Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
1. Seri Manajemen Pembangunan #5
Strategi
Penyusunan
Kebijakan Publik
Pokok-pokok Panduan dan
Pengalaman Penyusunan Rencana
Percepatan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
Randy R. Wrihatnolo
3. 1. Paradigma Pembangunan
Prinsip 1
1.Pahami konsep pembangunan
asumsi kebijakan benar
Paradigma pertumbuhan ekonomi.
Paradigma pembangunan sosial.
Paradigma ekonomi-politik.
Paradigma pembangunan manusia.
Paradigma
Pertumbuhan
Ekonomi
Paradigma
Pembangunan
Sosial
Paradigma
Ekonomi-
Politik
Paradigma
Pembangunan
Manusia
Pembangunan
?
Berkelanjutan
Gender
4. Semua konsep
pembangunan pasti:
• Menjamin setiap
kebijakan sebagai
intervensi ke dalam
kehidupan warga
negara.
• Setiap program dan kegiatan
merupakan bentuk kebijakan.
• Setiap program dan
kegiatan merupakan
intervensi ke dalam
kehidupan warga
negara. Kerja + Pendapatan +
• Setiap intervensi harus
Konsumsi + Tabungan +
menjamin 5 nilai
tambah. Perubahan Teknologi
5. Intervensi program dan kegiatan adalah Pendekatan Rumah Tangga dapat
buah dari pelaksanaan kebijakan yang digunakan sebagai standard penentuan
dilakukan oleh K/L atau Dinas terkait. intervensi kebijakan.
6. Intervensi program dan kegiatan dalam skala masif dilakukan ketika Kebutuhan
(Need) bertemu dengan jumlah Populasi (Target) dalam beberapa Lokasi (Places).
Intervensi
Program dan
Kegiatan
Kegiatan
n
G1
G2
T?
G3
Gn
Target
t+n
7. Prinsip 2
Konsep Perencanaan #2
2.Perencanaan efisiensi faktor
produksi m
Pengalokasian sumberdaya harus
Manusia
cermat, karena:
(A) Mobilitas massa alam 0;
(B) Mobilitas massa manusia ~;
(C) Sehingga apabila:
Alam
(D) Kehidupan manusia dan alamnya
pasti menuju titik 0. Manusia hanya t
Kegiatan
bisa menunda atau memperlama Gunakan n
G1
agar alam lebih lambat bergerak sumberdaya secara
ke titik nol. Atau jumlah efektif dalam G2
T?
penentuan Tujuan
manusianya dibatasi. (Goals) untuk
G3
Teknologi, modal, kapasitas mencapai Target (T) Gn
Target
manusia (Solow) secara maximal. t+n
8. Waktu vs Dana dalam Penentuan Goal
dan Target
Hemat Single-line Branch
Kegiatan Kegiatan (Focus + Bonus)
Kegiatan
n n n
G1 Single-line G1
G1 T1 (Focus) Tb
Berpotensi
hemat, tapi
pencapaian
G2
Multi-line
Rp G2
T1
G2
T1
nya lambat, G3 G3 G3
karena
masih ada Gn Tn? Gn Gn
tujuan lain Target Target
yang belum Target t+n
t+n
tentu sesuai t+n
Need.
Lambat
T Cepat
Paralel
Kegiatan Kegiatan
n n Masih untung ada
G1 T1 G1 T1 yang bisa bersinergi.
G2 T2 G2 Paralel-mixed
G3 T3 G3 ?
Tapi boros, karena
Gn Tn Gn Tn ada kegiatan lain
Target Target yang Need-nya
t+n t+n harus dipertanyakan.
Masing-masing
punya Target sendiri-
sendiri. Boros
9. Prinsip 3
Konsep Perencanaan #3
3.Perencanaan menetapkan visi
Perencanaan, dalam arti luas (1) merupakan
upaya manusia meminimalkan ketidakpastian, (2) memfungsikan kemampuan
foresight yaitu kemampuan ”melihat jauh ke depan”. Langkah paling
purba yang dilakukan manusia dalam perencanaan. Kemajuan peradaban
manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini.
Tugas perencana ”melihat jauh ke depan”!!!
Kegiatan
n
G1 T1 G1 T1 G1 T1 G1
G2 T2 G2 T2 G2
G3
G4 T3 G4 T3 G4 T2 G2 T1 G1 T1
Target
t+n
t0 t1 t2 t3 tn
10. Hirarki Kegiatan Pembangunan (1)
TUGAS SIAPA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis)
FUNGSI APA Operasional (Eselon II) Disain Teknis (Eselon I) Proyeksi Output per K/L Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Pembangunan
IMPLEMENTATOR Pimpro KL/Eselon II Eselon I di KL Menteri K/L
LEVEL INDIKATOR INPUT KP (1 th) OUTPUT Program (2 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) IMPACT (3-4 th) IMPACT (5 thn)
AKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR
DOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN RPJMN RPJMN
DOKUMEN ANGGARAN APBN
KP SEKTOR ISU LINTASSEKTOR
HARUS KP PROGRAM
DITENTUKAN
KP
DAN SAR BAB/PRIO
DISEPAKATI KP
KP PROGRAM
KP AGENDA 1
KP
PROGRAM
STRUKTUR KP
SUBSTANSI KP
SAR BAB/PRIO
KP PROGRAM
PEMBANGUNAN
KP
KP
PROGRAM
KP SAR BAB/PRIO
KP PROGRAM
KP
AGENDA 2
KP
KP PROGRAM Rapid
Assessment
KP SAR BAB/PRIO
KP PROGRAM
Laporan
Lampiran 3 Tahunan
PP 39 PP 39 Pidato
EVALUASI EVALUASI EVALUASI
PEMANTAUAN
OUTPUT OUTCOME DAMPAK
11. Prinsip 4
Konsep Perencanaan #4
4. Perencanaan mengukur
Perencanaan, dalam arti sempit derivat dari
foresight, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring).
Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat
materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur.
Tugas perencana ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi”
menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”.
Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya
persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih
sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”.
Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka
terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar
kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras).
15. Prinsip 5
Konsep Perencanaan #5
5. Perencanaan merasionalkan
fenomena, perencanaan harus rasional, bukan
berdasakan emosi dan tebak-tebakan (kira-kira).
Apa yang diperlukan agar ”rasional” (rationality approach):
(1) Tujuan harus jelas socio-economy welfare.
(2) Sumberdaya yang akan dialokasikan jelas pemerintah,
swasta, swadaya masyarakat.
(3) Penggunaan sumberdaya selalu melihat efisiensi dalam
alokasi sumberdaya, memaksimumkan output, dalam jumlah
input tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh output
tertentu.
(4) Asumsi informasi sempurna data tersedia, data akurat
libatkan partisipasi masyarakat dalam penggalian data.
16. Prinsip 6
Konsep Perencanaan #6
6. Perencanaan proses
• Pengorganisasian masalah mengklasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa
tujuan, nilai dan sasaran yang berhubungan dengan masalah.
• Merumuskan tujuan mengidentifikasi dan menentukan masalah.
• Merumuskan sasaran menentukan apa yang diinginkan.
• Mengumpulkan dan menganalisis data informasi dan argumentasi pendukung.
• Identifikasi serangkaian alternatif kegiatan Identifikasi alternatif dari serangkaian
kegiatan untuk memecahkan masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka
mencapai sasaran.
• Menilai serangkaian alternatif kegiatan Perkiraan akibat dari setiap alternatif dari
serangkaian kegiatan yang mungkin terjadi.
• Memilih alternatif yang paling memungkinkan Bandingkan setiap perkiraan akibat
alternatif dari serangkaian kegiatan dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sasaran
yang sfesifik.
• Melaksanakan memilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya
paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa menyelesaikan
masalah atau yang paling mengumntungkan atau tidak merugikan.
• Monitoring dan evaluasi menjamin pencapaian apa yang diinginkan.
17. RPJMN RKP
1. Prioritas pembangunan, UU 17/2003 UU 1/2004 UU 27/2009
2. Rancangan kerangka ekonomi makro, Keuangan Perbendaha Ttg MPR,
3. Arah kebijakan fiskal, raan Negara DPR, DPD,
Negara
4. Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif dan DPRD
program KL, program lintas KL, dan kew ilayahan (UU
SPPN Psl 3 (4)
Kebijakan
RAPBN berpedoman pada Pembahasan
Penganggaran
RKP (UU 17/2003 Psl 12 (2)) di DPR
• Anggaran Terpadu
• Anggaran Berbasis Kinerja
• Kerangka Pengeluaran Pengesahan/
UU APBN
Berjangka Menengah (MTEF) Penerbitan
(tiap tahun)
DIPA
1. 2.
UU 25/2004 Kebijakan Penyusunan Penetapan
SPPN Perencanaan Rencana Rencana Perpres 54
Tahun 2010
Tentang
UU 15/2004 Pengadaan
Pemeriksaan Barang/Jasa
4. 3.
Pengelolaan dan Audit Evaluasi Pengendalian Persiapan Pemerintah
Tanggungjawab Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan
Keuangan Negara Rencana Rencana
UU Pelaksanaan
Pelaksanaan
APBN (tiap tahun)
Kegiatan
UU 17/2003 KN Evaluasi Input
PP 39/2006
Evaluasi Hasil Tata Cara Pengendalian
Pemantauan
dan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Kegiatan
Pelaksanaan Rencana
(belum ada Regulasi) Evaluasi Pembangunan
• Bappenas dan UKP4 Kelembagaan
1. SAKIP/L AKIP
2. PP 60/2008 Sisdal
Intern Pemerintah)
18. Konsep Perencanaan #6
7 1 2
Evaluasi Perumusan Perumusan
Tujuan Sasaran
6 Pengumpulan
Implementasi dan
Analisis Data
Published
Plan
5 4 3
Implementasi Penilaian Identifikasi
Perencanaan Komparatif Pilihan
19. Prinsip 7
Konsep Perencanaan #7
7. Perencanaan
mempertahankan
siklus
kehidupan
manusia
• Rekayasa Sosial mengubah pola
pikir, perilaku, dan gaya hidup
dalam kerangka peningkatan
kualitas hidup.
• Perubahan Sistematis
perubahan dilakukan menurut
langkah-langkah yang paling
mungkin dan meminimalkan ekses
yang bersifat mengganggu.
• Sasaran Pada Kualitas Yang
Terukur kemanfaatan dapat
diukur.
20. Prinsip 8
Konsep Perencanaan #8
8. Perencanaan Harus bisa dievaluasi!!
Tabulasi
Bangun Teori Policy and Program
Rekomendasi M&E
Pengumpulan dan Penentuan Analisis s s s
Kegunaan
Manipulasi data Model Data
Simbol-simbol
Proyek/
Kegiatan Fenomena
22. Evaluasi dalam konteks Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Kinerja
KEGIATAN
(ACTIVITIES)
KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 KEGIATAN 3 KEGIATAN 4
PBB:
Under “Performance-
informed budgeting”
OUTPUTS OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4 system, “performance
information” (evaluation
results) is one of major
IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE
determinant factors.
OUTCOME OUTCOME 1 OUTCOME 2 OUTCOME 3 OUTCOME 4
Other information:
objectives, relevance,
INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE
OUTCOME OUTCOME 1 OUTCOME 2 OUTCOME 3 influencing logic (logic
model), external factors,
similar and/or
FINAL
overlapping activities,
FINAL
OUTCOME OUTCOME alternatives,
performance baseline,
performance trends, total
costs (including human
resources and indirect
costs), and others.
22
23. Analogi Sederhana Keterkaitan-hubungan antara Kegiatan dan Program
PENGADAAN PENGADAAN
PENGADAAN
KEGIATAN
(ACTIVITIES)
1 KG DAGING
AYAM
PENGADAAN
2 KG ARANG
200 G KACANG
JASA
TUKANG SATE
Program Pembuataan 1
250 CC KECAP
DAN BITING MADURA
Porsi Sate Ayam Madura:
Program ini mempunyai
1 ORANG
outcome akhir
10 TUSUK SATE PERAPIAN 500 GRAM
OUTPUTS
AYAM MENTAH ARANG SAOS KACANG
TUKANG SATE
MADURA
terwujudnya “10 Tusuk
Sate Ayam Madura”.
TUKANG SATE
IMMEDIATE SATE BAKARAN SAOS KACANG
MADURA
OUTCOME SIAP BAKAR SIAP SIAP
BEKERJA
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE SAOS KACANG
SATE MATANG OUTCOME
OUTCOME SIAP
SELESAI
FINAL 10 TUSUK SATE
OUTCOME AYAM MADURA
23
24. Analogi Sederhana Keterkaitan-hubungan antara Kegiatan dan Program
PENGADAAN
STUDI BANDING
KEGIATAN
(ACTIVITIES)
1 KG DAGING
AYAM
PENGADAAN
2 KG ARANG
PEMBUATAN
PENGADAAN
10 BUKU RESEP
Program Pembuataan 1
SATE
DAN BITING
Porsi Sate Ayam Madura:
Program ini mempunyai
outcome akhir
10 TUSUK SATE PERAPIAN LAPORAN 10 BUKU RESEP
OUTPUTS
AYAM MENTAH ARANG STUDI BANDING TERSEDIA terwujudnya “Sate
Matang Bersama
Laporan Studi Banding
IMMEDIATE
OUTCOME
SATE
SIAP BAKAR
BAKARAN
SIAP
LAPORAN
DIAPAKAN?
BUKU RESEP
UNTUK APA?
dan 10 Buku Resep”
Apa yang
INTERMEDIATE
OUTCOME
SATE MATANG ? ? terjadi jika
Kegiatan dan
FINAL
OUTCOME
SATE MATANG
Outputnya
berbeda?
BERSAMA
LAPORAN
STUDI BANDING
DAN
10 BUKU RESEP
24
25. Analogi Sederhana Keterkaitan-hubungan antara Kegiatan dan Program
KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN PENYULUHAN PENYEDIAAN
PEMBAGIAN
SENJATA
KAJIAN POTENSI
BAHAN
Program
(ACTIVITIES) PENANGKAPAN MODAL KERJA
IKAN NELAYAN
KEPADA
NELAYAN
TAMBANG
DI LAUT
Peningkatan
Kesejahteraan
SAHIH TIDAK Nelayan:
JUMLAH JUMLAH SAHIH
NELAYAN NELAYAN YANG JUMLAH JUMLAH Program ini
YANG PAHAM MEMPEROLEH NELAYAN YANG LAPORAN
OUTPUTS
CARA MODAL KERJA MEMPUNYAI PERJALANAN mempunyai
MENANGKAP BERBUNGA AK 47 DINAS DI LAUT
IKAN RENDAH outcome akhir
SAHIH TIDAK terwujudnya
ANDAL ANDA
L “Meningkatnya
PRODUKSII
NELAYAN PRODUKSII Kesejahteraan
MAMPU NELAYAN PROSIDING
IMMEDIATE
OUTCOME
IKAN
TANGKAP
MENYEWA SANGAR LAPORAN Masyarakat Miskin
PERAHU SIAP NEMBAK PERJALANAN
NELAYAN
DAN BELI BBM DINAS Indikator: PPP
SAHIH
TAPI Kelompok Miskin”
TIDAK
ANDAL
INTERMEDIATE
NELAYAN MAMPU SEWA PERAHU
DAN BBM-NYA SERTA
NELAYAN SANGAR SIAP NEMBAK
DAN PRODUKSI PROSIDING
Andal
OUTCOME PRODUKSI IKAN TANGKAP
(MENINGKAT)
LAPORAN PERJALANAN DINAS
BANYAK
dan
Sahih
FINAL
OUTCOME KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN
DALAM 1 TAHUN
(MENINGKAT)
INDIKATOR:
DAYA BELI RUMAH TANGGA NELAYAN
25
28. Langkah-langkah Mempercepat
(1) Menyusun Rencana Aksi
Rencana Aksi
• Memastikan jadwal
pencapaian.
• Memastikan siapa
yang paling
bertanggung-jawab
dalam pencapaian itu.
• Memastikan apa yang
harus dikerjakan dan
kapan harus
diselesaikan.
29. Kunci Sukses MP3EI
Pemerintah
Sektor Investor
Ekonomi
http://riaubisnis.com/index.
php/world-mainmenu-
26/regulasi-mainmenu-
34/5402-masterplan-
kawasan-industri-siak-
tuntas-akhir-2012
Masyarakat Operator
30. Langkah-langkah Mempercepat
(2) Mengajak peranserta masyarakat
Format Peranserta
• Memastikan mereka menjadi bagian dari
pembangunan.
• Memastikan mereka memperoleh dan
memanfaatkan hasil pembangunan.
• Memastikan bentuk kelembagaan
peranserta mereka dalam proses pembangunan.
31. Menjadi Tantangan dan Peluang sekaligus
Contoh Manajemen Kawasan Sei Mangke, Tanjung
(3) Institutional Lesung, Waesulamu Buli
setting Sei Mangkei Economic
Zone – Kabupaten
Manajemen Kawasan Simalungun Sumatera
• Penyediaan Utara
• Palm oil derivative
utilitas. • Managing industrial activities,
export, import, and other
• Penyediaan SDM. economic activities
• In proxy to future global hub
• Penyediaan port Kuala Tanjung
dukungan iptek. Tanjung Lesung
Special
Economic Zone
– Kabupaten
Serang Banten
• Water front tourism
city development
• International standard
resort
• In proxy to the
national capital-
jakarta
32. Keharusan
(4) Leadership Manajemen
Resiko sub-Masterplan
Profesional
• Dukungan jangka panjang. 2032
• Jaminan konsistensi.
• Kebersamaan dalam
masyarakat – saling 2022
bermanfaat. Kebutuhan
jangka
Kebutuhan jangka
panjang:
menengah: • Bahan baku.
• Stabilitas • Pasokan energi.
produksi.
2012 • Transportasi
• Jalur distribusi.
• Utilitas lainnya.
dan • Keamanan.
Kebutuhan perhubungan.
jangka • SDM.
pendek: • Regulasi.
• Ijin.
• Konstruksi.
33. Business is business
(5) Feasibility Study
Mutual benefit
Maju bersama...!
• Skema kerjasama.
• Skema pembiayaan.
• Skema kemanfaatan.
• Kebutuhan konektivitas.
• Kebutuhan SDM.
• Kebutuhan iptek.
• Regulasi yang diperlukan.
• Dampak sosial.
• Dampak lingkungan.
• Detail engineering design.
35. Langkah-langkah Mempercepat
(7) Pemantauan dan Kategori KPI
KPI Berkinerja Tinggi
fn
24
f%
29,3%
KPI Berkinerja Sedang 6 7,3%
Pengendalian Berkala. KPI Berkinerja Rendah
Jumlah
52
82
63,4%
100,0%
Format Pemantauan:
• Site-visit.
• Diskusi para-pihak (FGD).
• Independen grup.
• On-line (e-monev).
• Affirmative-action controled
system.
Grafik 2. Pandangan Terhadap MP3EI
Grafik 1. Lembaga Yang Diobservasi
Sangat setuju
Pemerintah
86.7% Daerah
BUMN/Swasta 53%
40%
Sudah cukup Pemerintah
Pusat
13.3%
7%
Sangat tidak
setuju
0.0%
37. (1) Meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah ke bawah
Tambahan Penurunan Memastikan
Tingkat Kemiskinan dari Debottlenecking
MP3EI Dibandingkan
kesempatan
kerja seluas- Regulasi
Business as Usual
luasnya bagi
Titik Persen
kelompok usia Not business as
0,30 0,30
0,22 0,16 0,21 produktif baru.
0,17 0,11 usual!
Meningkatkan Mempercepat
penghasilan Kesejahteraan pembangunan
kelompok pekerja
berpenghasilan
Masyarakat ekonomi di
Luas masing-masing
menengah ke
koridor ekonomi.
bawah.
Meningkatkan
pelayanan publik
untuk meringankan
Aneka kebijakan
Ilmu pengetahuan
beban konsumsi publik pro-poor.
dan teknologi
masyarakat.
38. (2) Memastikan meluasnya kegiatan ekonomi kreatif
Nilai PDB 9 Sektor Lapangan Usaha Utama dan Industri Kreatif di Kontribusi PDB Subsektor Industri Kreatif Tahun 2006
Indonesia Tahun 2006 Berdasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribu Berdasarkan Harga konstan tahun 2000
Rp)
Statistik Industri Kreatif di Indonesia 2002-2008
39. (3) Memastikan meluasnya kegiatan sektor produktif di Koridor Ekonomi
Skenario Kebijakan 2012 2013 2014
KE 1 KE 2 KE 3 KE 4 KE 5 KE 6 KE 1 KE 2 KE 3 KE 4 KE 5 KE 6 KE 1 KE 2 KE 3 KE 4 KE 5 KE 6
Dampak kenaikan
investasi infrastruktur
1
pemerintah di semua 0,01 0,00 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,24 0,02 0,03 0.04 0,04 0,01 0,29
sektor (sebesar 15%).
Dampak kenaikan
investasi infrastruktur
2 pemerintah di sektor 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,04
transportasi saja
(sebesar 15%).
Dampak kenaikan
investasi infrastruktur
pemerintah di semua
3 sektor (sebesar 0,00 0,00 0,04 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00 0,03 0,05 0,02 0,30 0,02 0,03 0,07 0,04 0,02 0,31
15%), ditambah
kenaikan investasi
transportasi (15%).
KE 1 Koridor Ekonomi Sumatera KE 4 Koridor Ekonomi Sulawesi
KE 2 Koridor Ekonomi Jawa KE 5 Koridor Ekonomi Bali-Nusra
KE 3 Koridor Ekonomi Kalimantan KE 6 Koridor Ekonomi Papua-Maluku
41. 1 LATAR BELAKANG
Bagaimana Garis Besar
Strategi-nya?
42. Garis Besar
1. Latar Belakang
2. Kondisi Geografis
3. Potensi Sumberdaya Alam
4. Potensi Sumberdaya Buatan
5. Potensi Sumberdaya Manusia
6. Potensi Pendanaan
7. Perencanaan Skenario
8. Penyusunan Visi, Misi, dan Strategi
9. Penyusunan Kebijakan, Program, Kegiatan
10. Pembagian Tugas
11. Kaedah Pelaksanaan
44. Posisi Geografis
Kabupaten Yalimo
Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Tolikara.
Peta lokasi Kabupaten Yalimo 3 47' 42"S, 139 22' 43"E
Dasar hukum pembentukan: UU Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 4 Januari 2008
Ibu kota Elelim
Pemerintahan
- Bupati Er Daby
- DAU Rp. 299.082.295.000,-
Luas: 1.253 km2
Populasi
- Total: 50.763 jiwa (Sensus Penduduk 2010)
- Kepadatan: 27,18 jiwa/km2
Demografi
- Kode area telepon -
Pembagian administratif
- Kecamatan: 6 (Abenawa, Landikma, Elelim, Apalapsili, Welarek, Benawa)
58. Apa saja Potensi SDM? Tokoh Agama
Ketua Badan
Musyawarah
Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kampung
Tokoh Politik
Ibu-Ibu dan Kaum Perempuan
Pemuda
Leadership
Anak-anak
59. 1. Tenaga Kerja
1. Jumlah Orang yang Bekerja dan Penganggur Kabupaten
Yalimo, 2007-2011
2. Orang yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kabupaten
Yalimo, 2009-2011
3. Penganggur Menurut Pendidikan di Kabupaten Yalimo,
2009-2011
Catatan: Data Sakernas baru
tersedia sejak 2009.
60. Jumlah Orang yang Bekerja dan Penganggur Kabupaten Yalimo, 2007-2011
Jumlah angkatan kerja 31.856 jiwa (Agustus 2011)
TPT 0,53 persen (sangat rendah dibanding seluruh Indonesia)
Antara 2009–2011 orang yang bekerja tumbuh 55,50 persen dan penganggur 72,70 persen.
Tahun 2011 sebagian besar pekerja (87,28 persen) berpendidikan rendah, yaitu tidak sekolah dan tidak tamat SD.
Sekitar 3,74 persen adalah lulusan SD, 3,66 persen lulusan SMP, 3,82 persen lulusan SMA/SMK, dan 1,50 persen
memiliki ijazah diploma/universitas.
61. Orang yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Yalimo, 2009-2011
Perkembangan jumlah pekerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Yalimo. Antara 2010–
2011, pekerja lulusan diploma/universitas naik tinggi sebesar 588,41 persen atau sekitar 410
orang, sedangkan pekerja tidak pernah sekolah naik 45,37 persen atau 8.310 orang.
62. Penganggur Menurut Pendidikan di Kabupaten Yalimo, 2009-2011
Pada tahun 2009, sekitar 44 persen penganggur di kabupaten ini lulusan SMA/SMK dan
sisanya tidak/belum pernah sekolah, tahun 2010 proporsi penganggur lulusan SMA/SMK
meningkat menjadi sekitar 49 persen, sedangkan pada tahun 2011 100 persen (170 orang)
penganggur adalah lulusan universitas.
63. 2. Rumah Tangga Miskin
1. Jenis kelamin kepala Ruta Miskin
2. Kualitas hunian Ruta Miskin
3. Kualitas sarana Sanitasi Ruta Miskin
4. Kualitas sarana air bersih Ruta Miskin
5. Akses Ruta Miskin pada fasilitas kesehatan
6. Ruta miskin yang mempunyai Balita
7. Jumlah Balita yang ada sebagai anggota Ruta Miskin
8. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang ada sebagai anggota Ruta Miskin
9. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang masih bersekolah SD/MI
10. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang masih bersekolah SMP/MTs
11. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang masih bersekolah SMU/MA
12. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang TIDAK SEKOLAH
13. Jumlah perempuan anggota Ruta Miskin yang sudah menikah.
14. Jumlah Ruta Miskin yang mempunyai akses pada permodalan (kredit usaha).
Data PSE 2005, dipecah dari data
Kabupaten Jayawijaya.
Di-ekstrapolasi dari data SP2010.
64. Jenis kelamin kepala ruta miskin
Gam bar 2. Jenis Kelam in Analisisnya
10,000
8,848
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000 2,479
2,000
1,000
0
1 Laki
. 2. Perempuan
65. Kualitas hunian ruta miskin
Analisisnya
Gam bar 3. Jenis Lantai Terluas
10,000 9,398
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
1,929
2,000
1,000
0
1 Tanah/ bambu/kayu berkualitas rendah
.
2. Semen/keramik/kayu berkualitas tinggi
66. Kualitas sarana Sanitasi Ruta Miskin
Gam bar 4. Fasilitas BAB
Analisisnya
8,000 7,418
7,000
6,000
5,000
3,909
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1. Bersama/ umum/lainnya 2. Punya sendiri
67. Kualitas sarana air bersih Ruta Miskin
Gam bar 5. Sum ber Air Minum
Analisisnya
12,000
10,620
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
707
0
1 Sumur atau mata air tak terlindungi/ sungai/air hujan
.
2. Air kemasan/ ledeng/pompa/ sumur atau mata air terlindungi.
68. Akses ruta miskin pada fasilitas kesehatan
Gam bar 6. Akses kepada
Puskesmas/Poliklinik Analisisnya
7,000
5,948
6,000
5,365
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
14
0
1. Ya 2. Tidak 3. Lainnya.
69. Ruta miskin yang mempunyai Balita
Gambar 7. Anak Balita (0-4 tahun) Analisisnya
8,000
7,000 6,699
6,000
5,000 4,628
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1. Ada anak balita. 2. Tidak ada anak balita.
70. Jumlah Balita yang ada sebagai anggota Ruta Miskin
Gam bar 8. Jum lah Anak Balita (0-4 tahun)
8,000
Analisisnya
7,000
6,699
6,000
Tidak ada anak balita.
Ada 1anak balita.
Ada 2 anak balita.
5,000 Ada 3 anak balita.
Ada 4 anak balita.
4,000 3,866
3,000
2,000
1,000
703
54 5
0
71. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang ada sebagai anggota Ruta Miskin
Analisisnya
Gambar 9. Jumlah Anak Usia 7-18 tahun.
6,200
5,999
6,000
5,800
5,600
5,400 5,328
5,200
5,000
4,800
1. Ada anak usia 7-1 tahun.
8 2. Tidak ada anak usia 7-18 tahun.
72. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang masih bersekolah SD/MI
Analisisnya
Gam bar 10. Jum lah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Masih Sekolah SD/MI.
5,000
Ada 1anak usia 7-1 tahun yang sekolah SD/MI.
8 7,114
4,500 Ada 2 anak usia 7-1 tahun yang sekolah SD/MI.
8
Ada 3 anak usia 7-1 tahun yang sekolah SD/MI.
8
4,000
Ada 4 anak usia 7-1 tahun yang sekolah SD/MI.
8
Tidak ada anak usia 7-1 tahun yang sekolah SD/MI.
8
3,500
3,000
2,500
3,032
2,000
1,500
1,052
1,000
500
115
13
0
73. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang masih bersekolah SMP/MTs
Gam bar 11. Jum lah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Masih Sekolah
SMP/MTs.
Analisisnya
12,000
9,966 Tidak ada anak usia 7-1 tahun yang sekolah SMP/MTs.
8
10,000
Ada 1anak usia 7-1 tahun yang sekolah SMP/MTs.
8
Ada 2 anak usia 7-1 tahun yang sekolah SMP/MTs.
8
Ada 3 anak usia 7-1 tahun yang sekolah SMP/MTs.
8
8,000 Ada 4 anak usia 7-1 tahun yang sekolah SMP/MTs.
8
6,000
4,000
2,000
1,247
112 2 0
0
74. Jumlah anak usia sekolah7-18 Tahun Yang Masih Sekolah masih bersekolah SMU/MA
Gam bar 12. Jum lah Anak Usia (7-18 tahun) yang
SMA/MA.
12,000
Analisisnya
10,834
Tidak ada anak usia 7-1 tahun yang sekolah
8
10,000 SMU/SMK/MA.
Ada 1anak usia 7-1 tahun yang sekolah
8
SMU/SMK/MA.
Ada 2 anak usia 7-1 tahun yang sekolah
8
8,000 SMU/SMK/MA.
Ada 3 anak usia 7-1 tahun yang sekolah
8
SMU/SMK/MA.
Ada 4 anak usia 7-1 tahun yang sekolah
8
SMU/SMK/MA.
6,000
4,000
2,000
443
47 3 0
0
75. Jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang TIDAK SEKOLAH
Analisisnya
Gam bar 13. Jum lah Anak Usia 7-18 Tahun Yang TIDAK SEKOLAH.
1,000
8,658 Tidak ada anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
1,735 Ada 1anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
900
Ada 2 anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
800 Ada 3 anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
Ada 4 anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
697
700 Ada 5 anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
Ada 6 anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
600 Ada 7 anak usia 7-1 tahun yang TIDAK SEKOLAH.
8
500
400
300
200 159
100 49
26
2 1
0
76. Jumlah perempuan anggota Ruta Miskin yang sudah menikah.
Gam bar 14. Anggota Keluarga Perem puan Berum ur 10-49 Tahun Yang Analisisnya
Sudah Menikah.
5,000
1 Ada, 1orang, sedang ber KB.
.
4,514
4,500 2. Ada, 1orang, tidak ber KB.
3. Ada, lebih dari 1orang, dan salah satunya sedang ber KB.
4,000 4. Ada, lebih dari 1orang, semuanya tidak ber KB.
5. Tidak ada wanita umur 10-49 tahun berstatus kawin.
3,500 3,358
2,991
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500 274
189
0
77. Jumlah Ruta Miskin yang mempunyai akses pada permodalan (kredit usaha).
Analisisnya
Gam bar 15. Menerim a Kredit Usaha.
6,000
11,008
5,000
4,000
1 Ya
.
2. Tidak.
3,000
2,000
1,000
319
0
79. Sumberdana Asli Daerah harus terus diperkuat!!!
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pendapatan PAD Total Transfer Pusat Total Belanja
80. Sumberdana di luar PAD kelak akan semakin menurun!
Salah satu contoh sumberdana dari Pusat PNPM
82. Skenario 30, 10, 5 Tahunan
• Masyarakat yang cerdas peranserta, terlatih,
berdedikasi, karang taruna.
• Sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai sektor
strategis dan penyedia kesempatan kerja utama
Mukomuko sebagai Lumbung Pangan Nasional
khususnya bagi daerah sendiri.
• Infrastruktur menunjang sektor strategis.
• Aparatur negara sebagai fasilitator masyarakat
mencipatkan suasana kondusif.
84. Evaluasi dan Pengendalian
Pemantauan
Evaluasi SKPD
Evaluasi Kecamatan
s s
Ex-ante On-going Ex-post Pelaporan
User: SKPD Teknis
Data dan Informasi
User: Kantor Bupati, SKPD teknis, Khalayak Umum
Online
85. Perhatian Utama
• Para pemimpin yang mengayomi
semua pihak DPRD, Bupati,
Muspida, Kepala SKPD, Camat,
Kades/Lurah, rakyat semua amanah.
• Masyarakat yang partisipatif.
• Dunia usaha nyaman.
86. Skenario
Sasaran: Usia Produktif
Misi: Peningkatan
kemampuan SDM usia
produktif di Provinsi
Papua
Sasaran: Bibit Unggul
Misi: Penyiapan
bibit
unggul dan modal dasar
SDM di Provinsi Papua
Sasaran: Seluruh Keluarga
Misi: Peningkatan
kesejahteraan keluarga
di Provinsi Papua.
87. 1 2 3
Hard skill
Bridging Soft skill (brain)
• Litbang
Center of Center of • Rancang bangun
Pendidikan • Konstruksi
Knowledge Excellent
• Monev
Master Plan
Renstra 5 Tahun
Operasional
kegiatan 5 center
89. Manajemen Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran
Berbasis Kinerja
Performance-based Planning and Budgeting
Kinerja Yang Diukur:
1. Kinerja Program
2. Kinerja Kegiatan
3. Kinerja Organisasi (SKPD)
4. Kinerja Aparatur (Pejabat, Pegawai)
Referensi Penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD
1. Visi dan Misi Bupati Terpilih
2. RPJMN dan Renstra KL sebagai acuan sumber pembiayaan (bila ada)
90. Konsep Dasar Pembangunan
INPUT KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI
KEGIATAN
Modal, OUTPUT
SDM, SDA KEGIATAN
KESEMPATAN PROFIT/
BERUSAHA PENDAPATAN
PERUBAHAN CARA
(teknologi,
manajemen,
cara pikir, dll)
KUNCI
SUKSES
TABUNGAN
PEMUPUKAN MODAL
WELFARE FOR ALL SENDIRI
*) PERUBAHAN TEKNOLOGI
91. Konsep Dasar Pembangunan
Pembangunan dicirikan oleh adanya:
1. Semua usia produktif bekerja.
2. Bekerja dengan pendapatan yang sesuai
dengan konsumsi
minimalnya.
3. Kemampuan menabung untuk memupuk aset
sebagai sumber mengubah cara pikir.
4. Kemampuan mengubah cara melakukan
kerja yang ditandai oleh perubahan manajemen,
perubahan teknologi, perubahan cara pikir dan
sejenisnya, yang mampu meningkatkan
produktivitas kerja.
94. Agar pencapaian program dan kegiatan dapat terukur, maka penentuan indikator outcome (program),
indikator output (kegiatan), dan besaran target menjadi SANGAT PENTING!
Kontribusi pencapaian di
kecamatan untuk Setiap output kegiatan secara agregat
berkontribusi pada pencapaian indikator program. Setiap Unit Sumberdaya
pencapaian kegiatan.
yang dipakai untuk menghasilkan
KONTRIBUSI KECAMATAN 1 INDIKATOR KEGIATAN Outcome yang menjadi Tupoksi SKPD merupakan
INDIKATOR
KONTRIBUSI KECAMATAN 2 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
kinerja SKPD.
KONTRIBUSI KECAMATAN 3 INDIKATOR KEGIATAN
TUPOKSI SKPD 1
KONTRIBUSI KECAMATAN 4 INDIKATOR KEGIATAN PENJABARAN
VISI DAN MISI 1
INDIKATOR
KONTRIBUSI KECAMATAN 5 INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM
KEBIJAKAN
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS 1
INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM Setiap outcome
INDIKATOR KEGIATAN
TUPOKSI SKPD 2 program secara
INDIKATOR agregat
INDIKATOR KEGIATAN berkontribusi INDIKATOR
PROGRAM
VISI DAN MISI
INDIKATOR KEGIATAN pada BUPATI/WALIKOTA
FOKUS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
pencapaian
PRIORITAS 1 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM indikator
TUPOKSI SKPD 3
kebijakan
INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM prioritas.
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PENJABARAN
VISI DAN MISI 2
INDIKATOR
INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM
TUPOKSI SKPD 4 KEBIJAKAN
INDIKATOR KEGIATAN
PRIORITAS 2
FOKUS INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR
PRIORITAS 2 PROGRAM
EVALUASI
KINERJA
PP 39/2006 ORGANISASI Pidato
EVALUASI EVALUASI
KINERJA EVALUASI Pertanggung-
KINERJA DAMPAK atas
KEGIATAN Jawaban
PROGRAM PENCAPAIAN
EVALUASI Kada VISI DAN MISI
EVALUASI EVALUASI
OUTPUT KINERJA BUPATI/WALIKOTA
PEMANTAUAN OUTCOME
APARAT/PERSONIL
RENJA
APBD DOMAIN RKPD DOMAIN RENSTRA SKPD DOMAIN RPJMD
SKPD
96. Data Dasar
Data Utama
1. Jumlah Penduduk
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Kondisi Kemiskinan Penduduk
4. Jumlah Rumah Tangga
5. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga
6. Jumlah Anggota Rumah Tangga
7. Luas Lantai Rumah
8. Fasilitas BAB
9. Sumber Air Minum
10. Kondisi Pelayanan Kesehatan --> Berobat ke Puskesmas/ Poliklinik
11. Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Balita (0-4 tahun)
12. Jumlah Balita
13. Jumlah Rumah Tangga Yang Mempunyai Anak Usia Sekolah (ada anak usia 7-18 thn)
14. Jumlah anak usia 7-18 thn yang masih sekolah SD/MI
15. Jumlah anak usia 7-18 thn yang masih sekolah SMP/MTs
16. Jumlah anak usia 7-18 thn yang masih sekolah SMU/SMK/MA
17. Jumlah anak usia 7-18 thn yang TIDAK SEKOLAH
18. Jumlah rumah tangga yang anggota keluarga perempuan-nya berumur antara 10-49 tahun yang sudah kawin
19. Jumlah rumah tangga Penerima Kredit Usaha
20. Kelas Kemiskinan
21. ......
97. 5.2. Penyusunan RPJMD memahami visi Bupati/Walikota
Data Utama
1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih dalam Fokus Prioritas dan
Kegiatan Prioritas
2. Sasaran, Target, dan Alokasi Program dan Kegiatan Menurut
Menurut Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas
3. Sasaran, Target, dan Alokasi Program dan Kegiatan Menurut
Menurut SKPD
4. Sasaran, Target, dan Alokasi Program dan Kegiatan Menurut
Lokasi (Kecamatan)
Dalam
proses teknokratik
jangan terpaku
asas formal
98. Contoh: Penjabaran Visi dan Misi Bupati untuk 5 Tahun
Tabel 3.1
Visi dan Misi Bupati Terpilih CONTOH
Indikator Fokus Prioritas
No Visi Misi (Uraian Misi) Fokus Prioritas (sebagai indicator
dampak) *)
1 Terwujudnya Kabupaten 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang 1. Prioritas Bidang 1. Terciptanya kualitas
Mukomuko sebagai berkualitas dan berakhlak mulia. Penanggulangan Kemiskinan kesejahteraan keluarga
lumbung pangan nasional, Berbasis Keluarga (Family
masyarakat yang sejahtera, Centered Integrated Sosial
dan berkembangnya dunia Asistence)
usaha
2. Menumbuhkembangkan pusat bisnis, 2. Prioritas Bidang 1. Terciptanya masyarakat
perdagangan, industri, dan jasa secara terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang mandiri dan berdaya
Pemberdayaan Masyarakat guna serta berkualitas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan 3. Prioritas Bidang 1. Terciptanya kemandirian
yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan Penanggulangan Kemiskinan masyarakat dalam
Berbasis Pemberdayaan berusaha serta terwujudnya
Usaha Mikro dan Kecil iklim usaha mikro yang
menjanjikan
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang
madani melalui pembangunan ekonomi sosial
masyarakat
5. Meningkatkan profesionalisme Aparatur
dalam penyelenggaraan Pemerintahan
99. Contoh: Target dan Pendanaan 5 Tahunan
Tabel 3.2
Sasaran, Target, dan Alokasi Program dan Kegiatan CONTOH
Menurut Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas
Target Satuan Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioritas
Indikator
Fokus Sasaran (Hasil Kerja
(Indikator
No Prioritas/Kegiatan Outcomes/Output Program Perangkat
outcomes dan
Prioritas yang diharapkan) Daerah
indikator output) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
(SKPD)
1 Fokus Prioritas Menciptakan Kesejahteraan 12710 RTM 12964 RTM 13218 RTM 13473 RTM 13727 RTM 79,405,725,000 80,962,700,000 82,519,675,000 84,076,650,000 85,633,625,000
Penanggulangan kesejahteraan Rumah Tangga
Kemiskinan masyarakat Miskin
Berbasis Keluarga berbasis keluarga
(Family Centered
Integreted Social
Assistance)
1.1 Kegiatan Bantuan Pemberian bantuan Dayabeli 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM Program Dinas 28,480,032,000 29,038,464,000 29,596,896,000 30,155,328,000 30,713,760,000
langsung kepada langsung baik dalam (Rp/Bulan) Keluarga Sosial
keluarga sasaran bentuk bantuan Harapan
tunai, inkind (PKH),
maupun bantuan raskin,
bagi kelompok dsb.
masyarakat rentan
1.2 Kegiatan Bantuan Penyediaan dana Dayabeli 2498 RTM 2548 RTM 2598 RTM 2648 RTM 2698 RTM Program Dinas 6,115,104,000 6,235,008,000 6,354,912,000 6,474,816,000 6,594,720,000
pendidikan berupa pendidikan baik (Rp/Bulan) beasiswa Pendidikan
beasiswa dan berupa beasiswa
pendidikan anak maupun untuk
usia dini pengembangan
sekolah
1.3 Kegiatan Bantuan Penyediaan akses Dayabeli 12710 RTM 12964 RTM 13218 RTM 13473 RTM 13727 RTM Jamkesm Dinas 23,335,560,000 23,793,120,000 24,250,680,000 24,708,240,000 25,165,800,000
Kesehatan dan kualitas (Rp/Bulan) as Kesehatan
pelayanan
kesehatan termasuk
pendidikan bagi
orang tua terkait
dengan kesehatan
gizi
1.4 Kegiatan Bantuan Pemberian bantuan Jumlah lapangan 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM Dinas 847,620,000 864,240,000 880,860,000 897,480,000 914,100,000
Tunai untuk tunai bagi pekerjaan Tenaga
penanggulangan pengangguran Kerja
pengangguran sementara dan
sementara (cash for penyebarluasan
work) informasi bursa
tenaga kerja
2 Fokus Prioritas Menciptakan Kemandirian 12710 RTM 12964 RTM 13218 RTM 13473 RTM 13727 RTM 9,399,045,000 9,583,340,000 9,767,635,000 9,951,930,000 10,136,225,000
Bidang masyarakat yang masyarakat
Penanggulangan mandiri dan berdaya
100. Contoh: Target dan Pendanaan 5 Tahunan
Tabel 3.3
Sasaran, Target, dan Alokasi Program dan Kegiatan CONTOH
Menurut SKPD
Fokus Sasaran (Hasil Indikator (Indikator
Target Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioritas
No Prioritas/Kegiatan Outcomes/Output outcomes dan
Prioritas yang diharapkan) indikator output)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
SKPD Dinas Sosial
1 Program Bantuan Pemberian bantuan Dayabeli (Rp/bulan) 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM
Langsung Tunai langsung tunai, baik
(termasuk Program bersyarat (conditional
PKH) cash transfer) maupun
tidak bersyarat
(unconditional cash
transfer)
1.1 Pemberian bantuan Terlaksananya bantuan Jumlah RTM 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM 12,205,728,000 12,445,056,000 12,684,384,000 12,923,712,000 13,163,040,000
langsung tunai langsung tunai penerima BLTB
bersyarat bersyarat seperti (PKH) (RTM)
1.2 Pemberian bantuan Terlaksananya bantuan Jumlah RTM 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM 8,137,152,000 8,296,704,000 8,456,256,000 8,615,808,000 8,775,360,000
langsung tunai langsung tunai tanpa penerima BLT (RTM)
tanpa syarat syarat (seperti bantuan
langsung ketika terjadi
guncangan ekonomi)
2 Program Raskin Pemberian bantuan Dayabeli (Rp/bulan) 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM
langsung sifatnya inkind
--> melalui Program
raskin
2.1 Pemberian beras Terlaksananya Jumlah RTM 6648 RTM 6781 RTM 6914 RTM 7047 RTM 7180 RTM 16,274,304,000 16,593,408,000 16,912,512,000 17,231,616,000 17,550,720,000
bagi masyarakat pemberian beras bagi penerima Beras
miskin masyarakat miskin bersubsidi (raskin)
(RTM)
SKPD Dinas Pendidikan
1. Program Pemberian dana Jumlah sekolahan
pengembangan pengembangan sekolah
sekolah dan dan beasiswa bagi
beasiswa keluarga miskin
1.1 Pemberian dana Terlaksananya Jumlah sekolah
pengembangan pemberian dana penerima dana
sekolah pengembangan sekolah pengembangan
sekolah
1.2 Pemberian Terlaksananya Jumlah Anak Usia 7- 7203 anak 7344 anak 7486 anak 7627 anak 7768 anak 4,321,944,000 4,406,688,000 4,491,432,000 4,576,176,000 4,660,920,000
beasiswa kepada pemberian beasiswa 18 Tahun penerima
keluarga tidak kepada keluarga tidak beasiswa
mampu mampu
SKPD Dinas Kesehatan
1 Program Jaminan Pemberian jaminan Dayabeli (Rp/bulan) 12710 RTM 12964 RTM 13218 RTM 13473 RTM 13727 RTM
101. Contoh: Target dan Pendanaan 5 Tahunan
Tabel 3.4
Sasaran, Target, dan Alokasi Program dan Kegiatan CONTOH
Menurut Lokasi Program dan Kegiatan di Kecamatan
Target Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioritas
Indikator
Fokus Sasaran (Hasil
(Indikator
No Prioritas/Kegiatan Outcomes/Output
outcomes dan
Prioritas yang diharapkan)
indikator output)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1. KECAMATAN MUKOMUKO SELATAN
SKPD Dinas Sosial
1 Program Bantuan Pemberian bantuan Dayabeli 2991 RTM 3049 RTM 3108 RTM 3167 RTM 3225 RTM 16,149,456,000 16,466,112,000 16,782,768,000 17,099,424,000 17,416,080,000
Langsung Tunai langsung tunai, baik (Rp/bulan)
(termasuk Program bersyarat
PKH) (conditional cash
transfer) maupun
tidak bersyarat
(unconditional cash
transfer)
1.1 Pemberian bantuan Terlaksananya Jumlah RTM 2991 RTM 3049 RTM 3108 RTM 3167 RTM 3225 RTM 5,383,152,000 5,488,704,000 5,594,256,000 5,699,808,000 5,805,360,000
langsung tunai bantuan langsung penerima BLTB
bersyarat tunai bersyarat (RTM)
seperti (PKH)
1.2 Pemberian bantuan Terlaksananya Jumlah RTM 2991 RTM 3049 RTM 3108 RTM 3167 RTM 3225 RTM 3,588,768,000 3,659,136,000 3,729,504,000 3,799,872,000 3,870,240,000
langsung tunai tanpa bantuan langsung penerima BLT
syarat tunai tanpa syarat (RTM)
(seperti bantuan
langsung ketika
terjadi guncangan
ekonomi)
2 Program Raskin Pemberian bantuan Dayabeli 2991 RTM 3049 RTM 3108 RTM 3167 RTM 3225 RTM
langsung sifatnya (Rp/bulan)
inkind --> melalui
Program raskin
2.1 Pemberian beras Terlaksananya Jumlah RTM 2991 RTM 3049 RTM 3108 RTM 3167 RTM 3225 RTM 7,177,536,000 7,318,272,000 7,459,008,000 7,599,744,000 7,740,480,000
bagi masyarakat pemberian beras penerima Beras
miskin bagi masyarakat bersubsidi (raskin)
miskin (RTM)
SKPD Dinas Pendidikan
1. Program Pemberian dana Jumlah sekolahan
pengembangan pengembangan
102. Penyusunan Rencana memahami kebutuhan lokal selama 5 tahun
- Dasar exercise
- Resource envelope per SKPD
Data Utama
1. Standard Biaya Umum
2. Standard Biaya Khusus
3. Penentuan Indikator Program
4. Penentuan Indikator Kegiatan
Penentuan
Indikator program,
Indikator kegiatan
harus dapat dipertanggung-
jawabkan
secara teknokratis