Materi Pekuliahan Manajemen Keuangan

1. PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN
PP NOMOR 58 TAHUN 2005
PERMENDAGRI NO 13 TH 2006
PERMENDAGRI NO 59 TH 2007
Disampaikan oleh
MAZNI, S.Sos. MM
IPDN KAMPUS BUKITTINGGI
Bukittinggi, 2011
1

2. Pengelolaan Keuangan Daerah
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004
PP PP PP
misal: SAP, dstnya
UU 32/2004 PP 58 Omnibus
Pasal 222 Regulation
THN 2005
Pasal 237 UU 10 / 2004
Permendagri
PP 38 PP 41
13 THN 2006
TH 2007 TH 2007
59 THN 2007
2

3. Tujuan Utama
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan
keuangan daerah.
2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of
authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban
(clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan
pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah. Money
Follows Pasal 21
Fuction Pasal 23 (1) (2)
Pengelolaan Keuda
HAK Masyarakat
1. Kesejahteraan
KELOLA Rakyat
PP 58
2. Demokratisasi
Pemerintahan & • Pendapatan THN 2005 3. Otonomi
UU 32/2004 Daerah
RKPD • Belanja
Permen 4. Efisiensi &
• Pembiayaa Efektivitas
Pasal 22 IMPLEM n 13 /2006 Sumber daya
ENTASI 5. Pemberdayaan
KEWAJIBAN masyarakat
Urusan Pasal 167 ayat (3):
• Wajib Pasal 167 ayat (2): • SAB Perhatikan
• Pilihan Pelayanan dasar, • SPM kaidah aturan
• Concurrent pendidikan, kesehatan, • Standar Harga hukum yang lain
• Tolok Ukur Kinerja UU/PP/Perpres, dll
fasos & fasum, serta
jaminan sosial
3

4. ALUR DANA APBN KE DAERAH
(MONEY FOLLOWS FUNCTION)
PUSAT DAERAH
Belanja Pusat
di Pusat
Belanja 6 Urusan Mutlak
K/L
Pemerintah
Pusat Belanja Pusat Kanwil di Daerah
di Daerah
1. Belanja Pegawai
Di luar 6 Urusan
2. Belanja Barang
A 3. Belanja Modal Dikerjakan sendiri Dana Sektoral
4. Pembayaran Bunga Utang Melalui UPT di Daerah
P 5. Subsidi Dilimpahkan ke Dana
B 6. Belanja Hibah Gubernur Dekonsentras
N 7. Bantuan Sosial Ditugaskan ke i
8. Belanja Lain-lain Gub/Bupati/ Dana Tugas
Walikota Pembantuan
Belanja
Untuk Daerah
APBD
1. Dana Perimbangan
Dana
2. Dana Otonomi Khusus Desentralisasi
3. Dana Penyesuaian Hibah
Dana Darurat
4

5. Lanjutan….
ALUR DANA APBN KE DAERAH
(MONEY FOLLOWS FUNCTION)
DAERAH
PP 38/2007 ttg Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah
dengan Pemda Prov dan Pemda
Kab/Kota)  amanat UU 32/2004
Mendanai Urusan Pusat di Daerah
Dana K/L
(Sektoral) di Dialihkan
Daerah secara
Mendanai urusan Pusat yang sudah
bertahap DAK
menjadi urusan Daerah (yang selama
(Dana Alokasi Khusus)
ini dipersepsikan sebagai Dana (Pasal 108 UU
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) 33/2004)
APBD
Dana
Desentralisasi
Hibah
Dana Darurat
5

6. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Sebagian Urusan
UU No. 32/2004 PP No. 58/2005 ttg
Pemerintah Pengelolaan
Pemerintah Keuangan Daerah -
Pusat Sumber pendanaan Daerah Permendagri 13/2006
UU No. 33/2004 ttg Pedoman
Pengelolaan
APBD Keuangan Daerah
Permendagri 59/2007
• PP 65/2001
PAD
• PP 66/2001
UU No.34/2000
PP No. 55/2005
Desentralisasi Pendapatan tentang Dana PP No.
Transfer Perimbangan 56/2005
PP 7/2008 tentang
Dekonsentrasi Lain-lain PP No. 57/2005 SIKD
Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Pendapatan yang tentang Hibah
Tugas dan Dana Tugas Sah Kepada Daerah
Pembantuan Pembantuan RPP Dana Darurat
Pemerintah Belanja
Pusat kepada
Surplus/Defisit PP 23/2003
Daerah
PP No. 54/2005
Pembiayaan tentang Pinjaman
Daerah
APBN 6

7. Arsitektur Pengelolaan Keuda Berdasar PP 58/2005
Penetapan Kekuasaan
Pengelola Keuda
Pejabat Pengelola Pejabat Pengguna
Keuda Anggaran
Pengendalian defisit Pengelolaan
& BLUD
Penyusunan Penggunaan Surplus
Rancangan APBD Penetapan APBD
Pelaksanaan
APBD
Penata Usahaan
Pertanggungjawaban
Penyelesaian Pengelolaan
Kerugian Daerah Kekayaan & Kewajiban
Semesteran Tahunan
7

8. Pendelegasian Kewenangan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
PRESIDEN
(selaku Pemegang Kekuasaan
Menguasakan Pengelolaan Keuangan Negara) Menguasakan
MENTERI TEKNIS Menyerahkan MENTERI KEUANGAN
(selaku Pengguna Anggaran) (selaku BUN)
Administratif Komtabel
GUBERNUR / BUPATI /
WALIKOTA
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendahraan
8

9. Penetapan
Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA
Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasan pengelolaan
keuangan daerah kepada:
a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.
b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat
pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuda.
9

10. Pola Hubungan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
GUBERNUR / BUPATI /
WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
SKPD SELAKU SKPKD SELAKU
PENGGUNA BENDAHARA UMUM
ANGGARAN/BARANG DAERAH
BENDAHARA PENERIMAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
10

11. Pemisahan Kewenangan
Dalam Pelaksanaan APBN/APBD
Menteri Teknis/Kepala SKPD Menkeu/Kepala SKPKD
Selaku Pengguna Anggaran/KPA Selaku BUN/BUD
PEMBUATAN
KOMITMEN (P) PENGUJIAN & PERINTAH PENCAIRAN
PENGUJIAN
PA/KPA + PPTK PEMBEBANAN PEMBAYARAN DANA
(DAERAH)
Pengurusan Administratif Pengurusan Komtabel
(Administratief Beheer) (Comptabel Beheer)
Pasal 17 – 18 dan Pasal 20 - 21 UU 1/2004
11

12. UUD 1945
- Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5)
- Aturan Peralihan Pasal II
- Stbl. 1864 No. 106
- Diubah tahun 1925 (Stbl.
1925 No. 448)
- Diubah terakhir tahun 1968
( UU No. 9 / 1968 )
12

13. - Stbl. 1927 No. 419
- Stbl. 1936 No. 445
- Stbl. 1910 No. 312
- Stbl. 1933 No. 381
- Stbl. 1933 No. 320
UU tentang APBN
KEPRES tentang Pelaksanaan APBN
KEPRES tentang Pengadaan Barang / Jasa
13

14. UUD 1945
UUD 1945 (Setelah Amandemen IV)
- Pasal 23 ayat (1) s/d (5) - Pasal 23, 23A, s/d 23G
- Aturan Peralihan Pasal II - Aturan Peralihan Pasal II
ICW
Stbl. 1925 No. 448 UU No. 17 tahun 2003
ttg Keuangan Negara
IBW
Stbl. 1925 No. 419
UU No. 1 tahun 2004
RAB ttg. Perbendaharaan
Stbl. 1933 No. 381 Negara
UU No.15/2004. Pemeriksaan
IAR
Pengelolaan dan Tanggung
Stbl. 1933 No. 320 14
Jawab Keu. Negara

15. PO Stbl. 1924 No. 78 UU No. 22 / 1948
RO Stbl. 1924 No. 79 UU No. 1 / 1957
SGO Stbl. 1926 No. 365 UU No. 18 / 1965
Begrootings PP. 36 Tahun 1972
Beheer & PP. 48 Tahun 1973
Rekenings Kep. Men DN 22 / 1974
Voorschiften Stbl.
1936 No. 432 15

16. PP. 36 / 1972
UU No. 18 / 1965 PP. 48 / 1973
Kep. MDN 22 / 1974
PP. 5 / 1975
UU No. 5 / 1974 PP. 6 / 1975
Per. MDN 11 / 1975
PP. 105 / 2000
Kepmendagri 29/
UU No. 22 / 1999 2002
PP 58 / 2005
UU No. 32 / 2004 Permendagri 13/2006
Permendagri 59/2007
16

17. KEUANGAN NEGARA KEUANGAN DAERAH
ICW IBW PO RO
IAR RAB SGO BV
UUD 1945 UU No. 32 / 2004
UU No. 33 / 2004
Setelah Amandemen IV PP. No.58 / 2005
Permendagri 13/06 & 59/07
• UU No. 17 / 2003 ttg. Keuangan Negara
• UU No. 1 / 2004 ttg. Perbendaharaan Negara
• UU No.15/2004 ttg. Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 17

18. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Long & Mid Term Fiscal Policy/ Short Budget Budget Execution Financial Audit
Planning Term Planning Ratification & Accountability
DEPKEU DEPKEU BPK
BAPPENAS
(TAPD/PPKD & DPRD) (PPKD/BUD)
BAPPEDA
Pelaksanaan
Perencanaan Penyusunan
dan Pemeriksaan
Jangka Perencanaan dan
Pertanggung- Laporan
Panjang dan Jangka Pendek Pengesahan
jawaban Keuangan
Menengah APBN/APBD
APBN/APBD
- Renja K/L - Dok. Pelaksa- Laporan
RPJP dan RPJM - APBN
-RKP-Nas. naan APBN Hasil Pemeriksaan
- Rincian APBN
- Renja SKPD -Dok. Pelaksa-
RPJP-D dan - APBD Laporan
naan APBD
RPJM-D -RKP-D - Penjabaran Hasil Pemeriksaan
-
APBD
UU No. 25/2004 UU No. 17/2003 UU No.1/2004 UU No. 15/2004
UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004 18

19. LANDASAN YURIDIS
PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 182
Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur
dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Pasal 194
Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
19

20. LANDASAN YURIDIS
PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah :
Pasal 69 ayat (4)
Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan
pemerintah
Pasal 82
Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang
keuangan negara dan perbendaharaan negara
Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah
diatur dengan peraturan pemerintah
20

21. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Pajak
Hak Retrebusi
Pinjaman
Menyelenggarakan urusan
Kewajiban pemerintahan daerah
Keuangan Membayar tagihan pihak
Daerah ketiga
Penerimaan
Pengeluaran
tidak dipisahkan
Kekayaan daerah
dipisahkan
Kekayaan pihak lain yang
dikuasai Pemda
21

22. Pelaksanaan APBD
Kepala Menetapkan
Kebijakan
Daerah Pengelolaan barang
daerah
Selaku
PKPKD Menetapkan
pejabat
- Kuasa PA / barang
- Bendahara
- Pemungutan penerimaan
- Pengelolaan utang piutang
- Pengelolaan barang
- Menerbitkan SPM
22

23. PPKD Keuangan
KPKD
Kep. SKPD PA / PB
Koordinator pengelolaan
KOORDINATOR
Keuangan daerah
SEKDA
Pelimpahan kekuasaan
ditunjuk dengan
keputusan KDH
23

24. Menyusun dan
melaksanakan
kebijakan PKD
Menyusun RAPBD/ P-
Tugas RAPBD
Melaksanakan
PPKD pungutan Pendapatan daerah
Melaksanakan fungsi BUD
Menyusun laporan
keuangan
Melaksanakan tugas
lainnya.
24

25. - Menyiapkan anggaran kas
- Menyiapkan SPD
- Menerbitkan SPPD (SP2D)
- Menyimpan seluruh bukti asli
Tugas kepemilikan kekayaan daerah
Kuasa BUD
25

26. Tugas & Wewenang
Kep SKPD(PA/PB)
- Menyusun RKA – SKPD
- Menyusun DPA - SKPD
- Melaksanakan anggaran
- Melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan
pembayaran SPM
- Menyusun dan melaporkan
Laporan Keuangan
26

27. Hierarkis Pengelola Keuangan Daerah
KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota
Sekda Koordinator KPKD
PPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan
(daerah)
KUASA BUD
SKPD Kadin/ Kaban/ Kakan/ Setda/Setwan/Camat/dsb (PA/PB)
Kuasa Kasubdin/ Kabid/ dsb
PA / PB
PPTK Unit kerja SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD
Penerimaan
Bendahara
Pengeluaran
27

28. Menambah ekuitas
Pendapatan dana lancar
daerah
Hak daerah
Tidak perlu dibayar
kembali
Struktur
APBD Mengurangi ekuitas dana
Belanja lancar
Daerah
Kewajiban daerah
Tidak akan diperoleh
Pembayarannya kembali
Pembiayaan Penerimaan yang perlu
daerah dibayar kembali
Pengeluaran yang akan
Diterima kembali
28

29. PAD
Pendapatan
Daerah Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
Struktur Klasifikasi menurut
APBD fungsi
Belanja
Daerah Klasifikasi menurut
program dan kegiatan
sesuai Urusan
Pemerintahan
Penerimaan pembiayaan
Pembiayaan
Daerah
Pengeluaran pembiayaan
29

30. Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan
PAD daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang syah
Dana Bagi Hasil
Dana DAU
Perimbangan
DAK
Hibah
Lain-lain
Dana Darurat
Pendapatan
Daerah yang sah
Lain-lain pendapatan yang
ditetapkan Pemerintah
30

31. Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas
Kehidupan Masyarakat
Peningkatan
Pelayanan dasar
Urusan Pedidikan
wajib Kesehatan
Fasilitas sosial
Belanja Fasilitas umum
Daerah Mengembangkan
sistem jaminan
sosial
Urusan Urusan Potensi unggulan
pemerintahan Pilihan Kondisi/ kekhasan
Daerah seperti :
Pertambangan, perikanan,
Pertanian, perkebunan,
Kehutananan dan pariwisata
31

32. Prinsip-Prinsip Penganggaran
 Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang
dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
 Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan
secara bruto
 Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai
serta berdasarkan ketentuan per-UU-an
 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus
didukung dengan dasar hukum yang melandasinya
32

33. STRUKTUR APBD
 PENDAPATAN Rp. …… …
 BELANJA Rp. … … …
 Belanja Tidak Langsung Rp. … … …
 Belanja Langsung Rp. …… … (-)
Surplus/(Defisit) Rp. … …
 PEMBIAYAAN
 Penerimaan Rp. ……
 Pengeluaran Rp. … (-)
Pembiayaan Neto Rp. … … (-)
SILPA Tahun Berjalan Rp. … … …
33

34. STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil pajak dari ProvInsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
34

35. Struktur Belanja
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
 Belanja Administrasi Umum  Belanja Tidak Langsung
 Belanja Pegawai  Belanja Pegawai
 Belanja Barang & Jasa  Belanja Bunga
 Belanja Perjalanan Dinas  Belanja Subsidi
 Belanja Pemeliharaan  Belanja Hibah
 Belanja Bantuan Sosial
 Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu
 Belanja Tak Terduga
 Belanja Operasi & Pemeliharaan  Belanja Langsung
 Belanja Pegawai Program …
 Belanja Barang & Jasa Kegiatan …
 Belanja Perjalanan Dinas  Belanja Pegawai
 Belanja Pemeliharaan  Belanja Barang & Jasa
 Belanja Modal  Belanja Modal
 Belanja Modal
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA
35

36. Struktur Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan:
• SiLPA tahun anggaran sebelumnya
• Pencairan dana cadangan
• Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
• Penerimaan pinjaman
• Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Pengeluaran pembiayaan:
• Pembentukan dana cadangan
• Penyertaan modal pemerintah daerah
• Pembayaran pokok utang
• Pemberian pinjaman
36

37. Pembahasan RKA- RKA – SKPD/PPKD
SKPD/PPKD oleh Tim Ang
Pemda
Kesesuaian
- KUA
- Capaian kinerja - PPAS
- Indikator kinerja - Prakiraan maju yang telah
- Analisa SB disetujui tahun
- Standar SH sebelumnya
- Standar PM - Dokumen perencanaan
lainnya
37

38. Raperda APBD
Pembahasan Raperda
APBD
Kesesuaian
- KUA Nota Kesepakatan
- PPAS
dengan
- Program
yang diusulkan
- Kegiataan
38

39. BAGAN KODE
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
X XX XX XX XX XX XX X X XX XX XX XX XX XX XX XX
kode rekening anggaran kode Urusan
pendapatan, belanja & Pemerintahan Daearh
pembiayaan
kode bidang kode Organisasi
pemerintahan
kode Program
kode unit organisasi
kode Kegiatan
kode rekening kelompok
pendapatan, belanja & kode Akun Pendapatan,
pembiayaan Belanja & Pembiayaan
kode rekening jenis kode Kelompok Pendpt ,
pendapatan, belanja & Belanja & Pembiayaan
pembiayaan
kode rekening jenis
kode rekening obyek pendapatan, belanja &
pendapatan, belanja & pembiayaan
pembiayaan
kode rekening obyek
kode rekening rincian pendapatan, belanja &
obyek pendapatan, pembiayaan
belanja & pembiayaan
kode rekening rincian
obyek pendapatan,
kode rekening bagian belanja & pembiayaan
belanja
39

40. PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
Depdagri/
Provinsi
Musrenbang SE/Pedoman Evaluasi
Mendagri Mendagri/Gubernur
DPRD
Nota Kesepakatan Pembahasan Raperda
Pembahasan KUA, Prioritas dan ttg APBD
Rancangan KUA & RAPBD
Plafon
PPAS
Ra PerKDH
Pedoman Penyusunan ttg Penjab
Daerah
Kepala
Indikatif Tahunan RKASKPD, KUA, Perda
RAPBD dan APBD ttg
RPJMD/Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Lampiran APBD
Perencanaan Daerah KUA & PPAS
yg disepakati
PerKDH ttg
Penjab
APBD
Rancangan Awal SE Prioritas Pembahasan Pembahasan
Kerangka Rencana Tlm. Anggaran
SEKDA
Program & Tlm. Anggaran
Ekonomi Daerah indikasi pagu Kerja Pemerintah Pemda Pemda
Daerah
Lampiran RAPBD
(Himpunan RKA-
Pemutakhiran Data & SKPD
PPKD
Proyeksi Ekonomi &
Fiskal Pengesahan
RENSTRA RKA Draft
SKPD
RENJA SKPD SKPD DPASKPAD
SKPD DPASKPAD
40

41. LINGKUP PERENCANAAN DAERAH
1. RPJPD = 20 tahun
2. RPJMD = 5 tahun
3. RENSTRA SKPD = 5 tahun
4. RENJA SKPD = 1 tahun
5. RKPD = 1 tahun
41

42. Pedoman
RENSTRA Pedoman RENJA
Pemerintah
RKA - KL RINCIAN
KL KL APBN
Pusat
Pedoman diacu
Pedoman dijabarkan
RPJP RPJM Pedoman
RKP RAPBN APBN
NASIONAL NASIONAL
diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman Pedoman
RPJP Pedoman RPJM dijabarkan
DAERAH DAERAH
RKPD KUA
RAPBD APBD
Pemerintah
Daerah
Pedoman PPAS
RENSTRA Pedoman RENJA Pedoman RKA – PENJABARAN
SKPD SKPD SKPD APBD
PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN
42

43. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(SESUAI PP 58/2005 DAN PERMENDAGRI 13/2006,59/2007 & 32/2008)
RPJMD RPJM
5 tahun 5 tahun
Renstra
SKPD
5 tahun
1 tahun 1 tahun
Renja
RKPD RKP
SKPD
1 tahun 1 tahun
Dibahas
bersama
KUA PPAS DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
RKA-SKPD PEDOMAN
RKA-PPKD PENYUSUNAN
RKA
TAPD
RAPERDA 1 tahun
APBD 43

44. KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN
BANGNAS & KEUDA PENETAPAN PERDA
APBD
RPJMD KERANGKA EK. MAKRO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL (RKP)
RKPD
MUSRENBANGDA EVALUASI KINERJA
MASA LALU
RENSTRA SKPD KEBIJAKAN UMUM
PEMDA DPRD
APBD &
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
PERATURAN KDH
Juklak & Juknis PEMBAHASAN ANGG
Plafon Anggaran DPRD
RKSKPD SATKER
SATKER Standar Harga
SATKER Formulir RKA SKPD
Klarifikasi RAPBD
RKA SKPD
TIM ANGGARAN PERSETUJUAN DPRD
PEMDA
Pengajuan Raperda
RAPBD APBD
Perda APBD Evaluasi Raperda Persetujuan Bersama
APBD APBD
44

45. DOKUMEN PENGANGGARAN
(RKA-SKPD)
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan :
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya
pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut.
45

46. Penyiapan Raperda APBD
RKA-SKPD/PPKD dibahas oleh tim anggaran
pemerintah daerah.
Pembahasan dilakukan untuk menelaah
kesesuaian antara RKA-SKPD/PPKD dengan
KUA, PPAS, prakiraan maju, capaian kinerja,
indikator kinerja, ASB, standar satuan harga,
dan SPM.
PPKD menyusun RAPERDA tentang APBD
berikut dokumen pendukungnya (nota
keuangan, dan rancangan APBD)
46

47. PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI &
PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD
Membuat
RAPERGUB GUBERNUR
RAPERDA Sebesar
Pengesahan
menetapkan
APBD Tidak Setuju Pagu APBD MDN
PER-GUB
Tahun Lalu (30 Hari)
(15 hari)
Dibahas bersama
DPRD DPRD & Pemda
GUBERNUR
Penyempurnaan menetapkan
(7 Hari) PERDA &
Melewati PA DPRD+TAPD PER-GUB
Setuju Batas waktu Tdk Sesuai
Evaluasi Dgn UU
Tdk
Disempurnakan
RAPERGUB Penyampaian
PENJABARAN APBD RAPERDA APBD &
Hasil
RAPERGUB MDN Evaluasi MDN membatalkan
APBD (15 hari) Berlaku Pagu APBD
(3 hari) Sebelumnya
Sesuai
dgn UU
47

48. PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &
PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD
Membuat
RAPERBUP/WAL Bupati/Walikota
RAPERDA Sebesar Pengesahan
menetapkan
APBD Tidak Setuju Pagu APBD Gubernur
(30 Hari) PER-BUP/WAL
Tahun Lalu
(15 hari)
Dibahas bersama
DPRD DPRD & Pemda
Bupati/Walikota
Penyempurnaan menetapkan
(7 Hari) PERDA &
Melewati PA DPRD+TAPD PER-BUP/WAL
Setuju Batas waktu Tdk Sesuai
Evaluasi Dgn UU
Tdk
Disempurnakan
RAPERBUP/WAL Penyampaian
PENJABARAN APBD RAPERDA APBD &
Hasil
RAPERBUP/WAL GUBERNUR
APBD Evaluasi GUB membatalkan
(15 hari) Berlaku Pagu APBD
(3 hari) Sebelumnya
Sesuai
dgn UU
Laporan kpd
MDN 48

49. PROSES PERUBAHAN
KONDISI MENYEBABKAN APBD
PERGESERAN
ANGGARAN
PENGGUNAAN SISA LEBH PERKEMBANGAN TIDAK
ANGGARAN TAHUN LALU SESUAI KUA
P Kebijakan
PEMDA Umum APBD DPRD
P Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
PERATURAN KDH
PANITIA ANGGARAN
Juklak & Juknis
Plafon Anggaran
DPRD
SATKER
SATKER Standar Harga
SATKER Formulir RKASKPD
Klarifikasi Perubahan RAPBD
RKA SKPD
TIM ANGGARAN
PEMDA
Pengajuan Raperda
Rancangan Persetujuan DPRD
Perubahan APBD
Perubahan
APBD
Perda Perubahan BA Pesetujuan
APBD Bersama Perubahan
APBD
Evaluasi Raperda
Perubahan APBD
49

50. MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
DPA
ANGGARAN
KAS
SPD SPP SPM
SP2D
LS
Pihak ketiga BANK
UP/ GU/ TU
Bendahara
Action Pengeluaran
50

51. Untuk pelaksanaan APBD,KDH menetapkan : :
Untuk pelaksanaan APBD, KDH menetapkan
a. Pejabat yang menanda tangani SPD
b. Pejabat yang menanda tangani SPM
c. Pejabat yang mengesahkan SPJ
d. Pejabat yang menanda tangani SP2D
e. Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran
f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD
Sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
51

52. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
PEMDA PROVINSI
KEPALA SKPD
Pj. Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
Ka UPT Kabid
Kuasa Pengguna Angg. Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbid Kasubbid
Pj. Pelaksana TK Pj. Pelaksana TK
52

53. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
PEMDA KABUPATEN/KOTA
KEPALA SKPD
Pj. Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
Ka UPT Kabid SKPD
Kuasa Pengguna Angg. Pj. Pelaksana TK
53

54. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SEKDAPROV
Pj. Pengguna Anggaran
KARO
Kuasa Pengguna Angg.
Kabag
Pj. Pelaksana TK
Kasubbag TU
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
54

55. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SEKDA KAB/KOT
Pj. Pengguna Anggaran
KABAG
Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbag
Pj. Pelaksana TK
Kasubbag TU
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
55

56. Proses Pencairan & Pembayaran LS
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
SPM BUD
PPK-SKPD SP2D
BENDAHARA
BANK
PENGELUARAN
(SPP-LS)
Uang
FIHAK
PPTK III
(menyiapkan dokumen) Tagihan & Laporan Kegiatan
56

57. Proses Pencairan & Pembayaran UP
SPM-UP/GU/TU
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
BUD
PPK-SKPD
SP2D
SPP-UP/GU/TU
UANG
BENDAHARA
PENGELUARAN BANK
57

58. Penatausahaan Keuda
1. Penatausahaan pada SKPD :
a. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan
b. Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran:
1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang
(UP/GU/TU)
2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)
2. Penatausahaan pada SKPKD :
a. Prosedur Penatausaan Penerimaan Kas
b. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas
1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang
(UP/GU/TU)
58
2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)

59. Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah
1. Sistem Akuntansi pada SKPD:
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
2. Sistem Akuntansi pada SKPKD:
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
59

60. Proses Akuntansi Pokok
Dokumen Catatan Laporan
Pencatatan & Peringkasan
Penggolongan Pelaporan
SP2D-LS Buku Buku Laporan
& SPJ Jurnal Besar Keuangan
Kertas
Buku Pembantu
Kerja
• Bukti Penerimaan • Buku Jurnal
Kas Penerimaan Kas Kumpulan • Laporan Realisasi
Rekening Anggaran
•Buku Jurnal (Ringkasan
•Bukti Pengeluaran •Laporan Arus Kas
Kas Pengeluaran Kas dan Rincian)
•Neraca Daerah
•Bukti Memorial •Buku Jurnal Umum •Catatan Atas Laporan
Keuangan
Kebijakan Akuntansi
Berdasar 60
PP 24/2005

61. Laporan Keuangan Akhir Tahun
1. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD :
a. Laporan Realisasi Anggaran – SKPD
b. Neraca – SKPD
c. Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD
2. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Dilampiri dengan :
(1) Laporan Kinerja
(2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD 61

62. Laporan Keuangan
Neraca Daerah
Laporan Realisasi Anggaran Aset
Anggaran – Realisasi Pendapatan - Aset Lancar
Anggaran – Realisasi Belanja - Investasi
Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit - Aset Tetap
Anggaran – Realisasi Pembiayaan - Dana Cadangan
SILPA - Aset Lain-lain
Kewajiban
- Kewajiban Jangka Pendek
- Kewajiban Jangka Panjang
Laporan Arus Kas Ekuitas Dana
Saldo Awal - Ekuitas Dana Lancar
- Ekuitas Dana Investasi
Penerimaan Operasional - Ekuitas Dana Cadangan
Investasi
Pembiayaan
Pengeluaran Non Anggaran
Saldo Akhir
Catatan Atas Laporan Keuangan:
Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitaf
Atas akun-akun pada:
Laporan Realisasi APBD,
Neraca, dan
Laporan Arus Kas. 62

63. LAPORAN
KEUANGAN DAN
KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
NERACA LAK CALK
IKHTISAR IKHTISAR IKHTISAR LK IKHTISAR
KINERJA LAIN BUMN/BUMD LAIN
63

64. Standar & Sistem Akuntansi
Standar Akuntansi
Input Process Output
Transaksi Proses Akuntansi Lap. Keuangan -Relevan
- Keuangan - Analisa Transaksi - LRA -Reliable
- Kekayaan - Jurnal / Entries - Neraca
- LAK -Complete
- Kewajiban - Posting
- CALK -Comparable
SISTEM AKUNTANSI
Formulasi Bagan Pengaturan Hardware
Personil
Prosedur Perkiraan Kelemba &
Terampil
Transaksi Standar gaan Software 64

65. LAPORAN KEUANGAN
1.Laporan
Realisasi Laporan Keu
Anggaran Kepala SKPD
2. Neraca
3. Catatan atas
Laporan
Keuangan
Kepala
SK-PKD
Laporan
Laporan Keu
Arus
Pemda
Kas
KDH
Ikhtisar Laporan Keu
Laporan Keu Pemda
Pers. Da
BPK
65

66. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TA TA BERIKUTNYA
BERJALAN 28 FEB 31 MARET 31 MEI 30 JUNI 31 JULI
SKPD BUD/KDH BPK BUD/KDH DPR(D)
1. MELAKSANAKAN APBD
2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI
P
KEUANGAN
E
M
MENYUSUN LAPORAN MENGKOMPILASI
KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PERSIAPAN
• LRA • LRA AUDIT RUU/
B
• NERACA • NERACA
LKD A
• CALK • CALK
RAPERDA H
MENYUSUN LAK A
UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31
S
UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 A
UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184
UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81 N 66

67. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN KINERJA DENGAN
TUJUAN
TERTENTU
LAPORAN EKONOMI
KEUANGAN EFESIENSI KHUSUS
EFEKTIFITAS
67

68. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TUJUAN
KEUANGAN KINERJA TERTENTU
MEMUAT MEMUAT : MEMUAT
OPINI TEMUAN KESIMPULAN
KESIMPULAN
REKOMENDASI
MEMUAT :
TANGGAPAN PEJABAT
PEMERINTAH YANG
DIPERIKSA 68

69. JENIS OPINI
1. WAJAR TANPA PENGECUALIAN
( UNQUALIFIED OPINION )
2. WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
( QUALIFIED OPINION )
3. TIDAK WAJAR
( ADVERSED OPINION )
4. PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN
OPINI
( DISCLAIMIER OF OPINION )
69

70. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
PEMBINAAN konsultasi, pendidikan, pelatihan dan
pengembangan
PENGAWASAN
DPRD Perda APBD
Pengendalian Pengelolaan
intern Keuangan daerah
Pemeriksanaan Pengelolaan
Ekstern keuangan daerah
BPK
Lihat juga : Laporan Keuangan
PP 79/2005
70

71. MAZNI
71