sistematika KUHPer.sumber hukum.isi kaidah hukum.pluralisme hk perdata. sistematika KUHD

1. Hukum Perdata
By
Anna Mariani Kartasasmita

2. SISTEM HUKUM
Sistem Hukum yang berpengaruh yaitu:
 Common law (anglo saxon)
 Civil Law (eropa continental)

3. Pengertian Hukum
HUKUM:
Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk
mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia
dan
masyarakatnya.
 Jadi hukum diciptakan:
Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.
Menjamin ketentraman (security): warga masyarakat dalam
mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.

4. SISTEMATIKA KUHP
Sistematika
KUHP
BUKU I : tentang Orang
BUKU II : tentang Benda
BUKU III : tentang Perikatan
BUKU IV : tentang Bukti dan Kadaluarsa

5. SUMBER HUKUM
 Sumber Hukum Materiil
merupakan faktor yang membantu pembentukan
hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi
sosial ekonomi dsb.
Sumber Hukum Formil
Undang-undang, Kebiasaan, Traktat,
Yurisprudensi

6. SUMBER HUKUM
 UNDANG-UNDANG
 KEBIASAAN
 TRAKTAT
 YURISPRUDENSI
 DOKTRIN
 PENEMUAN HUKUM
SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL
Peraturan (regel)
Penetapan atau Ketetapan (beschikking)

7. SUMBER HUKUM
 YURISPRUDENSI
 STATUTA LAW
 CUSTOM
 REASON (AKAL SEHAT)
SUMBER HUKUM COMMON LAW / ANGLO SAXON

8. ISI KAIDAH HUKUM
• PERINTAH
Harus dijalankan, merupakan keharusan.
Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
(Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan
YME)
• LARANGAN
Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan
Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan
perkawinan)
• PERKENAN
Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.
Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)

9. Pluralisme Hukum
 Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan
atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di
dalam kehidupan sosial.
 Pluralisme hukum di indonesia di sebabkan karena
faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai
perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras.
 Mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai
kenyataan atau realitas. Dan di dalam
 Tujuan pluralisme hukum di Indonesia adalah
memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan
kemaslahatan bangsa

10. Hukum
Perdata
Adat
Hukum
Perdata
Islam
Hukum
Perdata
Barat
Pluralisme
Hukum
Perdata

11. Sistematika KUHD
Buku Kesatu
 BAB I : Dihapuskan (pasal 2-5).
 BAB II : Tentang pemegangan buku.
 BAB III : Tentang beberapa jenis perseroan.
 BAB IV : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.
 BAB V : Tentang komisioner, ekspeditur, pengangkutan,
juragan, perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
 BAB VI : Tentang wesel dan surat onder.
 BAB VII : Tentang cek, promes, kwitansi kepada pembawa.
 BAB VIII : Tentang reklame
 BAB IX : Tentang asuransi/ pertanggungan seumumnya.
 BAB X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya
kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil
pertanian yang belum dipenuhi dan tentang pertanggungan jiwa.

12. Sistematika KUHD
Buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
terbelit dari pelayaran.
 BAB I : Tentang kapal laut dan muatanya.
 BAB II : Tentang penusaha kapal dan perusahaan-
perusahaan perkapalan.
 BAB III : Nahkoda, anak kapal dan penumpang.
 BAB IV : Perjanjian kerja laut.
 BAB V : Tentang percetakan kapal.
 BAB VI : Penubrukan.
 BAB VII : Pencahayaan kapal, Pendamparan dan
diketemukannya barang di laut
 BAB VIII : Dihapusnya (pasal 569-591)
 BAB IX : Pertanggungan terhadap segala bahaya di laut dan
pembudakan.
 BAB X : Pertanggungan terhadap bahaya dalam
pengangkutan di daratan, di sungai dan pesisir daratan.
 BAB XI : Kerudian laut
 BAB XII : Berahirnya perikatan dalam perdagangan laut.
 BAB XIII : Perahu melalui sungai sungai dan perairan darat.