4. A. Pengertian Sistem Pemerintahan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem mengandung tiga
pengertian sebagai berikut:
• a. Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas. Contoh sistem politik
• b.Susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Contoh sistem pemerintahan
(demokrasi, totaliter, parlementer)
• c. Metode. Contoh sistem menanam padi.
5. • Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang
berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.
• Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata
perintah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
• a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
• b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah,
atau negara
• c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
6. Pemerintahan menurut KBBI berarti
• a. Proses, cara, perbuatan memerintah
• b. Segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara
• c. Jadi, pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah dalam
menyelenggarakan pembuatan dan penegakan hukum guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.
• d. Pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah lembaga yang
membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara.
7. • Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
• Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara. SEDANGKAN
• Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang
melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan
judikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
8. • a.Kekuasaan Eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan
• b. Kekuasaan Legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang
• c. Kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran
atas undang-undang.
9. Sistem pemerintahan negara
• Dibagi menjadi dua klafikasi yaitu:
• a. Sistem pemerintahan parlementer: intinya parlemen mendominasi
pemerintahan negara
• b. Sistem pemerintahan presidensial: intinya Presiden memegang peranan kunci
dalam pemerintahan.
• Selain dua klasifikasi besar di atas, terdapat sistem pemerintahan yang disebut sistem
kediktatoran proletariat yang intinya kekuasaan negara berada di tangan pemimpin
partai (komunis), contohnya di negara Republik Rakyat Cina. Selain itu dikenal juga
sistem pemerintahan campuran yang diterapkan di Republik Kelima Perancis dan
Swiss.
10. B. Pengertian bentuk negara, bentuk kenegaraan, bentuk pemerintah, dan
bentuk pemerintahan
• Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan
(secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara.
• Ada tiga bentuk negara, yaitu:
• a. Negara Kesatuan, yakni negara yang pemerintah pusatnya berdaulat penuh atas semua
tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya.
• b. Negara Federal/Serikat, yakni negara yang kekuasaannya secara formal dibagi
menjadidua: kekuasaan pemerintah pusat federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian.
• c. Negara Konfederasi, yakni bentuk kerjasama negara di mana pemerintah pusat tunduk
pada kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
11. • Ada dua cara/sistem negara kesatuan, yaitu:
• a. Sentralisasi, artinya semua hal dan urusan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah tidak
memiliki wewenang untuk mengatur sendiri hal yang menjadi urusan pemerintahan
• b. Desentralisasi, artinya penyerahan urusan dari pemerintah pusat atau daerah di atasnya
pada daerah otonom sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Setiap daerah
otonom memiliki pemerintah daerah yang berhak dan berwenang mengurus sendiri urusan
pemerintahan. Contoh, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
12. • Negara Serikat/Negara Federasi/Negara Federalis adalah negara yang bersusun jamak atau terdiri
dari negara-negara bagian. Artinya, negara tersusun dari beberapa negara yang semula telah
berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
•
•
•
•
•
Dalam negara federasi terdapat:
a. Dua macam negara: Negara bagian dan Negara federasi atau gabungan
b. Dua macam pemerintah: Pemerintah negara bagian dan Pemerintah negara federasi
c. Dua macam UUD: UUD negara bagian dan UUD negara federasi
d. Dua macam urusan: Urusan negara bagian dan urusan bersama yang diurus oleh negara
federasi
• e. Negara dalam negara: Negara bagian itu berada di dalam negara federasi
13. • Bentuk-bentuk kenegaraan terdiri dari:
a. Koloni, merupakan wilayah jajahan. Wilayah negara tersebut sepenuhnya
berada di bawah negara lain secara internasional. Negara koloni adalah negara
yang tidak berdaulat, sedang yang berdaulat adalah negara yang menjajahnya.
b. Perwalian, adalah wilayah yang diurus oleh beberapa negara atau negara lain
di bawah Dewan Perwalian PBB, dengan tujuan agar wilayah itu dapat
mempersiapkan diri menuju pemerintahan sendiri dan kemerdekaan
sepenuhnya.
14. c. Dominion, merupakan negara yang tergabung dalam The British
Commonwealth of Nations atau Negara Persemakmuran Inggris. Dominion
adalah negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris. Tujuan dominion
adalah untuk mempererat persahabatan, kerjasama, dan mencapai kemakmuran
negara-negara anggotanya. Anggota Dominion meliputi Australia, Kanada,
Selandia Baru, Malaysia, dan Afrika Selatan.
d. Protektorat, adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang
lebih kuat. Contoh, Hongkong merupakan protektorat Inggris sebelum diserahkan
kembali kepada Cina.
e. Uni, bentuk uni terjadi apabila dua negara/lebih yang berdaulat mempunyai
seorang kepala negara yang sama dengan tujuan untuk menciptakan persatuan di
antara negara-negara tersebut.
15. f. Mandat, adalah bekas negara jajahan dari negara yang kalah
sewaktu Perang Dunia Wilayah negara yang kalah diletakkan di
bawah perlindungan negara yang menang perang serta diawasi
oleh Dewan Mandat LBB. Tugas negara pemegang mandat
adalah menyelenggarakan pemerintahan dan mempersiapkan
wilayah negara itu menuju pemerintah sendiri. Contoh, Kamerun
bekas jajahan Jerman dijadikan
mandat oleh Perancis.
16. Bentuk Pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian jabatan
kepala negaranya.
Ada dua bentuk pemerintah, yaitu:
A. Kerajaan/Monarki, adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui
sistem pewarisan. Contoh Jepang, Thailand, dan Inggris.
B. Republik, adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar
sistem pewarisan, misalnya melalui proses pemilu langsung oleh rakyat. Contoh
Indonesia, Amerika Serikat.
17. Bentuk Pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Bentuk Pemerintahan Secara Tradisional dibedakan menjadi:
A.
B.
C.
D.
Monarki adalah bentuk pemerintahan negara yang
kekuasaantertinggi berada di tangan seorang penguasa
tunggal, yaitu raja/ratu/kaisar/sultan.
Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang
kekuasaan tertingginya berada di tangan satu lembaga kecil
yang terdiri atas sekelompok orang/elit yang memiliki hak
istimewa.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang
kekuasaan tertingginya berada di tangan semua
warga
negara.
Bentuk Pemerintahan Menurut Teori Aristoteles:
Letak Kekuasaan
Negara
Pemerintahan
untuk
Kepentingan
Rakyat/Semua
Pemerintahan
untuk
Kepentingan
Penguasa
Kekuasaan
tertinggi di tangan
satu orang
Monarki
Tirani
Kekuasaan
tertinggi di tangan
beberapa elit
Aristokrasi
Oligarki
Kekuasaan
tertinggi di tangan
rakyat
Politik
Demokrasi
18. Jenis –Jenis Sistem Pemerintahan
1.Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara
yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam
menjalankan pemerintahan negara.
Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
» Induk Sistem Pemerintahan Parlementer
a.
Kepala Negara (raja/ratu)
b. Parlemen
c.
Kabinet
19. Ciri-Ciri sistem pemerintahan
• a.Kabinet, yaitu para menteri di bawah pimpinan perdana menteri yang
bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Kabinet bertanggung jawab
kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas
anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat
menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak
percaya kepada kabinet. Lama masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan
meskipun memiliki masa jabatan dalam waktu tertentu.
• b. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan (eksekutif)
adalah perdana menteri yang berasal dari partai politik yang mempunyai suara
mayoritas di Parlemen. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah
presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala
negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol
kedaulatan dan keutuhan negara.
20. • c.
Kepala Negara/Presiden atas saran pemerintah, yaitu Perdana Menteri dapat membubarkan
parlemen. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran
dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk
membentuk parlemen baru.
• d.
Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan
lembaga legislatif.
• e.
Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan
umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas
dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
• f. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin
kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem
ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet
umumnya berasal dari parlemen.
21.
Kelebihan atau Kebaikan Sistem
Pemerintahan Parlementer
• a. Sistem/garis pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik jelas/transparan
• b. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menjadikan
kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
• c. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi
penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena
kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
22. Kekurangan Sistem Pemerintahan
PARLEMENTER
• Kabinet cenderung/dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet
adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di
parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
• b. Kedudukan badan eksekutif/ kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan parlemen.
• c.Kelangsungan/masa jabatan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sesuai dengan
masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
• d Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota
parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif
lainnya.
23. Sistem Pemerintahan Presidensial
Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara melalui
pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan
kekuasaan eksekutif.
Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya
yang akan memimpin departemennya dan mereka itu bertanggung jawab kepada presiden.
Pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif berada
ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan check and balance, Indonesia adalah
pembagian kekuasaan (distribution of power), Pakistan, Argentina, Filipina.
Negara Filipina menggunakan sistem presidensial karena negara ini pernah berada dalam
kekuasaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan juga memfasilitasi penyusunan
konstitusi Filipina menjelang kemerdekaan negara ini. Negara-negara lain seperti Kolombia,
Kostarika, Meksiko, dan Venezuela juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dengan
sistem pemerintahan Amerika Serikat sebagai modelnya.
24. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Presiden memiliki kekuasaan yang luas, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan (sering
disebut sebagai concentration of governing power and responsibility upon the president, artinya presiden
sebagai satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara)
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan.
d. Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh para menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh
Presiden (hak prerogatif/hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen). Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi
kepada Presiden.
e. Masa jabatan kabinet, yaitu presiden beserta para menterinya sesuai dengan masa jabatannya. Presiden tidak
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran hukum Presiden akan dikenakan
impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan Hakim Tinggi.
f. Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan
perwakilan rakyat, dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
25. Kelebihan & Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
a.
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada parlemen
b. Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentu
c.
Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen sendiri
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
b. Pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil tawar menawar antara
eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memerlukan waktu yang lama
c. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
