single-line Branch (Focus + Bonus) Boros Hemat CepatLambat Waktu vs Dana dalam Penentuan Goal dan Target T Rp Masih untung ada yang bisa bersinergi. Tapi boros, karena ada kegiatan lain yang Need-nya harus dipertanyakan. Masing-masing punya Target sendiri-sendiri. Berpotensi hemat, tapi pencapaianny a lambat, karena masih ada tujuan lain yang belum tentu sesuai Need.
- 22. 3.Perencanaan menetapkan visi, dalam arti luas (1) merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian, (2) memfungsikan kemampuan foresight yaitu kemampuan ”melihat jauh ke depan”. Langkah paling purba yang dilakukan manusia dalam pengambil kebijakanan. Kemajuan peradaban manusia ditentukan oleh kemampuan pengambil kebijakanan ini. Tugas pengambil kebijakan ”melihat jauh ke depan”!!! Konsep pengambil kebijakanan #3Prinsip 3 G1 G2 G3 G4 Target t+n T1 T2 T3 G1 G2 G4 T1 T2 T3 G1 G2 G4 T1 T2 G1 G2 T1 t1 t2t0 t3 G1 T1 tn Kegiatan n
- 23. STRUKTUR SUBSTANSI Hirarki Kegiatan menuju Kebijakan KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO AGENDA 1 AGENDA 2 KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO KP KP KP KP PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ISU LINTASSEKTOR EVALUASI OUTPUT EVALUASI OUTCOME EVALUASI DAMPAK PEMANTAUAN PP 39PP 39 Lampiran Pidato Laporan 3 Tahunan Rapid Assessment HARUS DITENTUKAN DAN DISEPAKATI Menteri K/LEselon I di KLPimpro KL/Eselon IIIMPLEMENTATOR IMPACT (3-4 th)OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th)OUTPUT Program (2 th)INPUT KP (1 th) IMPACT (5 thn)LEVEL INDIKATOR Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis)TUGAS SIAPA Proyeksi Impact per AgendaProyeksi Output per K/LDisain Teknis (Eselon I)Operasional (Eselon II) Proyeksi PembangunanFUNGSI APA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPRAKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas RPJMN RPJMNDOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN DOKUMEN ANGGARAN APBN
- 24. 4. Perencanaan mengukur Perencanaan, dalam arti sempit derivat dari foresight, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring). Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Tugas perencana ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi” menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”. Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”. Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras). 24 Prinsip 4
- 27. 27
- 28. 5. Perencanaan merasionalkan fenomena, perencanaan harus rasional, bukan berdasakan emosi dan tebak-tebakan (kira-kira). Apa yang diperlukan agar ”rasional” (rationality approach): (1) Tujuan harus jelas socio-economy welfare. (2) Sumberdaya yang akan dialokasikan jelas pemerintah, swasta, swadaya masyarakat. (3) Penggunaan sumberdaya selalu melihat efisiensi dalam alokasi sumberdaya, memaksimumkan output, dalam jumlah input tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh output tertentu. (4) Asumsi informasi sempurna data tersedia, data akurat libatkan partisipasi masyarakat dalam penggalian data. 28 Prinsip 5
- 29. 6. Perencanaan proses • Pengorganisasian masalah mengklasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa tujuan, nilai dan sasaran yang berhubungan dengan masalah. • Merumuskan tujuan mengidentifikasi dan menentukan masalah. • Merumuskan sasaran menentukan apa yang diinginkan. • Mengumpulkan dan menganalisis data informasi dan argumentasi pendukung. • Identifikasi serangkaian alternatif kegiatan Identifikasi alternatif dari serangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka mencapai sasaran. • Menilai serangkaian alternatif kegiatan Perkiraan akibat dari setiap alternatif dari serangkaian kegiatan yang mungkin terjadi. • Memilih alternatif yang paling memungkinkan Bandingkan setiap perkiraan akibat alternatif dari serangkaian kegiatan dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sasaran yang sfesifik. • Melaksanakan memilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa menyelesaikan masalah atau yang paling mengumntungkan atau tidak merugikan. • Monitoring dan evaluasi menjamin pencapaian apa yang diinginkan. 29 Prinsip 6
- 31. 31 Prinsip 7 7. Perencanaan mempertahankan siklus kehidupan manusia • Rekayasa Sosial mengubah pola pikir, perilaku, dan gaya hidup dalam kerangka peningkatan kualitas hidup. • Perubahan Sistematis perubahan dilakukan menurut langkah-langkah yang paling mungkin dan meminimalkan ekses yang bersifat mengganggu. • Sasaran Pada Kualitas Yang Terukur kemanfaatan dapat diukur.
- 32. s s s Simbol-simbol Tabulasi Bangun Teori Policy and Program Rekomendasi M&E Kegunaan Pengumpulan dan Manipulasi data Penentuan Model Analisis Data Fenomena Proyek/ Kegiatan 8. Perencanaan Harus bisa dievaluasi!! Prinsip 8 32
- 33. Variabel Utama Intervensi Pembangunan 10 Faktor Penentu Dalam Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan
- 34. Variabel Pokok “Dinamisator” 1. Uang dana 2. Barang fisik 3. Orang pelaku, penerima 4. Borang manajemen, regulasi 5. Luang waktu, peluang kesempatan/timing, waktu sedikit (jarang), waktu banyak (girang) 6. Ruang lokasi, sarang = enclave (kantong tujuan) “Katalisator” 7. Piutang good will, pendukung 8. Juang niat, motivasi, usaha (garang), komitmen (sayang), sungguh-sunggu semangat (perang). 9. Matang tujuan jelas. Jangan lekang = usang = hancur musnah, tidak ada gunanya. 10. Bilang ada evaluasinya, katakan benar meskipun berasa pahit. Hasil positif = dendang, hasil negatif = buang.
- 35. Sumberdaya Keuangan • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena sumberdaya liquid yang paling dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: uang kartal (dana in- cash), uang giral (surat berharga). • Sifatnya: uang (liquid) Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 101 2 “Dinamisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 36. Sumberdaya Fisik • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena sumberdaya tidak liquid yang paling dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: benda fisik (in-kind). • Sifatnya: barang. Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 1021 “Dinamisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 37. Sumberdaya Person • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena orang yang terlibat aktif dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: pelaku kebijakan, penerima manfaat kebijakan. • Sifatnya: orang. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Dinamisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 38. Regulasi • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena pengelolaan (manajemen) dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: perundang-undangan, peraturan, regulasi, keputusan, beleid, beziking recht. • Sifatnya: borang, tertulis. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Dinamisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 39. Waktu • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena waktu yang dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: kesempatan (timing), waktu sedikit (jarang), waktu panjang (girang). • Sifatnya: luang, peluang. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Dinamisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 40. Lokasi • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena ruang yang dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: lokasi terbatas (enclave, sarang), lokasi sasaran (wilayah, kluster, kawasan). • Sifatnya: statik. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Dinamisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 41. Dukungan Eksternal • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena dukungan eksternal yang dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: niat baik (good will), janji (promise) piutang. • Sifatnya: orang. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Katalisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 42. Dukungan Internal • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena dukungan internal yang dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: motivasi tinggi, kesungguhan usaha (“garang”), komitmen (sayang), semangat juang (“perang”). • Sifatnya: orang. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Katalisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 43. Kejelasan Konsep • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena kejelasan konsep yang dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: kematangan konsep (tidak mudah usang/useless), argumentasi kuat (tidak mudah lekang/hancur) TUJUAN KEBIJAKAN sesuai dengan kebutuhan • Sifatnya: dokumen fisik. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Katalisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 44. 10 Informatif • Variabel yang dipakai untuk memahami fenomena keterbukaan informasi yang dibutuhkan dalam memastikan kesuksesan sebuah upaya kebijakan. • Formatnya: laporan pemantauan, laporan evaluasi, penelaahan kebijakan katakan benar meskipun berasa pahit Hasil positif (“berdendang”), hasil negatif (“dibuang”). • Sifatnya: dokumen fisik. Variabel Pokok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “Katalisator” Penerima kebijakan: UNTUNGPengelola kebijakan: RUGI PENGUJIAN
- 45. Hubungan Variabel Pembangunan dan Variabel Intervensi
- 51. Pikirkan .....
- 54. Penelaahan Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 101 2 “Dinamisator” “Katalisator” 1 2
- 55. Penelaahan Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 101 2 “Dinamisator” “Katalisator” Rencana Realisasi Konstanta XIndeks = Persamaan umum1
- 56. Penelaahan Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 101 2 “Dinamisator” “Katalisator” Rs 3 Rs 4 Rs 5 Rs 6 Rs 7 Rs 8 Rs 9 Rs1 0 Rs 1 Rs 2 Rc 3 Rc 4 Rc 5 Rc 6 Rc 7 Rc 8 Rc 9 Rc1 0 Rc 1 Rc 2 IK = 2
- 57. Penelaahan Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 101 2 “Dinamisator” “Katalisator” Rs 3 Rs 4 Rs 5 Rs 6 Rs 7 Rs 8 Rs 9 Rs1 0 Rs 1 Rs 2 Rc 3 Rc 4 Rc 5 Rc 6 Rc 7 Rc 8 Rc 9 Rc1 0 Rc 1 Rc 2IK = 3
- 58. Penelaahan Variabel Pokok 3 4 5 6 7 8 9 101 2 “Dinamisator” “Katalisator” Rs 3 Rs 4 Rs 5 Rs 6 Rs 7 Rs 8 Rs 9 Rs10 Rs 1 Rs 2 Rc 3 Rc 4 Rc 5 Rc 6 Rc 7 Rc 8 Rc 9 Rc1 0 Rc 1 Rc 2 IK = 3
- 59. Perencanaan Berbasis Skenario 6 Faktor Skenario
- 60. Pemahaman Perencanaan Skenario Skenario (mininal) merupakan fungsi dari: • Variabel hasil (expected result) • Variabel kegunaan waktu (time utility) • Variabel kebutuhan sumberdaya (resources needed) Expanded variabel: • Variabel Target • Variabel Konsep/Materi • Variabel Manajemen Pembangunan Hasil Yang Diharapkan Kegunaan Waktu Kebutuhan Sumber Daya Target Konsep Manajemen Pembangunan
- 61. Variabel hasil (expected result) • Apa yang HARUS terjadi dalam kurun waktu tertentu. Variabel Skenario 1 2 3 4 5 6
- 62. 62 Apa yang HARUS terjadi MISALNYA: Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua: Pendekatan “biasa” (trend): Baseline tahun 2010 Rp 87,78 triliun (BHB) Rp 172,67 triliun (2025 BHB) Rp 553,77 triliun (2045 BHB) (garis kuning). Pendekatan “yang tidak biasanya” (skenario): Baseline tahun 2010 Rp 87,78 triliun (BHB) ‘sama di atas’ Rp 809,28 triliun (2025 BHB) Rp 3.569 triliun (2045 BHB) (garis merah). Persyaratan pertumbuhan ekonomi “yang tidak biasanya”: • Hanya dapat dilakukan apabila pembangunan di Papua dilakukan dengan strategi “yang tidak biasanya”, mengedepankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif. • Menstimulasi ekonomi menuju ekonomi yang BUKAN SEKEDAR mengandalkan sumberdaya alam (misal: ekonomi inovatif). • Mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi yang mengandalkan daya saing kompetitif (ketimbang komparatif). • Mengedepankan pengembangan SDM Papua yang unggul berdasarkan kebutuhan pengembangan daya saing kompetitif.
- 63. Penentuan Target • Berapa magnitude TARGET-nya? Variabel Skenario 1 2 3 4 5 6
- 64. 64 Apa yang HARUS terjadi Magnitud Target: Baseline Rp 87,78 triliun (2010 BHB) Rp 809,28 triliun (2025 BHB) Rp 3.569 triliun (2045 BHB) (garis merah). Sektor apa saja yang HARUS BERKONTRIBUSI? •Industri pangan dan pertanian •Industri energi •Industri barang modal •Industri barang jadi •Sistem logistik •Jasa
- 65. BERAPA LAMA HARUS terjadi Baseline Rp 87,78 triliun (2010 BHB) Rp 809,28 triliun (2025 BHB) Rp 3.569 triliun (2045 BHB) 2010 2014 2025 2045 2010-2014 2015-2019 2010-2014 2015-2019
- 66. Penentuan Konsep • Apa saja keunggukan komparatif yang ada dalam suatu wilayah? • Bagaimana strategi menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif. • Bagaimana keunggulan kompetitif itu MAMPU mendorong pencapaian TARGET. Variabel Skenario 1 2 3 4 5 6
- 67. BERAPA LAMA HARUS terjadi
- 68. BERAPA LAMA HARUS terjadi
- 69. Variabel kegunaan waktu (time utility) • Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai YANG HARUS TERJADI itu? • Dapatkah dipercepat? • Bagaimana Strategi Percepatannya? • SIAPA YANG MELAKSANAKAN? Variabel Skenario 1 2 3 4 5 6
- 70. Daya Saing Tinggi Unggul di 5 Bidang 1000 S3 • Kualitas dunia • Pengisi pembangunan • Sesuai kebutuhan. 500 S2 • Berkualitas dunia dan sesuai kebutuhan 100 S3 • Pemacu pembangunan. Papua sebagai “Indonesian Center of Excellent” dan “Papua is Modern Indonesian Gateway”. Pengembangan 5 center of excellent sebagai pemicu peningkatan daya saing Provinsi Papua di tingkat global. Pembinaan S1+S2 100 S2 30 S3 Persiapan pembangunan 5 center of excellent dan center of knowledge di Provinsi Papua. 2010 2020 2025 Jangka Panjang (20-25 tahun) Jangka Menengah (10-20 tahun) Jangka Panjang (5-10 tahun) Penerapan Pada Sektor Unggulan Penguasaan Iptek Pembentukan SDM Unggul BERAPA LAMA HARUS terjadi Dalam Jangka Panjang
- 71. Alternatif 1: Pola Percepatan 240 Doktor per tahun Target Tercapai Dalam 13 Tahun Alternatif 2: Pola Seleksi S1 Untuk Beasiswa S2 dan S3 122 Doktor per tahun Tercapai Dalam 17 Tahun Alternatif 3: Pola Kombinasi Percepatan Pendidikan Dasar/Menengah dan Pendidikan Tinggi Untuk Beasiswa S2 dan S3 300 Doktor per tahun Target Tercapai Dalam 12 Tahun Alternatif 4: Pola Normal 30 Doktor per tahun Target Tercapai Dalam 43 Tahun BERAPA LAMA HARUS terjadi Dalam Jangka Panjang
- 72. Variabel kebutuhan sumberdaya (resources needed) • Apa saja yang diperlukan dan HARUS ADA dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai yang HARUS ADA dalam jangka waktu tertentu. • Perencanaan kebijakan! Variabel Skenario 1 2 3 4 5 6
- 73. Manajemen pembangunan Variabel Skenario 1 2 3 4 5 6 • Strategi Kelembagaan • Strategi Pengendalian (disiplin kebijakan) • Strategi Mind-set (soft-power) 15 Sukses Kelola
- 75. Pemerintah Sektor Ekonomi Investor Masyarakat Operator http://riaubisnis.com/inde x.php/world-mainmenu- 26/regulasi-mainmenu- 34/5402-masterplan- kawasan-industri-siak- tuntas-akhir-2012 (1) Memastikan semua pihak bertanggung-jawab
- 76. (2) Meningkatkan Nilai Tambah Multisektor ketimbang Monosektor Sudut pandang 1 proyek saja. Tambang Pelsus Kapal GB 1 2 3 4 (1) Nilai Tambah Sektor Pertambangan (2) Nilai Tambah Sektor Konstruksi (Jalan) (3) Nilai Tambah Sektor Transportasi (4) Nilai Tambah Sektor Jasa Transportasi Total Nilai Tambah Proyek + PLTU Nilai Tambah Sektor Listrik tidak masuk hitungan. Tambang Pelsus Kapal GB KPI 8 (1) Nilai Tambah Sektor Pertambangan (7) Nilai Tambah Sektor Transportasi (8) Nilai Tambah Sektor Jasa Transportasi Total Nilai Tambah KPI + KoperasiManufaktur Gudang Kawasan Industri PLTU (2) Nilai Tambah Sektor Jasa (3) Nilai Tambah Sektor Manufaktur (4) Nilai Tambah Sektor Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan (5) Nilai Tambah Sektor Jasa (6) Nilai Tambah Sektor Listrik 123 4 5 6 7 9 (9) Nilai Tambah Sektor Konstruksi (Jalan) Hotel & Hiburan 10 (10) Nilai Tambah Sektor Perhotelan dan Restoran. Institusi Diklat Nilai Tambah Sektor Jasa Pendidikan. Sudut pandang 1 KPI. Tambang Pelsus Kapal GB KPI 8 (1) Nilai Tambah Sektor Pertambangan (7) Nilai Tambah Sektor Transportasi (8) Nilai Tambah Sektor Jasa Transportasi Total Nilai Tambah KPI + KoperasiManufaktur Gudang Kawasan Industri PLTU (2) Nilai Tambah Sektor Jasa (3) Nilai Tambah Sektor Manufaktur (4) Nilai Tambah Sektor Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan (5) Nilai Tambah Sektor Jasa (6) Nilai Tambah Sektor Listrik 123 4 5 6 7 9 (9) Nilai Tambah Sektor Konstruksi (Jalan) Hotel & Hiburan 10 (10) Nilai Tambah Sektor Perhotelan dan Restoran. Institusi Diklat Nilai Tambah Sektor Jasa Pendidikan. (11) Nilai Kurang Beban Lingkungan Nilai Kurang Beban Lingkungan - “Sustainable Development- based Resource Accounting” “Resource Accounting”
- 77. (3) Menyusun Rencana Aksi Rencana Aksi • Memastikan jadwal pencapaian. • Memastikan siapa yang paling bertanggung-jawab dalam pencapaian itu. • Memastikan apa yang harus dikerjakan dan kapan harus diselesaikan. (3) Apa Saja Yang Dilakukan? • Memastikan apa saja yang yang harus dikerjakan. (4) Pelaporan Affirmative action Memastikan apa saja yang yang harus dikerjakan. (1) Apa Yang Harus Dikembangkan? • Memastikan siapa yang paling bertanggung-jawab dalam pencapaian itu. • Memastikan apa yang harus dikerjakan dan kapan harus diselesaikan. (2) Dimana Harus Dilakukan? • Dimana titik koordinatnya? • Dibangun apa dan dimana?
- 78. (4) Green Development Planning Approach applied to Indonesia
- 79. (5) Mengajak peranserta masyarakat Format Peranserta • Memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan. • Memastikan mereka memperoleh dan memanfaatkan hasil pembangunan. • Memastikan bentuk kelembagaan peranserta mereka dalam proses pembangunan.
- 80. (6) Memastikan kesejahteraan kelompok menengah ke bawah dijamin Meningkatkan pelayanan publik untuk meringankan beban konsumsi masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Luas Ilmu pengetahuan dan teknologi Aneka kebijakan publik pro-poor. Memastikan kesempatan kerja seluas- luasnya bagi kelompok usia produktif baru. Meningkatkan penghasilan kelompok pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Debottlenecking Regulasi Mempercepat pembangunan ekonomi di masing-masing koridor ekonomi. Not business as usual!
- 81. Jumlah Tabungan Bersih Jumlah Jenis Usaha Jumlah Jaminan Hari Tua Jumlah Modal Jumlah Laba Bersih Usaha Jumlah Aset Jumlah Pajak Jumlah Omset Jumlah Konsumsi 2 3 4 5 6 7 9 8 Jumlah Produksi Jumlah Penjualan 12 10 11 Jumlah Anggota Pokmas Yang Terlibat1 Ukuran: Skala Kelompok Lokal
- 82. Perkebunan PenyulinganPenggilingan Hilir Perkebunan Kelapa Sawit Penggilingan Kelapa Sawit Perdagangan dan Logistik Penyulingan & Fraksionasi Minyak dan Lemak Oleo-chemicals Oleo-chemicals Bio-fuels USD 0,03 Miliar5 (0,6%) USD 0,08 Miliar4 (1,4%) USD 5,25 Miliar3 (98%) Nilai Tambah2 (USD Miliar) Mata rantai peningkatan nilai tambah produksi Kepala Sawit ke industri hilirnya. Margin dari Setiap Rantai Nilai • Tandan Buah Segar (Fresh Fruit Bunch/FFB) • Crude Palm Oil (CPO) • Biji Kelapa Sawit • Biji Minyak Kelapa Sawit • RBD Palm Oil • RBD Olein • RBD Stearin • PFAD1 Bio-fuel Glycerine Fatty Acids Fatty Alcohol Minyak Masak Margarin Masyarakat + Pemda BUMS Perusda BUMS BUMS Koperasi Angkutan (7) Memastikan meluasnya dampak kegiatan ekonomi ke ekonomi lokal Contoh: hilirisasi sektor kelapa sawit
- 83. (8) Institutional setting Menjadi Tantangan dan Peluang sekaligus Sei Mangkei Economic Zone – Kabupaten Simalungun Sumatera Utara • Palm oil derivative • Managing industrial activities, export, import, and other economic activities • In proxy to future global hub port Kuala Tanjung Tanjung Lesung Special Economic Zone – Kabupaten Serang Banten • Water front tourism city development • International standard resort • In proxy to the national capital- jakarta Contoh Manajemen Kawasan Sei Mangke, Tanjung Lesung, Waesulamu Buli Manajemen Kawasan • Penyediaan utilitas untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan pelaksanaan proyek didukung iptek dan SDM lokal difasilitasi regulasi yang kondusif.
- 84. (9) Manajemen dan Leadership Keharusan 2012 2032 2022 Kebutuhan jangka menengah: • Stabilitas produksi. • Transportasi dan perhubungan. • SDM. • Regulasi. Kebutuhan jangka panjang: • Bahan baku. • Pasokan energi. • Jalur distribusi. • Utilitas lainnya. • Keamanan. Kebutuhan jangka pendek: • Ijin. • Konstruksi. Menjamin implementasi sub-Masterplan Profesional •Dukungan jangka panjang. •Jaminan konsistensi. •Kebersamaan dalam masyarakat – saling bermanfaat. •Tim yang kompak dan cerdas! Personal Leadership Group Leadership Visioner Leadership
- 85. (10) Ikutkan seluruh potensi untuk kembangkan SDM Jika sudah dipilih dan disepakati sektor ekonomi penggerak pembangunan di kawasan, maka: • Tancapkan “bendera SDM” sebagai misi! • Kerahkah seluruh potensi untuk mengembangkan SDM. • Arahkan APBD untuk mendukung aktivitas SKPD dalam pengembangan SDM yang dipilih. • Koordinasikan dengan kuat. Institut Pertambangan Nemangkawi
- 86. (11) Feasibility Study Business is business 1. Skema kerjasama. 2. Skema pembiayaan. 3. Skema kemanfaatan. 4. Kebutuhan konektivitas. 5. Kebutuhan SDM. 6. Kebutuhan iptek. 7. Regulasi yang diperlukan. 8. Dampak sosial. 9. Dampak lingkungan. 10. Detail engineering design. Menjamin mutual benefit dengan mempertimbangkan dan menanggung resiko secara bersama Maju bersama...!
- 87. (12) Menarik sumber-sumber investasi baru Format investasi: • Road-show. • Investor forum. • Executive-club. • Concorsium. • Local partner. • Partnership. Kunci pokok: Jangan jual potensi sumberdaya alam dalam keadaan mentah, tapi tawarkan prospek pengembangan hilirisasi sektor kegiatan ekonomi utama yang menjadi andalan di suatu daerah!!!
- 88. (13) Pemantauan dan Pengendalian Berkala. Format Pemantauan: • Site-visit. • Diskusi para-pihak (FGD). • Independen grup. • On-line (e-monev). • Affirmative-action controled system. Grafik 1. Lembaga Yang Diobservasi Pemerintah Pusat 7% BUMN/Sw asta 40% Pemerintah Daerah 53% Grafik 2. Pandangan Terhadap MP3EI Sudah cukup 13.3% Sangat tidak setuju 0.0% Sangat setuju 86.7% Kategori KPI fn f% KPI Berkinerja Tinggi 24 29,3% KPI Berkinerja Sedang 6 7,3% KPI Berkinerja Rendah 52 63,4% Jumlah 82 100,0% Affirmative action-based evaluation and reporting Onlined controling and reporting mechanism Focussed monitoring
- 89. Status Perkembangan Proyek Online e-Monev KP3EI www.m.kp3ei.go.id
- 90. (14) Memperkirakan Dampaknya • Dampak ekonomi proyek langsung dan tidak langsung. • Dampak ekonomi wilayah. • Dampak regional dan nasional. • Dampak tenaga kerja, sosial, dan kemiskinan. Tabel 1 Perkiraan Penyerapan Kerja Tahunan Menurut Rencana Aksi Tahun 2013. Sektor Nilai Investasi (Dalam Miliar Rp) Rerata Masa Pelaksanaan Proyek (Dalam Tahun) Rerata UMP Setempat (Dalam Rp/Tahun/Pekerja) Perkiraan Jumlah Pekerja Manajemen (Dalam 1 Tahun) Perkiraan Jumlah Pekerja Produksi (Dalam 1 Tahun) Perkiraan Jumlah Pekerja Produksi dan Manajemen (Dalam 1 Tahun) 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.233.002 4 15.808.614 334 97.616 97.950 2 Pertambangan dan Penggalian 1.588.667 4 15.651.269 342 100.023 100.365 3 Industri Pengolahan 1.669.127 4 15.707.059 403 124.761 125.164 4 Konstruksi 1.132.332 4 15.865.040 327 95.239 95.565 5 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Peraw atan Mobil dan Sepeda Motor 30.971 1 17.379.000 25 6.780 6.805 6 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 10.500 10 14.400.000 1 176 177 7 Real Estat 154.222 2 15.000.441 126 45.182 45.308 8 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 309.674 2 15.875.530 200 68.269 68.469 Total 6.128.496 4 15.710.869 1.758 538.046 539.804 Skenario Kebijakan Pertumbuhan PDB (%) 2012 2013 2014 1 Dampak kenaikan investasi infrastruktur pemerintah di semua sektor (sebesar 15%). 0,36 0,36 0,38 2 Dampak kenaikan investasi infrastruktur pemerintah di sektor transportasi saja (sebesar 15%). 0,06 0,05 0,12 3 Dampak kenaikan investasi infrastruktur pemerintah di semua sektor (sebesar 15%), ditambah kenaikan investasi transportasi (15%). 0,38 0,38 0,4 Impelementasi MP3EI secara nasional mampu mempercepat penambahan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 0,38% - 0,4%. 0,17 0,22 0,16 0,21 0,30 0,11 0,30 Indonesia KE Sumatera KE Jawa KE Kalimantan KE Sulawesi KE Bali - NTKE Papua & Kep Maluku Tambahan Penurunan Tingkat Kemiskinan dari MP3EI Dibandingkan Business as Usual Titik Persen Impelementasi MP3EI secara nasional mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan sebasar 0,17% dari populasi penduduk. Koridor Ekonomi Sulawesi dan Papua-Maluku akan memperoleh percepatan penurunan kemiskinan terbesar apabila MP3EI dilakukan di KE tersebut. Hasil evaluasi (terestimasi): MP3EI dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan antar-koridor ekonomi. Hasil evaluasi (terestimasi): • MP3EI akan berdampak mengurangi kesenjangan antar-wilayah lebih besar apabila pembangunan infrastruktur di semua sektor dilakukan ditambah pembangunansektor transportasi di semua koridor ekonomi. • Koridor ekonomi Papua-Maluku akan memperoleh manfaat pertumbuhan paling besar dibandingkan wilayah lain.
- 91. (15) Mendengarkan Suara Khalayak Grafik 1. Lembaga Yang Diobservasi Pemerintah Pusat 7% BUMN/Sw asta 40% Pemerintah Daerah 53% Sebagian besar isi pemberitaan online tentang MP3EI bersumber dari Pemerintah Daerah dan BUMN/Swasta. Jajaran pemerintah pusat justru kurang menjadi sumber pemberitaan. Artinya: “sosialisasi” MP3EI justru “dilakukan” oleh bukan Pemerintah Pusat. Rekomendasi: perlu “sosialisasi” MP3EI lebih gencar dari jajaran Pemerintah Pusat yang harus dirilis oleh media massa. Grafik 2. Pandangan Terhadap MP3EI Sudah cukup 13.3% Sangat tidak setuju 0.0% Sangat setuju 86.7% Sebagian besar isi pemberitaan online tentang MP3EI bernada positif terhadap MP3EI. Tidak ada yang tidak setuju terhadap kebijakan MP3EI. Momentum ini harus tetap dijaga agar dukungan terhadap pelaksanaan MP3EI tetap positif. Rekomendasi: perlu terus menghidupkan pertemuan dengan para pihak dalam pelaksanaan MP3EI agar kebijakan MP3EI dapat diklaim sebagai “milik bersama”. N = 104 media online (Januari – September 2012) Pandangan positif tentang MP3EI terbanyak keluar dari pihak pemerintah daerah disusl BUMN/swasta. Artinya bahwa dukungan terhadap kebijakan MP3EI dari sebagian besar kalangan masyarakat sangat besar. Pandangan positif tentang MP3EI yang baik ini didukung oleh persepsi mereka yang cukup baik tentang kesiapan kelembagaan KP3EI dalam menangani program MP3EI. Meskipun pandangan terhadap MP3EI baik dan terhadap KP3EI cukup baik, sebagai besar kelompok terobservasi masih mengharapkan perbaikan kinerja kelembagaan KP3EI (khususnya semua Tim Kerja). • Mengamati pembicaraan: - siapa? - berbicara apa? - penilaian apa? - Harapan apa? • Jumlah media yang menjadi sampel 104 media online (Januari – September 2012)
- 93. Sistem Manajemen Pembangunan 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1. Penyusunan Rencana 2. Penetapan Rencana 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kebijakan Perencanaan Kebijakan Penganggaran UU 25/2004 SPPN UU 17/2003 Keuangan Negara UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Evaluasi Hasil Evaluasi Input Audit RPJMN RKP 1. Prioritas pembangunan, 2. Rancangan kerangka ekonomi makro, 3. Arah kebijakan fiskal, 4. Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif program KL, program lintas KL, dan kew ilayahan (UU SPPN Psl 3 (4) RAPBN berpedoman pada RKP(UU 17/2003 Psl 12 (2)) • Anggaran Terpadu • Anggaran Berbasis Kinerja • Kerangka Pengeluaran Berjangka Menengah (MTEF) Pembahasan di DPR Pengesahan/ Penerbitan DIPA Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kegiatan UU 1/2004 Perbendaha raan Negara PP 39/2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan UU Pelaksanaan APBN (tiap tahun) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Evaluasi Kelembagaan UU APBN (tiap tahun) UU 17/2003 KN Evaluasi Kinerja (belum ada Regulasi) • Bappenas dan UKP4 1. SAKIP/LAKIP 2. PP 60/2008 Sisdal Intern Pemerintah) UU 27/2009 Ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1. Penyusunan Rencana 2. Penetapan Rencana 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1. Penyusunan Rencana 2. Penetapan Rencana 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kebijakan Perencanaan Kebijakan Penganggaran UU 25/2004 SPPN UU 17/2003 Keuangan Negara UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Evaluasi Hasil Evaluasi Input Audit RPJMN RKP 1. Prioritas pembangunan, 2. Rancangan kerangka ekonomi makro, 3. Arah kebijakan fiskal, 4. Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif program KL, program lintas KL, dan kew ilayahan (UU SPPN Psl 3 (4) RAPBN berpedoman pada RKP(UU 17/2003 Psl 12 (2)) • Anggaran Terpadu • Anggaran Berbasis Kinerja • Kerangka Pengeluaran Berjangka Menengah (MTEF) Pembahasan di DPR Pengesahan/ Penerbitan DIPA Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kegiatan UU 1/2004 Perbendaha raan Negara PP 39/2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan UU Pelaksanaan APBN (tiap tahun) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Evaluasi Kelembagaan UU APBN (tiap tahun) UU 17/2003 KN Evaluasi Kinerja (belum ada Regulasi) • Bappenas dan UKP4 1. SAKIP/LAKIP 2. PP 60/2008 Sisdal Intern Pemerintah) UU 27/2009 Ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 95. Kerangka Sistem Informasi MP3EI yang dikembangkan Sekretariat KP3EI
- 96. 1. Portal Katalog • Portal Katalog berisi semua data semua proyek/kegiatan dalam MP3EI dan yang mendukung MP3EI (++4000 proyek/kegiatan). • Data proyek meliputi seluruh variabel spasial (mulai dari level provinsi sampai level kecamatan) dan variabel tematik (seperti nilai investasi, kapasitas peroyek, dst), dan variabel sektor ekonomi (PDB).
- 97. 2. Dashboard KP3EI • Dashboard KP3EI berisi informasi perkembangan setiap proyek/kegiatan MP3EI yang sedang difasilitasi pelaksanaan rencana aksinya (sekitar 1000 proyek/kegiatan yang dipantau). • Informasi yang ditampilkan dalam Dashboard KP3EI meliputi status kinerja proyek/kegiatan, status kinerja Kawasan Perhatian Investasi, dan kinerja dampak proyek/kegiatan ybs.
- 98. 3. Portal Pemantauan (Monitoring) • Portal Monitoring KP3EI berisi detail informasi perkembangan setiap proyek/kegiatan MP3EI dan instrumen pemutakhiran perkembangan proyek/kegiatan yang sedang dipantau.
- 99. • Portal Geospasial KP3EI berisi informasi perkembangan setiap proyek/kegiatan MP3EI yang ditampilkan secara geospasial di atas peta kepulauan Indonesia. Ketersediaan informasi geospasial membantu analisis spasial keterhubungan antar-proyek/kegiatan MP3EI dalam suatu kawasan perhatian investasi (KPI) mampun dalam satu provinsi atau satu koridor ekonomi. 4. Portal Geospasial
- 100. 5. Portal Analisis Dampak • Portal Analisis Dampak berisi simulasi dan potensi dampak dari setiap proyek/kegiatan MP3EI baik proyek/kegiatan yang akan/sedang/sudah dilaksanakan. Dampak yang diukur adalah: kesempatan kerja, penghasilan kotor, pertambahan nilai industri, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- 101. 6. Website KP3EI.go.id • Website KP3EI berisi informasi yang bersifat umum tentang MP3EI dan informasi populer tentang perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan yang sedang dipantau dan difasilitasi oleh KP3EI.
- 102. 7. Manajemen Media MP3EI • Portal Manajemen Media mampu melakukan analisis responsi khalayak dari seluruh dunia tentang MP3EI baik seputar pelaksanaan proyek/kegiatan MP3EI, seputar pelaku MP3EI, dan sentimen khalayak terhadap pelaku dan terhadap kebijakan MP3EI. Sumber informasi berasal dari 800-an media online.
- 103. Terima kasih Randy R. Wrihatnolo Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan MP3EI Sekretariat KP3EI – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat – Indonesia 10110 email: wrihatnolo@yahoo.com