Dokumen tersebut membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang menjabarkan delapan standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Indonesia.
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
8 standar pendidikan
1.
2. PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2005
Tentang
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2016
3. Standar Nasional Pendidikan
Undang-undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas
(Pasal 35 )
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan
•Standar Nasional
Pendidikan (Pasal 35)
4. Standar Nasional Pendidikan:
kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan
pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu
5. Standar
Nasional
Pendidikan
(PP No. 19
Tahun 2005)
Standar Isi
Standar Proses
Standar Kompetensi
Standar Pendidik dan
tenaga kependidikan
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Penilaian
Pendidikan
6. STANDAR ISI
ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi
yang dituangkan dalam kriteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus
pembelajaran yang harus dipenuhi oleh
peserta didik pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu.
7. STANDAR
PROSES
adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan.
10. STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA
Adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang
alat-alat dan sumber sarana belajar dalam
mendukung proses pendidikan.
11. STANDAR
PENGELOLAAN
adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan kegiatan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.