Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2011

© Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©

Usulan Restrukturisasi

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sumbangan Pemikiran Randy R. Wrihatnolo
Jakarta, 2 Agustus 2011

Kondisi Saat Ini
Sampai dengan tahun 2011, Kedeputian EKP telah menunjukkan kiprah yang
cukup positif. Sebagai unit kerja yang baru terbentuk, Kedeputian EKP terlihat
telah melaksanakan tupoksinya dengan cukup baik. Kedeputian EKP, dengan tiga

direktorat di dalamnya, telah melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi kinerja
pembangunan nasional (daerah dan sektoral) serta merumuskan sistem dan
pelaporannya.
Namun demikian, apabila pertanyaan dilanjutkan dengan:
Apakah EKP sudah mencapai hasil yang optimal (efisien dan efektif)?
Maka jawabannya akan berbeda dengan harapan pembentukan Kedeputian EKP pada tahun
2007/2008 lalu.

Produk Kedeputian EKP

Analisis Situasi
Kekuatan Kedeputian EKP kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau
sumberdaya yang dapat dikendalikan:
• Kedeputian EKP berada di bawah naungan organisasi Bappenas yang memiliki komitmen
terhadap pengembangan perencanaan pembangunan nasional termasuk monitoring dan
evaluasi di dalamnya.
• Memiliki struktur organisasi dengan tupoksi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007.
Kelemahan Kedeputian EKP kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan
baik atau sumberdaya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi:
• Kapasitas sumberdaya manusia Kedeputian EKP dalam melaksanakan monitoring dan
evaluasi masih lemah dan perlu ditingkatkan.
• Pemantauan kinerja pembangunan belum berjalan optimal.
• Belum menghasilkan evaluasi yang benar-benar dapat disebut evaluasi, kebanyakan
masih bersifat review.
• Sistem pemantauan dan evaluasi masih belum terbentuk dengan baik dan komprehensif.
• Pengumpulan data masih manual, belum secara elektronik atau belum memanfaatkan e-
monev.

Analisis Situasi
Ancaman eksternal terhadap Kedeputian EKP faktor-faktor lingkungan luar yang negatif:
• Persepsi dari luar bahwa Kedeputian EKP hanya melakukan kompilasi, tidak sebagai
perumus atau penyusun evaluasi.
• Pembagian wewenang dan lingkup kerja evaluasi di lingkungan Bappenas masih tumpang
tindih.
Peluang eksternal bagi Kedeputian EKP faktor-faktor lingkungan luar yang positif:
• Monitoring dan evaluasi saat ini merupakan isu strategis yang menjadi concern banyak
pihak terutama sejak diterapkannya pengganggaran berbasis kinerja.
• Dorongan dari berbagai pihak di luar EKP, agar EKP dapat lebih berperan dan
memberikan arah dalam penyusunan monitoring dan evaluasi.
• Dokumen perencanaan (RPJMN 2010-2014, RKP 2011 dan seterusnya) telah disusun
dengan menambahkan indikator kinerja dengan harapan dapat dievaluasi.

Urgensi Saat Ini
Apa yang paling dibutuhkan dari Kedeputian EKP dan fungsi evaluasi
pembangunan:

(1) Evaluasi harus menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
(2) Evaluasi merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran
pembangunan berbasis kinerja.
(3) Evaluasi yang kredibel dan profesional.
Pilihan cara:
(1) Tidak perlu ada perubahan pada struktur Kedeputian EKP, tetapi hanya
diperlukan penajaman dan penguatan pada tupoksi UKE III pada direktorat
yang ada.

(2) Perlu penambahan struktur UKE II dan UKE III baru di Kedeputian EKP dan
peningkatan peran dan kewenangan dalam melakukan evaluasi/monitoring.
(3) Perlu perubahan struktur UKE II dan UKE III pada Kedeputian EKP dan
peningkatan peran dan kewenangan dalam melakukan evaluasi/monitoring
sehingga semua kebutuhan dan tuntuntan kepada Kedeputian EKP dapat
dipenuhi.
Usulan Cara:
Restrukturisasi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan (lihat berikut)

Usulan Restrukturisasi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan

Alternatif 1:

Meningkatkan Tugas dan Fungsi.
Alternatif 2:
Okupasi dan Merger Menjadi Unit Kerja Baru.

Alternatif 3:

Okupasi dan Revitalisasi Menjadi Unit Kerja Baru.
Alternatif 4:
Reorganisasi Berbasis Sektoral.

Alternatif 1: Meningkatkan Tugas dan Fungsi.
Kedeputian
Evaluasi Kinerja Pembangunan
Direktorat
Direktorat Direktorat
Evaluasi Kinerja
Sistem Informasi
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R.Evaluasi KinerjaWrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
Wrihatnolo © Randy R.
Pembangunan
Kinerja Pembangunan Pembangunan Daerah
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo SektoralWrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
© Randy R.
Sisinfo EKP
EKP Kesra
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R.Sektoral Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wilayah Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
Kinerja Wrihatnolo © Wrihatnolo © Barat
Sisinfo EKP EKP
Kinerja Daerah Polhukhankam Wilayah Tengah
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©Penyiapan dan © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
Randy R. Wrihatnolo
Pelaksanaan Sisdur EKP EKP
Sisinfo Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wilayah Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Kinerja Perekonomian Wrihatnolo © Timur
Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©Pembangunan © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo © Randy R. Wrihatnolo ©
Randy R. Wrihatnolo
Perubahan fungsi dari
Dit SPEKP.

Alternatif 1: Meningkatkan Tugas dan Fungsi.
Dasar Pemikiran:
• Meningkatkan peran dan fungsi UKE II dalam Kedeputian EKP secara parsial.
Strateginya:
• Mengoptimalkan struktur yang ada dengan ditambahkan struktur baru yang selama ini perlu tapi tidak
ada, dan meningkatkan tugas dan fungsi Direktorat SPEKP bertambah menyiapkan dan
melaksanakan sisdur sistem informasi kinerja pembangunan yang berbasis teknologi informatika.
• Pengembangan sistem dan prosedur sebaiknya dilakukan secara ad-hoc oleh Tim Gabungan antar-
direktorat di Kedeputian EKP, sebab tidak setiap saat perlu menyiapkan sisdur dan sisdur berguna
untuk seluruh Kedeputian.
• Mempertahankan struktur yang ada seperti sekarang.
Kekuatan alternatif I:
• Tidak perlu perubahan struktur organisasi dan rotasi/mutasi pegawai secara drastis.
Kelemahan alternatif I:
(1) Pembedaan peran berdasarkan konsep pembangunan, yaitu antara pembangunan sektoral dan
pembangunan daerah menimbulkan persoalan dialogis konseptual maupun praktis;
(2) Pembedaan peran menyebabkan tumpang tindih pengadaan data, sementara itu penyediaan data
untuk evaluasi pembangunan masih terkendala oleh pengadaan data pembangunan yang tergolong
“barang mewah”, pengadaan data sebaiknya diupayakan oleh direktorat tersendiri.
(3) Peran dan fungsi dari struktur yang ada berpotensi menimbulkan kesulitan pembagian peran evaluasi
sebab akan terjadi ambivalensi dalam hal cara mengevaluasi kinerja pembangunannya dan dikotomi
metode evaluasi (sektoral dan regional) yang sesungguhnya tidak perlu dibedakan;
(4) Masih bertahannya budaya kerja seperti yang ada saat ini.

Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2011

Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2011

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

More from Randy Wrihatnolo

More from Randy Wrihatnolo (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2011