Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, In the Context of Public Administration. Slide makalah ini pernah disampaikan dalam forum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) pada 19 Mei 2009.

1. Struktur Kelembagaan
Pemerintah dan Masyarakat
In the Context of Public Administration
Randy R. Wrihatnolo
Jakarta, 19 May 2009

2. Introduction
2

3. Pengertian
•Kelembagaan institutional, ada ikatan
institution = lembaga
institutionalization = pelembagaan
•Pemerintah government
Pemerintah vs Negara negara = state
Government (drive) vs Governance (facilitate)
•Masyarakat community, sekelompok
warganegara yang berdomisili di satu tempat
Masyarakat vs society ada tujuan bersama,
ada norma dan aturan. 3

4. Pengertian
Public administration (administrasi publik) public?
negara, pemerintah, umum, masyarakat? Kebijakan?
Ciri-ciri:
(1) Tidak ada warga-negara yang dalam hidupnya tidak
pernah bersentuhan dengan aktivitas negara.
(2) Selalu diperlukan wasit dan pengaturan di tengah
beraneka-ragamnya kepentingan warga masyarakat.
(3) Selalu ada institusi + norma.
(4) Selalu ada ruang komunikasi.
(5) Selalu ada dokumen.
(6) Selalu ada kerja bersama + tujuan.
New Public Administration governance, value. 4

5. Ingat, apakah
struktur ini masih
sama dengan
masa kini. 5

6. Chapter 1
Socio-political Environment
of Public Administration
in Indonesia
6

7. • Terstruktur menurut UU.
• Tidak lagi “mengimani” Pancasila sebagai landasan ideologis.
• Tidak ada lagi GBHN, yang ada hanya “Janji Presiden”, RPJPN, dan
RPJMN.
7

8. Pada akhirnya nanti,
amandemen UUD 1945
mengebiri status MPR.
DPD
Bikameral
8

9. DPD
9

10. RPJMN
10

11. Chapter 2
Functions, Structures,
and Processes
11

12. Provinsi
Kab/Kota
12

13. Sistem
Musrenbang
13

14. Masihkah
efektif?
14

15. Apakah ini
yang terbaik?
15

16. RPJMN
Janji Presiden
RPJMN
RPJMD
RKP+APBN
RKPD+APBD
Renja KL
Renja SKPD
16

17. • Menjadi kambing hitam keterlambatan pencairan anggaran.
• Apakah ada Musbangdes?
17

18. 18

19. Chapter 3
Public Administration
at the Sub-National Level
19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. Chapter 4
Civil Services
24

25. 25

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. Chapter 5
Budget and Budgetary
Procedures
30

31. 31

32. 32

33. 33

34. Chapter 6
Transformation, Reform,
Better Utilization
34

35. Transformation
• Indonesia faces the new role and tasks in the changing
environments.
From centralized-role to decentralized-role.
From state-oriented to private-oriented.
Tasks are transferred from Central Government to Local
Government.
Decentralization (governmental)
Devolution (political)
Privatization (economic means)
Demanding new concept of public administration:
From Government to Governance
35

36. Reform
• Bureaucratic reform
• Government reform
• Civil servant reform
• Re-numeration system
• Personnel capacity building
• New public administration must be conducted.
36

37. Better Utilization
• Welfare state
• Welfare society
Need to be focused
• Welfare community
• Welfare family
37

38. Chapter 6.1
Struktur dan Peran Lembaga Negara
38

39. Sistem Kenegaraan
Negara kesejahteraan dipilih sebagai dasar kenegaraan
alasan: warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, pencerdasan, dan
perlindungan dari negara.
Fungsi NKRI:
Memberikan kesejahteraan, pencerdasan, dan perlindungan kepada warga
negaranya.
Peran NKRI:
Mewujudkan kepentingan warga negara itu. Ini adalah tujuan bernegara bagi bangsa
Indonesia. Perwujudan tujuan bernegara ini diselenggarakan oleh proses
pembangunan.
Peran pemerintahan negara dalam menyelenggarakan proses pembangunan di
Indonesia sejalan dengan fungsi dan peran di atas.
Konsep trias politika dipandang sesuai untuk menjalankan yang membagi fungsi dan
peran di atas pemerintahan negara menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga exekutif,
lembaga legislative, dan lembaga yudikatif. Tiga bentuk lembaga ini menjadi landasan
penyelenggaraan sistem kenegaraan Republik Indonesia. 39

40. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia
Sistem kenegaraan Republik Indonesia merupakan suatu entitas
(masing-masing sub-etintas saling terkait):
(1) sistem administrasi negara;
(2) sistem administrasi pemerintahan;
(3) sistem pemerintahan daerah;
(4) sistem peradilan;
(5) sistem pengawasan dan pemeriksaan pembangunan;
(6) sistem politik;
(7) sistem pembangunan,
(8) sistem perencanaan dan keuangan negara.
40

41. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia
SA
NK
RI
41

42. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Baru
42

43. Sistem Administrasi Pemerintahan (Nasional)
Baru
43

44. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
Baru
44

45. Sistem Peradilan
Baru
45

46. Sistem Pengawasan Pembangunan (nasional)
46

47. Sistem Pengawasan Pembangunan
• Idealnya BPKP dan seluruh Irjen, Irtama,
Irbangda, dan Bawasda dikoordikasikan oleh
pejabat negara setingkat Menteri yang
membidangi khusus koordinasi pengendalian dan
pemantauan pembangunan.
• Belum ada regulasi yang mengatur skema kerja
urusan pengawasan pembangunan.
47

48. Sistem Pengawasan Pembangunan (khusus)
48

49. Sistem Politik (nasional)
49

50. Sistem Politik (daerah)
50

51. Sistem Pembangunan (dasar)
51

52. Sistem Pembangunan (aplikasi 5 tahunan)
52

53. Sistem Pembangunan (aplikasi 1 tahunan)
53

54. Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan
54

55. Chapter 6.2
Kelembagaan Masyarakat dan
Perencanaan Pembangunan
Note: Kaidah Normatif Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia 55

56. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia
Pertama: Menyediakan Barang dan Layanan Publik.
Kedua: Prakarsa Strategis. Prakarsa strategis adalah kegiatan inovatif
dan berisiko tinggi tapi sekaligus berdampak luas.
Ketiga: Memberdayakan yang tak berdaya (empowering the
powerless) atau keberpihakan.
Keempat: Menjaga Kedaulatan Negara. Kedaulatan adalah kondisi
perlu dari suatu negara. Tanpa terjaganya kedaulatan maka batasan
ruang pembangunan masyarakat tidak terdefenisi dengan jelas.
56

57. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia
PERENCANAAN
INTERVENSI LANGSUNG TUJUAN BANGSA INDONESIA
PEMERINTAH
1. BARANG DAN JASA PUBLIK (UUD 1945):
2. PRAKARSA STRATEGIS 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS.
3. KEBERPIHAKAN 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI.
4. PENEGAKAN KEDAULATAN 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.
4. MASYARAKAT YANG ADIL.
TUJUAN PEMBANGUNAN:
1. EKONOMI.
2. SOSIAL.
PENGATURAN MASYARAKAT 3. BUDAYA.
1. KEBIJAKAN 4. POLITIK
2. REGULASI 5. KEAMANAN
6. PERTAHANAN
57

58. Prinsip Perencanaan di Indonesia
AGENDA
MASYARAKAT
PROSES POLITIK
PEMILIH
POLITIK PARTAI
(VOTERS)
BERKUASA
DIALAMI OLEH
MASYARAKAT
NON- DISERASIKAN,
EXCLUDABLE DAN AGENDA
VISI JANGKA
KEBUTUHAN KEGAGALAN PANJANG DITERJEMAHKAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT PASAR PEMBANGUNAN KE KEGIATAN- NASIONAL LIMA
NON- KEGIATAN TAHUNAN
NASIONAL
RIVALRY PEMBANGUNAN
DIAMATI OLEH
PARA
PROFESIONAL
PERSPEKTIF
PENGAMAT PROSES
JANGKA
PROFESIONAL TEKNOKRATIK
MENENGAH
RKP
LEMBAGA
DAN
PELAKSANA
RAPBN
Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik. 58

59. Prinsip Perencanaan di Indonesia
Diagram Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up (saat ini)
Rancangan Rancangan Rancangan Renbang
Renbang Renbang Renbang Pusat
Nasional Propinsi Kabupaten/ Final
Kota
Korenbang Musrenbang
Pusat Musrenbang Musrenbang
Propinsi Kabupaten / Pusat
Kota
Rencana Kerja
Departemen/
Lembaga
59

60. Proses Perencanaan di Indonesia
Masa Jabatan Presiden Berikutnya
3. Jabatan Presiden
Pelantikan Pidato I Pidato II Berakhir
Presiden Terpilih Pengantar Pengantar 4. Pelantikan Presiden
APBN di DPR APBN di DPR Terpilih
0 1 5 6
Agenda Rencana
Presiden Pembangunan Perioda Agenda Rencana
Terpilih 5 Tahun Nasional Pembangunan
5Tahun
Berikutnya
Lembaga Perencana
Mengelola Penyusunan
Rencana Pembangunan
Lima Tahun
Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) 60

61. Proses Perencanaan di Indonesia
Medio Mei Agustus Oktober
Kebijakan APBN
DPR Umum
Prioritas
Kerangka
Pokok- Pembiayaan RKP
Menteri pokok
PPN RKP
Pokok-Pokok
Menkeu Kebijakan RAPBN
Fiskal
Departemen/
RKAKL
Lembaga/
Daerah
Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) 61

62. Sinergi Sistem Politik dan Sistem Pembangunan
62

63. Chapter 7
Diskusi
63

64. Apa Yang Hilang?
• UUD 1945 hanya bersifat asesoris. Tidak ada yang peduli
bagaimana menghidupkan tujuan bernegara sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
• Dokumen perencanaan lebih bersifat politis ketimbang
teknokratis.
• Dokumen penganggaran lebih bersifat legitimatif
ketimbang optimalitas.
64

65. 65

66. Contact
Mobilephone +62.811 112266
Email-1 wrihatnolo@yahoo.com
Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id
Website www.wrihatnolo.blogspot.com
66